Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 21-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DKK VS 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),, DKK
456 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekalikarena persoalannya sulit umpamanya;Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — Ir. CARSA SUHENDA bin H. IMAM SAROJI
131 — 30
  • Adi Gunawankemudian dilanjutkan dengan pembagian stiker, dalam pertemuantersebut ada di singgung masalah pipanisasi, namun saksimengikuti sosialisasi tersebut hanya sebentar ;69Bahwa benar saksi pernah mengantarkan terdakwa ke DaerahCiater, dan setelah itu langsung ke Rumah Makan Abah untukmelakukan pertemuan dengan para Kepala Desa, namun saksi tidakmengetahui tentang adanya penyerahan uang dalam pertemuantersebut ; Bahwa saksi sudah sering mengantar terdakwa ke rumahnya AdiGunawan namun saksi tidak
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 30/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 23 Mei 2016 — - TIEN SUPARTIENI Binti MAS NGABEI ASMAUDIN, dkk - Hj. ROHMA, dkk
96 — 54
  • FENNI KASTILLA,HIMAWAN SUSANTO.R,SH dan ANDRI MEILANSYAH,SH) danTERGUGAT II INTERVENSI 2 (dalam hal ini PENGGUGAT in casu)memiliki titik singgung yaitu harta warisan dari (alm) M. IBNUHADJAR, namun pada persidangan baik pihak PENGGUGATmaupun TERGUGAT II INTERVENSI 2 samasama tidak mengenaltidak mengenal satu sama lainnya (tidak memiliki Nubungankekeluargaan) sehingga titik berat persoalan diantara keduanyaadalah siapa sebenarnya ahli waris M.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
288 — 160
  • Bahwa dalil ini menurut Majelis Hakimadalah dalil yang terkait dengan hukum administrasi yang menjadi basiskewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara teoritis tidakdikenal adanya titik singgung antara pengujian keperdataan oleh Peradilan Umumdengan pengujian administrasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara mengingatkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara murni menguji tentang aspekkewenangan, prosedur dan substansi penerbitan sebuah Keputusan Tata UsahaNegara
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
156 — 93
  • Ini ParafHakim Hakim Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 95 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbopertamanya sudah batal, wanprestasinya, kenapa dikasih terus biayai.Ini suatu tadi yang sempat saya singgung, pengacara yang perlutangkap, hal yang halal, jangan mengatur sesuatu yang tidak halal,yang halal itu harus jelas, tidak mengandung cacatyang tersembuyl,kayak diteknologi canggih ini tentang Saklarnya, speknya lagi,proporsinya dan ditiru yang lain, atau barang ini punya
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 28 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 66
  • ., yang dapat merugikan ParaPenggugat, dan apa dasar hukumnya; Bahwa atas dasar apa Tergugat IX ikut digugat oleh ParaPenggugat dalam perkara a quo, sudah sangat jelas dan terang dalam gugatanPara Penggugat, hanya saja Tergugat IX sengaja berkilah dan purapuratidak tahu tentang keterkaitannya dengan perkara a quo; Bahwa sebagaimana juga telah Para Penggugat singgung dalamReplik Para Penggugat angka 1 dan 2 di atas, sesungguhnya dasar hukumPara Penggugat menggugat Tergugat IX adalah dalam kaitannya
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 194/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : harianto Diwakili Oleh : Binsar H. Nababan, SH
Terbanding/Penggugat : Tuan ABD Kadir Abdul Kadir Als Bacok Diwakili Oleh : Budi Harianto, SH, Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan tampan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Sidomulyo
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Kecamatan Bukit Raya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Nisma Rumzy
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat IV : Charles Sitorus
Turut Terbanding/Tergugat V : Sidik Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rusli Alias Poi Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tjoa Liang Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Achmadi
Turut Terbanding/Tergugat IX : BHS Munthe
Turut Terbanding/Tergugat X : Upang JUwaeni
Turut Ter
80 — 53
  • Saragih, jelas tanah milik Tergugat danTergugat II saat ini sama sekali tidak singgung menyinggung dengan tanahex garapan dari proyek Lembaga Pemasyarakat Pekanbaru dengan tanahobjek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya yangtelah diganti rugi dari DAENG PAWAWO.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
164 — 91
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengangugatan hak milik atau PMH. (M.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
98 — 50
  • Obscuur Libel (Gugatan Kabur);Bahwa isi/materi gugatan Penggugat dalam satu sisi dalam pengajuanmaterinya mengedepankan gugatan positif, dalam satu sisi yang lain dalammateri gugatannya merupakan gugatan fiktif negatif, sehingga gugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.Kompetensi Absolut;Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat, secara substansial, materipermasalahannya lebih condong menitikberatkan pada titik singgung atasobjek hak keperdataan atau kepemilikan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 10 Januari 2018 — RABIHAN, SH
56 — 32
  • terdakwamenunjukkan alasan adanya kekhilafan hakim mengenai adanya unsurmenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan dan kedudukan dengan mengungkapkan sejumlah bantahandan faktafakta namun tidak mendasarkannya kepada faktafakta sidang.g.Keberatan terdakwa yang menyatakan adanya kekhilafan hakimmengenai unsur Kekhilafan Majelis Hakim tentang unsure yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sangattidak factual dan relevan karena tidak ditemukan titik singgung
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
108 — 27
  • Demikian halnya, Tergugat mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadiliperkara in casu untuk pula dapat menolak dan mengesampingkandalil yang berupa asumsi dari para Penggugat sebagaimanadimaksud.Bahwa selebinnya terhadap dalildalil dari para Penggugat padabagian posita angka 3 halaman 26 sampai dengan halaman 29,Tergugat tidak akan menanggapinya lagi karena hal tersebutmerupakan bagian dari rezim hukum kontrak yang telah Tergugat singgung sebelumnya di dalam angka
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm.
Tanggal 26 Mei 2014 — YOI BASORI Als. JOI BASORI Bin (Alm) Simon
72 — 16
  • HILMI.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik danketerangan yang dituangkan didalam BAP adalah benar.Bahwa saksi pernah menjadi bendahara Desa Sumber Mulia mulaisekitar tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2009 persisnya saksi lupa;Bahwa saksi membenarkan adanya pungutan fee desa kepada pelakupertambangan dengan besaranRp.17.000, /ret ;Bahwa tidak ada Perdes yang secara knusus mengatur mengenai feeDesa tetapi di singgung di Peraturan Desa (PERDES) Sumber MuliaNo.02/PEM/SM/I/20072011
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
341 — 390
  • Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakanwilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha NegaraSANTA NC) ssc ere eee neice rnin neni enemaMenimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan penggugat yang padapokoknya penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguji mengenai halprosedur penerbitan kedua objek sengketa a quo apakah bertentangan atau tidakdengan peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baikatau bukan dan untuk mengetahui adanya titik singgung
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Tanggal 20 Juli 2017 — - GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA Vs. - JPU
168 — 41
  • Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau bantuan tersebut cair.Bahwa saksi tidak tahu apakah Kadis pernah singgung tentang bantuantersebut atau tidak. Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan Koperasi Cempka Raya sampaistatus hukumnya sebab yang menangani masalah itu adalah Kepala Seksikelembagaan. Bahwa saksi tidak tahu apakah Koperasi Cempaka Raya statusnya sudahberbadan hukum atau tidak.Bahwa saksi tidak tahu apakah rekomendasi tersebut drafnya sudah adadalam komputer atau dibuat draf baru.
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
104 — 23
  • Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389), Sedang dalam dakwaanSubsidairitas biasanya disusun secara berurutan dari yang terberat sampai yang teringandalam pasal yang serumpun;Menimbang, bahwa Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaanSubsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat,dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
98 — 26
  • Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) dan Gugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya dua) PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) danGugatan Para Penggugat bercampur aduk berkenaan dengan (adanya)Perobuatan Melawan Hukum, halmana setelah Turut Tergugat mencermati ternyata ada dua Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi,yang mana kedua Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakanmasingmasing peristiwa hukum tersendiri dan tidak ada titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
262 — 174
  • begitu yang menjadijangkauan maupun sifat independensi tersebut.Bahwa, jika menganalisis Undangundang Komisi Yudisial yang dihubungkandengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbit belakangan, dan Undangundang Mahkamah Agung yang dijudicial review oleh Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, kesemuanya berinduk pada Pasal 24b ayat (1) Undangundang Dasar 1945, dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbitbelakangan dengan membawa norma hukum baru, dan pada norma hukum awalterdapat titik singgung
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 14-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. H. MUNASIR GARWAN
153 — 54
  • Dakwaansubsidairitas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkansuatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, makaMajelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan primair, apabila dakwaan primairsudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan padadakwaan subsidair
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — MUSTOFA bin USMAN, DKK VS AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN, DKK
139 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangtuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali;Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan denganPutusan Judex Facti Tingkat Banding, yang sama sekali tidakmempertimbangkan buktibukti yang merupakan pembuktian hukum yangdiajukan Para Pemohon Kasasi, namun semua itu diabaikan oleh Judex Facti.Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Facti
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 09-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjw
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
137 — 166
  • pertimbangan tersebutdiatas, eksepsi Para Tergugat mengenai antara Posita dan Petitum tidak jelasdan tidak bersesuaian menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukupberalasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terkait eksepsi keenam yaitu tentang Dalil gugatanPara Penguggat mengalami kekaburan (obscuur libel);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung