sertifikat a quo kepada Para Pemohon Kasasisebagaimana janji Termohon Kasasi I dalam surat jawaban a quo;Pasal 1 angka 5 UUPT yaitu, Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan,baik didalam mau pun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Pasal 92 angka (1) UUPT yaitu, Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan

dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan.Pasal 97 angka (1) UUPT yaitu, Direksi bertanggungjawab ataspengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(1).Pasal 97 angka (2) UUPT yaitu, Pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 98 angka (1) UUPT yaitu,Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan;Bahwa dengan adanya Surat Nomor 643/PSIDIR/FS/06 tertanggal22 September 2006

cara yang tidak benar.jadipara direktur sebelum sayalah yang bertanggung jawab terhadapkerugian yang terjadi;Bahwa dalil Termohon Kasasi I tersebut bertentangan dengan UUPTdibawah ini karena sudah jelas sebagai Direktur yang mengeluarkansuatu Surat Jawaban maka Termohon Kasasi I adalah pihak yang harusbertanggung jawab karena sesuai hukum yang berlaku permasalahanyang terjadi adalah sehubungan dengan status Termohon Kasasi Isebagai Direktur yang membuat Surat Jawaban tersebut;a Pasal 1 angka 5 UUPT

yaitu, Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan,baik didalam mau pun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarb Pasal 92 angka (1) UUPT yaitu, Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;c Pasal 97 angka (1) UUPT yaitu, Direksi bertanggungjawab ataspengurusan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat1);d Pasal 97 angka (2) UUPT yaitu, Pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi denganitikad baik dan penuh tanggung jawab;e Pasal 98 angka (1) UUPT yaitu, Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa terbukti dalam jawabanTermohon Kasasi I yaitu apabila suatu saat nanti perusahaanberkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan serta bisamelunasi kredit

.), sama sekali tidakmendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari surat permintaanuntuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepada Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT;13. Bahwa oleh karena itu Pemohon berdasarkan surat kuasa No.50 tanggalO07 Mei 2011 berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap SahamPT.Bukit Uluwatu Villa, TBK yang ada dalam PT.BNH/TERMOHON,berupa:a.

menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT

BukitUluwatu Villa Tok., merupakan pemegang saham pengendali dariTERMOHON karena sebagai pemegang 60% (enam puluh persen)saham dalam TERMOHON.Bahwa sesuail dengan Pasal 1 angka 11 UUPT, pengambilalinanadalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atauorang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yangmengakibatkan beralinnya pengendalian atas Perseroan tersebut(untuk selanjutnya disebut dengan Pengambilalihan).Bahwa merujuk pada halhal yang diuraikan dalam angka 5.3. diatas,agar

PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON dapatmelakukan Pengambilalinan, maka sesuai dengan UUPT, pertamatama harus dibuat rancangan Pengambilalihan yang memuatsekurangkurangnya (vide Pasal 125 ayat (6) UUPT):a. nama dan tempat kedudukan dari PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan TERMOHON;b. alasan serta penjelasan Direksi PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan Direksi TERMOHON;c. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau

Kuasa terlebin dahulu mendapatkan persetujuandari (i) organ perseroan sesuai dengan ketentuan anggarandasarnya; dan (ii) seluruh kreditor.Selanjutnya sebelum transaksi Pengambilalihan dapat dilakukan,PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON danTERMOHON wajib melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan TERMOHON paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHON (videPasal 127 ayat (1) dan (2) UUPT

Dengan demikiantelah memenuhi persyaratan Pengajuan Permohonan PemeriksaanPerseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") ;Bahwa Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong yangdaerah hukumnya meliputi kKedudukan Termohon, hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UUPT, sebagaimanaberikut:"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmengajukan permohonan secara tertulis

;Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan datalaporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonanPemeriksaan terhadap PT.

Taman Olah Raga Jagorawi ini ;Bahwa persyaratan untuk meminta data atau keterangan kepadaperseroan dalam RUPS secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 138ayat (4) UUPT sebagai berikut :"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepadaPerseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut " ;Bahwa dengan demikian permohonan ini diajukan dengan telahmemenuhi ketentuan penjelasan Pasal 138 ayat

(1) dan ketentuan Pasal138 ayat (4) UUPT ;Hal. 4 dari 15 hal.

Dugaan Adanya Perbuatan Melawan HukumBahwa ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT menyebutkan sebagaiberikut :"(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:(a)(b)Perseroan melakukan perobuatan melawan hukum yang merugikanpemegang saham atau pihak ketiga ; atauAnggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang sahamatau pihak ketiga" ;Bahwa Pemohon mempunyai

Namun di bagian petitum PENGGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selanjutnyasecara bersamasama disebut "Para Tergugat") telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dananggaran dasar PT AJI, apabila PENGGUGAT selaku pemegang sahammemiliki keberatan atas pemberhentian Direktur Utama, maka keberatantersebut disampaikan dalam forum para pemegang saham yaitu RapatUmum Pemegang Saham dan bukan dengan mengajukan gugatan.Hal.23 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.3.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PT AJIOLEH KOMISARIS TELAH SESUAI DENGAN UUPT DANANGGARAN DASAR PT AJI1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 UUPT dan Pasal 15Anggaran Dasar PT AJI, Komisaris berhak untuk melakukanpengawasan terhadap kinerja Direksi PT AJI.

Untuk selanjutnya, sesuaiketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT, Direktur Utama PT AJI yangHal.29 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Jkt.Sel.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan penjelasannya, dijelaskanbahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia.

) khususnya dalam Pasal 81 ayat(1) sangat jelas diatur tentang kewajiban Tergugat untuk melakukanpemanggilan terlebin dahulu kepada seluruh pemegang saham perseroansebelum menyelenggarakan RUPS, sebagaimana dikutip: (7) Direksimelakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.Selain diatur pada UUPT, kewajiban pemanggilan pemegang sahamtersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Turut TergugatIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSPT TEGALGONDOUNGARAN Nomor:

karena Tergugat tidak pernah melakukan penghitungan laba bersih tahunan terlebih dahulu(yang dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan) dan penyisihanlaba bersin untuk cadangan (vide Pasal 70 UUPT) sebagaimanadisyaratkan UUPT sebelum melakukan pembagian dividen.Halaman 6.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.persetujuanpersetujuanyang diambil Pemegang Saham dalamRUPS nyatanyatamenyimpangi ketentuan UUPT sebagaimanaangka 9 dan 10.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.berkurangnya aset perseroan sehingga nyata menyebabkan kerugian,apalagi uang hasil penjualan aset tersebut tidak pernah masuk keperseroan melainkan langsung dibagibagikan Tergugat .Perbuatanhukum Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam penjualan/pengalihanasset perseroan tersebut juga nyatanyata dilakukan diluar bataskewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan UUPT maupunAnggaran Dasar.

TENTANG PERLUNYA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA PT TEGALGONDO UNGARAN TANGGAL 23082017DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT25.Bahwa mengingat pembuatan Risalah RUPS Luar Biasa 2017senyatanya telah bertentangan dengan amanah UUPT danAnggaranDasar maka telah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim untukHalaman 14.

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak.Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernah menerimaundangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PT MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut sehinggajelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuan ketentuan Pasal9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yang mengakibatkan RUPSLBPT.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadapHalaman 11.

;Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Halaman 24.

MIT tersebut di atas jelas diatur mengenai jumlahkuorum RUPS yang mengacu pada Pasal 86 ayat (1)UUPT yang dalam hal ini jumlah yang hadir RUPLSB PT.MIT telah ternenuhi dan hasil kKeputusan RUPSLB yangmemutuskan untuk mengadakan perubahan susunanpengurus perseroan tidak hertentangan baik terhadapAnggaran Dasar Perseroan maupunterhadap ketentuan UUPT;13.6.Bahwa Tergugat Il disini adalah Hiendra Soenjoto selakuDirektur Utama PT. MLC dan oleh karena bukanmerupakan salah satu pemegang saham PT.

MLC membutuhkanpengurus dan organorgan perseroan untuk menjalankan kegiatanusahanya seharihari;Bahwa Pasal 1 butir (1) UUPT Dan, Pasal 1 butir (5) UUPT HiendraSoenjoto adalah selaku Direktur Utama PT. MLC yang merupakansubyek hukum dalam bentuk badan hukum (rechtspersoon,sehingga Penggugat keliru karena telah mencampuradukkanpemahaman subyek hukum antara "natuurlijke persoon" denganrechtspersoon";Halaman 37.

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU 40/2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk bertugas melakukan pengurusanPerseroan demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar.Bahwa jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK danketentuan UUPT yang telah disebutkan, jelas bahwa status Direksimerupakan pengusaha

HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS. Selain itu, Direksi juga berhak untuk mewakili PTHalaman 19 Putusan Nomor 233/ Pdt/2021/PT.DKIbaik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 5 jo.

Pasal 98ayat 1 UUPT).Sementara, hak yang dimiliki oleh pekerja antara lain:a.b.C.Hak atas upah (Pasal 1 angka 30 UUk);Hak atas upah lembur (Pasal 78 UUK);Hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dankeselamatan kerja (Pasal 86 ayat 1 UUK);Hak atas cuti (Pasal 79 s.d.

memenuhinya.Walaupun Direksi dan pekerja keduanyamendapatkan imbalan berupa gaji untuk Direksi dan upah untukpekerja, tetapi pemberian imbalan tersebut berbedaalasannya.Pekerja mendapat upah karena menjalankan perintahkerja yang biasanya di atur dalam perjanjian kerja.Sedangkan Direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS.Kewajiban yang dimilikiKewajibankewajiban yang dimiliki oleh Direksi PT antara lain:a.Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT (Pasal 92 ayat1 dan 2 UUPT

)Wajib membuat daftar pemegang saham (Pasal 50 ayat 1 UUPT)Wajid membuat risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (Pasal 90 jo.Pasal 100 ayat 1 UUPT)Wajib membuat laporan tahunan PT (Pasal 66 UUPT)Wajib memelihara dan menyimpan dokumendokumen PT (Pasal 100ayat 2 UUPT)Wajib melaporkan saham yang dimiliki oleh anggota Direksi besertakeluarganya (Pasal 50 ayat 2 UUPT)Sedangkan, kewajiban yang = dimiliki oleh pekerja adalahmelaksanakan perintah kerja sebagaimana yang diatur dalamperjanjian kerja;Halaman

dalil jawaban PARA TERMOHON KASASI(sekarang PARA PEMOHON PK) dalam Kontra Memori Kasasinya, akanmengakibatkan tidak objektifnya Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara,karenanya demikian pula buktibukti PARA TERMOHON KASASI (sekarang PARAPEMOHON PK) yang merupakan sanggahan tidak dipertimbangkan;EBahwa Majelis Hakim yang memutus putusan kasasi keliru karena tidakmempertimbangkan ketentuan Peraturan Perundangundangan lainnya, khususnyaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT

ALASAN KASASI: Tentang pertimbanganpertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Niaga yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar putusanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang sudahberkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2010 danpertimbangan tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum tentangtanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas selaku Penerima Kepercayaan (FiduciaryDuties) yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT

PARA TERMOHON KASASIBUKAN PIHAK DALAM Perkara Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim;2 Bahwa "Perbuatan Direksi Perseroan (Viriyawan Murti) yang telah terbuktimelanggar Fiduciary Duty adalah merupakan MASALAH INTERNAL DARITERMOHON PK yang TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA TERMASUKPEMOHON PK (sekarang PARA PEMOHON PK);3 Bahwa apabila Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim tertanggal 04 Agustus 2010 diterapkan secaralangsung tanpa memperhatikan ketentuan Undangundang lainnya khususnya UUPT

,maka justeru akan mengakibatkan pelanggaran dan memunculkan ketidakpastian terhadapketentuan UUPT;4 Bahwa dalam hal terdapat tindakan dari Direksi TERMOHON PK yangmerugikan PERSEROAN terkait dengan PARA PEMOHON PK dalam permasalahan AQUO, tidak serta merta bahwa TERMOHON PK dapat melepaskan tanggung jawabnyaterhadap PIHAK KETIGA, dimana dalam hal TERMOHON PK dirugikan akibat tuntutanPIHAK KETIGA, maka kerugiannya PERSEROAN dapat dituntut kembali kepadaDireksi PERSEROAN, karena apabila dilihat dari

karena dokumendokumentersebut adalah untuk kepentingan internal PERSEROAN/TERMOHON PK;Bahwa untuk membuktikan sesuatu dalam perkara Akta Otentik hanyamerupakan satu alat bukti yang diakui oleh Undangundang karena masihterdapat alat bukti lainnya yang sah dan diakui undangundang;Bahwa adanya hubungan hukum antara PARA PEMOHON PK denganTERMOHON PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana hubunganhukum tersebut dibuat oleh dan antara PARA PEMOHON PK dengan DireksiTERMOHON PK yang berdasarkan UUPT

Komisaris: PENGGUGAT,;Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr6.10.Bahwa angka 1 Pasal 11 Akta Pendirian TURUT TERGUGAT padapokoknya telah dengan tegas menyatakan mengenai: TURUT TERGUGATdiurus dan dipimpin oleh Direksi;Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, Pasal 92 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut juga: UUPT) pada pokoknya telah dengan tegasmenyatakan mengenai:a.

Menjalankan kewajiban TERGUGAT selaku Direktur TURUTTERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT jis.Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas jis. Pasal 79 ayat (3)jis.

Bahwa PENGGUGAT selaku Ketua Rapat memberitahukan dalamRUPSLB, bahwa Rapat tidak dapat diselenggarakan dikarenakanRapat hanya dihadiri oleh 10% (sepuluh persen) pemegang sahamsehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkandalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT jo.Pasal 86 ayat (1) UUPT;Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr18.19.20.21.c.

Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

Bahwa dalam hal kuorum paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (Satu per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili tidaktercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) UUPT;d.

CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES (TERMOHON 1), sesuai dengan dan sebagaimana yang telahdiatur secara tegas dalam Pasal 142 UUPT juncto Pasal 146 UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 142 UUPT (dengan penambahan cetak tebal) menyebutkan sebagaiberikut : (1) Pembubaran Perseroan terjadi :a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalamanggaran dasar telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga

, menurut PEMOHON tidak diperlukan dalamPermohonan ini, mengingat TERMOHON sebagai badan hukum sudahtidak memiliki aset dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2005,sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pemberesan oleh Likuidatorsebagaimana diatur dalam Pasal 146 Angka (2) dari UUPT, oleh karenayamohon untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

Sebagaimana diketahui diatur didalam pasal 142 dan pasal146 UUPT yang dapat mengajukan pembubaran suatu perseroanterbatas diatur secara limitative adalah:1. Pemegang saham/pihak yang berkepentingan (pemegangsaham)hanyas ebatas/limitative pada akta pendirian yang manaditemukannya cacat hokum pada akta pendirian;2. Pengurus perseroaan;3.

UtrGRAVURE INDUSTRIES danatau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hokum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;2. Alasanalasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHONdalam Pembubaran PT.

CAPITOLGRAVURE INDUSTRIES dan atau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hukum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;Menimbang bahwa, terhadap dalil Pokok tersebut Kuasa Termohon Illmendalilkan yang pada pokoknya ;halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.

Sekalipun AD(Anggaran Dasar) menentukan bahwa perbuatanperbuatan Direksi tertentumemerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukanpemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.Kemudian menurut Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenanganuntuk melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (Selanjutnyadisebut PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan

pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksiPasal 114 UUPT ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab ataspengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108,Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108ayat (1) untuk kepentingan

Berdasarkan definisi yang diberikanundang undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama DewanKomisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yangdilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenangan untuk melakukanHalaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpnpengurusan operasional Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksi, Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, Dewan Komisarishanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (1)UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya mengenai perseroan

pengurusan.ltu artinya segala pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan hanyaDireksi yang berwewenang menjalankannya sedangkan mengacu pada pasal108 (1) UUPT wewenang Komisaris hanyalah sebagai pengawas ataskebijakan direksi dan juga dapat memberi nasehat kepada Direksi selakupengurus operasional perseroan.Mohon kiranya hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian yangtelah disepakati oleh Penggugat dengan Edho Darmanto selaku Komisarispada PT Gunadharma Anugerahjaya tersebut menjadi

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/20157.

Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1. Melakukan review dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen;2. Memberikan persetujuan atas aplikasi kredit yang diajukan sebagaianggota komite;3.

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Nomor 2539 K/Pdt/2015dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT" ) dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit sertatelah melakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atasnama konsumen Mahdi Nursaid gg.

); (ii) peningkatan modal dasardan (iii) konversi hutang subordinasi Termohon kepada pemegang sahammenjadi penyertaan saham pada Termohon, yang salah satunya harusmendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.3.

oleh Termohon, namunbeberapa kali penyelenggaraan RUPS ataupun RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan mengingat jumlah kourum kehadiran tidak pernah terpenuhikarena saat itu dengan merujuk pada Akta No. 6 tanggal 28 Februari 2003,jumlah saham Pemohon dan Termohon berimbang masingmasing sebagaipemegamg 50% (lima puluh persen);Bahwa oleh karena diduga Pemohon memang beritikad buruk untukmenghalanghalangi terlaksananya RUPS atau RUPSLB, maka Termohondengan merujuk pada ketentuan Akta Pendirian dan UUPT

AHU4850.AH.01.02.Tahun 2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan.Bahwa perubahan dalam Akta No. 72 tersebut salah satunya sebagaimanayang telah diuraikan dalam angka 2 di atas, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat1 UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya KeputusanMenten mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan demikianHal 12 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P

Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231 tanggal 4 Maret 2014 dansesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UUPT

DASAR HUKUM YANG KUAT KARENA TAHAPAN UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH PEMOHON19.20.21.Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkandalam angka 10 sampai dengan 12 adalah langsung merujuk pada ketentuanPasal 139 ayat 3 UUPT yang pada intinya menunjuk 3 (tiga) ahli untukmelakukan pemeriksaan tapi Pemohon telah lalai untuk memenuhi ketentuandalam Pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUPT karena sebelum menunjukahli untuk melakukan pemeriksaan tentu yang dimintakan

Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Direksi Perseroantertanggal 11 Oktober 2021 (Permohonan Kepada Direksi Perseroan) untukmelakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan agar diadakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 79UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), dengan agenda Rapat sebagai berikut : Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Alasan : untuk mengoptimalkan

Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Baru) yang telah mencabut UUPT sebelumnya maka anggaran dasar PTOE! dilakukan perubahannya dan perubahan tersebut diajukanpengesahannya kepada Tergugat. Tergugat memberikanpersetujuannya dengan menerbitkan KTUN Objek Sengketa 2;10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, PT OEI melakukan perubahananggaran dasar terkait dengan tempat kedudukannya.

KTUN Objek Sengketa 1 melanggar ketentuan Pasal 116 jo Pasal114 UUPT;11.

Olehkarena itu, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasartersebut telah diajukan dengan melanggar ketentuan Pasal 116 UUPT;Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 208/G/2019/PTUN. JKT.16.17.18.19.Bahwa seharusnya Tergugat menolak permohonan PT OEI tersebutkarena permohonan perpanjangan atau perubahan anggaran dasarmengenai jangka waktu pendirian tidak sesuai dengan Pasal 116 joPasal 114 UUPT.

JKT.24.25.26.27.bertentangan dengan UUPT.

Secara khusus, dalam KTUNObjek Sengketa 1 disebutkan dasar penerbitannya adalah UUPT,namun ternyata Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa 1sama sekali tidak menerapkan dan bahkan melanggar ketentuandalam UUPT itu sendiri, yaitu melanggar Pasal 116 jo 114 UUPT;Bahwa suatu KTUN diterbitkan dengan maksud untuk memberikankepastian hukum dan keadilan.

PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.

Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.

), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........

, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiHalaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Padt.Plw/2016/PN Cbi3.3.3.4.atas kerugian Perseroan.

Anggota Direksi tersebut memiliki hakuntuk membela dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugianPerseroan karena beberapa hal sebagaimana telah ditentukandalan Pasal 97 ayat (5) UUPT;Bahwa terkait dengan tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111 yang dipermasalahkan olehPelawan di dalam Gugatan, dengan mempertimbangkan ketentuanPasal 97 ayat (1) dan ayat (8) UUPT, maka seharusnyaBURHANUDIN BUR MARAS selaku

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnyahanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pat.Plw/2016/PN CbiSetiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila

telahditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Oleh karena itu, dalildalilterkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baikBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksiyang meskipun belum mendapat persetujuan

dan bukan jual beli saham sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat;Dengan demikian maka Konpensasi hak tagih Tergugat Illsebagai setoran saham yang diambil, telah dilakukan sesuaidengan Tata Cara yang diatur dalam UUPT, jadi dalam hal iniTIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUN ;7.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 diatas, maka Akta No.116tertanggal 25 Juni 2014 yang merupakan hasil RUPSLB tanggal 25Juni 2014 yang telah disahkan oleh Turut Tergugat (Bukti T. & T.Il 6)adalah merupakan Akta yang sah menurut hukum, dan tidak dapatdinyatakan tidak mempunyail kekuatan mengikat dan batal demihukum, karena Akta tersebut dibuat sesuai Tata Cara yang diaturdalam UUPT, isinya benar;Hal 20 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PS18.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT jo Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) UUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

(tiga triliun rupiah), yang melahirkan Hak TagihTergugat Ill kepada Tergugat ;Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka pelaksanaan hak Tergugat Illberdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT tersebut diatas, makadikonversikanlah penyetoran senilai Rp. 3.000.000.000.000,(tiga triliunrupiah) oleh Tergugat Ill ke Tergugat sebagai pemilik saham yaitu;Tergugat Ill;Hal 36 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN. JKT.PSTTERGUGAT Ill TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM10.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU 04666.40.20.2014tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT joPasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UU PTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) VUUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud