Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.

TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) terhadap PT IDEDUA SEN (/n Casu TURUT TERGUGAT I) yang berbasis saham 4000Hal 3 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.lembar senilai nominal Rp 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah) Bukti P1 Bahwa sikap PENGGUGAT terhadap tanggung jawab hukumnyasebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT sebagaimanaperintah ketentuan hukum :Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

PERBUATAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Paling sedikit 25%(duapuluh limapersen) dari modal dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, dengandemikian sangatlah jelas amanah yang diwajibkan oleh UndangUndang tersebut untuk mewajibkan penyetoran modal, namunfaktanya hingga sampai saat ini) PARA TERGUGAT telah melakukankelalaian dan melawan hukum yang mengakibatkan

melawan hukum sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara lain: Adanya Suatu PerbuatanBahwa selain ketidakacuhan PARA TERGUGAT dalammemperhatikan aspek finansial TURUT TERGUGAT jugaperbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan penyetoranmodal secara tersebut yang seharusnya dilaksanakan sebagaiHal 7 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.bentuk perbuatan yang sakral sebagai pemegang saham JUSTRUPARA TERGUGAT tidak patuhi sebagaimana perintah hukumkhususnya Pasal 33 ayat (1) UUPT

, sehingga perbuatan PARAPENGGUGAT sangat jelas bertentangan dengan peraturan danperundangan yang berlaku;= Perbuatan Tersebut Melawan HukumBahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secaranyata dan terang melanggar peraturan dan perundangundanganyang berlaku khususnya di bidang hukum perusahaansebagaimana hal tersebut diwajibkan dan diatur dalam Pasal 33ayat (1) UUPT beserta turunan peraturan hukum kaitannya; Bertentangan Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuBahwa dengan kelalaian PARA TERGUGAT

TERGUGAT 1) pada awal pendirian berdasarkan AktaAnggaran Dasar PT Ide Dua Sen No. 22 Tanggal 23 Mei 2015 yang dibuatoleh Bimo Seno Sanjaya, S.H, Notaris di Yogyakarta (TURUT TERGUGATIl) (Akta Anggaran Dasar IDDS) adalah sebagai berikut: Komisaris: Doktor Tohir Abdulkadir (In Casu TERGUGAT 1); Direktur Utama: Lukman Wiryahadi (In Casu TERGUGAT II); dan Direktur: Imam Bahariyanto (In Casu TERGUGAT III); Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Samudera Seraya Jaya dinyatakan bubar.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 152 UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, makapembubaran badan hukum perseroan aquo adalah wewenang mutlakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan OrganPerseroan;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenangsecara obsolut untuk memeriksa Perkara Gugatan PembubaranPerseroan yang diajukan Penggugat.ll

Tetapi kaitannya dengan PT.Samudera Seraya Jaya maka kedudukan Tergugat selakuKomisaris adalah kedudukan yang benar menurut UUPT yangmemiliki porsi 8750 lembar saham dari total 25000 lembar sahamPerseroan.. Bahwa dalil Penggugat angka 9 didasarkan pada dalilnya angka 8.Oleh karena dalil Penggugat angka 8 tidak benar dan tertolak makadalil Penggugat angka 9 pun tidak benar dan tertolak..

Bahwa Rekonvensi ini adalah Gugatan sebagaimana dimaksudoleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menentukan bahwaataSs nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (Satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telahmelakukan pelanggaran atau kelalaian sebagai wakil pemegangsaham yang meliputi pelanggaran kepercayaan (breach of truth);kelalaian (negligence), dan kesalahan (error) di dalam menjalankanperseroan;Bahwa sebagai salah seorang pemilik saham sebagaimanadimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT adalah wajar bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berhak untukmenuntut sSupaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidinyatakan telah bersalah melanggar

Anggota direksi wajid melaporkan kepada Perseroan mengenaisaham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/ataukeluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnyadicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengansanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibantersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101ayat (2) UUPT);b.

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsungmaupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikanbahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yangtidak bertentangan dengun ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yangjika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batalkarena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelahditelaah olen Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat(1) UUPT);h. Direksi wajid menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepadaakuntan publik untuk diaudit apabila:Halaman 39 dari 96 hal. Put.

(Pasal 68 ayat(1) UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);i.

(Pasal 102 ayat (3)UUPT);. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.

Meratifikasi tindakantindakan yang dilakukan untuk dan atas namaPT Cahaya Karunia Persada dari tanggal 30 Mei 2018 sampaidengan tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut.Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (5) UUPT, Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraan RUPSditerima.Hal 4 dari 15 halaman Penetapan No. 640/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.11.12.13.14.Bahwa sampai dengan 15 hari terhitung

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Meratifikasi tindakantindakan yang dilakukan untuk dan atas namaPT Cahaya Karunia Persada dari tanggal 30 Mei 2018 sampaidengan tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut.Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (7) UUPT Dewan Komisaris wajibmengadakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.

Namun demikian, sampai dengan tanggal suratpermohonan ini dibuat Termohon III (Dewan Komisaris) pada Termohon (PT Cahaya Karunia Persada) tidak juga mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Termohon (PT Cahaya Karunia Persada), yangmana telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, yaitu tanggal 18Agustus 2020.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT diatur bahwadalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

.), sama sekali tidakmendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari surat permintaanuntuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepada Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT;13. Bahwa oleh karena itu Pemohon berdasarkan surat kuasa No.50 tanggalO07 Mei 2011 berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap SahamPT.Bukit Uluwatu Villa, TBK yang ada dalam PT.BNH/TERMOHON,berupa:a.

menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT

BukitUluwatu Villa Tok., merupakan pemegang saham pengendali dariTERMOHON karena sebagai pemegang 60% (enam puluh persen)saham dalam TERMOHON.Bahwa sesuail dengan Pasal 1 angka 11 UUPT, pengambilalinanadalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atauorang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yangmengakibatkan beralinnya pengendalian atas Perseroan tersebut(untuk selanjutnya disebut dengan Pengambilalihan).Bahwa merujuk pada halhal yang diuraikan dalam angka 5.3. diatas,agar

PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON dapatmelakukan Pengambilalinan, maka sesuai dengan UUPT, pertamatama harus dibuat rancangan Pengambilalihan yang memuatsekurangkurangnya (vide Pasal 125 ayat (6) UUPT):a. nama dan tempat kedudukan dari PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan TERMOHON;b. alasan serta penjelasan Direksi PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan Direksi TERMOHON;c. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau

Kuasa terlebin dahulu mendapatkan persetujuandari (i) organ perseroan sesuai dengan ketentuan anggarandasarnya; dan (ii) seluruh kreditor.Selanjutnya sebelum transaksi Pengambilalihan dapat dilakukan,PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON danTERMOHON wajib melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan TERMOHON paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHON (videPasal 127 ayat (1) dan (2) UUPT

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

dalil jawaban PARA TERMOHON KASASI(sekarang PARA PEMOHON PK) dalam Kontra Memori Kasasinya, akanmengakibatkan tidak objektifnya Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara,karenanya demikian pula buktibukti PARA TERMOHON KASASI (sekarang PARAPEMOHON PK) yang merupakan sanggahan tidak dipertimbangkan;EBahwa Majelis Hakim yang memutus putusan kasasi keliru karena tidakmempertimbangkan ketentuan Peraturan Perundangundangan lainnya, khususnyaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT

ALASAN KASASI: Tentang pertimbanganpertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Niaga yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar putusanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang sudahberkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2010 danpertimbangan tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum tentangtanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas selaku Penerima Kepercayaan (FiduciaryDuties) yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT

PARA TERMOHON KASASIBUKAN PIHAK DALAM Perkara Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim;2 Bahwa "Perbuatan Direksi Perseroan (Viriyawan Murti) yang telah terbuktimelanggar Fiduciary Duty adalah merupakan MASALAH INTERNAL DARITERMOHON PK yang TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA TERMASUKPEMOHON PK (sekarang PARA PEMOHON PK);3 Bahwa apabila Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim tertanggal 04 Agustus 2010 diterapkan secaralangsung tanpa memperhatikan ketentuan Undangundang lainnya khususnya UUPT

,maka justeru akan mengakibatkan pelanggaran dan memunculkan ketidakpastian terhadapketentuan UUPT;4 Bahwa dalam hal terdapat tindakan dari Direksi TERMOHON PK yangmerugikan PERSEROAN terkait dengan PARA PEMOHON PK dalam permasalahan AQUO, tidak serta merta bahwa TERMOHON PK dapat melepaskan tanggung jawabnyaterhadap PIHAK KETIGA, dimana dalam hal TERMOHON PK dirugikan akibat tuntutanPIHAK KETIGA, maka kerugiannya PERSEROAN dapat dituntut kembali kepadaDireksi PERSEROAN, karena apabila dilihat dari

karena dokumendokumentersebut adalah untuk kepentingan internal PERSEROAN/TERMOHON PK;Bahwa untuk membuktikan sesuatu dalam perkara Akta Otentik hanyamerupakan satu alat bukti yang diakui oleh Undangundang karena masihterdapat alat bukti lainnya yang sah dan diakui undangundang;Bahwa adanya hubungan hukum antara PARA PEMOHON PK denganTERMOHON PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana hubunganhukum tersebut dibuat oleh dan antara PARA PEMOHON PK dengan DireksiTERMOHON PK yang berdasarkan UUPT

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 2539 K/Pdt/20157.

Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1. Melakukan review dan analisa kelayakan terhadap calon konsumen;2. Memberikan persetujuan atas aplikasi kredit yang diajukan sebagaianggota komite;3.

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Nomor 2539 K/Pdt/2015dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT" ) dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit sertatelah melakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atasnama konsumen Mahdi Nursaid gg.

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengan demikian AktaRisalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPT Tahun 1995 yaituketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD.Dalam Pasal 54 KUHD jelas ditegaskan bahwa : pembatasanmengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegangsaham dapat diatur dalam akta pendirian ..., sehingga oleh KUHDdiberikan hak oleh para pemegang saham untuk mengaturnya

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelahadanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isi Akta PKRTahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Cc.24Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun 1998berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroansesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tetang PerseroanaTerbatas dengan jalan menyusun kembali Memperhatikanketentuan kuorum dalam UUPT Tahun 1995 pada Pasal 73 ayat (1)yang berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan

disebut UUPT Tahun2007).

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86 ayat (1), mengaturmengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umumsebagaimana berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSlebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebut tidakberbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga jelas adanya keinginan daripara pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1)UUPT, yang berbunyi :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjaminkepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

Komisaris: PENGGUGAT,;Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr6.10.Bahwa angka 1 Pasal 11 Akta Pendirian TURUT TERGUGAT padapokoknya telah dengan tegas menyatakan mengenai: TURUT TERGUGATdiurus dan dipimpin oleh Direksi;Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, Pasal 92 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut juga: UUPT) pada pokoknya telah dengan tegasmenyatakan mengenai:a.

Menjalankan kewajiban TERGUGAT selaku Direktur TURUTTERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT jis.Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas jis. Pasal 79 ayat (3)jis.

Bahwa PENGGUGAT selaku Ketua Rapat memberitahukan dalamRUPSLB, bahwa Rapat tidak dapat diselenggarakan dikarenakanRapat hanya dihadiri oleh 10% (sepuluh persen) pemegang sahamsehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkandalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT jo.Pasal 86 ayat (1) UUPT;Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr18.19.20.21.c.

Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

Bahwa dalam hal kuorum paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (Satu per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili tidaktercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) UUPT;d.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),diatur dengan tegas dan jelas bahwa:Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskanoleh RUPSAdapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsebagai berikut:Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atauseluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b AnggaranDasar Penggugat, yang berbunyi Dalam RUPS Tahunan:Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyaisaldo laba yang positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut,maka pemberian/pembagian tantiemme/bonus terhadapDireksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroanmemperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu;10.Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberiantantiemme/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untukmasa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan denganmelanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkandalam UUPT dan AD

Penggugat (Bukti P1) juncto Pasal 71 ayat (1)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagaiberikut:e Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P1)DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jikaperseroan mempunyai saldo laba yang positif.e Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh.Pembanding/ Penggugat ;laba bersin perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantumdalam neraca dan perhitungan yang telah

Penggugat juncto Pasal 71 ayat(1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) beserta penjelasannya;d.

Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Direksi Perseroantertanggal 11 Oktober 2021 (Permohonan Kepada Direksi Perseroan) untukmelakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan agar diadakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 79UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), dengan agenda Rapat sebagai berikut : Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Alasan : untuk mengoptimalkan

Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

QRG BALI No. 161 Tanggal25Januari 2010, Direksi berhak Mewakili perseroan di dalam dan diluarPengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian ;Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonanini dikarenakan kekosongan Jabatan Direksi maupun Komisaris perseroansehingga pemohon tidak dapat mengajukan permohonan penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksimewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan

;Menimbang, bahwa tentang pembubaran suatu perseroan yang kaitannyaserta relevansinya dengan permohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuandalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), tentang PerseroanTerbatas, yakni Pasal 146 UUPT;Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf c UUPT,menentukan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanPemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroantidak mungkin dilanjutkan;Hal 10 dari 13 hal Penetapan

adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan alau bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mono orangorang ini dipakainya",13.Bahwa Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugatl secara hukummerupakan pihak yang mewakili Tergugat dan juga memiliki tanggungjawab fidusia (fiduciary duties) terhadap perusahaan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 97 ayal (1) dan ayal (2) juncto Pasal 92 ayal (1) danayal (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT

")yaitu melakukan pengurusan Perseroan in casu TergugatI dengan iktikadbaik dan penuh langgung jawab;Pasal 97 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 92 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan

Nomor 794 K/Pdt/2016angkutan, Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugat sebagai suatuperusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun(vide Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakansetiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakaidengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truktrailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;15.

Nomor 794 K/Pdt/2016satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur.Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh alas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukanbahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. KemudianPasal 92 ayal (2) VUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankanpengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalambalas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

); (ii) peningkatan modal dasardan (iii) konversi hutang subordinasi Termohon kepada pemegang sahammenjadi penyertaan saham pada Termohon, yang salah satunya harusmendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.3.

oleh Termohon, namunbeberapa kali penyelenggaraan RUPS ataupun RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan mengingat jumlah kourum kehadiran tidak pernah terpenuhikarena saat itu dengan merujuk pada Akta No. 6 tanggal 28 Februari 2003,jumlah saham Pemohon dan Termohon berimbang masingmasing sebagaipemegamg 50% (lima puluh persen);Bahwa oleh karena diduga Pemohon memang beritikad buruk untukmenghalanghalangi terlaksananya RUPS atau RUPSLB, maka Termohondengan merujuk pada ketentuan Akta Pendirian dan UUPT

AHU4850.AH.01.02.Tahun 2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan.Bahwa perubahan dalam Akta No. 72 tersebut salah satunya sebagaimanayang telah diuraikan dalam angka 2 di atas, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat1 UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya KeputusanMenten mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan demikianHal 12 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P

Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231 tanggal 4 Maret 2014 dansesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UUPT

DASAR HUKUM YANG KUAT KARENA TAHAPAN UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH PEMOHON19.20.21.Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkandalam angka 10 sampai dengan 12 adalah langsung merujuk pada ketentuanPasal 139 ayat 3 UUPT yang pada intinya menunjuk 3 (tiga) ahli untukmelakukan pemeriksaan tapi Pemohon telah lalai untuk memenuhi ketentuandalam Pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUPT karena sebelum menunjukahli untuk melakukan pemeriksaan tentu yang dimintakan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Juncto Pasal 92 ayat (1)Juncto Pasal 97 ayat (1) Juncto Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut denganUUPT) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili /bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan adalah Direksi;Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar;Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan;Halaman 7 dari 18 hal.Put.

Nomor 1940 K/Pdt/2016Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;a Bahwa oleh karena itu maka yang berhak dan berwenangmewakili/bertindak untuk dan atas nama PT Darsum dalam mengajukanGugatan a quo adalah Direktur Utama PT Darsum, sedangkan Johan Lieselaku General Manager PT Darsum