No. 184 PK/Pid.Sus/2013masingmasing kelompok diberikan sapi program penggemukan sebanyak 10(sepuluh) ekor dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari.Akan tetapi Petunjuk Tekhnis tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa maupun Ir.SYAFRIL, MS selaku Ketua Orsos Cinto Nagari, karena pada tanggal 4 Juli2005 sekira pukul 17.00 WIB ketika PT.

No. 184 PK/Pid.Sus/2013ratarata Rp 5.767.347, (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu TigaRatus Empat Puluh Tujuh Rupiah) selain itu harga standar yang ditetapkan olehPemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk sapi impor berumur 2 tahunadalah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) per ekor ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatan program penangananfakir miskin terpadu melalui pengemukan sapi potong dengan memanfaatkanlimbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir

No. 184 PK/Pid.Sus/2013b.C.Mengembangkan kesejahteraan sosial anggota KUBE FM ;Mempercepat penurunan angka kemiskinan ;Program tersebut melibatkan Departemen Sosial R. dalam pembinaan danpenyediaan dana melalui APBN, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Dalam halpembinaan dan penyediaan dana pendampingan dalam APBD serta LSM/Orsos Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakatmiskin penerima bantuan ;Berdasarkan petunjuk tekhnis tersebut tugas Dinas Sosial dan KesgaKabupaten Pasaman selaku

Membentuk tim Pembina tekhnis dan unsur kantor sosial dan DinasPeternakan ;Menunjuk Camat dan Kepala Desa sebagai Pembina KUBE FM ;Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 184 PK/Pid.Sus/2013o. Dapat menjual sapi hasil penggemukan yang pelaksanaannya sesuaidengan kesepakatan kerja sama antara Departemen Sosial RI denganpihak eksportir dan mengatur pengembalian modal secara tepat, waktudan pembagian keuntungan kepada setiap anggota KUBE FM ;p.

No. 184 PK/Pid.Sus/2013ratarata Rp 5.767.347, (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu TigaRatus Empat Puluh Tujuh Rupiah) selain itu harga standar standar yangditetapkan oleh Pemda Pasaman untuk sapi impor berumur 2 tahun adalah Rp6.000.000, (Enam Juta Rupiah) per ekor ;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatan program penangananfakir miskin terpadu melalui pengemukan sapi potong dengan memanfaatkanlimbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir MiskinDirektorat

Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara int dan merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohontersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalarpada tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana maksud buku II Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis

SK.1763/AJ501/DRJD/2003tanggal 15 Oktober 2003 Tentang Petunjuk Tekhnis Tanggap DaruratKecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. Pada saat mengurusperpanjangan izin trayek telah menyatakan dan menyanggupi untukmenyanggupi menyediakan kelengkapan tersebut dan dituangkan dalam suratpernyataan tertanggal 05 Mei 2009;Hal. 2 dari9 hal. Put. Nomor: 1750 K/PID.SUS/2014Penumpang Bus yang diangkut oleh PO.

Menyatakan barang bukti berupa :1.1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PusatPemerintahan lokasi @Jalan Rumah DinasKantor BupatiKantorKelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas,@Jalan Simpang EnamLubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa NapalKantor DKPPetai Keriting, @Jalan Mandi AnginLiku

Biuplan Consultant;1 (satu) buku Presentasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Selumadalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten denganKonstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010;17 (tujuh belas) lembar asli Tulisan Tangan Konsep PermohonanDukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur KabupatenSeluma Provinsi Bengkulu;1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan

Jalan PandanPuguk, 8.Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan KonsultanPerencana CV Biuplan Consultant;1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana :PT Ceremonapratama

Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PusatPemerintahan lokasi @Jalan Rumah DinasKantor BupatiKantorKelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas,@Jalan Simpang EnamLubuk Kebur+Bundahan, @Jalan Desa NapalKantor DKPPetai Keriting, @Jalan Mandi AnginLiku

Jalan PandanPuguk, 8.Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan Tahun Anggaran 2010 denganKonsultan Perencana CV Biuplan Consultant;1 (satu) bundel asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana : PTCeremonapratama

Baliem Maju Mandiri selaku Penyedia Barang yang tidak memiliki keahlian,pegalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barangberupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telahmengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada CV.

Duta PrimaNusantara berdasarkan Kontrak Nomor : 78/KONT/PABPWS/JWJ/X/2011tanggal 03 Oktober 2011 untuk pekerjaan pengadaan material dan pabrikasistruktur rangka baja tower salib dengan harga sejumlah Rp4.786.000.000,00(empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);wonnn nanan Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap I) Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh PT.Marina Cipta Pratama berdasarkan kontrak Nomor : O2/KON/SUPWIO/DAU/DPUJWJ/2011 tanggal

Bahwa terdakwa OPENG SUBHAN, Direktur PT.Baliem Maju Mandiri selaku penyedia barang yang tidak memiliki keahlian,pegalaman, kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barangberupa tower menara salib, tanpa persetujuan tertulis dari PPK telahmengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yaitu kepada PT.

Baliem Maju Mandiri pada tanggal 22 April2012 dan pada bulan Mei 2012 dimulai pekerjaan pabrikasinya;wonnnn Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap Il) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT.Andika Persada Raya selaku Konsultan Pengawas berdasarkan kontrakNomor : 05/KONT/DAUPWS/WAS/JWJ/2012 tanggal 09 April 2012 dengan nilaikontrak pengawasan sejumlah Rp681.778.000,00 (enam ratus delapan puluhsatu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang

Baliem Maju Mandiriselaku Penyedia Barang tidak memiliki keahlian, pegalaman, kemampuantekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib,menyalahgunakan kewenangannyadengan tetap memaksakan untukmelakukan pekerjaan tersebut;wonnnnnnn Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan TowerMenara Salib Wio Silimo (Tahap Ill) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan olehPT.

Sani telah membayar kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) kepada Terdakwa Zainal Bin Saphan sehingga patut diduga membeli,menjual, menyembunyikan sesuatu barang berupa ternak yang patut diperoleh darikejahatan ;Bahwa mengenai tekhnis pengembaliannya saksi Zaenal diberitahu TerdakwaZainal Bin Saphan akan dilepas didekat kandangnya sehingga sapi tersebut bisa masukdengan sendirinya ;2Bahwa sebelum seekor sapi tersebut milik Jumaidin yang hilang dikembalikan,saksi Nasir dan saksi

Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatanberupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasianggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belas miliyarlima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaantersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telahmenunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegitandimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai PejabatPelaksanaan Tekhnis

Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatanberupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasianggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000,(empat belas miliyarlima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaantersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telahmenunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegitandimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai PejabatPelaksanaan Tekhnis

(delapan miliyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh riburupiah) ;Menimbang, dengan demikian nampak jelas bahwa akibat dariperbuatan para pembuat kebijakan (dalam hal ini Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar Bin Rusili,sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin JafarMuhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK) ), danSaksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan(DKPP) Kota

Perikanan dan Peternakan(DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52,terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternakdengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belasmiliyar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar BinRusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina BinJafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

Perikanan dan Peternakan (DKPP)Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapatkegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak denganalokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belas miliyar limaratus lima juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa, dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar BinRusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina BinJafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis

SelakuKASUBBAG TEKHNIS KPU Kabupaten Pakpak Bharat;6. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 4(empat) dan Kwitansi Nomor: 116/seskab.0026655991/1/2104dari HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku PIHAK PERTAMAKepada DUNEN NAINGGOLAN Selaku PIHAK KEDUA, untukpenyewaan 1 (satu) unit kendaraan Merk TOYOTA Avanzaterhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Oktober 2014 sebesarHal. 12 dari 25 hal.

Saksi Dadang Sujana, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;e Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi sudah bekerja di BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagaihalaman 9 dari 23 putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.

Saksi Warsono, SP.MP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi Sekolah KehutananMenengah Atas (SKMA) Samarinda tahun 2000, mulai kerja diKementrian Kehutanan (Balai KSDA) mulai tahun 2000 sampaisekarang sebagai Pengendali Ekosisitem

untuk menyediakanlahan bagi kepentingan umum seharusnya tidak memasukkan tanah objeksengketa yang masih berstatus tanah adat sebagai bagian dari inventarisKantor Pos sebelum di selesaikan dengan masyarakat adat;Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengetahui bahwa tanah tersebutadalah tanah adat namun memasukkannya sebagai barang inventarisKantor Pos dan Giro adalah jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum;Bahwa Tergugat Ill dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KotaJayapura selaku Instansi tekhnis

Kompetensi Absolut.1.Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 10, Penggugatmenyebutkan bahwa Tergugat telah memohonkan hak atas tanah kepadaTergugat III dan akhirnya Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 413;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 14, Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat III dalam hal ini Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapuraselaku Instansi tekhnis di bidang pertanahan hendaknya mengetahui betulbahwa permohonan Tergugat untuk mensertifikatkan tanah

MUKHSIN, M.Mpd. selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatanKepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan KratonKabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs.

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan melakukan kegiatan sebagai berikute Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan;e Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat; e Mengusulkan namanama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs. HERIPURNOMO, MM.

MUKHSIN, M.Mpd. selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatanKepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan KratonKabupaten Pasuruan dan sebagai Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan juga kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.

lisantertanggal 29 Maret 2012 atas Replik Jaksa Penuntut Umum , menyatakan tetappada Pembelaan semula ;Menimbang bahwa Terdakwa SYAKHBIDIN,S.Pd,MM Bin ERHAM olehPenuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Putusan Pidana Tipikor nomor: 45/Pid.Tipikor/201 1/Pn.Smda. podakwaan Penuntut Umum register perkara nomor: PDS25/TNGGA/11/2011,tertanggal 15 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:KESATU :PRIMAIR: Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM Bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas PendidikanPemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor Induk Pegawai(NIP) 131 643 745 dan KARPEG: E.454222 ; Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

SUBSIDIAIR :n Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendikan Kab. KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. KutaiKartanegara Nomor. 800/616/DPIV/VI/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, bersamasamadengan Drs. H. ABDUL THALIB, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kab. KutaiKartanegara / Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 pada Dinas PendidikanKab. Kutai Kartanegara), PRIMA ARIEF BUDIAWAN (Direktur CV.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.KEDUA :weno Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendikan Kab. KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat kerugian KeuanganNegara /Daerah dalam perkara ini, Majelis akan menguraikan kembali rangkainperbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Ahli Suaman Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dan selain itujuga Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa Galian Serokan, Pasangan Batudan Bronjong dan akibatnya terdapat kerugian Negara Rp. 490.104.927,63. sebagaimana tersebut didalah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaratertanggal 20 September 2011 Nomor : SR4614/PW06/5/2011;Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaanpembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur tersebut sesuai denganspesifikasi tekhnis

, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwamenyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengancara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolaholah pekerjaan yangdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairanantara lain sebagai berikut1.

(empat ratus sembilan puluh juta seratusempat ribu sembilan ratus duapuluh tujuh rupiah tiga sen);Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunanPreservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur untuk Tahun Anggaran 2010 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barangdengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolaholah pekerjaan yangdilaksanakan sesuai

dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairanONOWBRWdana sebanyak 7 kali Termin sebagaimana tersebut diatas dengan membuat laporankemajuan pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut1.

SK.MEMPERINDAGNo.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang1313penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei2007 tentang petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebagai berikut: Kayu bulat jenis

dengan jumlah kubikasi sebanyak5,2000 M3;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan nomor.SK.MEMPERINDAG No.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untukperhitungan PSDH serta Peraturan PemerintahNomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999tentang tariff atas jenis PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) pada Departemen Kehutanan danPerkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentangpetunjuk tekhnis

No. 2291 K/PID.SUS/201758.59.60.61.62.63.64.65.66.67.1(satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan JalanKabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilin, Lokasi JalanRena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanah AbangPsTalo TA 2010 dengan konsultan Perencana PT CeremonapratamaTotal Engineering;Map warna hijau berisi 4 (empat) lembar fotocopy terdiri dari 2(

No. 2291 K/PID.SUS/20171.Nhon1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PusatPemerintahan lokasi @Jalan Rumah DinasKantor BupatiKantorKelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks RumahDinas, @ Jalan Simpang EnamLubuk Kebur+Bundahan, @dJalanDesa NapalKantor DKPPetai Keriting, @ Jalan Mandi Angin LikuTiga

Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 denganKonsultan Perencana CV Biuplan Consultant;1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan JalanKabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilin, Lokasi JalanRena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanah AbangPsTalo TA 2010 dengan konsultan Perencana PT CeremonapratamaTotal Engineering;Map warna Hijau berisi 4

No. 2291 K/PID.SUS/201756.57.58.59.60.61.62.63.17 (tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep PermohonanDukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur KabupatenSeluma Propinsi Bengkulu;1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan KotaTais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan PengembanganPermukiman, Lokasi 1. Jalan Ampar GadingSembayat, 2.

Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 denganKonsultan Perencana CV Biuplan Consultant;1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilin, LokasiJalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PTCeremonapratama Total Engineering;Map warna Hijau berisi

Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 821.2/KPTS/KD/PU/063/2013 Tanggal 08 Januari 2013 Tentang Penunujukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 bersama Lampirannya;4. 8 (delapan) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub Dinas Sumber Daya Air Nomor : 610/KPA-SDA/16/2013 Tanggal 09 Januari 2013 Tentang Penunujukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

2013;7 (tujuh) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor821.2/KPTS/KD/PU/063/2013 Tanggal 08 Januari 2013 Tentang Penunujukan danPenetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Gorontalo Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2013 bersama Lampirannya;8 (delapan) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SubDinas Sumber Daya Air Nomor : 610/KPASDA/16/2013 Tanggal 09 Januari 2013Tentang Penunujukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Boalemo Tahun Anggaran 2013berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub Dinas Sumber Daya AirDinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 610/ KPASDA/ 17/ 2013tanggal 09 Januari 2013 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub DinasSumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 610/ KPASDA/ 270/ 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaSub Dinas Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo untukpelaksanaan APBD Pergeseran tahun Anggaran 2013

(lokasi pekerjaan) dengan cara membandingkan laporanharian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh rekanan dengangambar rencana pekerjaan (As Built Drawing) beserta kontrak ;Bahwa setelah pekerjaan diperiksa dan telah sesuai dengan gambar rencanapekerjaan (As Built Drawing) dan kontrak, kemudian Terdakwa menandatanganilaporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh rekanan,selanjutnya Terdakwa laporkan secara lisan kepada Farid Machmudselaku PejabatPelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) ;Bahwa apabila pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan gambar rencana pekerjaandan kontrak secara keseluruhan maka dibuat gambar akhir pekerjaan (SoftDrawing);Bahwa Soft Drawing ditandatangani oleh rekanan, Terdakwa dan FaridMachmudselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tandatangan Pengawas II An.

Malboro ;Bahwa berdasarkan dokumen gambar rencana pekerjaan (As Built Drawing) besertaperubahannya yang dituangkan dalam dokumen amandemen telah sesuai dengangambar akhir pekerjaan (Soft Drawing) namun kenyataannya berdasarkan informasidari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) An.

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000, (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

TahunAnggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR danpihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukanuntuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kKegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

minum TahunAnggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwa selakuBendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untukkegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

JMBBahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan),Bendahara Pengeluaran mengajukan SuratPermintaan PembayaranUang Persediaan (SPPUP)

Pemohon tersebutdiatur di dalam ketentuan Pasal 50 UndangUndang Perkawinan Nomor 1Halaman 7 dari 9,Penetepan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN BnjTahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dalam hal ini khusus untukmengambil Polis Asuransi berupa uang asuransi dari peninggalan orangtua Pemohon (YUNI ARFINA);Menimbang, bahwa tentang tekhnis

Pengadilan Negeri tempat PemohonHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpkbertempat tinggal, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilanuntuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok adalah Pengadilan yangberwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa begitupun dengan ketentuan Pasal 70 Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai prosedur tekhnis

Dan untukselanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan PihakKeempat baik secara bersamasama atau secara sendirisendiri tidakakan mengajukan tuntutan secara pidana maupun perdata mengenaipenguasaan terhadap hak milik yang timbul dari kKewarisan yang telahdisepakati pembagiannya dalam perjanjian perdamaian ini;Bahwa ketentuan tekhnis pelaksanaan perjanjian perdamaian ini adalahdengan melaksanakan eksekusi riil (natura) terhadap seluruh objek hartakewarisan yang telah dibagi dalam perjanjian