(empat juta delapan ratus riburupiah) cenderung merupkan tindakan topengan seolah olah tanahperkara merupakan milik dari Penggugat;Bahwa perlu disampaikan pada Majelis Hakim yang Mulia ada 2 (dua)grant Sultan Nomor : 672/1937 yaitu 1. Grant Sultan No,672/1937dipegang oleh Pengugat atas nama ADJA HASBAH dengan dasarpenyerahkan kepada Tergugat II dengan Hibah pada tahun 1957, dan2.Grant Sultan No.672/1937 yang dipegang oleh Sdr.

Aries Hakim Sanusipelepasan ganti rugi melalui ahli warisnya Datuk Syariful Azas Haberhamselaku seorang ahli waris dari Adja Hasbah telah menjual Grant SultanNo.672/1937 tersebut kepada Sdr. ARIES HAKIM SANUSI dengan AktaGanti Rugi Nomor : 34 tanggal 20 Pebruari 1997 yang dibuat dihadapanReny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan, dari fakta ini terdapat 2(dua) Grant Sultan yang asli yaitu Grant Sultan No.672/1937 yang satudipegang oleh Sdr.

PANCAPUTRA AYAMMAS PERKASA yang dikeluarkanoleh kantor Pertanahan Kota Medan ;Bahwa terhadap keberadaan Grant Sultan No.672/1937 tersebut telahdiuji keberadaannya atas tanah perkara, dimana salah seorangpemegang Grant Sultan No.672/1937 sdr.

Sultan Nomor: 672/1937 yang baruatas nama Adja Hasbah yang mengakui ngaku tanah perkara merupakankepunyaan Penggugat yang dikuatkan dengan surat pernyataan Kepalaurung dan wazir serbanyaman Datuk Safii Ihsan Surbakti yangmenyatakan Grant Sultan Nomor: 672/1937 yang ada pada Penggugatadalah asli, dengan Grant Sultan Nomor: 672/1937 inilah sebagai alashak dari Penggugat untuk menggugat Tergugat I;Bahwa dari fakta ini sunggun membingungkan Tergugat diatassebidang tanah timbul 2 (dua) Grant Sultan No

Nomor 672 tanggal 23 September 1903;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P8, Majelis Hakim berpendapatbahwa Konversi Grant Sultan yang dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria dalam ketentuan Konversi Pasal IImenyebutkan bahwa Grant Sultan dikonversi menjadi hak milik;Menimbang, bahwa oleh karena Grant Sultan Nomor 672 tanggal 23September 1903 belum dikonversi, maka Grant Sultan tersebut tidakmempunyai kekuatan sebagai bukti kepemilikan tanah;Menimbang, bahwa dari

Bahwa selanjutnya bahagian yang disebut dalam Grant Sultan Nomor 09tahun 1920 yang tercatat dan terdaftar atas nama Datuk Putih Bin Megat)telah beralih haknya kepada Penggugat (vide Akte Pelepasan Hak atasTanah dengan Ganti Rugi Nomor : 02 tertanggal 03 Pebruari 2015),Halaman 8 dari 103 hal.Put. No.126/G/2017/PTUNMDNDengan demikian secara hukum PENGGUGAT merupakan pemilik yangsyah;6. Bahwa berdasarkan Grant Sultan Nomor 09 tahun 1920 atas nama DatukPutih Bin Megat Jo.

Bahwa selanjutnya bahagian yang disebut dalam Grant Sultan Nomor 09tahun 1920 yang tercatat dan terdaftar atas nama Datuk Putih Bin Megat)telah beralih haknya kepada Penggugat (vide Akte Pelepasan Hak atasTanah dengan Ganti Rugi Nomor : 02 tertanggal 03 Pebruari 2015),Dengan demikian secara hukum PENGGUGAT merupakan pemilik yangsyah;3. Bahwa berdasarkan Grant Sultan Nomor 09 tahun 1920 atas nama DatukPutih Bin Megat Jo.

Sedangkan daerah Singaraja adalah meliputidaerah Sumatera Timur yang terdiri dari Kerajaankerajaan melayu;Bahwa Grant Sultan merupakan perijinan hak yang diberikan kepadahamba sahaya rajaraja pribumi terkait dengan hakhak pribumi ataspertanahan, sedangkan Grant memberikan arti peruntukan terhadapperijinan hak tanah bagi pembangunan rumah, dasar utama hak atastanah tersebut adalah tanah itu milik seluruh suku hal mana padapelaksanaannya penduduk sebuah desa, dengan demikian Grant Sultanadalah hak

FotocopySurat Grant Sultan No. 09 (Grant yaitu Menentukan Hak Kebun)Tahun 1920, yang tercatat atas nama Datuk Putih Bin Megat,(Bukti P1);Terjemahan dari Grant Sultan No. 09 (Grant menentukan HakKebun) Tahun 1920 yang telah dialin aksarakan olej Majelis UlamaIndonesia (MUI) Kota Medan Bidang Fatwa pada tanggal 27November 2014, (Bukti P2);Surat Keterangan Nomor : 145/557/2014 tertanggal 24 Juni 2014yaitu Surat Keterangan Ahli Waris, (Bukti P3);Surat Akta Penglepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti RugiNomor

pernah dilakukan konversi ataupencatatan konversi hak atas tanah terhadap grant Sultan No. 09 Tahun 1920yang menjadi dasar atau alas hak klaim kepemilikan Penggugat atas tanahtanah objek sengketa, berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, jugadiketahui bahwa Panggugat tidak dapat menunjukkan secara terang dan jelasHalaman 98 dari 103 hal.Put.No.126/G/201 7/PTUNMDNletak ataupun batasbatas bidang tanah dari Grant Sultan No. 09 Tahun 1920,terlebih lagi dalam surat Grant Sultan tersebut mencantumkan

Sultan dikeluarkan oleh Sultan pada saat Sultan masih ada danyang menerbitkan adalah Datuk ;Bahwa Grant Sultan dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan namakepemilikan Grant Sultan ;Bahwa Grant Sultan yang tidak ada nomor dan tidak ada batas batas tanah danlokasi adalah tidak sah dan Grant Sultan tidak mungkin overlap dengan konsesiBahwa Grant Sultan ada di Deli diwilayah Kesultanan Deli, Deli Serdang dan diLangkat ;Bahwa Grant Sultan yang berada diwilayah Polonia Medan disebut Grant SultanNo.

Dasar Gugatan Penggugat yaitu Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 PALSU ;Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan Grant Sultan No. 1Tahun 1935 yang menurut Penggugat adalah alas hak atas tanah seluas 35 Hayang terletak di Kampung Baru, (sekarang dikenal dengan KelurahanSukadamai) ;Bahwa telah terbukti Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah Palsu berdasarkanPutusan Pidana No. 87/Pid.B/1999/PN.Mdn, akan tetapi Penggugat tetapmempergunakan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang sudah diketahuinyapalsu

Muhammad Cheer Bukti P5) beserta gambaransituasi tanah Grant Sultan (Bukti P5a) menerangkan GS 1/1935 diperoleh Dt.

Achmad ; Sebelah Selatan : Pangkalan Mansyur ; Sebelah Barat : Poloniawey ;Menimbang, bahwa bukti P3a yang merupakan terjemahan dari bukti P3 yang menurut Penggugat adalah terjemahan dari Grant Sultan No. 1 Tahun1935, sedangkan bukti P3b menunjukan lokasi tanah Grant Sultan No. 1 Tahun1935 ;Menimbang, bahwa bukti P5 yaitu Surat Keterangan dari Sultan DeliALMY PERKASA ALAM ALHAu, termaktub di Istana Maimoon Medan padatanggal 18 Desember 1989 bahwa Grant Sultan tertanggal 23 April 1935tercatat atas

Adat Perkebunan Polonia tidak mungkinditerbitkan Grant Sultan pada tanggal 23 Nopember 1935 dan sekiranya benarGrant Sultan tanggal 23 Nopember 1935 sudah pasti lokasinya berada diluarbatas batas tanah Ex. Adat Perkebunan Polonia Estate sehingga Grant Sultantanggal 23 Nopember 1935 tidak berada di wilayah tanah Ex.

No. 164 PK/Pdt/201228yang sampai saat pemilik tanahnya meninggal dunia belumpernah dibatalkan oleh instansi yang berwenang dan ataudibatalkan atas kesepakatan para pihak, bahkan sampaitanahnya (bekas Grant Contelir No. C 5377) yang setelahberlakunya UndangUndang RI No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, statusnya (tanahhak barat ex grant contelir) yang telah berakhir haknyademi hukum berubah status menjadi tanah langsungdikuasai oleh Negara;b.

Marwansyah Nasution, SH., Notaris diMedan, berhak mewarisi tanah ex Grant Contelir No.

Darmawati alias Oei Beng Giok(obyek tanah ex Grant Contelir No. C 5377 tersebut tidak pernahdikonversi dan tidak pernah terdaftar atas nama Darmawati alias OeiBeng Giok), dan oleh karena hak Grant Contelir No. C 5377 telahberakhir dan setelah berlakunya UndangUndang RI No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka statusnya (tanahhak barat ex Grant Contelir) yang telah berakhir haknya tersebut demihukum berubah status menjadi tanah langsung dikuasai oleh Negara;c.

No. 164 PK/Pdt/2012tanah Eropa Grant Kontelir No. C 5377menjadi salah satu jenis hak atas tanahsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16UndangUndang RI No. 5 Tahun 1960;b.

Darmawati) adalah pemegang hakyang sah atas hak bekas Grant Kontelir No. C5377, bahkan sama sekali tidak ada dan tidakdapat menunjukkan alat bukti Grant ContelirNo. C 5877 yang terdaftar atas namaDarmawati (orang tua Termohon PeninjauanKembali) sehingga Darmawati mempunyai alashak yang sah untuk menghibahkan GrantContelir tersebut kepada Termohon PeninjauanKembali;f.

(satu) buah Buku Fotocopy yang dilegalisir Pedoman Block Grant Tahun 2010 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). 5. (satu) Berkas Fotocopy yang dilegalisir Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Nomor : 0233/023-05.3/VI/2010 Tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Seto Utarko, M.Si. 6.

sebanyak 35 %dari dana Bantuan Block Grant tersebut dengan rincian:1Sebesar 20 % dari dana Bantuan Block Grant tersebut disetorkan kepada Alm.PAHUDAR, S.Pd Bin CIK REHAM, yang diperuntukkan 10 % untuk DinasPendidikan Kota Prabumulih dan 10 % untuk Dinas Pendidikan PropinsiSumatera Selatan2Sebesar 15 % dari dana Bantuan Block Grant tersebut disetorkan kepada saksiH.

Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena atas perintah dari TerdakwaSYARKOWI, A.Ma.Pd Bin CIK SUUD dengan maksud untukmenyetor 20 % dari dana Bantuan Block Grant sebagaimanayang telah diperintahkan sebelumnya, sedangkan saksi ANITAARIANTI, S.Sos juga menyuruh staf LPMKA YKPP yaitu saksiBUDI HARTONO dan saksi OFIT ADRIAN dengan menitipkan20 % dari dana Bantuan Block Grant yang didapat untukdisetorkan kepada Alm.

:1Sebesar 20 % dari dana Bantuan Block Grant tersebut disetorkan kepadaAlm.

Prabumulih UtaraKota Prabumulih karena atas perintah dari TerdakwaSYARKOWI, A.Ma.Pd Bin CIK SUUD dengan maksud untukmenyetor 20 % dari dana Bantuan Block Grant sebagaimanayang telah diperintahkan sebelumnya, sedangkan saksi ANITAARIANTI, S.Sos juga menyuruh staf LPMKA YKPP yaitu saksiBUDI HARTONO dan saksi OFIT ADRIAN dengan menitipkan20 % dari dana Bantuan Block Grant yang didapat untukdisetorkan kepada Alm.

Plg(LPK) calon penerima dana Bantuan Langsung (Block Grant) yang mengajukanproposal kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan untuk diverifikasikelengkapan persyaratannya dan visitasi (Pengecekan di Lapangan), sehinggadapat dinilai kelayakannya sebagai lembaga calon penerima Dana BantuanLangsung (Block Grant) tersebut, sebagaimana diatur dalam Buku PedomanKWK, Buku Pedoman KWD, dan Buku Pedoman PKHLKP Tahun Anggaran2010;Bahwa untuk pelaksanaan Dana Bantuan Langsung (Block Grant) TahunAnggaran

TA Sing Heng sesuai AlasHak atas tanah surat Grant C No.142 yang dibenarkan oleh Kantor BadanPertanahan yang menyatakan bahwa Warkah Grant pada tanggal 01 Juli 1890Sri Paduka Tengku Sultan di Negeri Deli beserta orang besar besarannyamenyerahkan hak kepada Tjioe Hok Hoah seluas 71,1 M2 (tujuh puluh satukoma satu) meter persegi untuk dibuatkan rumah kedai dan sudah beberapakali beralin kKepemilikan dan terakhir pada tanggal 22 September 1949 kepadaTa Sin Heng dan Nyonya Sapinah sehingga keterangan

Kesawan Kecamatan Medan Barat sehingga dalamSurat Harian Waspada tersebut bukan Grant C yang dinyatakan hilang atautercecer.

Kesawan KecamatanMedan Barat sehingga dalam Surat Harian Waspada tersebut bukan Grant Cyang dinyatakan hilang atau tercecer.

Saksi Ratih Kumalasari Simanjuntak, S.ST, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangansaksi di berita acara penyidik tersebut benar;HALAMAN 20 DARI 28 PUTUSAN NOMOR 769/PID.B/2021/PN MDNBahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan sejakJanuari 2020 sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;Bahwa berdasarkan warkah grant C bahwa grant C nomor 142terdaftar atas nama Ta Sin Heng dan Nyonya Sapinah;Bahwa berdasarkan warkah grant C tanggal

RIDOEAN(Datuk Ridoean) seluas + 560 Baw atau setara dengan luas 750 ha(tujuh ratus lima puluh haktar) dengan batasbatas sesuai peta yangtertera dalam Grant No. 927 yang disahkan oleh Soeltan Deli yangbernama Osman Alsani Perkasa Alam. Bukti P. 32.3.

., Sedikit"SejarahPerkembangan Hak Hak Suku Melayu Atas Tanah Di SumateraTimur" (Tahun 1800 1975), Badan Pembinaan Hukum Nasional,Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 1978).Oleh sebab itu Grant Sultan dengan luas tanah yang fantastis yaituseluas 750 ha. yang ditempati dan diusahai dengan hakperseorangan (oleh hanya satu orang) tersebut adalah sangatabsurd dan karenanya berindikasi kuat bahwa Grant Nomor 927tanggal 15 boelan Joeli tahoen 1920 adalah palsuAnotasi :Halaman 21 dari 37 Putusan

Tentang Grant Nomor 927 tanggal 15 boelan Joeli tahoen1920 ;1. Bahwa sebagaimana tercantum sebagai ketetapandalam materi isi setiap Grant Sultan, bahwa hak yangdiberikan atas tanah dengan Grant Sultan (incasu GrantNomor 927 tanggal 15 boelan Joeli tahoen 1920) akangugur apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahuntanahnya tidak dipergunakan dengan baik (mohon baca :Prof.

Bahwa dalam dalam materi isi setiap Grant Sultan jugatercantum sebagai ketetapan, bahwa pengalihan hakkepada orang lain atas tanah Grant Sultan harusdengan seizin Sultan (mohon baca : Prof. Mahadi, S.H.,Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak Hak Suku MelayuAtas Tanah Di Sumatera Timur" (Tahun 1800 1975),Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Alumni,Bandung, Cetakan Pertama Tahun 1978, halaman 256alinea terakhir).

Bahwa pada (Exceptie Vitiosae Possessionis di atas telahTergugat sebutkan, bahwa demi hukun, alas hak atastanah berupa Grant Sultan (incasu Grant Nomor 927tanggal 15 boelan Joeli tahoen 1920) harus ditegaskandan didaftarkan konversinya menjadi hak milik padaKantor Pertanahan; Bahwa dalam faktanya tidak dilakukan penegasan danpendaftaran konversi atas Grant Nomor 927 tanggal 15boelan Joeli tahoen 1920 tersebut, dan demikian pulaperalihan haknya juga tidak didaftarkan pada kantorpertanahan, sehingga

Pertanahan Kota MedanNomor : 1294/30012.71/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihalPermohonan cek bersih atas sebidang tanah berdasarkanOnderafdeeling DELI EN SERDANG No. 101/1939 tanggal 21 Maart1939 yang ditujukan kepada Terdakwa TONNY NAPITUPULU, SH yangisinya menyatakan bahwa "sehubungan surat saudara tanggal 22 April2010 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa sesuaidengan data yang ada Surat Onderafdeeling DELI EN SERDANG No.101/1939 tanggal 21 Maart 1939 (Bezitsbewijs Soerat Grant

Sultan adalah diterbitkan oleh Kesultanan danpada kantor BPN ada Daftar Grant Sultan yang sudah teregister ;e Bahwa terdakw Tony Napitupulu pernah mengirimkan surat ke BPN KotaMedan minta penjelasan tentang surat Grant Sultan yang ada pada diaapakah terdaftar atau tidak dan setelah diteliti di buku Grant yang adadi kantor BPN Kota Medan, ternyata Grant tersebut Arab gundul, atasnomor Grant yang disebutkan itu tidak ada teregister di buku Grantyang ada di BPN Kota Medan dan surat Terdakwa tersebut

Abdul Hamid, danSertifikat No. 871 atas nama Syamsul Rizal,SH ;e Bahwa wilayah objek tanah tersebut sudan masuk Kota Medan tetapiSuratsurat yang diperlihatkan Terdakwa tidak ada terdaftar di wilayahBPN Kota Medan ;e Bahwa setiap data Grant Sultan yang sudah terdaftar pada registerGrant Sultan di kantor BPN Kota Medan dapat dikeluarkan SertifikatHak Milik, demikian juga tanah Negara apabila tanah tersebut belumada alas haknya ;e Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan semuaketerangan

Sultan atastanah tersebut kepada BPN Kabupaten Deli Serdang dan BPN KotaMedan, dan jawaban BPN Kabupaten Deli Serdang Terdakwa disuruhuntuk berkordinasi dengan BPN Kota Medan, sedangkan jawaban dariBPN Kota Medan adalah bahwa surat Grant Sultan tersebut tidak adaterdaftar pada Register Grant Sultan yang ada di BPN Kota Medandan hal ini Terdakwa tanyakan pada tanggal 5 Mei 2010 dan jawabandari BPN Kota Medan tanggal 25 Maret 2011 ;e Bahwa Terdakwa sudah pernah ke lokasi tanah tersebut bersamadengan

Dan dijelaskan bahwatanah kebun tersebut berasal dari Surat Grant No. 101/1939bertanggal 21 Maret 1939 ;e Bahwa benar dari Suratsurat yang disebutkan diatas yang menjadi alashak pertama/awal atas sebidang tanah yang disebutkan dalam AktePelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 31 tanggal 30 Juni 2009antara Jeneng Kaban dengan Terdakwa Tonny Napitupulu, SH adalahSurat Grant Sultan Nomor : 101/1939 tanggal 21 Maret 1939 ;e Bahwa Terdakwa dengan Suratnya tertanggal 22 April 2010 dan tanggal5 Mei 2010

yang menjadi objekdalam bukti P adalah sebagian tanah dari Grant Sultan tersebut;Bahwa Grant Sultan dalam bukti PIl ini bukan Grant Sultan yang berdirisendiri (zelfstandige grant), akan tetapi adalah merupakan pecahan dariGrant Sultan Nomor 23 tanggal 26 Desember 1903 atas nama Datuk Nuldan pemecahan tersebut dilakukan atas dasar adanya jual beli antara DatukNul dengan Adja Sebah pada tanggal 7 Juni 1926 (periksa bukti PXXV);Berdasarkan bukti PIl dan PXXV ini dapat diketahui bahwa kepemilikanAdja

Namun demikian Undang Undangtersebut tidak menghilangkan Kedaulatan Sultan Deli mengatur tentangpenerbitan titel atas tanah dengan Grant Sultan (Grant S) dan pengaturantentang pengalihannya. Selain dari pada itu Controleurgrant (Grant C) untukgolongan Eropah dan golongan Tionghoa yang diterbitkan oleh SwaprajaDeli masih tetap berlaku sebagai titel atas tanah yang sah bagi yangmemegangnya. Demikian juga halnya dengan Grant D atas tanah di Medanyang diterbitkan oleh Deli Maatschappij.

Dengan demikian pada tahun 1950 administrasi pertanahan telahtertata dengan baik;Bahwa ternyata dalam Soerat Djoeal Beli dibawah tangan tanggal 5 April1950 yang disebutkan pada bukti PIX tersebut tidak ada memuat kalimatyang menyatakan dengan tegas alas hak atas tanah (titel) Adja FatimahSjam seluas 6 ha yang diperjual belikannya secara dibawah tangan itudengan Datuk Syahrumbuddin, apakah Grant Sultan, Grant C atau Grant Dsebagaimana disebutkan di atas.

Adja Sebah atau Adja Hasbah Selaku pemilik tanah Grant SultanNomor 672 tanggal 21 Maret 1937 yang dibelinya dari Datuk Nulberdasarkan Perjanjian jual beli tanggal 7 Juni 1926 dan Grant SultanNomor 672/1937 itu adalah pecahan dari Grant Sultan Nomor 23tanggal 26 Desember 1903 dengan bidang tanah yang digambarkan didalam Grant Sultan tersebut berikut dengan Surat KeteranganPendaftaran Tanah berikut lampirannya, berupa Gambar Situasi Nomor2609. 1991 tanggal 25 Juli 1991 (vide bukti PII, PIIll dan PXXV

Dalam Buku Tanah yang disebut pada bukti TXIll. huruf i tentangPenunjuk, memuat kalimat yang berbunyi : bekas Grant SultanNomor 672 seb.

Bahwa dalam Grant Agreement antara Pemerintah Amerika Serikat danPemerintah Indonesia, telah secara jelas menyatakan pembebasan PajakPertambahan Nilai atas penyerahan barang dan jasa yang digunakan dalamkegiatan yang dibiayai oleh USAID";"Bahwa karena Grant Agreement antara Pemerintah Amerika Serikat danPemerintah Indonesia mengikat para pihak, maka Majelis berpendapat bahwaketentuan yang tercantum dalam Grant Agreement tersebut harus dipatuhi".Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, koreksi

Bahwa berdasarkan USAID Grant Agreement No. 497019:"Strategic Objective Grant Agreement between The GovernmentOf The United States Of America And The Government Of TheRepublic Of Indonesia To Support Higher Quality Basic HumanHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/20173.4.3.3.4.4.3.4.5.Services Utilized" tanggal 30 Agustus 2004 ditegaskan bahwaHibah (Grant) diberikan untuk tahun Fiskal 2004 2008 yangberlaku dari tanggal 30 Agustus 2004 sampai dengan 30September 2008;Bahwa untuk melaksanakan

Bahwa berdasarkan USAID Grant Agreement No. 497019:Article 4 : Completion Date SOAG:(a) The Completion Date, which is September 30, 2008, orsuch other date as the two Parties may agree to in writing,is the date by which the two Parties estimate that all theactivities necessary to achieve the Objective and Resultswill be completed"(b) Except as USAID may otherwise agree to in writing,USAID will not assue or approve documentation wichwould authorize disbursement of the grant for servicesperformed or

Bahwa dengan demikian USAID Grant Agreement No. 497019 sudah berakhir dan tidak berlaku untuk tahun pajak 2009dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan pedoman bagiTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)untuk tidak memungut PPN atas penyerahan jasa kepada DAI..

Bahwa untuk menindaklanjuti ada/tidaknya perpanjangan kontrakUSAID Grant Agreement No 497019, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sudah meminta konfirmasi kepadaKepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KemenkoPembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat nomor :Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 392/B/PK/PJK/2017S7685/PJ.07/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan diperolehjawaban bahwa tidak terdapat perpanjangan periode kerjasamaUSAID Grant Agreement No 497019 hanya ditemukanamandemen

Bahwa tanah obyek perkara milik Penggugat tersebut adalah merupakansebagian dan bidang tanah bekas Grant Sultan Nomor 50 seb tanggal 10Maret 1905 dan terhadap beberapa bagian tanah Grant Sultan Nomor 50seb lainnya lagi yang bukan merupakan milik Penggugat telah adaditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1469 dan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1490 oleh Kantor Pertanahan Kota Medansebagaimana tercatat dalam Grant tersebut:Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 363 PK/Pdt/20176.

MenteriSeri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota) selaku yang palingmengetahui secara persis tentang keberadaan/eksistensi dankeabsahan Grant Sultan Nomor 50 Tahun 1905 tersebut telahmenyampaikan keterangan yang berisi beberapa hal penting yaknitentang perlakuan grant yang menurut istilah Kesultanan Deli bernamaGeran yaitu sebagai berikut:1.

Grant Sultan Nomor 50 Tahun 1905 atas nama Aja Sebah tidakjelas dan tidak ada. Lokasi yang termaktub dalam Grant SultanNomor 50 Tahun 1905 tidak berada dalam wilayah KelurahanSunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan namun berada diwilayah Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;2. GeranGeran hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kesultanan Delimempunyai nomor urut secara berurutan dan tidak berdasarkanpada tahun pengeluarannya.

Sultan Nomor 50 Tahun 1905apabila dinubungkan dengan bukti alas hak yang dimiliki oleh TermohonPeninjauan Kembali atas tanah objek perkara yaitu Grant Sultan NomorHalaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 363 PK/Pdt/201750 Tahun 1905 (vide Bukti P1=Bukti T.T5) maka dapat disimpulkanbahwasanya alas hak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembalitersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya diragukankeabsahannya dengan alasan yuridis bahwa Grant Sultan Nomor 50diterbitkan pada tahun

1905 sedangkan Keterangan Perdana MenteriKesultanan Deli menerangkan bahwasanya: Grant Sultan Nomor 50Tahun 1905 atas nama Aja Sebah tidak jelas dan tidak ada.

Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926,dimana asli Grant tersebut hingga saat ini berada ditangan Penggugat, dan ataspersetujuan orang tua Penggugat (ic.

Tergugat VIII), sementara Grant Sultan No. 265tanggal .....tanggal 7 Januari 1916 yang semula dijadikan landasan Ahli WarisAlmarhum Tengku Harun Al Rasjid dalam hal mengklaim tanah objekperkara peta lokasinya berbeda dengan peta lokasi tanah yang tercanturndalam Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus 1926, kemudian Tergugat Is/d Tergugat V dalam hal mengajukan gugatan perlawanan hanya menyebutGrant Sultan No. 265 tanpa menyebut tanggal bulan dan tahun diterbitkansehingga adanya Putusan Mahkamah

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14Juli 2005 No. 498/Pdt.G/2004/PNMdn tentang alas hak Tergugat I s/d Tergugat V hanya berupa Grant Sultan No. 265 tanpa menyebuttanggal bulan dan tahun diterbitkan, hal ini patut diduga merupakanpengaburan fakta yang sebenarnya, dimana dalam pembuktian perkaratersebut Tergugat I s/d Tergugat V mengajukan foto copy Grant SultanNomor : 265 tanggal 7 Januari 1916 (tidak ada disesuaikan denganaslinya), sehingga jelas terlihat adanya pengaburan

fakta tentang alashak berupa Grant Sultan No. 265 dalam kasus tersebut, sementaradalamperkara .....perkara perdata Putusan Peninjauan Kembali Mahkarnah Agung RItanggal 8 September 2004 No. 123 PK/Pdt/2004 Jo Putusan MahkamahAgung RI tanggal 8 Agustus 2002 No. 2122 K/Pdt/2001 Jo PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Nopember 2000 No. 329/Pdt/2000/PTMdn Jo putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember1999 No. 82/Pdt.G/1999/PNMdn telah jelas tentang Grant Sultan yangmenjadi alas hak tanah

objek perkara seluas 10,127 hektar adalah10b.sebahagian dari tanah eks Grant Sultan No. 265 tanggal 16 Agustus1926, bukan Grant Sultan No. 265 tanggal 7 Januari tahun 1916sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I s/d Tergugat IV dalamperkara perlawanan terdahulu ;Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14Juli 2005 No. 498/Pdt.G/2004/PNMdn terdapat kekeliruan dalammenilai mengenai status kepemilikan tanah objek perkara seluas10,127 hektar, dimana dengan adanya Putusan Pengadilan

Jumlah Rp 8.600.000.000,00 Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grantberdasarkan Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Bantuan Block GrantTahun 2006 yang diterbitkan oleh Ditjen Kelembagaan Agama IslamR.. adalah : Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung / Block Grant; Pelaksanaan Bantuan

Arasymendapat informasi dari ASKAR Kepala Sekolah Madrasah IbtidatyahNegeri ( MIN ) Duyu bahwa ada bantuan Block Grant dari DepartemenAgama RI, dan atas informasi tersebut, selanjutnya Terdakwameminjam CV.

Pd.i. yang mengetahui cara pengadaan Bantuan langsung /Block Grant secara swakelola oleh Kepala Madrasah penerimabantuan, tidak menyerahkan dana Pengadaan Buku Ajar dan BukuPerpustakaan sebesar Rp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus jutarupiah ) kepada para Kepala Sekolah / Madrasah penerima danaBantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, akan tetapi Drs. SirjuddinM. Thayeb M.

Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung / Block Grant; Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Madrasah penerima dana tersebut denganpengetahuan Komite Sekolah; Untuk Pengadaan Bukubuku Pelajaran dan PerpustakaanSekolah, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama IslamNomor : Dj.II/PP. 00.11/563/2006 tgl

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganUndang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,Lampiran Bab Bagian A point 4 huruf a Ke3 Keppres Nomor : 80Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah danPetunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung ( Block Grant ) APBN PTahun Anggaran 2006.

Bahasa, Lab.Komputer dan Multimedia yang antara lain yaitu dana block grant akanditransfer ke masingmasing rekening sekolah penerima dan setelah diterimaselanjutnya sekolah penerima dana block grant melaksanakan sendiripengadaan dengan pihak ketiga (rekanan) dan setelah proses pengadaanselesai, maka masingmasing sekolah penerima harus membuat SuratPertanggungjawaban sendiri yang terdiri dari : Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MI/MTsdengan diketahui oleh Komite Madrasah; SuratSurat

Bahasa Blok Grant Tahun2007;Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ternyatasekolah MI/MTs penerima bantuan dana block grant melaksanakanpengadaan secara langsung dengan rekanan yaitu Dra. TJIPLUK SRIREDJEKI selaku Pelaksana CV. Millenia Perkasa, CV. Mahkota Abadi, CV.Mitra Anda, Drs. SALIM RASYAD selaku Pelaksana CV. Bila Utara danPelaksana PT.

No. 2689 K/PID.SUS/2016ikatan kerja (kontrak) yang ditanda tangani antara pemohon kasasi danpara kepala sekolah penerima bantuan Block Grant adalah menjaditanggung jawab sepenuhnya para pihak kepala sekolah bersama denganpara rekanan;.

masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Jumlah Rp 8.600.000.000,00 Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grant berdasarkanPetunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yangditerbitkan oleh Ditjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah : Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung / Block Grant; Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Madrasah

Thayeb, M.Pd.i meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah ( PPM ) yangada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor : 151. 0004472731kepada saksi RUSDIN, Bendahara PPM, untuk menerima transfer danaBlock Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan darisaksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa padaDirektorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemenagama R.I. sebesar Rp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus jutarupiah ).

Thayeb, M.Pd.i. menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Langsung/ Block Grant sebesar Rp.8.600.000.000, ( delapan milyar enam ratusjuta rupiah ) dari Departemen Agama R.1. ( Depag diperuntukkan bagiSekolah Madrasah se Sulawesi Tengah, yang mana khusus untukpengadaan buku ajar dan buku perpustakaan dianggarkan sebesarRp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus juta ribu rupiah ) dan untukpengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan agar bekerjasamadengan terdakwa Muh. Arasy, Kuasa Usaha CV.

Pd.i. yang mengetahui cara pengadaan Bantuan langsung /Block Grant secara swakelola oleh Kepala Madrasah penerimabantuan, tidak menyerahkan dana Pengadaan Buku Ajar dan BukuPerpustakaan sebesar Rp.2.700.000.000, ( dua milyar tujuh ratus jutarupiah ) kepada para Kepala Sekolah / Madrasah penerima danaBantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, akan tetapi Drs. SirjuddinM. Thayeb M.

berdasarkanPetunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yangditerbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah : Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen KelembagaanAgama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan AgamaIslam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah PenerimaBantuan Langsung / Block Grant; Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Madrasah penerima dana tersebut denganpengetahuan Komite Sekolah; Untuk Pengadaan

Bahwa dalil Penggugat kaburkarena Penggugat menyamakan Grant Sultan dengan SK Camat, padahalalas hak dari Penggugat bukanlah SK Camat, akan tetapi adalah Akte JualBeli yang diterbitkan oleh Camat Medan Barat, bukan Grant Sultan karenaGrant Sultan yang dijadikan dasar alas hak dari Penggugat tidak terdaftar diBadan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Sultan atas nama Hamidah, sementara di Kantor Badan PertanahanKota Medan Grant Sultan tersebut tidak terdaftar, dan ternyata alas hakpenerbitan SHM Nomor : 1771 adalah Surat Pernyataan Melepaskan Hak AtasTanah yang diterbitkan oleh Camat Medan Barat Nomor : 593.83/025/SPMHAT/MBRT/1998 tanggai 7 Juli 1998, bukan Grant Sultan.Bahwa selanjutnya Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanpa melalui prosedur danmekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Sultan atas nama Hamidah dimanaGrant Sultan atas nama Hamidah tersebut tidak terdaftar di Kantor BadanPertanahan Kota Medan.Bahwa dengan tidak terdaftamya Grant Sultan atas nama Hamidah diKantor Badan Pertanahan Kota Medan, maka Hamidah yang notabenemengaku sebagai pemilik tanah aquo dengan alas hak Grant Sultan tidakmelakukan pendaftaran / tidak dikonversi hingga tanggal 30 September1981, maka haknya atas tanah aquo telah gugur berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960.Bahwa oleh

rumah aquo sejak tahun1971 hingga saat ini.11 Bahwa Grant Sultan atas nama Hamidah adalah di duga palsu, karenadalam Sejarah Silsilah Keturunan Kerajaan Kesultanan Deli Grant Sultanhanya dapat diberikan kepada Garis Keturunan Sultan dari pihak laki laki,dan dalam sejarahnya Grant Sultan tidak pernah diberikan kepada GarisKeturunanperempuan;12 Bahwa menurut UndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 telahmenggariskan bahwa tanah memiliki dwi fungsi sosial yakni kepentinganpribadi dan kepentingan

Sultan atas nama Hamidah dimana Grant Sultan atasnama Hamidah tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan;bahwa dengan tidak terdaftarnya Grant Sultan atas nama Hamidah di kantorBadan Pertanahan Kota Medan maka MHamidah pemilik tanah a quo,dengan alas hak Grant Sultan tidak di konversi hingga tanggal 30 September1981 maka haknya atas tanah aquo telah gugur berdasarkan UU PokokArgraria No. 5 Tahun 1960, maka tanah a quo menjadi tanah Negara danyang berhak atas tanah a quo adalah Peng

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 56,5 Ha (Lima Puluh Enam koma Lima Hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:- Sebelah Utara : dengan Desa Bangun Rejo;- Sebelah Selatan : dengan Tanah Grant Sulthan;- Sebelah Timur : dengan tanah Rispa/PT Lonsum;- Sebelah Barat : dengan Desa Bangun Rejo;yang merupakan sebagian daripada sebidang tanah yang luas seluruhnya

Bahwa pengertian Hak Grant adalah hak atas tanah atas pemberian hakraja kepada bangsa asing.

Hak Grant juga di sebut Grant Datuk, GrantSultan atau Grant Raja.Mengutip pendapat Prof. Boedi Harsono dalam bukunya berjudul HukumAgraria Indonesia Hak Grant terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:a. Grant Sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yangdiberikan oleh sultan kepada para Kaulaswapraja.

Grant Controleur, diberikan oleh sultan kepada bukan kaulaswaparaja.Hak ini dikonvesri sebagai hak pakai.c. Grant Deli maatschappy, di berikan oleh sultan kepada DeliMaatschappy yang berwenang untuk memberikan bagian bagiantanah kepada pihak lain.

Bahwa benar Turut Tergugat (Datuk Ridoean)mendapatkan hak atastanah berdasarkan Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor 814tertanggal 20 Juli 1965, dan Surat Keterangan Hak Kebun Sri PadukaTuanku Sulthan Deli yang merupakan penerjemahan dari Grant Nomor814 oleh H.

Hak Grant juga di sebut Grant Datuk, Grant Sultan atau Grant Raja, dansekitar pada tahun 1890 Sultan Deli mengeluarkan Surat Keteranganpenyerahan tanah kepada seseorang sebagai KURNIA di tulis tangan denganmempergunakan huruf Arab, dalam surat keterangan itu di tambahkan ketetapan,bahwa hak yang diberikan itu akan gugur apabila tanah tidak di pergunakandengan baik dan bahwa pengalihan hak kepada orang lain harus seijin sultan,sehingga Grant Sultan adalah sebagai surat Keterangan tentang hakhak atastanah

Putusan Nomor 77 PK/TUN/2015Adapun data yuridis tersebut, yaitu :a.Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.3862/II/SKPT/AKM/1980 tanggal 31 Desember 1980 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kota Medan : tanah yang didaftarkan adalahtanah Grant GL No. 97/sisa a.n. Datuk Rastham (Bukti T.II.Intv4) ;Setelah Datuk Rastham meninggal dunia, tanah Grant GL No. 97/sisatersebut menjadi milik Ahli Waris Alm.

Yusuf memperoleh tanah tersebut dari pusaka orangtuanya, Datuk Muhammad Tamin dan istrinya, Che Dah.Tanah tersebut berasal dari Persil tanan Datuk Rastham mempunyaiGrant GL 97 terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan.Saksi berkepentingan terhadap Grant GL 97 tersebut, sehingga Saksiada membuat Surat kepada BPN, dan jawaban BPN Grant GL 97tersebut masih terdaftar pada Register di Kantor Pertanahan KotaMedan.Adapun kepentingan Saksi terhadap Grant GL 97 tersebut karena kirakira 20 meter dari tanah

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.3862/II/SKPT/AKM/1980 tanggal 31 Desember 1980 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kota Medan : tanah yang didaftarkan adalahtanah Grant GL No. 97/sisa a.n. Datuk Rastham (Bukti T.II.Intv4).b. Setelah Datuk Rastham meninggal dunia, tanah Grant GL No. 97/sisatersebut menjadi milik Ahli Waris Alm.

Berdasarkan Surat Keterangan atas nama Sultan Deli tanggal 21 Mei2005 bersamaan dengan 12 hari bulan Rabiul Akhir Tahun 1426 Hmenerangkan sebidang tanah Grant GL 97 Luas + 84.346 M2 terletak diKelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, benarbahagian dari persil Datuk Rastham (Bukti T.II.Intv6) ;d. Setelan Datuk Rastham meninggal dunia, tanah Grant GL No. 97/sisatersebut menjadi milik Ahli Waris Alm.

Setelan Datuk Rastham meninggal dunia, tanah Grant GL 97 tersebutsebahagian dikuasai oleh Ahli Warisnya, yaitu : Datuk MuhammadTamin.c. Setelah Datuk Muhammad Tamin meninggal dunia jatuh kepada AbhliWarisnya :1) Che Dah selaku istri Datuk Muhammad Tamin.2) Hindun selaku anak.3) Yusuf selaku anak.d. Setelah Che Dah meninggal dunia, tanah Grant GL 97 (bagian DatukMuhammad Tamin/Che Dah) jatuh kepada Hindun dan Yusuf.e.

) yangmelibatkan pihak sekolah dan masyarakat setempat.Bahwa untuk pembangunan MTs,Swasta PHI Bangun Jaya ternyatadi kerjakan oleh terdakwa, ditandai pada tanggal 18 Nopember 2009terdakwa menelpon saudara Misno yang memberitahukan kalau uangdana Block Grant tersebut sudah masuk kerekening sekolah,lalusiang harinya saksi Misno~ disuruh oleh terdakwa untukmencairkannya sebesar Rp.137,250.000, (seratus tiga puluh tujuhjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebutdiserahkan oleh saksi

kepada terdakwa di rumahnya.Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 saksi Misno bersama M.RobiSyamsuddin mencairkan kembali dana Block Grant untuk rehabilitasiPHI Bangun Jaya sebesar Rp.75.000.000, (tujun puluh lima jutarupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dirumahnya dan pada hari yang sama saksi Misno kembali mencairkanDana Block Grant dana Block Grant tersebut sebesar Rp.62.000.000, (enam puluh duajuta rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa.Bahwa pembangunan Rehabilitasi sekolah

(seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh duaribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan penyimpangan Penggunaan dana Block Grant BantuanRehabilitasi gedung sekolah MTs. S. Aradal Haq pematang lumut danMTs. S. PHI.

telah masuk kerekeningsekolah MTs PHI Bangun Jaya dan siangnya Terdakwa menyuruhsaksi Misno untuk mencairkan dana block grant tersebut lalu saksiMisno (Kepala Sekolah) bersama saksi M.Robi Syamsudin(Bendahara) mencairkan dana block grant tahap pertama sebesarRp.137.250.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluhribu Rupiah) di Bank BRI Cabang Kuala Tungkal lalu uang tersebutdiserahkan saksi kepada Terdakwa (H.Rohani) dirumahnya(Terdakwa).