Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.

Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.

), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........

, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang

Pasal 78 ayat (2) UUPT jo.

Pasal 78 Ayat 2 UUPT jo.

Bahwa, pada hakikatnya, suatu perseroan terbatas terdiri dari organorgan perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksidan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT"), yang mana masingmasing organ perseroan memiliki tugasdan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh UUPT danAnggaran Dasar perseroan.Bahwa PT Kaisheng Dinamika Energy (selanjutnya disebut "PT KDE")merupakan suatu perseroan terbatas yang

Pasal 78 ayat(2) UUPT jo.

); (ii) peningkatan modal dasardan (iii) konversi hutang subordinasi Termohon kepada pemegang sahammenjadi penyertaan saham pada Termohon, yang salah satunya harusmendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.3.

oleh Termohon, namunbeberapa kali penyelenggaraan RUPS ataupun RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan mengingat jumlah kourum kehadiran tidak pernah terpenuhikarena saat itu dengan merujuk pada Akta No. 6 tanggal 28 Februari 2003,jumlah saham Pemohon dan Termohon berimbang masingmasing sebagaipemegamg 50% (lima puluh persen);Bahwa oleh karena diduga Pemohon memang beritikad buruk untukmenghalanghalangi terlaksananya RUPS atau RUPSLB, maka Termohondengan merujuk pada ketentuan Akta Pendirian dan UUPT

AHU4850.AH.01.02.Tahun 2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan.Bahwa perubahan dalam Akta No. 72 tersebut salah satunya sebagaimanayang telah diuraikan dalam angka 2 di atas, maka sesuai dengan Pasal 23 ayat1 UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya KeputusanMenten mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan demikianHal 12 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P

Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231 tanggal 4 Maret 2014 dansesuai dengan Pasal 23 ayat 2 UUPT

DASAR HUKUM YANG KUAT KARENA TAHAPAN UNTUK MENGAJUKANPERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH PEMOHON19.20.21.Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkandalam angka 10 sampai dengan 12 adalah langsung merujuk pada ketentuanPasal 139 ayat 3 UUPT yang pada intinya menunjuk 3 (tiga) ahli untukmelakukan pemeriksaan tapi Pemohon telah lalai untuk memenuhi ketentuandalam Pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUPT karena sebelum menunjukahli untuk melakukan pemeriksaan tentu yang dimintakan

Sada Gas Arihta SAGATA dengan mendasarkan Pasal 80 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), yang dalam petitumnya memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidikalang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan denganMata acara RUPSLB : Permintaan Pertanggungjawaban Direksi Terkaitpengurusan perseroan dan pengelolaan keuangan perseroan dan/atauPergantian dan

Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);a 9Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);@Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);rhPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide:Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahanlaporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide:Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;Halaman 17 dari 39 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sdk(vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.

Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPT);14.Bahwa pengaturan mengenai perlu dicantumkannya mata acara RUPSyang secara spesifik didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a, adalah untukmenghindari kebuntuan (deadlock) didalam pengambilan kePenetapandalam RUPS apapun bentuknya;15.Bahwa dengan demikian petitum mengenai mata acara RUPSLB yangdimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo akan menimbulkanketidakpastian

(Vide: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta, 1979).17.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pegadilan Negeri tentang PenyelenggaraanRUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b.

) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian

Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.

dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT

Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Baru) yang telah mencabut UUPT sebelumnya maka anggaran dasar PTOE! dilakukan perubahannya dan perubahan tersebut diajukanpengesahannya kepada Tergugat. Tergugat memberikanpersetujuannya dengan menerbitkan KTUN Objek Sengketa 2;10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, PT OEI melakukan perubahananggaran dasar terkait dengan tempat kedudukannya.

KTUN Objek Sengketa 1 melanggar ketentuan Pasal 116 jo Pasal114 UUPT;11.

Olehkarena itu, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasartersebut telah diajukan dengan melanggar ketentuan Pasal 116 UUPT;Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 208/G/2019/PTUN. JKT.16.17.18.19.Bahwa seharusnya Tergugat menolak permohonan PT OEI tersebutkarena permohonan perpanjangan atau perubahan anggaran dasarmengenai jangka waktu pendirian tidak sesuai dengan Pasal 116 joPasal 114 UUPT.

JKT.24.25.26.27.bertentangan dengan UUPT.

Secara khusus, dalam KTUNObjek Sengketa 1 disebutkan dasar penerbitannya adalah UUPT,namun ternyata Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa 1sama sekali tidak menerapkan dan bahkan melanggar ketentuandalam UUPT itu sendiri, yaitu melanggar Pasal 116 jo 114 UUPT;Bahwa suatu KTUN diterbitkan dengan maksud untuk memberikankepastian hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya tentang kehadiran/keberadaan Para Termohon dipersidangan sebagai dasar menyatakan permohonan Pemohon tidakdapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UUPT, karenatidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang PutusanHal. 5 dari 11 hal.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya Keputusan Menteri tentangpengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti kwalitas dankedudukan dalam permohonan dan/atau perkara a quo berdasarkanketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum Judex Facti tersebutdidasarkan kepada penerapan hukum yang salah dengan alasanalasankeberatan Pemohon Kasasi yang dikemukakan sebagai

Putusan Nomor 335 K/Pdt/2014dipertimbangkan berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970tentang Penanaman Modal Asing, bukan berdasarkan UUPT semata;3.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya buktibukti dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon yang menunjukkan Akta Pendirian dan Keputusan Menteritentang pengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti /ega/standing dan kedudukan hukum dalam permohonan dan/atau perkara a quoberdasarkan ketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum JudexFacti tersebut didasarkan kepada

Pasal 105 ayat (1)UUPT, dan bukan~ diangkat dandiberhentikan oleh Presiden Direktur dariPemohon Kasasi/semula Tergugat,sehingga Judex Facti keliru dalammenerapkan hukum terkait denganpenyelesaian pemberhentian TermohonKasasi/ semula Penggugat sebagaiANGGOTA DIREKSI, karena seharusnyapenyelesaian sengketa yang terkaitpemberhentian Termohon Kasasi/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSIbukan masuk dalam wilayah PHI ;Judex Facti juga mengabaikan fakta hukumbahwa seolaholah pada saat TermohonKasasi/semula

Sus/2010Agreement padahal sejak TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat sebagaiANGGOTA DIREKSI yang bersangkutanbertanggung jawab kepada pemegangsaham melalui mekanisme RUPSsebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo.Pasal 67 UUPT, mengingat berdasarkanprinsipprinsip Perseroan Terbatas bahwasetiap anggota Direksi bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugianPerseroan.

Menurut hukum, anggota Direksi adalahpihak yang bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan (vide Pasal 97 UUPT) sedangkan pemegangsaham adalah pihak yang mengambil bagian danmenyetor penuh atas sahamsaham yang dikeluarkanoleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, jikadikaitkan dengan ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU TenagaKerja") mengenai definisi "Pengusaha" disebutkan salahsatu. definisi Pengusaha adalah ...

Sus/2010Pemohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan pasal96 ayat 2 jo. ayat 3 UUPT;g. Bahwa menurut hukum, Employment Agreement seharusnya tidak berlaku lagipada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat menjadi ANGGOTADIREKSI karena secara hukum tugas dan tanggung jawab TermohonKASASI/semula Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan jabatanCFO berbeda dengan sebagai ANGGOTA DIREKSI Perseroan.

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan

Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan alau bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mono orangorang ini dipakainya",13.Bahwa Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugatl secara hukummerupakan pihak yang mewakili Tergugat dan juga memiliki tanggungjawab fidusia (fiduciary duties) terhadap perusahaan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 97 ayal (1) dan ayal (2) juncto Pasal 92 ayal (1) danayal (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT

")yaitu melakukan pengurusan Perseroan in casu TergugatI dengan iktikadbaik dan penuh langgung jawab;Pasal 97 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 92 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan

Nomor 794 K/Pdt/2016angkutan, Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugat sebagai suatuperusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun(vide Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakansetiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakaidengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truktrailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;15.

Nomor 794 K/Pdt/2016satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur.Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh alas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukanbahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. KemudianPasal 92 ayal (2) VUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankanpengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalambalas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan Direksi untuk mewakiliHalaman 79 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN SdwPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

Pemohon memerlukan diadakannya pemeriksaan terhadap Termohon yangbertujuan guna mendapatkan data atau keterangan mengenai kondisikeuangan dari perseroan:42.43.44.45.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (3) UUPT;Bahwa selaku Pemegang Saham Pemohon membutuhkan data atauketerangan mengenai kondisi perseroan termasuk kondisi kKeuangandari Termohon;Bahwa

PT Citra Sari Makmursebagaimana Pasal 138 UUPT;. Adalah berdasar Hukum Pengadilan Negeri untuk menunjuk ahli untukmelakukan pemeriksaan terhadap Termohon:59. Bahwa atas uraianuraian yang telah diungkapkan sebelumnya, adalahberdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkanpermohonan ini;60.

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahliHalaman11 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/2017sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopersIndonesia) yang

Abdul Gani Abdullah, S.H., dan H.Suwardi, S.H., M.H., selaku anggota Majelis Hakim, yang dalampertimbangannya mempertegas sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelahmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusandalam perkara ini, ternyata Pemohon Kasasi belum membuat LaporanAudit 2009, 2008 dan 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikianPemohon Kasasi semula Termohon telah melanggar Pasal 68 UUPT...

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

dan bukan jual beli saham sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat;Dengan demikian maka Konpensasi hak tagih Tergugat Illsebagai setoran saham yang diambil, telah dilakukan sesuaidengan Tata Cara yang diatur dalam UUPT, jadi dalam hal iniTIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUN ;7.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 diatas, maka Akta No.116tertanggal 25 Juni 2014 yang merupakan hasil RUPSLB tanggal 25Juni 2014 yang telah disahkan oleh Turut Tergugat (Bukti T. & T.Il 6)adalah merupakan Akta yang sah menurut hukum, dan tidak dapatdinyatakan tidak mempunyail kekuatan mengikat dan batal demihukum, karena Akta tersebut dibuat sesuai Tata Cara yang diaturdalam UUPT, isinya benar;Hal 20 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PS18.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT jo Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) UUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

(tiga triliun rupiah), yang melahirkan Hak TagihTergugat Ill kepada Tergugat ;Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka pelaksanaan hak Tergugat Illberdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT tersebut diatas, makadikonversikanlah penyetoran senilai Rp. 3.000.000.000.000,(tiga triliunrupiah) oleh Tergugat Ill ke Tergugat sebagai pemilik saham yaitu;Tergugat Ill;Hal 36 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN. JKT.PSTTERGUGAT Ill TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM10.

Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU 04666.40.20.2014tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT joPasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UU PTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) VUUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud

Cara menghitung pajak adalah harga jual rumah Rp.95.000.000, X 5 % :Rp. 4.750.000, jumlah pajak yang harus dibayartersebut TERGUGAT berdasarkan perjanjian Rp. 4.750.000, namunTERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka minta dibagidua sehingga menghitungnya Rp. 4.750.000, dibagi 2 = Rp. 2.375.000,;Bahwa untuk dapat bergabung pada PT CARITHA RIZQIA, berdasarkanketentuan yang berlaku dalam UUPT, TERGUGAT harus membelisebagian Saham Pendiri PT CARITHA RIZQIA, berdasarkan Pasal 56ayat (1) UUPT

Ciri yang demikian diatur pada Pasal 3ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dalam bentuk pertanggungjawaban terbatas pemegangsaham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1)UUPT, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciripersonalitas Perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggungjawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan hartapribadinya.

Berdasarkan ketentuandalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatasdinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaanHal 15 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutanghutangperseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggungjawabuntuk menutupi kekurangan pelunasan hutanghutang perseroan terbatastersebut.

Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya,termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrinketerbatasan tanggungjawab tersebut, yang dalam hukum perseroanprinsip ini dinamakan dengan doktrin piercing the corporate veil ataulifting the corporate veil. Akan tetapi dalam hal hal tertentu tidak tertutupkemungkinan hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut apabila terbuktiterjadi hal hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT.

merupakan bukti TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan hukum;Bahwa mengingat ketentuan yang digariskan pada UUPT konsekuensidibebankan tanggung jawab hukum kepundak TERGUGAT sebagaiPemegang Saham (a). tidak menyetor modal dan (b) mencampur adukHal 20 dari 40 Puts.

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

DalamHukum Perusahaan hak pemegang saham untuk mengajukan gugatandikenal dengan Derivatif Action;Untuk jelasnya dibawah ini adalah pasalpasal dalam UUPT yangmemberikan hak Derivatif Action kepada pemegang saham :Pasal 61 ayat (1) UUPT :Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan vwajar sebagai akibatkeputusan RUP%S, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";Hal. 10 dari 42 hal.

No. 699 PK/Pdt/201 1Pasal97 ayat (6) UUPT:" Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengaukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada perseroan";Pasal 114 ayat (6) UUPT :"Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat menggugat

Bahwa berdasarkan Pasai 67 ayat (1), Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114ayat (6), maka UUPT hanya memberikan hak kepada pemegang sahamuntuk mengajukan gugatan kepada (i) Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau (iii)Komisaris saja. UUPT sama sekali tidak menyebutkan bahwa pemegangsaham dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain diluar organperseroan, dalam hal ini Tergugat Ill. Oleh karena itu gugatan Penggugatkepada Tergugat Ill tidak mempunyai dasar hukum sama sekali danmerupakan kesalahan.

Sebagaimana Tergugat nyatakandalam eksepsi huruf B, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat(1), 97 ayat 6, 114 ayat (6) UUPT, Undangundang hanya memberikan hakkepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada (i)Perseroan, (ii) Direksi, dan/atau(iii) kKomisaris saja, UUPT sama sekali tidakmenyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepadapihak lain diluar organ perseroan, dalam hal ini Tergugat Ill.Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat Ill tidak mempunyaidasar hukum sama sekali

Oleh karenanya, berdasarkan pada ketentuanPasal 97 Ayat 3 UUPT yang menyatakan "setiap anggota Direksibertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan... " dan ketentuan Pasal 114 Ayat 3 UUPT yang menyatakan"setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara Pnbadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya... "; serta berdasarkan uraian mengenai ketentuanketentuan