dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin

penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin

Bahwa, alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan posita angka 7 danposita angka 11 menurut Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat peristiwanyaterjadi tumpang tindin sehingga mengakibatkan makna keseluruhangugatan menjadi tidak jelas dan kabur maka dalam hal ini sangatlah jelasbahwa posita angka 7 menjelaskan Tergugat adalah Pengawai Negeri Sipildan menurut Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil yaitu

keputusan sebagaimana diuraikan pada positagugatan angka (9) diatas, maka Tergugat dilegalkan oleh Tergugat III untukmenguasai tanah objek perkara ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telan melakukan penguasaan atassebagian tanah milik Penggugat seluas 826 m2 yang merupakan tanah objekperkara dengan mendasarkan kepemilikannya pada gambar = situasiNo.01972/1992, yang nota bene merupakan tanah objek perkara adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena nyatanyata gambar situasiNo.01992/1992 telah bertumpang tindin

Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yangmana sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat Ill, sejak Tahun1976 dan dihuni oleh Tergugat I, sejak saat itu pula tidak pernah sekalipunPenggugat datang langsung maupun melalui suratmenyurat untuk melakukanklaim terhadap tanah tersebut ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 6 dan angka 7,dalam hal Gambar Situasi Nomor 1972/1992 atas nama Tergugat telahbertumpang tindin

PMNA No. 3 Tahun 1997).Hal mana juga sejalan dengan gugatan a quo yang mempermasalahkanbatasbatas dan atau lokasi obyek sengketa dengan hak dari ParaPenggugat dimana keduanya meruakan tanah yang terdaftar (sertipikat)namun oleh Tergugat belum pernah dinyatakan bahwa obyek sengketadengan milik Para Penggugat tumpang tindin?

Adanya pilihanpenyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan sengketa dalamperbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUa quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindin kewenanganuntuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kKewenangan untukmenyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam UndangUndangyang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama38diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT

Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.

Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian

Bahwa saksi mengetahui tanah dikuasakan dengan Mansyahuntuk menjual tetapi saksi tidak mengetahui pemilik asli tanah tersebut.Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut dalamjawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Il, Tergugat dan Il telahmembantah dengan memberikan jawaban bahwa Penggugat adalah pembeliyang beritikad baik, disamping hal tersebut, Tergugat dan II juga memberikanjawaban bahwa tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Tergugat olehkarena sejak tahun 2005 (transaksi

(tanah SHM No. 1194 vide: bukti bertanda P 1) yang didalilkan dimiliki olehPenggugat tersebut tidak tumpang tindin dan bukan bidang tanah yangtermasuk dalam bidang tanah seluas 10.077 m? (SHM No. 3241/ Kel. Land.

Ha;Berdasarkan Surat Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (vide buktiT10), Menteri Dalam Negeri memerintahkan Para Gubernur KepalaDaerah Tingkat untuk menginstruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izinmembuka tanah tersebut tumpang tindin dengan kawasan hutan;Dengan demikian, semua bentuk surat keterangan tanah yang berasaldari izin pembukaan tanah (SKT, SKRT, SKGR, SKPT, atau yangHalaman

melawan hukum formil menghendakiperaturan perundangundangan yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi harusdibuktikan secara transparan dan secara langsung terlebih dahulu dibuktikanperbuatan pemohon kasasi apakah benar menyebabkan kerugian Negara.Sebab definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan Negara hinggasampai saat ini belum diatur secara definitif akibatnya tidak ada sinkronisasiperaturan perundangundangan yang membuat definisi kerugian Negara danpengertian keuangan Negara pun masih tumpang tindin

Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) s/d ayat (5),Pasal 19 ayat (1) dan (5) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahnomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 dan 5 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun1999 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasipada tanggal 26 September 2018, dimana pada saat Pemeriksaan Lokasitersebut ditemukan Fakta bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidakterdapat tumpang tindin

Halil, dkk dan Ralph Pandelaki (BuktiP.28).Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi lanjutan (eksekusi kedua) atasPutusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal18 April 1992 (Bukti P.11) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April2001 sesuai Bukti P.27 dan Bukti P.28 di atas ternyata telah terjadikekeliruan atau terjadi tumpang tindin batasbatas tanah sengketa,dimana sesuai Sket/(Gambar Tanah Eksekusi yang terdapat padaHalaman 31 dari 52 halaman.

mengadili perkara No. 94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, makademi hukum Pengadilan Negeri Kepanjen harus terlebin dahulumemeriksa dan mengadili tersebut;Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo masihtergantung (aanhanging geding) karena sama dengan perkara sebelumnyanyang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Kepanjen No.94/Pdt.G/2013/PN.Kpj, maka demi kepastian hukum tentang siapa yangpaling berhak atas objek sengketa dan guna menghindari timbulnya putusanyang saling bertentangan atau tumpang tindin

Namun para Penggugat lalaimencantumkan hal tersebut pada posita gugatan;Bahwa permohonannya para Penggugat telah tumpang tindin dalammenyusun petitum gugatan angka 2 dan 3, sebagai berikut :a. Dalam petitum angka 2 para Penggugat memohon agar status hubungankerja antara para Penggugat menjadi karyawan tetap;b.

bukti surat tertulis yang ditandai P4 adalah surat bertulisan bahasaarab (lihat bukti fotocopy pada bukti PII halaman 7) yang hal ini Penggugatyakini adalah sama dengan surat aslinya yang dimiliki para Penggugat dan kinidiajukan sebagai bukti PIV dalam gugatan ini untuk menunjukan bahwa paraTergugat hendak menggunakan Penetapan Ahli waris dimaksud (bukti PII) untukkepentingan yang sama dengan warisan Penggugat sehingga hal ini perlu dicegahdengan pengajuan gugatan ini, Supaya tidak terjadi tumpang tindin

Bahwa sebagian SHM No. 9, 10, 12, 14,dan 15 menurut ParaPembanding tumpang tindin dengan Sertipikat HGB No. 03,namun ternyata Para Pembanding juga mendalilkan bahwakeseluruhan SHM No. 9, 14 dan 15 tumpang tindih denganSertipikat HGB No. 04, sehingga dari fakta ini, bagaimanamungkin SHM No. 9,14 dan 15 yang seluruhnya tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 04, sebagiannya lagi tumpangtindih dengan Sertipikat HGB No. 03;b.

Bahwa terhadap SHM No. 10 dan 12 yang menurut ParaPenggugat ,, tumpang tindin sebagiannya bersamaan denganSertipikat HGB No. 03 dan 04, juga sama sekali tidak terbukti didepan persidangan ;Halaman 165 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt/2018/PT MDN5.

Bahwa sampai disini, maka dalil Para Pembanding yangmenyatakan, bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1s/d 32 telah tumpang tindin dengan HGB No. 03 dan 04, telahmembuktikan Para Pembanding telah keliru dengan daiildaiiigugatannya sendiri;Halaman 166 dari 184 Halaman Putusan Nomor 355/Padt/2018/PT MDNBahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Para Pembandingseluas 44,63 Ha tidak terbukti tumpang tindih dengan lahan yangdikuasai dan diusahai oieh Terbanding dengan alas hak SertipikatHak

Dalam suatu korporasipastinya memiliki struktur organisasi yang sudah disepakati, Strukturorganisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yangmendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaanterkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinyatumpang tindin dalam suatu. wewenang dan tanggung jawabperorangan.Berkaitan dengan subyek hukum orang perseorangan yangterorganisasi, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang tercermin dalam Putusan Pengadilan, yaitu

Bahwa Tergugat s/d VI beserta pendahulupendahulunya telahmenguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahunterhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyatatumpang tindin dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X TanjungKarang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;" Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007