Ditemukan 1872 data
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
97 — 111
Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
456 — 323
sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
427 — 100
ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.
Drs. Sutopo Sjahudin
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang cq. Dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Veteran
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
69 — 16
No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik
(KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
134 — 101
Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN
Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN
H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin
95 — 41
atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
90 — 14
kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
23 — 14
Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
194 — 84
pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin
267 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
101 — 46
Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
337 — 102
tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ASISMAN BIN YURNI
129 — 73
Melakukan pembuatan regulasi hukum tentang pembuatandesa berkenaan dengan dana desa (DD) dan danaadministrasi desa (ADD);Bahwa dalam menggerakan desa agar desa dapat bangkkit secaraSDM (perangkatperangkat desa), Struktur organisasi pemerintahan,SDA, Potensipotensi yang ada di desa tersebut, sehinggga dapatmemajukan ekonomi desa tersebut;Bahwa Saksi jelaskan sinergintas ini yaitu mensosialisasikan agarbersinergi dan tidak ada tumpang tindin dalam pelaksanaannyadalam tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten
Pembanding/Tergugat III : Winner Sianipar Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat I : Rumondang Aritonang Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat II : Binter Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Graha Cemerlang
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kelurahan Karang Satria
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tambun Utara
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hajjah Kimiyati
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pr. Pindah Binti Lain
Turut Terbanding/Tergugat IV : Lince Gurning
62 — 31
Dalam PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor: 491/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT.BDGAgustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkanpertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan sela.Bahwa setelah memeriksa materi gugatan melalui Hasil Pemeriksaan Setempattanggal 12 April 2019 dan bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis HakimTingkat Pertama menemukan fakta hukum bahwa diatas Objek Sengketa terjaditumpah tindin kepemilikan antara
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
69 — 43
permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
311 — 306
Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
120 — 58
Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
177 — 105
data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
304 — 175
tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin