Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 73/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
268 — 191
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 9/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
202 — 146
  • berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitandengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidakmenindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas namaPenggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telahterdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermatmemperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumensertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat Il Intervensi yangtumpang tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2017 — LAMSANA SIRAIT, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN DIANE AMANDA, DKK
167 — 97
  • Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 PermentAgraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997, telah menyebabkantumpang tindin bukti kepemilikan sehingga menyebabkankekacauan dan ketidakteraturan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai penyelenggara Negara;. Azas Kepentingan UmumBahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dengantidak menerapkan sikap selektif dan objektif sebagaimana AzasKepentingan Umum;.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/Pn Smr
Tanggal 26 Mei 2015 — ARBASAH Bin SAMSUDIN
69 — 22
  • Bahwa dari seluas 161.127 WHektar yang telah mendapatkanpengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan IndustriNomor : 43 / Kpts / VI PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas :107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534Ha karena tumpang tindin dengan pemukiman , lading, arealperkebunan dan pertambangan Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/ bukti kepemilikan tanah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — AHDIYAT RIDHO, S.Sos. Bin DANURI
99 — 54
  • Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
    perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 10-01-2020 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 527/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 10 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat : NURMALA Br. MANURUNG
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
58 — 41
  • (seribu lima ratus limapuluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehinggaberdasarkan dalil tersebut legal standing Para Terbanding/ParaPenggugat tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanahyang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yangmenjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/ParaTergugat menganggap telah terjadi tumpang tindin tentang hakkepemilikan/penguasaan atas tanah ;Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat,kekaburan gugatan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Maret 2020 — Penggugat:
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
150 — 140
  • mengetahui kalau DHKP menunjukkan blok, sedangkan Cdesa menunjukkan persil;Bahwa saksi membenarkan bukti T.XV8 dan T.XV9; (dipersidangandiperlihatkan bukti T.XV8 dan T.XV9)Bahwa saksi mengetahui dalam buku C desa No.1372 atas nama NoranRaya dan tidak ada girik lain atas nama Noran Raya;Bahwa saksi mengetahul pernah terjadi pemekaran wilayah, namunpemekaran tersebut tidak akan merubah nomor C desa maupun nomorpersil, Karena kalau berubah akan mempengaruhi obyek yang lain;Bahwa saksi mengetahui tumpang tindin
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 101/ PDT / 2017/ PT BNA
Tanggal 18 Desember 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI
94 — 86
  • Rapat tentang penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan di area AccessRoad To Power House 2 yang hasilnya tercantum di dalam Risalah RapatSosialisasi Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindin Kepemilikan Untuk AreaAccess Road To Power House 2 PLTA Peusangan unit 1 & 2 No. 01/ARPH2/PLTA/2014/Sanggahan tanggal 24 November 2014 yang dihadiri olehperwakilan masyarakat : 1. Jupri Darwis, 2. Arianto Gunawan, 3. Muchlis AB, 4.Yusdar, 5. Kepala Desa Arul Kumer Barat (Arifin), 6. Ketua Tim Tanah PT.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 14-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 22 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : DR. H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
151 — 75
  • Akhmad Saleh dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya olehSapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan SapliSanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikansurat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasalebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
1.TOMY LIM
2.LYLY MAWAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.KASIM
2.SOEMARNI
3.SOENARNY RUSTAM
4.ANGELINE
131 — 72
  • Bahwa dalam dalil Para Penggugat tidak menjelaskan berapaluas tanah yang terindikasi tumpang tindin dengan tanah yangdikuasal Tergugat IIntervensi;c. Bahwa jika ditotal luas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang disebutkan dalam dalil gugatan Para Penggugatyaitu 174.150 M2, sehingga Tergugat menganalisa, mungkinkahtanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih dengankepemilikan Tergugat II Intervensi hanyalah 80.000M??;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-07-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dk
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan untuk mengajukan gugatandalam perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; atau setidaktidaknyaoleh karena alas hak yang menjadi dasar Penggugat masih dalamstatus sengketa Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak dapatmengajukan gugatan dalam perkara a quo, kecuali berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimanaPenggugat dinyatakan sebagai pemilik lahan (pemegang hak lahan)perkebunan sawit yang tumpang tindin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 11-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan NI MADE SUCI MARTINI
83 — 33
  • bahwa dengan demikian, pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukumsebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, serta tujuan yang hendakdicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dinyatakan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jlka hal tersebutdibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindin kewenanganyang bersifat lintas sektoral yang pada akhirnya akan mengganggupenyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (videPutusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 4950).6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MA No. 49P/HUM/2017,ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut dinyatakan bertentanganHal. 21 dari 108 hal. Put.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 54/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 9 Agustus 2018 — Abdul Galib BIn H. Abd Rajak - dkk lawan Muhadi Bin Kusnan - dkk
86 — 72
  • Perwatasan Atas Tanah Nomor: 171/HM/BLSIIIE/1979 atasnama pemilik Nurlela Hayati;Bahwa Bukti T.24 Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan AtasTanah Nomor 74/HM/BLS/IIIE/BB/1982 atas nama ABDUL GALIB yangkemudian dalam rentang waktu puluhan tahun setelah kepemilikanPARA PEMBANDING Il s/d V/dahulu TERGUGAT Il s/d VI, tidak puladilakukan balik nama dan tidak dapat didaftarkan menjadi sertipikat hakmilik karena objek disebutkan oleh PARA PEMBANDING Il s/d Vi/dahuluTERGUGAT Il s/d VI berada atau tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan Penggugat pada bagian Illtentang pengajuan sesuai tenggang waktu, halaman 3 dan 4 sertapada bagian V tentang alasan gugatan point 3 huruf (e) yang intinyaSurat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2012 perihalpermohonan untuk dikeluarkannya gambar hasil ploting yang isinyamenyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul tersebut overlap dengan objeksengketa;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatastanah yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 PK/Pdt/2016
Tanggal 28 September 2016 — I. PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk., dk ., II. PT KARABHA DIGDAYA, III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT SWAKARYA ADISEJAHTERA, dkk
203 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya azas nebis in idem dalamperkara a quo, dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena mempunyai persamaan dengansubjek dan objek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya denganputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikankepastian kepada para pihak yang berperkara dan menghindari adanyakeputusan yang saling tumpang tindin yang hanya
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 13-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 202/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — SUPARTININGSIH Vs Rajab Ahmad, Dkk
112 — 31
  • Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405 seluas 50 m2.d. Tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522 seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk ke Sertifikat Hak MilikNo. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 31/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 30 Juli 2015 — Penggugat:
H. USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
138 — 50
  • Bahwa Obyek Sengketa yang tidak memuat data fisik yang tidak benarkarena terjadi kesalahan obyek dan tumpang tindin memuat data yuridisyang benar karena terjadi kesalahan subyek, menurut ketentuan Pasal62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan NasionalRepublik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PengkajianDan Penanganan Kasus Pertahanan, yang berbunyi lengkapnyasebagaimana dikutip pada poin 16 diatas, juga termasuk mengandungHal.16 dari 98 halaman.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. Sunindo Property Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
ANIK RAHMAWATI
331 — 486
  • untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara.Bahwa tindakan Tergugat yang penerbitan suratkeputusan objek sengketa melanggar Asas Keterbukaankarena Tergugat telah bersikap diskriminatif dan tidaknetral dalam melakukan pengecekan / pengukuran ulangSertifikat Hak Milik No. 1520/Ngesrep yang tumpangtindin diatas SHGB No. 165/Ngesrep seluas 6.400 M2dan tumpang tindin
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 10 April 2017 — SRI DARWATI PT Angkasa Pura II Persero Cabang Pontianak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Barat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak
158 — 40
  • telah melakukan perbuatan yang bukanmenjadi kewenangannya terlebih lagi hal tersebut dijadikan pertimbanganoleh Tergugat Ill didalam surat keputusannya;Bahwa tindakan tergugat yang miminta kepada Tergugat Il dan tindakanTergugat NM kepada Tergugat Ill untuk meminta pencabutan danpembatalan sertifikat Hak Milik 301/Desa Arang Limbung, sekarang DesaLimbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasanmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dansertifikat tumpang tindin