Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPK-PGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia Jasa KonsultansiPerencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab.Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2012;2. 1 (satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Konsultan Pengawas TerhadapPembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara;3. 1 (satu) Bundel Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 16 Juli 2012;4.

Aceh TenggaraTA 2012;5. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana terhadap PerencanaanTekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh TenggaraTA 2012;6. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Pelelangan Pembangunan Gedung KantorKemenag Aceh Tenggara 2 (dua) Lantai TA 2012;7. 1 (satu) Bundel Laporan Evaluasi Seleksi Sederhana Pelelangan PengawasanKantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012; halaman 56 Perkara Tipikor. No. 04/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA8.

Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;9. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/Kemenag-Agara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;10.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor KementrianAgama Kab.

KukarNomor : 128 / 800 / II / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Kukar;Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa permintaantersebut dari PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan) dari kantor Dinas PUKab.Kukar berdasarkan surat Nomor : 174 / 611 /IKJ/VI/2010, tanggal 21Juni2010 yang di tanda tangani oleh Sdr. C.

Kutai Kartanegara sejak tahun 2003 sampai sekarang denganjabatan selaku Kepala Seksi Sarana Tekhnis Irigasi, dan sebagai Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiKertanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor : 128/800/III/2010 Tanggal 02 Maret2010;Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan ataukedudukan tersebut sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untukmelaksanakan

KukarNomor : 128 / 800 / If / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

KimiawiHalaman 28 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN PlwAyat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yangdikeluarkan instansi tekhnis terkait.Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang memanfaatkan lahan gambut wajib:a. Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; danb.

Memiliki rencana kerja tahunan.Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.Ayat (3) berbunyi Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b memuat:a. Peta lokasi dan peta kerja;b. Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;c. Rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan system kanaltertetutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan;d.

Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dantendon air;Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pada lahan gambutdengan mempedomani pasal 5 ayat (1), (2), (3) dimaksud denganmemperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka/dikelola;Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang

29 September 2012Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasanalahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMASSAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwadalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Dimana berdasarkanPeraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005tanggal 1 November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk GerakanNasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasiyang berumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200 s/d Rp. 3700) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukanTerdakwa

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri KehutananRl Nomor : Permenhut P.33/MenhutV/2005 tanggal 1 November 2005tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan Tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yang berumur antara 36bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp.3700,) perbatang yang dari standar hargabibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitung keuntungan perusahaan,dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yang tidak memenuhi standarspesifikasi tekhnis dan masih tetap saja diajukan

Dimana berdasarkan PeraturanMenteri Kehutanan RI Nomor : Permenhut P.33/NenhutV/2005 tanggal : 1November 2005 tentang Standard Harga Bibit untuk Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 untuk bibit Karet Okulasi yangberumur antara 36 bulan berkisar (Rp.3200, s/d Rp. 3700,) perbatangyang dari standar harga bibit tersebut di dalamnya juga sudah dihitungkeuntungan perusahaan, dengan demikian adanya bibit Karet Okulasi yangtidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis dan masih tetap saja

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (Departemen Card Center)membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 PerihalPelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. Bank DKI di Lokasi Alfamart danlainnya, yang isinya meminta persetujuan Direksi terhadap persiapan lokasisebanyak 96 (Sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009;Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAH JOENOESselaku Direktur Operasional PT.

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan pada TOR;b. Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, makasesuai dengan Keputusan Direksi PT.

No. 2073 K/Pid.Sus/2015Wakil Ketua II : Yugo Suparto (GTI);Sekretaris : Akhirudin Siregar (GTR);Koordinator Bidang Tekhnis : Dechy Zamiranda (GTI);Anggota : Nono Taryono (GTI);Budi Djoko (GTI);Deny Fadhli (GTI);Sachril (GTI);Syamsudin (PKA);Agus Wismo (GSY);Koordinator Bidang Bisnis : Zulfarsyah (GTR);Anggota : Listya Widada (GKS);Siti Ambar Sayekti (GKS);Jerianto M (GPC);Dewayani Susanti (GMH);Gunawan Aming (GKM);Harlyn Thayani (GTR);Widuk Menzil (CabangUtama Balaikota);Yuwirda Amir (CabangPembantu

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor.223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT.Bank DKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya memintapersetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009.Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, disebutkan jika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilanapabila dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yangmengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yangmewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiridan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupater/Kota kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

yangmenjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerahadalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yanglain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerahmenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Bahwa, saksi Efi Suherlan selaku Ketua UPK yang menggantikan saksi Deni KusmayadiBin Sahron (Almarhum) melakukan Penelusuran tentang Tunggakan atas pinjamankelompok masyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO) PNPM MandiriPerdesaan penjelasan 10 Pengelolaan Dana bergulir, angka 2 Panduan Fasilitator, angka2 Pengelolaan Pinjaman Bermasalah, huruf e Mekanisme Pengelolaan, angka 1Indentifikasi dan laporan yang menyatakan bahwa identifikasi dilakukan sesuai dengandata kondisi kelompok peminjam

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara UPK bersamasama dengan Saksi DENIKUSMAYADI Bin (Alm) SAHRON selaku Ketua UPKnya tersebut bertentangan dengan102PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar Oprasional Prosedur )UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20 September 2007 yaitusebagai berikut :Penjelasan IX Pendanaan

Sukanagara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 yang ditetapkan olehSurat keputusan Camat Sukanagara Nomor : 414.2/SK.06/PMD/2012, tanggal 23 Mei 2012.Tugas dan peranan saksi selaku BKAD sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Oprasional ( PTO)PNPM mandir adalah :Menjadi Pimpinan MusyavarahPembuatan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )Program PNPM Mandiri bidang ekonomi dan Fisik.Membentuk BPUPK ( Badan pengavas Unit pelaksana Kegiatan) berikut SOP nyaMembentuk Tim Penyehat

Sukanagara Tahun 2007 s/d Februari 2012 adalah:Ketua : DENI KUSMAYADIBendahara : DADANGWAHYUDINSekretaris :AGUS NUROHMANStaf : EFISUHERLAN.122Bahvea yang menjadi dasar adalah Petunjuk Tekhnis Oprasional (PTO ) PNPM Mandiri bahwaUPK diwajibkan membuat laporan pengelolaan keuangan di tingkat UPK kepada Tim FasilitatorKabupaten dan di Validasi oleh saksi selaku Fas Keu yang dilakukan per bulan, dan sejakbertugas selaku Fas Keu UPK Kec. Sukanagara selalu membuat laporan tersebut.

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pekerjaan alat tangkap (jaring kapal) dengan harga sebesarRp105.000.000,00 per unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Muh. Dahyar;b. Pekerjaan bodi kapal (kasko) dengan harga Rp160.000.000,00 perunitkapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Muh. Ukkas yaitu pemilikperusahaan UD.

Musi Rawassejak tahun 2004 sampai saat ini. saksi saat ini di Sekretariat bertugas dibagian Tekhnis dan Hubungan Partisipasi masyarakat pemilu. Danmendapatkan Surat Tugas dari kepala Sekretariat yaitu Sdr NAILULAZMI S.Psi., M.Si di Staf Tekhnis.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah dibagian tekhnis meliputipenginputan data, dan hubungan antar kelembagaan.Bahwa saksi menjelaskan Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kab.

Musi rawas.Komisioner KPU tersebut adalah Sebagai Ketua yaitu EFRAN ERIYADISYAHRIL S.Sos Divisi Tekhnis adalah M. HIDAYAT, Divisi Logistikadalah DASRIL ISMAIL, S.E, Divisi Hukum ACH. ZEIN, Div. Sosialisasiadalah SUPRIADI S.P.Bahwa saat pelaksanaan Pleno tersebut, tugas saksi hanya membawadokumen yang sudah dibuat oleh Operator kemudian dokumen tersebutsaksi bawa kepada Komisioner untuk ditandatangani. Setelah itu saksijuga meminta tandatangan kepada saksisaksi.

Tekhnis dan penyelenggaraan pemilu).e Bahwa Terdakwa menjelaskan Rapat Plenorekapitulasi suara di KPUKab. Musi rawas, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 di Gedungserbaguna Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas.e Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat Pleno rekapitulasi suaratingkat KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU disaksikan oleh saksisaksiparpol dan saksisaksi DPD, PANWASLU Kab.

Lalu KPU Musi rawas mendapatkan jadwal Pleno dimulai lagipada tanggal 25 April 2014 jam 15.00 Wib, lalu dikarenakan masih adakeberatan saksi parpol, lalu KPU provinsi memerintahkan saksi parpol,panwas Mura dan KPU Musi Rawas untuk melakukan pencocokan diruang khusus di lantai bawah KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengandihadiri saya sendiri, Sdr MUHAMAD HIDAYAT, Sdr SUPRIYADI dan SdrMERI selaku Staf tekhnis, dengan mencocokkan DA1 dengan DB yangada, saat itu ternyata cocok.

Ali HebatHalaman 103 dari 95 halaman Putusan Nomor 598/Pid.Sus/PN Llgmenjabat sebagai Divisi Tekhnis, telah melakukan perbuatan karenakelalaiannya Mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikatRekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

HARUN tanggal 11 Juli 1982 tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan karenamerupakan produk foto copy, sehingga tidak memenuhi tekhnis laboratories kriminalistik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan mengakui miliknya tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa BalaiMakam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan telah menggunakan Surat Keterangan Tanah diatas segel bermaterai Rp.25, (dua puluh lima rupiah) tahun 1982 An. KH. USMAN dan H.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumperdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Hal 11 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohontidak disebabkan oleh kendala tekhnis atau geografis, akan tetapi lebin padaadanya kerenggangan psikologis yang menyebabkan keduanya tidak memilikiniat atau dorongan hati untuk bertemu, berkomunikasi, apalagi untuk hidupbersama, sehingga secara sengaja Penggugat dan Tergugat melakukanperbuatan tidak saling mempedulikan;Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulantersebut

Sikap masingmasing pihak yang tidaksaling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatu hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugattinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangatterjangkausekalipun dengan alat transportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalamrumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkandengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

lobang dan hotmik, Simpang Ampu BatuKambing Koto Alam kegiatannya membuang tanahlongsor, penggantian lantai jembatan kayu~ danpeacing lobang, Jalan Fanta batas kota kegiatannyamembuang tanah longsor, cor beton bahu jalan danpeacing lobang;> Agar pelaksana melengkapi administrasi laporankemajuan pekerjaan yakni laporan harian, mingguandan bulanan, SPJ yang harus dilengkapi denganberita acara pemeriksaan dan selesai pekerjaan yangditandatangani' oleh pembantu pelaksana, pengawaslapangan dan asisten tekhnis

Tanggal 6 Agustus 2008 dengan kesimpulan rapatdiminta agar meningkatkan komunikasi diantarapengelola kegiatan antara lain asisten tekhnis,pengawas'~lapangan, pembantu) pelaksana, pelaksanalapangan dan pengelola peralatan, batas waktupenyelesaian administrasi laporan dan data lainnyauntuk kegiatan yang telah berjalan ditetapkan selama7 hari dari tanggal 7 Agustus 2008 sampai 14 Agustus2008, agar SPJ yang diajukan pelaksana harus dicekterlebih dahulu) oleh pengawas dan asisten tekhnis,SPJ agar dilengkapi

Agam secara lisan.Bahwa yang membuat ide pekerjaan itu swakelola adalahterdakwa karena itu) merupakan tugas rutin Dinas PU Kab.Agam;Bahwa saksi ada membuat laporan evaluasi setiap bulandengan menanyakan kepada asisten tekhnis dan pembantupelaksana serta berpedoman/memperkirakan saja dengankeadaaan di lapangan tanpa ada laporan harian danmingguan;Bahwa pekerjaan rutin jalan dimulai pada bulan Juni Desember tahun 2008;Bahwa selama pekerjaan dilakukan ada terjadi perubahanjabatan yakni perubahan Kuasa

Zulfan =Rp. 131.491 .000, e Darniati (Kasubag Keuangan) = Rp.39.250.000,e Reniza (Bendaharawan Pembantu) = Rp.23.200.000,e Nurman (asisten tekhnis ) = Rp.3.200.000, e Trides Endri (Bendahara Pengeluaran ) = Rp.3.000.000, e Syafruddin (PPTK) = Rp.2.250.000, +TOTAL Rp. 549.391.000,Bahwa dengan adanya uang yang dibagikan olehTerdakwa Ors.

Zulfan, saksi Darniati (Kasubag Keuangan) ,saksi Reniza (Bendaharawan Pembantu), saksi Nurman(asisten tekhnis ), saksiTrides Endri (Bendahara Pengeluaran), dan saksi Syafruddin(PPTK) dapat terealisasi jika ada campur tangan berupakewenangan dari Terdakwa II Ir. Zulfan dalammenandatangani kwitansi serta menyetujui prosespembayaran;2. Bahwa kewenangan yang ada pada Terdakwa II Ir.

uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 NovemberHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2017/PA.LLG2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

Bahkan standart dan spesifikasi tekhnis yangdipasang atau dikerjakan Penggugat Rekonpensi tersebut sudahmemperoleh ijin dan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenangmemberikan otorisasi penggunaan sistem alat ukur dimaksud sepertidinyatakan dalam beberapa surat dan dokumen diantaranya, yaitu :14..4 Surat Departemen Perdagangan RI, Direktorat PerdaganganDalam Negeri, Direktur Meterologi No.64/PDN.4.3.2/T1/6/2008,tentang ijin tipe alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,tertanggal 24 Juni

Bukti T14:Surat Perintah Kerja (SPK) No.0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 ;SPK No. 0144/AddI/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari2008 ;Surat Penyerahan Barang dari Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan PO No.0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007tanggal 27 Juli 2007 ;Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis SIT (System IntegrationTest), SAT (Site Acceptance Test) dan CommissioningSystem BBM PT.

menyatakanTergugat diwajibkan harus membayar total harga sejumlah Rp1.000.686.045 ( satu milyar enam ratus delapan puluh enam ribu empatpuluh lima Rupiah ) karena menurut hemat Tergugat perhitungan tersebuttidak benar serta tidak adil sehingga merugikan Tergugat, adapunalasannya sebagai berikut :a) Menurut hemat Tergugat agar kiranya Majelis Hakim dapatmemahami perkara ini dengan comprehensif, maka perkenankanlahTergugat untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenaihalhal yang terkait secara tekhnis

pembelian produk part karetyang diproduksi oleh Penggugat sebagai berikut :e Sejak awal adanya kerjasama pengadaan part karetantara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugatberkedudukan sebagai pemroduksi/produsen dan Tergugatsebagai pemesan/pembeli, maka terdapat kesepakatanyang sifatnya tekhnis, yaitu. dikarenakan untukmemproduksi part karet ( rubber) tersebut diperlukanMold yang dalam bahasa Indonesia mungkin dapatdiartikan alat pencetak/cetakan, maka tekhnisnya Penggugatyang akan mengeluarkan

: Rp. 40.599.288,15, ; Pasangan pipa PVC 2 : Rp. 302.400, ; Urukan sirtu : Rp. 410.339.522,7, ; Pasangan Filter Cloth : Rp. 51.765.580, ;Harga Kontrak Rp. 973.645.000, bahwa saksi yang membuat laporan harian perkembangan pembangunan pelabuhanrakyat yang kemudian diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan dibuatdalam bentuk laporan oleh Konsultan Pengawas ; bahwa yang membuat laporan mingguan perkembangan pembangunan Pelra adalahKonsultan Pengawas ; bahwa yang bertanggung jawab secara tekhnis

Pengerukan RI sejak tahun 2002 s/d Juli 2006 ; bahwa ada usulan proyek Causeway di Kalianget kirakira Rp. 10 Milyard sampaiselesai termasuk dermaga;bahwa pekerjaan Causeway untuk tahap I 250 m x 7 m= 1.750 m2 dengan dana Rp. 2Milyard dan untuk tahap II ABT panjang kiri 55 m, panjang kanan 50 m dan lebar 20 m= 1.050 m2, sesuai gambar disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan dana Rp. 1Milyard gambar terbaru ;bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan perubahan anggaran pada tahun 2005,maupun dasar tekhnis

gambar jadi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai gambardan RKS serta anggaran yang tersedia ;bahwa kontraktor tidak bisa merubah gambar dan kontrak tanpa ada persetujuan daripihak pemerintah pusat tetapi apabila ada perubahan kontraktor dilapangan harusmelaporkan kepada KPA sebagai pengguna anggaran ;bahwa secara tekhnis pekerjaan Causeway ada pasangan batu kosong sisi kanan, kirikalau ditengah jalan adalah urukan sirtu, pasangan batu kosong yang ada fungsinyasebagai dudukan pasangan batu

DJOKO PRAMONO :50 bahwa saksi sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Ditjen Perhubungan Lautsejak Januari tahun 2001 sampai 20 Desember 2005 ; bahwa saksi pernah menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget padatanggal 14 Juni 2005 dan 04 Oktober 2005 tentang persetujuan tekhnis gambar RKSPelabuhan Kalianget Kab.

Sumenep ; bahwa saksi menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget dua kalikarena ada penambahan biaya dari APBNP 2005 dan turun Desember 2005 ; bahwa setelah APBNP turun bentuk kontrak yang disetujui oleh saksi adalah Cause waypanjang 250 m x 7 m dengan biaya Rp. 2 Milyard ; bahwa dengan biaya Rp. 2 milyard dan desain yang disetujui oleh saksi sesuai dengankontrak harus dilaksanakan sesuai persetujuan tekhnis dari Direktur Pelabuhan danPengerukan ; bahwa dengan biaya APBNP Rp.