Ditemukan 1961 data
125 — 53
Selanjutnya kunjungandari korprov PNPMMPd Provinsi NTT bidang spesialis penangananmasalah yakni ibu Kristine mengunjungi lokasi solar cell di desa praingkareha, Desa Kukitalu dan desa Pinduhurani untuk wuji petik,rekomendasinya adalah diminta kepada faskab untuk melakukanworkshop di kabupaten.
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
191 — 276
Berdasarkan uji petik pada lokasi Plan B Proyek PLTP Tulehu 2 x10 MW yang dikaitkan dengan beberapa petunjuk penting padaPutusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap klaim keluarga ahlliwaris keturunan almarhum Alexander Sitanala yang domotorioleh salah satu ahli warisnya Max Milian Sitanala terhadap arealPlan B Proyek PLTP Tulehu 2 x 10 MW yang didasarkan padaPutusan Pengadilan negeri Ambon 275/Prdt/1976 tanggal 20Halaman 60 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb13.November 1976 dan Surat
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
FARIDA Binti H. MULIADI
92 — 37
Bank Mandiri (Persero) Tok KCP Samratulangi Jambi sekaligussebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) selaku pemutus kredit, hanya meyakinibegitu saja seluruh data dari MKS dan MKA yang digunakan sebagai dasarmemutus kredit telan sesuai dengan kebenaran, kewajaran dan dapatdipertanggungjawabkan, tanpa melaksanakan dan mengefektifkan fungsiinternal kontrol di unit dengan secara rutin melakukan uji petik (Sampling) antaralain menguji kKebenaran dan kewajaran hasil verifikasi dan analisa yangdilakukan oleh
AMELIA AYU SEKARINI, S.H.
Terdakwa:
JULI ROMBE
67 — 0
Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Laporan Auditor Independen Dukungan Atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) / NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) Loan IsDB No. 1011 Pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Uji Petik
79 — 40
Penanganan yang kedua lewat kunjunganspesialis penanganan masalah ( SP2M) tingkat Propinsi yakni an. lou Kristinbersama Faskab untuk melakukan uji petik lapangan dan direkomendasikanuntuk dilakukan gelar work shop.Bahwa Masyarakat tidak mengerti dan paham mengenai solar cell dan tidakpernah dijelaskan.Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan brosur yangada dari rekomendasi Terdakwa(Fastekab) dan Asisten fastekab(FLORENTINUS PAMAN KIA).
74 — 28
Penuntut Umum, tidak menghitung pembayaran tanggal 11Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hanya untuk tanggal1 Maret 2008 sd tanggal 10 Maret 2008 (10 hari), kenapa kelebihannya tidakjuga menjadi bagian dari kerugian negara; Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2008 sd tanggal 27 Pebruari 2008 tidak adapembayaran BOK, padahal Bus Trans Jogya tetap beroperasi, dengan demikianpada tanggaltanggal tersebut, dibiayai dengan dana BOK yang tidak jelasdananya dari mana ; Bahwa dari uji petik
; Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2008 sd tanggal 27 Pebruari 2008 tidak adapembayaran BOK, padahal menurut keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa, Bus Trans Jogya tetap beroperasi sampai tanggal 29 Pebruari 2008,dengan demikian pada tanggaltanggal tersebut, operasional 48 bus trans jogjadibiayai dengan dana BOK ; Bahwa dari uji petik terhadap kilometer tempuh tanggal 18 Pebruari 2008 sdtanggal 29 Pebruari 2008, didapat ratarata kilometer, dengan perhitungan178.018,832 km : 48 bus : 12 hari
86 — 80
peraga IPA yang dibeli dari saksi tersebutsebagian diproduksi perusahaan saksi dan sebagian diambil dariperusahaan lain;Halaman 89dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG18.Bahwa alat peraga yang dibeli dari saksi untuk satu sekolah terdiri dari1 (satu) paket dan satu paket ada 7 (tujuh) kardus;Bahwa perusahaan saksi memproduksi alat peraga sejak tahun 2000,dan saksi pernah melakukan pengadaan alat peraga di KementerianPendidikan dan alat peraga yang diproduksi perusahaan saksi sudahuji petik
139 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
SJG 036/BJ/2005.BB 207.1 : 1 (satu) lembar foto copy Surat PerintahInspektur Jendera Depnakert rans No.12OPS/PRINT/IJ/1 1/2005 tentang Pelaksa naanPemerik saan Lanjutan (Uji Petik) Barang/PeralatanHal. 195 dari 278 hal. Put. No.64 PK/Pid.Sus/2009yang dibiayai dari ABT DPKK Tahun Anggaran 2004 diLingkungan Sekretariat Ditjen Bi napendagri.BB 207.2 : 2 (dua) lembar asli Penjelasan KepalaBLKP Lembang(Drs.
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
224 — 60
DinasPendidikan Kota Bogor juga tidak mengarahkan sekolahsekolah untukmenggunakan dana BOS yang mana untuk kegiatan evaluasipembelajaran tersebut, semuanya direncanakan oleh sekolah masingmasing yang disusun dalam RKASnya.Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah terdapat penggunaandana ganda yaitu dana BOS APBN dan BOS APBD dalammelaksanakan 1 (Satu) kegiatan evaluasi pembelajaran oleh SekolahDasar karena Kami hanya melakukan kegiatan Evaluasi dan monitoringuntuk proses pembelajaran hanya berdasarkan uji petik
saja yang kamiambil sekitar 5 (lima) sekolan secara acak di setiap kKecamatan, namunberdasarkan uji petik terhadap 5 (lima) sekolah tersebut Kami tidakmenemukan adanya penggunaan dana ganda untuk kegiatan evaluasipembelajaran baik yang menggunakan dan BOS APBN dan dana BOSAPBD.Bahwa Saksi selaku Plt.
Kasi Kesiswaan Sekolah Dasar mengetahuitidak terdapat penggunaan dana ganda yaitu dana BOS APBN dan BOSAPBD dalam melaksanakan 1 (satu) kegiatan evaluasi pembelajaranoleh Sekolah Dasar dengan cara melihat pertanggungjawaban (SPJ)yang dibuat oleh sekolan pada saat melaksanakan uji petik yangdilaksanakan setiap semester terhadap sekitar 5 (Lima) sekolah secaraHal. 235 dari 605 Hal.
235 — 183
tujuan utama pemberian pinjaman dari LPDB kepada KUD danKSP Sulahan adalah untuk perkuatan modal Koperasi dan UKM,Pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran melalui penyerapantenaga kerja;e Bahwa pinjaman yang diajukan oleh KUD dan KSP Sulahan adalahuntuk usaha simpanpinjam ;e Bahwa laporan realisasi telah disampaikan sesuai ketentuan, namunlaporan triwulan disampaikan secara tidake Bahwa sesuai SOP Pemberian Pinjaman LPDBKUMKM tidak diatursecara rinci mengenai monev harus dengan melakukan uji petik
kepadapara anggota/UKM peminjam, sehingga karena terbatasnya waktu yakniselama tiga hari harus melakukan monev ke 6 Koperasi di Bali makakami tidak melakukan uji petik terhadap kebenaran realisasi pinjamankepada anggota/UKM tetapi hanya melihat administrasinyae Bahwa Divisi Managemen Resiko LPDB dan Divisi terkait lainnya telahmelakukan investigasi terhadap KUD dan KSP Sulahan karena telahdilakukan penyehatan KUD dan KSP Sulahan dengan perpanjanganwaktupinjaman;Bahwa salah satu syarat pemberian
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
MUNTAHA Bin Alm IMRAN
117 — 30
SALEH,M.Sc.Eng bahwa diminta oleh Kapolda untuk meminta tenaga ahli dariUniversitas Syiah Kuala kemudian ahli diperintah oleh Unsyiah (Ada SuratKeputusan atau SK nya) untuk menjadi ahli dan ahli kKemudian turun kelapangan bersama team Direskrimsus Polda Aceh ke Kutacane pada bulanNovember 2013 dan dihadiri oleh PPTK dan Rekanan untuk Uji petik ;Bahwa benar team Unsyiah ada mengambil sampel Aspal 3 titik untukkeseluruhan panjang jalan lebih dari 1.300 meter dan urpil , LPA, LPB 1 titkdengan cara digali
100 — 37
Lembatadibagikan laporan pansus berupa foto copy;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menandatangani laporan pansus ada 7 (tujuh) orang, dan saksi orang ke 6 (enam) yang menandatanganilaporan pansus ;Bahwa sesudah ditandatangani baru laporan pansus dilaporkan;Bahwa saksi tidak ingat urutan tandatangan pada laporan pansus ;Bahwa saksi masih ingat surat tentang uji petik laporan DPRD kepadaMahkamah Agung;Bahwa isi dari kesimpulan ada 4 (empat) yaitu;1.
2973 — 7652
Pada saat itu, Terdakwa IRMAN menyarankankepada ANDI AGUS/ANDI NUS/ANDI NAROGONG, agarsupaya bisa menang = (proyek EKTP), ANDIAGUSTINUS/ANDI NAROGONG harus bergabungdengan pemenang uji petik E KTP yaitu WINATACAHYADI;Menimbang, bahwa setelah ANDI AGUSTINUS/ANDINAROGONG bertemu dengan WINATA CHAYADIternyata tidak ada kesepakatan diantara ANDIHal 64 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.SelNAROGONG/ANDI AGUSTINUS untuk secara bersamasama bergabung dalam proyek EKTPMenimbang, bahwa untuk
103 — 56
Lembatadibagikan laporan pansus berupa foto copy;Bahwa sepengetahuan saksi, yang menandatangani laporan pansus ada 7 (tujuh) orang, dan saksi orang ke 6 (enam) yang menandatanganilaporan pansus ;Bahwa Sesudah ditandatangani baru laporan pansus dilaporkan;Bahwa saksi tidak ingat urutan tandatangan pada laporan pansus ;Bahwa saksi masih ingat surat tentang uji petik laporan DPRD kepadaMahkamah Agung;Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Lbt57Bahwa lsi dari kesimpulan ada 4 (empat) yaitu;Ada indikasi kuat
HAKIM ALBANA, SH., MH.
Terdakwa:
IRFAN RAKHMADANI , S.STP, MSi BIN ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS
149 — 78
Bank Mandiri (Persero) Tok KCP Samratulangi Jambi sekaligussebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) selaku pemutus kredit, hanya meyakinibegitu saja seluruh data dari MKS dan MKA yang digunakan sebagai dasarmemutus kredit telah sesuai dengan kebenaran, kewajaran dan dapatdipertanggungjawabkan, tanpa melaksanakan dan mengefektifkan fungsiinternal kontrol di unit dengan secara rutin melakukan uji petik (Sampling) antaralain menguji Kebenaran dan kewajaran hasil verifikasi dan analisa yangHalaman 24 dari
87 — 30
SHS;e Bahwa tim verifikasi tidak melakukan uji petik pada dokumendokumen;e Bahwa untuk DIPA tahun 2010 sudah dicairkan semua;e Bahwa tim verifikasi yang melakukan pengecekan terhadap dokumen dansaksi hanya melihat sampel saja, tim verifikasi dari Dirjen Tanaman Pangan;24.
199 — 60
Raymond Chandrajaya,Cik Mei, pada saat itumembahas tentang permohonan pencairan yang diajukan oleh kontraktor denganprogress 20 %, dan pada saat itu tidak ada titik temunya, kemudian pembahasantersebut dilanjutkan di rumah Terdakwa, terus Saksi ditelepon oleh Terdakwamengatakan kepada Saksi apakah bisa dibantu, Saksi jawab terdakwalahyangharus membantu; Bahwa perbedaan progress pada saat itu 10%, kontraktor mengajukan 20% ; Bahwa pertemuan dirumah Terdakwa adalah usulan dari Nasrullah; Bahwa uji petik
yang diajukan oleh Terdakwa tidak mewakili semua pekerjaanhanya untuk uji petik saja ; Bahwa Laboratorium tersebut ada sejak awal PPK waktu itu Pak Sujarno dan KPAadalah Terdakwa ; Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas, untuk menjadi Konsultan Pengawasdilakukan melalui Tender; Bahwa waktu serah terima jabatan Terdakwa ke Manado; Bahwa di Bulan Februari 2014 progres pekerjaan mencapai kurang lebih 14 %; Bahwa Laporan Consultan Pengawas dengan Kontraktor terhadap progrespekerjaan berbeda;Hal.281499Putusan
361 — 0
T-18A Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 09/Subtim2/3/2-18 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur Utama RSMM Bogor T-18B Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Februari 2017 Secara Uji Petik Atas Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Layanan Administrasi Pasien RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor19.
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
136 — 64
Peraturan Bupati sebagai pedoman tata cara pencairan hibah danapabila tidak sesuai maka hibah/ bansos tidak bisa cair.Bahwa dana bantuan yang tercantum dalam SK saya berasal dari BKADdimana terdakwa sebagai Ketua Tim Anggaran dan Kepala Bappekabtermasuk dalam tim anggaran.Bahwa ada perubahan yang tidak sesuai dengan usulan awal.Bahwa rekomendasi dari Satker seingat saya tidak pernah sampai di mejasaya.Bahwa sebelum tanda tangan SK penerima hibah usulan DPRD KabupatenJember, saya tidak melakukan uji petik
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
172 — 51
Peraturan Bupati sebagai pedoman tata cara pencairan hibah danapabila tidak sesuai maka hibah/ bansos tidak bisa cair.Bahwa dana bantuan yang tercantum dalam SK saya berasal dari BKADdimana terdakwa sebagai Ketua Tim Anggaran dan Kepala Bappekabtermasuk dalam tim anggaran.Bahwa ada perubahan yang tidak sesuai dengan usulan awal.Bahwa rekomendasi dari Satker seingat saya tidak pernah sampai di mejasaya.Bahwa sebelum tanda tangan SK penerima hibah usulan DPRD KabupatenJember, saya tidak melakukan uji petik