Kesemua surat tersebut telah disampaikan kepadaTergugat dan Tergugat telah menerima (sesuai dengan tanda terima);8 Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 berbunyi:Ayat (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangtelah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partal politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik ataugabungan partai politik;Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok Sdr.

,M.Si dan Ir.MUHAJIRIN, MP yang di usungoleh Partai PBB sebagi berikut:1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBBmendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logopartai serta atribut partal yang mendukung pasangan lainberjumlah: Rp.10.000.000.000.

., alias Herman dengan mengatakan, beta akanberikan suara par ale, beta ingin kali ini PDIP dari Jesira Lehituyang nantinya duduk sebagai anggota DPRD, supaya menangkissemua pandangan masyarakat Jesira menyangkut partai PDIPsebagai partal agama.Selanjutnya saksi Johanis Herman Serang,S.Pd., alias Hermanmengatakan kepada saksi Yusuf Uweng,SE alias Ucu, kalau batul batul ale kasi suara par beta, beta seng lupa ose, selanjutnya saksiYusuf Uweng,SE alias Ucu mengatakan beta seng mengharapkan apa apa

Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partal,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.

TERGUGAT sebagai organ tertinggiPartai GERINDRA memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan PartaiGERINDRA termasuk kewenangan untuk melakukan pergantian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota sedangkan TERGUGAT II sebagai organ pelaksanatinggi Partal GERINDRA memiliki kewenangan untuk melaksanakankebijakan Partai GERINDRA yang telah ditetapbkan oleh TERGUGAT I,termasuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon.Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, PARA TERGUGAT memilikikewenangan secara penuh untuk melakukan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2003 yang antara lain menegaskan :bahwa apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partal yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (NietOntvantkelick Verklaard)b.

Antar Waktu Selaku Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;14.Bahwa Tergugat I/Termohon ,Tergugat II/Termohon II dan TergugatI1l/Termohon III dalam proses melakukan Pesetujuan Pergantian antar Waktutidak melaksanakan Sesuai Dengan AD dan ART Partai Hanura Pasal 3 Ayat(1), Pasal 3 Ayat (8) dan Pasal 3 Ayat ( 9 ) Tentang Hak Anggota PartaiHanura yang isinya sebagai berikut : Pasal 3 ayat (1) memperoleh Perlakuan Yang sama; Pasal 3 ayat (8) Memperoleh Penjelasan atas keputusan Partai,Kebijakan dan sikap partal

Mencari salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi apakah harusBahwa salinan berita acara dan sertipikat rekapitulasi ini adalah milik dariKomisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Demokrat (para saksi partal),Bahwa buktibukti yang menyangkut salinan berita acara dan sertipikatrekapitulasi suara adalah milik dari KPU dan Partai Demokrat, apakahBahwa menurut hukum (peraturan perundangundangan yang berlaku)salinan berita acara dan rekapitulasi suara dimaksud sudah tidak bolehkeluar kepada umum,

Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partal yang terkait.2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaldalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

maupunHalaman 18PUTUSAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Rapstempel resmi partal sehingga merupakan perbuatan hukum pribadi dantidak mengikat bagi Tergugat sebagai Partai Politik;Tf.

diperbuat dengan tujuan untuk memenuhi ketentuanadministrasi dari Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu (KPU LabuhanBatu) sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politikuntuk mengikuti proses Pemilihan umum tahun 2014, sehingga pinjampakai tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keikutsertaan partaidalam pemilu karena salah satu ahli waris Alm.Hasan Basri pada saat itumerupakan salah satu anggota KPUD Labuhan Batu, selanjutnya suratperjanjian tersebut juga tidak diperbuat diatas kop surat partal

Penggugat menggugatTergugat ke pengadilan;Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kejadian penipuan berkaitandengan D.O gula ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib di Madiun;Bahwa yang melaporkan adalah Tergugat dan yang dilaporkan adalah IbuIta, namun saksi tidak tahu Sampai mana perkembangan perkaranya;Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugatada bendera salah satu partai, namun saksi tidak mengetahul apakahrumah Penggugat tersebut dijadikan posko salah satu partal

MH50.AH.11.01 Tahun2008 jelas bertentangan dengan UU No. 2tahun 2008 khususnya ketentuan Pasal 26 ayat(1) Anggota partai politik yang berhentiatau diberhentikan dari kepengurusandan/atau keanggotaan partal politiknyatidak dapat membentuk kepengurusan dan/ataupartai politik yang sama. Pasal 26 ayat (2)Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/ataupartali politik yang sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidakdiakui oleh Undang Undang ini.

KetuaDewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut MajelisKehormatan.2) Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA,menyatakan:(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplindan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai GERINDRA.3) Pasal 64 ART Partai GERINDRA, menyatakan:Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Internal Partal

denganmembelikan emas, menambah kekurangan beli mobil, membeli rumah danfurnitur dan merapikan mobil yang kalau ditotal lebin besar Tergugat yangmengeluarkan uang daripada Penggugat dan tidak benar bahwa percekcokanini terjadi sejak tahun 2015 yang benar adalah sejak bulan Agustus 2017 sejakterjadinya perubahan atas prilaku hidup Penggugat yaitu sering keluar rumahtanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa izin atau pamit pada suami yaitusejak adanya perkumpulan IKMB, reunian dan ikutikutan simpatisan partal

Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Tuha Peut,lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong yangHalaman 31 dari 37 HalamanPutusan Perkara Nomor 45/G/2018/PTUN.BNAbersangkutan, anggota DPRK dan Jabatan lain yang melanggarketentuan perundangundangan;Membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadipengurus partal politik;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presidendan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;Merugikan kepentingan umum, meresahkan

bahas pada saat dipertemuan;> Bahwa pada saat dilakukan pertemuan saksi hanya mengatakanHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgmberkat wakil kKetua DPRD anggaran kelurahan akan naik ;> Bahwa saksi menyinggung masalah anggaran kelurahan pada saat itukarena dalam selasela pembicaraan saksi ada orang yang bertanya denganmengatakan kenapa masih mau menjadi caleg padahal sudah masuk 3periode sehingga saksi menjawab yang mengatur mengenai pencalegkanadalah saksi karena saksi adalah ketua partal

Poso; Bahwa Pengusulan saudara Iswan Masirete ditanda tangani oleh Pengurus Provinsi;Bahwa alasan Penggugat sehingga diberhentikan/PAW karenapenggugat telah memasukan BB.5 mundur dari anggota DPRD karenapindah partai lampirannya SK pemberhentian, BB.5 sudah masuk sejak15 April 2013, penggugat sudah tanda tangan pernyataan mundur; Bahwa BB.5 jadi bahan pembahasan KPU dalam rapat pleno karenaadanya SK pemberhentian, KPU tidak mencampuri urusan internal partal;Bahwa dalam BB.5 seharusnya Ada surat pernyataan

DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA (Periode tahun 20162021)hasil MUSDA IIl PARTAl GOLKAR Kota Bima tanggal 2 Oktober2017.Beralamat Kantor Sekretariat di Jalan Gajah Mada, KelurahanRabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima Propinsi NTB.Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;Dalam hal ini untuk Tergugat III dan Turut Tergugat dipersidangan diwakilioleh SRI MULYANI, SH ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar para pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan

Ismail Hasan (Terdakwa) sebagai ketua umumDPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan, bahkan hampir semuasaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan juga secara nyatamenyatakan bahwa sebenarnya dana talangan yang dikeluarkan oleh H.Ismail Hasan (Terdakwa) adalah jauh di atas nilai Banpol yang hanyaRp80.752.944,72 tetapi merelakannya dengan hanya menerimapengembalian dari dan Banpol itupun hanya bisa menutupi sebagianhutang partal saja;c. Bahwa terhadap hutang partai terhadap H.

Surat Komisi Pemilihan Umum Paniai Nomor026/KPU PAN/II1/2010, tanggal 02 Maret 2010,perihal Surat Pengantar DPRD Kabupaten Deiyai,beserta lampirannya dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor. 06 Tahun2010, tanggal 9 Pebruari 2010, tentangpenghitungan perolehan suara partal politik,perolahan suara calon, penetapan perolehan kursidan penetapan calon terpilih dalam keanggotaanDPRD Kabupaten Deiyai hasil pemilihan umum tahun2009, khususnya pada lampiran 1.

tahun 2015;15.Bahwa apa yang disebutkan Tergugat dalam suratnya tersebut adalahsama sekali tidak benar karena dalam menjalankan kebijakan dan programpartai Penggugat selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua danPara Pengurus Partai, tidak pernah menutup informasi yang berkaitandengan kepartaian di pemerintahan kepada pengurus partai, tidak pernahmembawa atau mengikut sertakan orang diluar Partai dalam rapat khususpengurus partai dan Penggugat telah melaksanakan dengan baik semuakeputusan partal