Ditemukan 6228 data
Ir.Muhammad Yusuf Siagian, M.MA
Tergugat:
BUPATI LABUHAN BATU
209 — 73
Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti"BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand AntaresSertifikat Nomor 050252002006 Menteri DalamNegeri Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2006, Menyatkan Bahwa Ir.
ARLYA NOVIANA ADAM,SH
Terdakwa:
NIA NOVITASARI Binti WAWANDI
135 — 36
Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI denganweb pom.go.id dan web notifkos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cekBPOM pada handphone android.Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yangdiproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB danmemenuhi persyaratan tekhnis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatanpembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yangdihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkansesuai tujuan penggunaannya.
1.HENDRI ANTORO, S.Ag.,SH.,MH
2.LISDA HARYANTI, SH
3.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm
27 — 14
Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M~ (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
220 — 111
melaksanakanpendaftaran tanah sebagai bagian dari proses yang bermuara kepada suatupemberian hak yang legitimasinya adalah diciptakan dan diterbitkan olehnegara sebagai instrumen bechiking karena itu bersifat konstitutifmenimbulkan keadaan hukum baru karena yang tadinya tidak memiliki hakkarena sudah mengikuti rangkaian proses yang timbul menjadi sebuah hak,BPN mendapatkan wewenang secara atribusi dari undangundang yangdiperintahkan melalui peraturan dibawahnya yaitu peraturan pemerintah danperaturan tekhnis
hak itu adalahpemberian sertipikat berupa sertipikat hak milik, sertipikat hak guna usahadan sertipikat hak guna bangunan, pendaftaran tanah itu merupakan bagiandari pembuktian yang kuat secara yuridis pembuktian yang tidak bisadibantah sepanjang bisa dibuktikan terbalik oleh pihakpihak yangberkeberatan dan itu melalui sengketa pengadilan oleh karena itu esensilingkup dari batang tubuh semua undangundang yang pasalpasal dalamundangundang tersebut merupakan sebuah instrumen peraturan yangbersifat tekhnis
yang berkaitan dengan dua haltersebut, dan hal lain yang diatur terkait dengan PP No.24 tahun 1997 adalahsepanjang dalam pendaftaran tanah itu mengenai proses dalam rangkaperalihan dan pengalihan ;Bahwa terkait dengan proses pendaftaran tanah apabila didalamnya adapemasalahan adanya sengketa yang timbul setelah proses pendaftaran tanahsebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 ini telah terlewati, kalaumenurut ahli mencermati baik dari undanguandang agraria besertaturunannya pada ketentuan tekhnis
151 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp. 5.175.000, (asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli).4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli).2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.
Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.
Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000,(asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.
180 — 49
rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis
Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.
SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana
yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis
FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.
85 — 20
ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),e JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),e HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,e KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)e SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.
ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.
Pejabat/Kepala Seksi/ Kasubag terlebih dahulu mengajukanTelaahan Staf untuk diajukan dan disetujui oleh Kepala Kantordengan melampirkan SPT dan SPPD yang sebelumnya telahdiverifikasi oleh PPK dan diketahui oleh PPTK sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ;Bahwa prosedur pencairan dana pada Kantor Satpol PP tahun 2009tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlakuantara lain :Bahwa selama ini menurut Saksi tidak sesuai, karena tidak lengkapprosedur administrasi keuangan, seperti
Akan tetapi selaku PPTK denganadanya kegiatan saya tidak diberdayakan (tidak diikutsertakan)sehubungan dengan Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Saksi punyakewenangan mempertanyakan kepada kepala kantor tentangkebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
EFRIN IPAN, ST Bin NAZAR INDRA
122 — 50
Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS/LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS /LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN
152 — 103
, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
112 — 245
tugasdibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor Pemberdayaan MasyarakatDesa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah Bagian Pembangunan SetdaBanjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalah Bagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melalui penanggungjawab tekhnis
yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunan dan Plesterisasikepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukan verifikasi kebenaran dokumenuntuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendahara pengeluaran membuat SPP sampai denganpenerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D oleh DPPK AD;ae Bahwabesaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a.
Pengendali Tekhnis : Sulaiman, SH, Msi2. KetuaTim : Wahyudin3. Anggota : Drs. Tamin, Emy Mardiana (saksi sendiri), Surahmane Bahwa berawal adanya sms melalui media bahwasanya adanya pengaduan masyarakat terkaitProyek desa Karangsalam Rabat beton pekerja pada belum dibayar, bengkok yang kosong dijualtanpa musyawarah.
144 — 32
DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihnan pengadaan barang dan Jasa ;Q 9 5 pe Bahwa untuk kualifikasi tekhnis
untukpenandatanganan Surat Perintah Membayar.Sedangkan Verifikasi adalah melakukan pengecekan isi SPPLS mengenaiapakah tersedia anggaran pekerjaan sesuai dengan anggaran yang adapada kontrak kegiatan pekerjaan yang diajukan di SPPLS , apakah adarekening kegiatan sesuai dengan RKA yang tercamtum di SPPLS.e Dokumen yang harus diteliti berdasarkan Format Penelitiankelengkapan Dokumen SPP adalah :Surat Pengantar SPPLS.)2) Ringkasan SPPLS.3) Rincian SPPLS.4) Salinan SPD.5) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapan SPPLSseperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkankepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
BupatiNunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIIl / X / 2011 tangal 26Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis
dan melaksanakan penyusunan program dankegiatan penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikan dasardan TK/PAUD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku ;e Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis sertadata dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidangtugasnya.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG. NGEWA Diwakili Oleh : ANDI WALINGA ,SH
87 — 69
Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,ltu Semua Sesuai Dengan ArahanKepala Bidang Fispra,Selaku Penanggung JawabLangsung/PPTK (Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa DalamMengurus Kontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalardan UD AZMAN Travel, Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku PejabatPengadaan,Tidak Pernah Bertemu Dengan Pemilik UDAzman Travel,Dan Hanya Mengerjakan Sesuai ArahanKepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda Takalar SebagaiPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
mengatursedemikian rupa,mulai dari Proses Pembuatan Kontrak YangDiarahkan Langsung Oleh Kepala Bidang Selaku PPTKKepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh TimPHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu puladengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan YangHal. 79 dari 87 Putusan No.12/PID.TPK/2020/PT MKSDitanda Tangani MasingMasing oleh Kepala Badan/DinasBappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis
150 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
hektarKelompok Tani Sekar WangiUntuk luas 30 hektarKelompok Tani Sumber MapanUntuk luas 35 hektarKelompok Tani Sumber MakmurUntuk luas 28,9 hektarKelompok Tani TotampeUntuk luas 22 hektarRp 771.867.000,00Rp 905.300.000,00Rp 462.750.000,00Rp1.058.818.000,00Rp 879.225.000,00Rp1.388.250.000,00Rp 370.200.000,00Rp 655.300.000,00Rp 555.300.000,00Rp 353.541.000,00Rp 740.400.000,00Rp 562.750.000,00Rp 701.575.000,00Rp 555.300.000,00Rp 647.850.000,00Rp 601.620.000,00Rp 407.220.000,00Bahwa sesuai petunjuk tekhnis
luas 19,1 hektar16.Kelompok Tani Dulang Manis Rp 740.400.000,00Untuk luas 40 hektar17.Kelompok Tani Makmur Rp 562.750.000,00Untuk luas 25 hektar18.Kelompok Tani Kebun Sari Rp 701.575.000,00Untuk luas 32,5 hektar19.Kelompok Tani Sekar Wangi Rp 555.300.000,00Untuk luas 30 hektar20.Kelompok Tani Sumber Mapan Rp 647.850.000,00Untuk luas 35 hektar21.Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,00Untuk luas 28,9 hektar22.Kelompok Tani Totampe Rp 407.220.000,00Untuk luas 22 hektar;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis
48 — 4
Gasipa SPP 21.000.000, /TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama denganSaksi DADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September
Gasipa SPP 21.000.000, TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, e Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama dengan SaksiDADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September 2007
Bahwa, perbuatan terdakwa yangdemikian ini bertentangan dengan PTO( Petunjuk tekhnis Operasional ) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dari Departemen DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP( Standar Oprasional Prosedur ) UPKKecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjurtanggal 20 September 2007 ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdiatas maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi163secara sah dan meyakinkan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RUSMAWATI Binti ALWI
146 — 89
, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis
dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPKyakni saksi Sofian Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
171 — 72
Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;Halaman 61 dari91 Putusan Nomor: 3/PID.SUSTPK/2018/PT GTO103104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
POKJAIIILU2.004.1X.2015, tanggal 1 September 2015.1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: POKJAIIILU2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 besertalampiran;2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitaskantor gedung kuliah keperawatan Tahap Il Nomor : 35/SPFSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga besertalampirannya;1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
217 — 168
danmemberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batastanah/kadastral berdasarkan Surat Nomor : 164/UND/20014.01/X/2017,tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran kepadaHalaman 10 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2020/PN Bkn13.14.pihakpihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukanpengukuran yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan danAparat Kepolisian Sektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuanpengukuran tersebut, yang dilaksanakan Tim Tekhnis
danmemberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batastanah/kadastral berdasarkan Surat Nomor : 164/UND/20014.01/X/2017,tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran kepada pihakpihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukan pengukuranHalaman 99 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bknyang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan dan Aparat KepolisianSektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuan pengukuran tersebut,yang dilaksanakan Tim Tekhnis
95 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :1 Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.2 Type gas Turbine adalah V 94.2.3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah sparepart
SIMENS Indonesia, adapun syarat teknisyang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.Type gas Turbine adalah V 94.2
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO
157 — 103
dan demikian pula dublik Penasehat Hukum dan Terdakwa yang berketetapanpada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengansurat dakwaan sebagai berikut:KESATUPrimair : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan KeputusanGubernur Bengkulu Nomor B.398.1 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang MasaJabatan 20142019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang denganmaksud menguntungkan orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIMsebesar Rp. 281.063.000, (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tigaribu) rupiah dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanyakarena jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPutusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 26Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaKEDUAPrimairwonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 56 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).Subsidiair:wonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
121 — 24
Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan KontrakaMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Q 9Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.
Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, danHalaman 23 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal243. Rancangan KontrakoMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;0 2 0Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;.Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g.