Ditemukan 6228 data
90 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
133 — 57
Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
327 — 333
sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit aoakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
167 — 22
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi SumateraBarat 30 September 2009 bidang perumahan tahap IT untuk memvalidasi rumah yangterkena gempa harus mengisi form yang dilakukan dan ditandatangani oleh fasiliatatorKelurahan yang di SK kan oleh PJOK Kota Padang diketahui dan ditandatangani olehTim Pendamping Masyarakat/TPM daerah yang bersangkutan serta ditandatangani olehCamat ;Bahwa dalam proses administrasi dalam melakukan pendataan kepada rumah pendudukyang terkena gempa tidak berdasarkan petunjuk tekhnis
kesepakatan Terdakwa dengan warga bahwa bagi warga yang mendapatkanbantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah ) untuk rusak berat menyumbang untuk mushalaNurul Islam sebanyak Rp 8.000.0000 ( delapan juta rupiah ) sehingga warga mendapatkan Rp7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan untuk warga yang mendapatkan bantuan Rp 10.000.000( sepuluh juta ) menyumbang untuk mushala Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) sehingga semuawarga menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah );Menimang, bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis
169 — 28
pada tanggal 25 Juni2010;Bahwa dalam proses aanwidzjing dilakukan addendum tentangspesifikasi Barang (beberapa item barang) terhadap 6 (enam) itembarang dan karena addendum tersebut Pit kepala dinas KesehatanLabuhanbatu Utara memanggil terdakwa dan menanyakan kenapadi addendum dan terdakwa menjelaskan agar spesifikasi baranglebih lengkap;Halaman 237 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN MdnBahwa tahap selanjutnya panitia menerima sampul dari tiapperusahaan yang berisi data dan spesifikasi tekhnis
Hubban Siagian selaku ketua dan Suhaibah selakusekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayati masingmasing selaku anggota, mempunyai tugas: membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis
sekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayatimasingmasing selaku anggota, mempunyai tugas:Halaman 286 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis
179 — 30
., di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Mengusulkanpencairan/termin dengan cara membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumensudah lengkap yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh PanitiaPemeriksa Pekerjaan, PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan),Kontraktor pelaksana/rekanan dan pengguna Anggaran.Bahwa wewenang sesuai prosedur apabila
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
93 — 29
perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1ke(1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, bahwaalasan Terdakwa tidak pernah mempunyai niat maupun menikmati uang ADDtersebut bukanlah alasan untuk membebaskan Terdakwa karena sebagaimanafakta di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa setelah mencairkanuang ADD justru menyerahkannya kepada saksi Muslihat (Sekretaris Desa) danbukan kepada TPK untuk pelaksanaan tekhnis
349 — 511
(anggota)>,~>,~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
(anggota) ;ooo*%Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MUSTAMIN, ST BIN H. GASSING MAELENG.
118 — 46
- 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
108 — 27
Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
306 — 463
Maka oleh keran itu dengan adanyapenetapan pengadilan tersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnisPeradilan, sehingga penggugat mengajukan Gugatan ini, Bahwa denganadanya tindakan tekhnis Peradilan yang tidak diakui atau tidak disetujuioleh penggugat, maka seharusnya dan berdasarkan hukum yang berlaku,penggugat harus menarik Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai PihakTergugat dalam perkara ini.
72 — 67
171/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn halaman 108Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksamagugatan para penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti bukti dan keterangansaksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dapat dipahami bahwasesungguhnya antara para Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hubungankerja yang telah memenuhi unsure adanya perintah, pekerjaan dan upah;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 7 bagian pokokperkara pada dasarnya salah satu upaya tekhnis
201 — 100
Rekomendasi dari Instansi Tekhnis terkait / Kementerianterkait yang mengatur barang.Bahwa dalam rangka proses permohonan Surat Persetujuan Importersebut tidak dipungut biaya.Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.60.000.00, dengan carapemindah bukuan ke rekening atas nama KRISANDI ARDIAN pada bulanJuni 2015 dalam rangka pinjaman kepada saksi IMAM ARIYANTA.Bahwa saksi sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman uangtersebut akan tetapi saksi tetap berusaha akan mengembalikannya.Bahwa saksi membenarkan
118 — 52
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan AnggaranRp. 400.000.000.Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :1. Kegiatan Pelaksanaan ldentifikasi dan Pengembangan olahragaunggulan daerah PPTK Tarson Juri , S.IP;2. Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat DaerahPPTK Tarson Juri, S.IP3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi denganPPTK Supriyadi, SH;4.
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
311 — 105
PRIYANTO Alias MBAH PRI di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Saksi LasmiIndaryani selaku Manager Persibara untuk membantu Persibara naiktahta dari liga 3 ke liga 2;Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabat dibagian Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggung jawabuntuk mengembangkan Kepelatihnan
68 — 48
Melakukan teguran kepada pelaksana bila di temui pelaksaan pekerjaantidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis dan kontrakd.
Ruslan Hafani;3 Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Drs.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
ANDI SUMARDIN, AM,SE,MM BIN H. ANDI HASRUDDIN.
158 — 131
- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
318 — 566
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli) ;77.
(anggota)o>,*o,~~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
(anggota) ;oe>>,*Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
112 — 45
Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April