Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : aturan ataupun amtaran ataupah atamuan antaran ataran alquran ataukah
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
710 — 794
  • UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil, tidak secarategas menyebutkan mengenai kewenangan dalam hal penerbitan izin pelaksanaanReklamasi.Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya kewenangan mengenaiZin Pelaksanaan Reklamasi / lIzin Reklamasi secara tegas, maka Pengadilanmengunakan peraturan yang lebih rendah sebagai atauran pelaksanaannya yaituPeraturan Presiden Republik
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 5 Maret 2015 — JACKY TALAHATU, SE. MSi.Dkk
85 — 38
  • pengawasan dana bisa dicairkan ;Bahwa nota pengawasan itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh WalikotaAmbon , karena ahli tidak menemukan reverensi tentang nota pengawasantersebut karena suatu proses pembayaran sudah ditetapkan dengan perundangundangan yang sudah ada tentang perbendaharaan Negara ;Bahwa terkait dengan pencairan dana tanpa nota pengawasan pun dana dapatdicairkan apabila semua proses pekerjaan awal dari pengumuman pelelangansampai dengan penetapan pemenang dilakasankan sesuai dengan atauran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
77 — 27
  • , yaitu) Peraturan PemerintahNomor 105 tahun 2000 khususnya dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27243ayat (1) dan juga dalam ketentuan Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002Pasal 25 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta Pasal 57 ayat (1) ;Menimbang, 222Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan TujuanMenguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telahterbukti ;Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atauran
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
157 — 82
  • harus mengembalikan kepada penyidik diikuti dengan petunjukpetunjuk bahkan pada pasal 30 UU kejaksaan yang baru, tahap pra penuntutanitu dimulai saat diterima SPDP;Maka menurut pendapat saya, itu merupakan dominus ligtie darikejaksaan, apakah perkara tersebut akan lanjutkan atau tidak itumerupakan kewenangan jaksa, bahkan tidak perlu mengikutipenyidik, yang penting bagi jaksa adalah memperjuangkan agarsupaya tersangka dapat memperoleh pemidanaan dari majelis hakim,maka dia tunduk pada bagaimana atauran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
122 — 157
  • Itulah atauran terakhir dariBPKP. Terkait dengan UU Pemeriksaan Nomor 15 tahun 2004 dibagi menjadipemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuantertentu. Dalam pemeriksaan ini wajib mengikuti standar pemeriksaan keuangannegara termasuk yang di adopsi standar audit akuntan publik.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
138 — 256
  • Lebih lanjut dikatakan jikadilihat dari sumbernya atau asal sifat terlarangnya maka melawan hukumdibedakan menjadi dua yaitu : 1) Jika yang melarang tahu yang mencela adalahhukum tertulis maka sifat melawan yang demikian disebut dengan melawanhukum formal karena bertumpu pada atauran tertulis atau peraturan perundangundangan dan 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupakepatutan masyarakat atau nilainilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggioleh masyarakat, maka sifat tercela
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
81 — 29
  • Itulah atauran terakhir dari BPKP. Terkait dengan UUPemeriksaan Nomor 15 tahun 2004 dibagi menjadi pemeriksaan keuangan, pemeriksaankinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
214 — 328
  • atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa Budi Purnomo dalam pelaksanaan pekerjaanpembangunan jembatan, maupun pembangunan pasar serta pembuatan petawilayah seharusnya berkoordinasi dengan Perangkat Desa, Camat dan Bupati, akantetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa telah melakukanpekerjaan sendiri seperti swakelola, sedangkan pekerjaanpekerjaan tersebut harussesuai dengan aturanaturan Perdes, Perda, dan Permen akan tetapi perbuatanTerdakwa tersebut tidak sesuai dengan atauran
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Januari 2019 — Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN
157 — 40
  • Kadis PU, karena proyek pipanisasi ini banyak polemik, danbanyak Mark Up (buktinya ada pengakuan fee 20% untuk bupati);Halaman 140 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pengalihan pelaksanaan Pekerjaan dariKetut kepada Wendi Leo Heriawan, tidak ada pula disampaikan olehPPK/PPTK;Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah atauran membolehkan atau tidakadanya pengalihan tersebut, namun saat itu dalam pengadaan barang jasapengalihan seperti itu biasa dilakukan;Bahwa dalam
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
  • saksi tidak dapat direalisasikan,bilamana terjadi atau terealisasikan hal tersebut tidak sesuai prosedur.Bahwa petugas yang mempunyai tugas / wewenang dalam melaksanakan prosespengajuan kredit adalah Kasi Pemasaran dan Seksi Kredit (terdakwa ZaedinMustofa Bin Sachri ) dan untuk persetujuan pengajuan kredit oleh Pimpinan Cabang.Bahwa realisasi pencairan yang dilakukan oleh Kasi Pemasaran tanpasepengetahuan saksi atau persetujuan saksi sehingga dalam kelengkapan dokumenkredit tidak sesuai dengan atauran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
114 — 33
  • melakukan sampling terhadap jaminan SK yang disimpandi Koperasi tetapi Terdakwa melakukannya hanya melalui telpon;Page 154 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnBahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membukarekening;Bahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukanmelalukan pemindah bukuan dari rekening end user ke rekening Koperasikaryawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dalam aturan BI dan atauran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
128 — 45
  • Sudah sesuai dengan atauran Bukun PedomanPelaksanaan (BPP) Bank Garansi, SK Direksi Nomor : 051/002/DIR/KMKtanggal 8 Januari 2013 hal Ill8.Bahwa yang harus diperiksa oleh Bagian Operasional Kredit dalamrangka penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank yaitu :1) Fotocopy Akta Pendirian beserta perubahannya;2) Fotocopy legalitas ijin operasional usaha;3) Fotocopy KTP;4) Fotocopy NPWP.Dan semua hal tersebut sudah saksi lakukan.Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan;14
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
149 — 43
  • saudara IWAN SETIANTO selaku seksi dana pada saat melaksanakantugas diluar kantor, apabila ada nasabah/ masyarakat yang ingin mengajukankredit dinubungkan kepada seksi kredit untuk diproses dalam pengajuan kreditsesuai ketentuan yang ada, kemungkinan kesempatan itu disalangunakanguna membuat kredit fiktif maupun kredit domplengan.Bahwa realisasi pencairan yang dilakukan oleh Kasi Pemasaran tanpasepengetahuan saya atau persetujuan saya sehingga dalam kelengkapandokumen kredit tidak sesuai dengan atauran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
201 — 66
  • pelaporan kegiatan ekspor ;v Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ; Bahwa terkait dengan kegiatan Ekspor bahan tambang secara Struktural Kedinasantidak ada hubungan, karena setahu saksi terkait dengan Ekspor bahan tambangberhubungan langsung dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM),namaun demikian karena para eksporir sering kali meminta informasi terkait denganKebijakankebijakan ekspor untuk semua jenis barang termasuk bahan tambangmaka, kami sering kali mengakses atauran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
169 — 78
  • Bukit Tinggi tidak bisa menyelesaikan pekerjaansesuai kontrak, terhadap hal tersebut Bank Jatim Cabang Pacitan akanmengajukan klaim ke Asuransi yaitu Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia),karena pada saat pihak penyedia jasa mengajukan bank garansi makapihak Bank Jatim mengajukan polis ke pihak asuransi, hal itu Ssudah sesuaidengan atauran Bukun Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Garansi, SKHalaman. 179 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SbyDireksi Nomor : 051/002/DIR/KMK tanggal 8 Januari 2013 hal III8
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
198 — 166
  • Banjarnegara dan materi yang saksi Sampaikanadalah :Hal 32 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.a. agar panitia bekerja secara professional;b. agar dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada atauran hukumyang berlaku;Cc. agar panitia bekerja secara cepat, efisien dan menutamakankepentingan umum;d. apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas agardikoordinasikan dengan instansi terkait.Bahwa kewajiban memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut sudah saksilaksanakan dengan cara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
115 — 33
  • melakukan sampling terhadap jaminan SK yang disimpandi Koperasi tetapi Terdakwa melakukannya hanya melalui telpon;Bahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membukarekening;Page 173 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnBahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukanmelalukan pemindah bukuan dari rekening end user ke rekening Koperasikaryawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dalam aturan BI dan atauran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
149 — 116
  • kepada DinasPendidikan Kabupaten, selanjutnya pihak Dinas Pendidikanmenyerahkan ke pihak sekolah untuk pelaksanaannya, sementara ituanggaran BSM/PIP disalurkan langsung dari Kementerian Pendidikanke pihak Bank yang di tunjuk yakni Bank BRI masingmasing daerahKabupaten untuk pelaksanaan penyalurannya oleh pihak Sekolah;Bahwa menyangkut proses pencairan yang dilakukan secara kolektifoleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2015 2017 dengancara memalsukan surat kuasa siswa/orang tua/wali secara atauran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
185 — 57
  • Atauran tersebut jika dikaitkan denganSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
155 — 38
  • Atauran tersebut jika dikaitkan denganSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.