• dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwaPemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah besertabangunan rumah di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 1831;Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1855atas nama Ny Suminah/Arjo Suwito) yang aslinya merupakan akta otentik, telahbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai tanah seluas 2677

Dikembalikan kepada saksi Ghea Ade Kusuma pergi ke warnet Calista;

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol : BH 2677 IC berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Nanda Saputra Alias Nanda Bin Kohar;

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8November 2007 point 6 a bahwa hibah dalam bentuk uang kepadaorganisasi semi pemerintah yang diantaranya untuk KONIdipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaandalam bentuk realisasi pengguna dana, buktibukti lain yang sah sesuainaskah perjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya;c.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8November 2007 point 6a bahwa hibah dalam bentuk uang kepadaorganisasi semi pemerintah yang diantaranya untuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentukrealisasi pengguna dana, buktibukti lain yang sah sesuai naskah perjanjianhibah dan peraturan perundangundangan lainnya;c.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8November 2007 point 6 a bahwa hibah dalam bentuk uang kepadaorganisasi semi pemerintah yang di antaranya untuk KONIdipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaandalam bentuk realisasi penguna dana, buktibukti lain yang sah sesuainaskah perjanjian hibah dan peraturan perundangundangan lainnya;c.

• Surat Edaran Menteri Dalam = Negeri RepublikIndonesia Nomor : 900/2677/SJ tertanggal 8Nopember 2007Angka 7 : Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumenbantuan dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepadakelompok /anggota masyarakat.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 900/2677/SJ tertanggal 8 Nopember 2007 angka7, 8 dan 9a4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 02.A tahun 2008tanggal 7 Januari 2008 tentang Prosedur Pemberiandan Pertanggungjawaban Subsidi, hibah, bantuansosial dan bantuan keuangan Pasal 11 angka 1 dan 2dan pasal 12.Bahwa perbuatan terdakwa I M.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 900/2677/SJ tertanggal 8Nopember 2007Angka 7 : Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumenbantuan dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepadakelompok /anggota masyarakat.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 900/2677/SJ tertanggal 8 Nopember 2007 angka7, 8 dan 9a4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 02.A tahun 2008tanggal 7 Januari 2008 tentang Prosedur Pemberiandan Pertanggungjawaban Subsidi, hibah, bantuansosial dan bantuan keuangan Pasal 11 angka 1 dan 2dan Pasal 12.Bahwa perbuatan terdakwa I M.

• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJtanggal 8 Nopember 2007 point 6 a Bahwa hibah dalam bentukuang kepada organisasi semi pemerintah yang diantaranyauntuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibahsebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi penggunadana, buktibukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibahdan peraturan perUndangUndangan lainnya;c.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJtanggal 8 Nopember 2007 point6 a Bahwa hibah dalamHal. 17 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah yangdiantaranya untuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerimahibah sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasipengguna dana, buktibukti lain yang sah sesuai naskahperjanjian hibah dan peraturan perUndangUndangan lainnya;c.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJtanggal 8 Nopember 2007 point 6 a Bahwa hibah dalam bentukuang kepada organisasi semi pemerintah yang diantaranyauntuk KONI dipertanggungjawabkan oleh penerima hibahsebagai objek pemeriksaan dalam bentuk realisasi penggunaHal. 26 dari 77 hal. Put. Nomor : 2133 K/Pid.Sus/2012dana, buktibukti lain yang sah sesuai naskah perjanjian hibahdan peraturan perUndangUndangan lainnya;c.

• >

• Madiah satu bulan berupa uang sejumlah @ Rp. 1.938.300,00 x 4 bulan = Rp. 7.753.200,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
• Nafkah iddah satu bulan berupa uang sejumlah @ Rp. 1.938.300,00 x 3 bulan = Rp. 5.814.900,00 (lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah);
• Mutah berupa barang (setengah) bagian harta bersama, yaitu satu buah rumah serta tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2677

• 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram

  - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih

  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver

  - 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna

  Dirampas untuk dimusnahkan;

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2677

• PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja DaerahKegiatan Bantuan Sosial Bidang Keagamaan yang semulasebesar Rp.49.610.000.000, (empat puluh sembilan milyarenam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesarRp.48.850.000.000, (empat puluh delapan milyar delapanratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlahRp.98.460.000.000, (sembilan puluh delapan milyar empatratus enam puluh juta Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor900/2677

  sosialkeagamaan yang diserahkan oleh 18 (delapan belas) takmirmasjid di Kabupaten Magelang kepada Terdakwa melalui saksiMUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi IMAM SANTOSO adalahsejumlah Rp.1.152.000.000, (satu milyar seratus lima puluh duajuta rupiah).; Bahwa perbuatan Terdakwa memotong uang realisasibantuan sosial keagamaan dari 18 (delapan belas) takmir masjiddi Kabupaten Magelang melalui saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIRdan saksi IMAM SANTOSO tersebut bertentangan denganKetentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2008 menetapkan Anggaran Belanja Daerah KegiatanBantuan Sosial Bidang Keagamaan yang semula sebesarRp.49.610.000.000, (empat puluh sembilan milyar enam ratussepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.48.850.000.000,(empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)sehingga menjadi sejumlah Rp.98.460.000.000, (sembilan puluhdelapan milyar empat ratus enam puluh juta rupiah).; Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri Nomor : 900/2677

  yangdiserahkan oleh 18 (delapan belas) takmir masjid di KabupatenMagelang kepada saksi MUHAMMAD JAFAR NASHIR dan saksi IMAMSANTOSO adalah sejumlah Rp.1.152.000.000, (satu milyar seratuslima puluh dua jutaBahwa perbuatan Terdakwa memberi kesempatan, sarana atauketerangan kepada saksi IMAM SANTOSO dan saksi MUHAMMADJAFAR NASHIR untuk memotong uang realisasi bantuan sosialkeagamaan dari 18 (delapan belas) takmir masjid di KabupatenMagelang tersebut bertentangan dengan Ketentuan SE MendagriNomor : 900/2677

• Limited warna hitam;Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkankepada SaksiSaksi maupun Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium ForensikCabang Makassar, Nomor LAB : 1137/NNEF/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018,Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan bahwa 2675/2018/NNF, 2676/2018/NNF,2677/2018/NNF, 2678

• Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebutdengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera Kabupaten AcehTamiang Nomor : 2677/CSLAST/11.16/2006 tanggal 12 Juni 2006,fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkanaslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopitersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;B. Saksi:1.

• Bukti P3 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1282/Cs/2005, tertanggal 28 Oktober 2005;4 Bukti P4 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :2677/IST/2005, atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 28Oktober 2005;5 Bukti P5 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor2678/Ist/2005 atas nama ANAK P DAN T , tertanggal 28Oktober 2005;Halaman 7 dari 20 hal.

• Tentang Pejabat PPK1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM SatkerDeputi KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKRMerangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680

  Tentang PengantianPejabat PPK1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana PenunjangKontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal 25Agustus 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU803/E1/2015 tanggal 27Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkapsebagai PPK DITJALPEM

  Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 132.133.134.135.136.137.138.139.140.tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan LelangImplan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt.Deputi KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU.002/ E.1/2015tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaanImplan dengan menerbitkan SPPBJ1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/ 2015tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 2677/I

  Tentang PengantianPejabat PPK1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana PenunjangKontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal25 Agustus 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU803/E1/2015 tanggal27 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkapsebagai PPK DITJALPEM

• Tentang Pejabat PPK1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM SatkerDeputi KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKRMerangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680

  Tentang PengantianPejabat PPK1 (Satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana PenunjangKontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal 25Agustus 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU803/E1/2015 tanggal 27Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.41. 1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkap42.sebagai

  Tentang PengantianPejabat PPK1 (Satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana PenunjangKontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal25 Agustus 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagaiPejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU803/E1/2015 tanggal27 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal28 Oktober 2015.. 1 (Satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkapsebagai PPK

  Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaanImplan dengan menerbitkan SPPBJ132. 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/ 2015tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK133. 1 (satu) Iembar Foto Copy Surat Nomor : 2677/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPKDIT JALPEM Satker Deputi KBKR134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor :2679/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015

• adaperlindungan dari pihak sekolah terhadap Saksi korban Alvionita dan Para Terdakwa hanyamendapat bimbingan saja dari pihak sekolah tanpa memberikan Sangsi meskipunperbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tergolong pelanggaran berat di sekolah,akibatnya Saksi Alvionita menjadi malu untuk masuk sekolah lagi sehingga harus pindahsekolah untuk mengulang kelas X;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Carolina selaku orang tua saksiKorban Alvionita , dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 2677

• .Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Penyelesaian Kewajiban Hutang No:2464/HALSME.2SMG/SP3/IX/2003 tanggal 30 September 2003, buktisurat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukupuntuk selanjutnya diberi tanda TII16;17.Fotocopy Surat Peringatan Kedua Penyelesaian Kewajiban Hutang No:2163/HALSME.2SMG/SP2/IX/2003 tanggal 15 September 2003, buktisurat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukupuntuk selanjutnya diberi tanda TII17;18.Fotocopy Pemberitahuan Lelang No: 2677

• Raya JayaMandala No.15 Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surat tersebut merujuk padaadanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) DiSingaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25 September 2007 yangditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (//hat lampiran surat dalam pledoi tandaT17) dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihalPermohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan programprogram studi danpendirian STIKES Majapahit di Singaraja yang ditujukan kepada

  Raya Jaya Mandala No.15 Jakarta Selatan,dimana dalam isi Surat tersebut merujuk pada adanya Surat Ketua YayasanKesejahteraan Warga Kesehatan (YKWk) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007,tertanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (lihatlampiran surat dalam pledoi tanda T17) dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasipembukaan programprogram studi dan pendirian STIKES Majapahit di Singarajayang ditujukan kepada

  Raya Jaya Mandala No.15 Jakarta Selatan, dimana dalam isi Surattersebut merujuk pada adanya Surat Ketua Yayasan Kesejahteraan WargaKesehatan (YKWk) Di Singaraja Nomor : 03/YKWK/IX/2007, tertanggal 25September 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nurwidji (/ihat lampiransurat dalam pledoi tanda T17 dan Surat tertanggal 7 Nopember 2007Nomor : 2677/D.2.2/2007 perihal Permohonan pertimbangan/rekomendasipembukaan programprogram studi dan pendirian STIKES Majapahit diSingaraja yang ditujukan kepada Kepala

• TidakPrakualifikasi (Berita Acara) (13.00 s/d 15.00) dilaksanakan)3 Evaluasi Dokumen Prakualifikasi 011209 s/d 2659.a/J2/LK/2009 FIKTIF (Tidak(Berita Acara) 021209 dilaksanakan)4 Aanwijzing (Berita Acara) 021209 2660.a/J2/LK/2009 FIKTIF (Tidak(10.00 s/d 12.00) dilaksanakan)5 Pemasukan Dokumen Penawaran 031209 267 1.a/J2/LK/2009 FIKTIF (Tidak(Berita Acara) dilaksanakan)6 Evaluasi Penawaran (Berita Acara) 031209 s/d 2675.a/J.2/LK/2009 FIKTIF (Tidak041209 dilaksanakan)7 Usulan Penetapan Pemenang 041209 2677

• Butir 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor900/2677/Sj tanggal 8 November 207 Hal Hibah danBantuan Daerah yang menyatakan:Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanjatidak langsung, yang penyalurannnya dilakukan melalui transfer danakepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan olehpenerima hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan.4.

  Butir 5 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/Sjtanggal 8 November 207 Hal Hibah dan dan Bantuan Daerah, yangmenyatakan :Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanjatidak langsung, yang penyalurannnya dilakukan melalui transfer danaHal. 17 dari 93 hal. Put. No. 500 K/Pid.Sus/2013kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan olehpenerima hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan.5.

  yaitu dengan caracara sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum karena menerima uang bantuan hibah tanpa hak yang sah danbertentangan dengan Kepmendagri yang menyatakan bahwa bantuan hibahtersebut harus dibayarkan tunai atau langsung kepada masyarakat penerimabantuan tanpa harus dilakukan pemotongan oleh Terdakwa adalahbertentangan dengan Pasal 42 (1) Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo SuratEdaran Mendagri No. 900/2677

• Pengembangan danPeningkatan Pendidikan yang semula sebesar Rp 135.846.958.000,00 (seratustiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 53.725.000,00 (lima puluh tigamilyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp189.571.958.000,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuhpuluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Ketentuan SE Mendagri No. 900/2677

  TUKINO ARIF RAHMAN bertentangan dengan Ketentuan SEMendagri No. 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah, menjabarkan Pasal45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Peraturan GubernurJawa Tengah

• Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli2019, berdasarkan surat perintah penahanan tangal 4 Juli 2019 nomor :PRINT2676, 2677/M.5.10.3/Enz.2/07/2019 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Surabayat sejak tanggal 15 Juli 2019 sampaidengan tanggal 13 Agustus 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Juli2019 nomor 2005,/Pid.Sus/2019/PN. Sby ;5.