Tanah sertipikatobjek sengketa tumpang tindin dengan tanah yang dimohonkan sertipikatnyaoleh Termohon Kasasi/Penggugat.

karena unsur turut main judi padapokoknya menunjukkan peran dari pelaku tindak pidana yaitu sebagai orangyang turut dalam melakukan tindak pidana perjudian sama halnya dengansalah satu peran pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yaitu selaku orang yang turut melakukan tindak pidana makaMajelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdengan menjuntokannya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPtidak tepatdan sangat berlebinan karena akan menimbulkan tumpang tindin

atas tanah yang dijadikan agunan/jaminan pada BankDuta tersebut karena dengan tidak adanya kepastian akan dimana AsliSurat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta tersebut sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kredittermaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

mengenai kondisi fisik atas tanah yang dijadikanagunan/jaminan pada Bank Duta karena dengan tidak adanya kepastianakan dimana Asli Surat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kreditdimaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.Pilar Papan Nusantara;Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994,luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HasanBasri Tukiman, dengan batasbatas Utara : Rasti, Timur : Saedi,Selatan : Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindin dengan :a.

Pilar Papan Nusantara;19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yangterletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batasbatasUtara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat :Rakijan; ditumpang tindin dengan :a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limustertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat UkurNo. 25/P.

Saksi SIT HADIJAH; Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris dan saksi saat itu yangmengurus Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan ParaTergugat adalah tumpang tindin tanah, okasi yang menjadi objeksengketa yaitu objek tanah berada di Kelurahan Simpang Pasir,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 10 Sertifikat HakGuna Bangunan dan dari 10 Sertifikat Hak Guna Banguna milikPenggugat tidak semuanya

Syahrir mengetahui tanah yang dibeli olen Tergugat Ill dari Tergugat akan dibangun Jembatan Mahkota II dan Tergugat III sudah membayar lunaspembelian tanah kepadaTergugat I, namun jusrtru Saksi tidak mengetahuipengukuran pengembalian tanah atas tanah yang menjadi Obyek sengketa,yang oleh Majelis Hakim justru Pengukuran pengembalian batas adalah pentinguntuk mengetahui adanya tumpang tindin sebagaimana yang dikemukakandalam Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

berkedudukan diLangsa yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan LangsaBaroe Kota Langsa Propinsi Aceh oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kota Langsa / Tergugat,harus dinyatakan CACAT HUKUM ADMINISTRASI sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, karena terdapat tumpang tindin

terdaftar atasnama Abubakar Berdan terletak di Desa Paya Bujok SeulemakKecamatan Langsa Barat kepada pihak Pemerintah Kota Langsa;b) Tergugat telan merubah status kepemilikan tanah Penggugatmenjadi milik pihak lain in casu Pemerintah Kota Langsa, tanpamelalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, cacat prosedur,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisikyang tidak benar;Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalankan karena telahmelanggar azas azas umum Pemerintahan

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secaratuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkankekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuatkekurangan juridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Djobokuto yang sudah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun1972), maka sudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namaTergugat V sampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACATHUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;20.

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuat kekuranganjuridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 75/KelurahanDjobokuto yang telah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun 1972), makasudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Vsampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACAT HUKUMdan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;12.

Sertifikat HGB Nomor 3880 atas nama PT Graha Perkasa Propertindoterindikasi tumpang tindin dengan HGB 186 dan HGB /74Perolehannya berasal dari PT Pembangunan Delta Mas sebagaimanatermuat pada Akita Pernyataan Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yangdibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum,Notaris di Kabupaten Bekasi tentang Pelepasan Tanah Persil NomorC.1092/408, seluas 8.893 m? (delapan ribu delapan ratus sembilanpuluh tiga meter persegi), atas nama Nain Goni;11.3.

dengan arahan Pola Ruang Pemukiman Perkantoran;Bahwa akibat diterbitkannya Risalah tersebut, maka terbit KeputusanBupati Bekasi Nomor 591/Kep.008BPMPPT/2013 tanggal 15 April2013 tentang Izin Lokasi;Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Lokasi dimaksud, terbitSertifikatSertifikat HGB atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Suratnya Nomor 337/3003216/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan sewenangwenang telahmenyatakan bahwa Sertifikatsertifikat HGB atas nama Penggugatterindikasi tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin

Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh danuntuk menghindari adanya tumpang tindin putusan serta untukpenyelesaian permasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapatdibenarkan pokok perkara yang sama diperiksa dalam 2 (dua) prosesperadilan, terlebih lagi dalam pengadilan negeri yang sama (PengadilanNegeri Subang).Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa objeksengketa diperiksa oleh 2 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang,maka menjadi tidak berlebihan

PenetapanPengadilan Negeri Subang No.05/III/Pen.K/Pdt.cons/ 2012 tanggal 5 Maret2012.Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh dan untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan serta untuk penyelesaianpermasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapat dibenarkan pokokperkara yang sama diperiksa dalam 2 dua proses peradilan, terlebih lagidalam pengadilan negeri yang sama (Pengadilan Negeri Subang) Nebis inIdem.Berdasarkan uraian butir 3 Jo. butir 4 di atas, menjadi fakta hukum yangtidak

Hal ini telahmenimbulkan kerugian bagi anggota Penggugat yang telah memperolehlahan secara sah dari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam karena telah menimbulkanketidakpastian hukum terhadap lahan Hak Pengelolaan yang menjaditumpang tindin dengan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan TergugatIl yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk tidak memprosespermohonan sertifikat atas lahan yang masuk kawasan hutan tersebut;b.