Ditemukan 9403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Penelusuran terkait : - penghinaan
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 115
  • kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenimbulkankerugian untuk mengganti kerugian tersebut (Vide Pasal 1365 KUHPerdata);Menimbang, bahwa kerugian dapat berupa kerugian materi dan kerugianimmateril,dan yang termasuk kerugian materilmeliputi segala kerugian yang nyatanyata diderita dan hilangnya keuntunganyang diharapkan sedangkan kerugian immaterilseperti dalam ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata dalam perkarapembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan luka dan penghinaan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 100
  • Apabila hal tersebut dilakukan, maka itu samasaja merupakan suatu penghinaan terhadap instansi Pengadilan Negeri KualaKapuas sebagai instansi pelaksana Eksekusi atas Putusan Pengadilan NegeriKuala Kapuas Kelas II Nomor: 26/Pdt.G/2017/PN.Klk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
351 — 102
  • Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)5.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
74 — 88
  • dalammenilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannyapenghinaan, begitu pula pangkat , kedudukan dan kemampuan kedua belahpihak ,dan pada keadaan, namun guna memberikan suatu pedoman dalampemenuhan gugatan immateriil maka Mahkamah Agung dalam Putusanperkara Penijauan Kembali No 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedomanyang Isinya berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateriil hanya dapat di berikan dalam hal hal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
376 — 277
  • masyarakat;Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum,Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugianyang diderita Penggugat;Bahwa Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantiankerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuaiketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan : Tuntutan perdatatentang hal penghinaan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 09-06-2017 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.G/2013/PN-Jpr
Tanggal 2 Oktober 2013 — Perdata - TONNY LIMOWA - SYAHARUDDIN - ISABELA AYAMSEBA - TIMOTIUS DAWIR - HAYONG MUIS - H. KASIM
268 — 433
  • Khusus kerugian moril atau immaterial sama sekallitidak mendasar yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini sangat tidakrelevan dengan Putusan Mahkamah Agung no. 650/PK/Pdt/1994 yang telahmenerbitkan Pedoman Pemenuhan Gugatan Immateril berdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPerdata dimana ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti Perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan.
Pengadilan PA PALOPO Perdata Agama
Register : 11-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Plp
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 65
  • Puncak dari penghinaan Sitti Ha, pada saat Sitti Ha akanmenikah, dia tidak menghiraukan nasehat orang tuanya yang tidakmerestui hubungannya dengan calon suaminya, Sitti Ha justrumengatakan, bahwa kenapa Abd. Samad mau mencampuri urusansaya kalau mau menikah, bukan abdul samad yang memelihara,memberi makan, membelikan pakaian, bahkan menyekolahkan saya.Kalimat ini membuat Abdul Samad mengeluarkan air mata. Setelahpernikahan Sitti Ha, Abd. Samad sudah sering sakitsakitan, yangmerawat Abd.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 26-04-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB
Tanggal 8 April 2014 — 1.Dra. Stella Reawaruw, 2. Kapten Purnawirawan Drs. E.J.Lerebulan, 3. Yosep Wattimena, 4. Markus Luhukay, 5. Frets Batlayery, 6. Ny.Y. Parinussa, 7. Boy Laturette, 8. Johanis Matkussa, 9. Nyoman Singerin, 10. F.Ulis Lager, 11. Rosya Tupan, 12. Lodewik Tehupiory, 13. Okto Matheus, 14. Thomas Pemahul 15. Anthon Gaspersz 16. Chonstatinus 17. Yan Syaranamual 18. Yulius Wermasubun 19. Moses Kelbulan 20. Christian Likka 21. Mathias Rusin 22. Ivan Noya 23. Ny. Leonora Rahakbaw 24. Ny.Leny Matuwael 25. Ny. Christina E. Sesa/L 26. Amram Tabaleku 27. Donal Salanta 28. Marthinus Tapilatu, 29. Johan Tuhumena 30. Margaretha Palinggi SE 31. MP Domlay 32. Marhen Wattimena 33. Donal Selano 34. Isak Tupan 35. Jemy Retob 36. Kaleb Huwae 37. John Baulu 38. Benoni Siwalette 39. Novita sampe 40. Beni Batuwael 41. Adam Matital 42. Agustus Refualo 43. Ny.M. Lewerissa 44. Ny. Anthoneta Monster 45. Nikodemus Salhuteruw 46. Daniel Lessy 47. Ruben Rakay, 48. Pieter Tandipura 49. Siba Saiya 50 Yopy Passa 51. Paulina Maunary 52. Oktovianus Waas 53. Noce Pelupessy 54. Salomona Hattu 55. Isak Passa 56. Yusuf Buyang 57. Alexander Pembuain, 58. Ima Paulus 59. Yusten Kanony 60. Johanes Jambormias 61. Tony Mumansuma 62. Ny. Helena Jambormias 63. Yusuf Pattikawa 64. Hendrik Sohilait 65. Ny. Matrha Lawalata 66. Yohanes Metekohy 67. Mesak Noya 68. Tony Borola 69. Mores Haluruk 70.Ny.Irma Taniwel 71. Ny. Margaretha Nenkiula 72. Sarlota Singerin 73. Ny.Fransina Tuarissa 74. Ny.Emi Tomatala 75. Jefri Rumte 76. Matheus Rumangun 77. Ny.Sarah Tomhisa 78. Tifen yakob 79. Ny.Silsilia Talahattu 80. Thomas Lessy 81. Bob Polway 82. Ny.Johana Usmani 83. Jabar Malalakuy 84. Alexander Hehakaya 85. Thabita Melaira 86. Agus Kelipupin 87. Marsita Kartadimulya 88. Ny.A.melaira 89. Ny.Y.Toni 90. Dace Tahapary 91. Oktovina Nurlayu 92. Ferdinand Latuputy 93. Margaretha Kadang 94. Ica Patty 95. Lukas Tamaela 96. Bety Talane 97. Elsina Subangsina semuanya berwarganegara Indonesia bertempat tinggal di OSM Jl.Nn.Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I “ ; M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat cq. Panglima Kodam XVI Pattimura,, Beralamat di Belakang Kota Samping Kali Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II“; M e l a w a n 1. JAKOBUS ABNER ALFONS pekerjaan Raja Negeri Urimesing beralamat di Negeri Urimesing Dusun Kusu-Kusu Sereh Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2013, untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini, selanjutnya disebut “PENGGUGAT INTERVENSI I. 2. JAKOBUS ABNER ALFONS, beralamat di Batu gajah Rt 004 Rw 001 Kel. Batu Gajah Ambon yang menyatakan akan mengajukan gugatan intervensi, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT INTERVENSI II”
237 — 69
  • Apalagi dengan pernyataanTergugat menyangkut kekuatiran Tanah Negara yang di dalamnyaterdapat Objek Sengketa menjadi sarang teroris, dapat dipandang sebagaibentuk penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat khususnya, dan kepada masyarakat Kota Ambon danmasyarakat Maluku pada umumnya.13.Bahwa terorisme sebagai tindakan keji, tidak bermoral dan melanggarhukum, untuk itu pelakunya menjadi musuh bersama umat manusiaberadab.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Jmb
Tanggal 16 Nopember 2016 — NAZMIAH SOMAD, DKK (penggugat) lawan Herawati (Heng Sok Kheng), DKK (tergugat)
90 — 12
  • Bahwa Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalamPerbuatan Melawan Hukum yaitu dalam Pasal 1372 ayat (2)KUHPerdata yang isinya: Dalam menilai suatu dan lain, Hakimharus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pulapangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, danpada keadaan. Begitu juga yang dikemukakan oleh Prof. RosaAgustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,Hal. 20 dari 82 hal.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.SPT
Tanggal 28 Nopember 2013 — ENNY EKOWATI, Dkk vs 1. PT. SWADAYA SAPTA PUTRA; 2. PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA;
162 — 20
  • Majelis memandang adil dan patut ganti kerugian yang sesuaidan sepadan untuk dikabulkan sebesar Rp 6.787.500.000, (enam milyar tujuh ratusdelapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimintakan oleh ParaPenggugat sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah), makaberdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan gantirugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam halhal tertentu saja seperti kematian,luka berat dan penghinaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
169 — 103
  • Tetapikehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana,karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannyatidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secaralisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP) (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti,hal.19).Dengan demikian, dalam konsteks UU ITE, dapat disita barang bukti berupahandphone atau alat/mesin elektronik yang digunakan oleh tersangka untukmelakukan dugaan tindaka pidana hanya berdasarkan peraturan perundangundangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
62 — 42
  • Penggugat juga paham dan sadar adanya UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta dugaanmelanggar UndangUndang tersebut yang menyangkut Pasal 27 Ayat (3) Setiap Orangdengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dikaitkan denganUUD NKRI 1945, Pasal 28 F.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
247 — 204
  • biaya mengajukan gugatan tersebut adalah biaya resmiberperkara di Pengadilan yang memiliki dasar hukum tersendiri, sedangkanbiaya jasa advokat sampai saat ini menurut hukum Indonesia belum dapatdikualifikasi sebagai kerugian dalam berperkara di Pengadilan ;38 Bahwa atas permohonan ganti rugi immateril oleh Penggugat, sesuai Pasal1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata, telah ditentukan bahwa gantirugi immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja yaitukematian, luka berat dan penghinaan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 10 Mei 2016 — - PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, DKK - H. ACHMAD BIN H. ANWAR, DKK
135 — 63
  • Bahwa di sisi lain, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan korelasiantara halhal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka ParaPenggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan haltersebut merupakan penghinaan terhadap hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 574/Pdt/G/2014/PN.Bdg,,
Tanggal 17 Juni 2015 — Tn. TOTONG KARIM LAWAN 1. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk Cq. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk CABANG PEMBANTU BUAH BATU (BNP), DKK
91 — 41
  • Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11,12, 13, 14 dani5 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalamPasal 1372 KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 1372KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuanmendapatkan penggantiankerugian serta pemulihan kehormatan dannama baik " ;Pasal 1373 KUHPerdata :" Selain dari pada itu, siterhina dapat menuntut supaya dalam putusan itujuga dinyatakan,bahwa
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
143 — 107
  • KetidakcermatanPenggugat diliputi kecerobohan akibatnya menjadi suatu penghinaan bagiketurunan Ompu Sariburaja Tampubolon.Bahwa Penggugat menguraikan dalam butir 3 (tiga), pada ketika itu hasilpenjualan tanah tano pangeahan yang dijual oleh Peter Tampubolongelar A. Ujuan Tampubolon digunakan untuk membangun tugu/monumenOmpu Giot Paruma Tampubolon.Bahwa benar pada tahun 1950an keturunan Ompu Giot Parumamembangun tugu/monumen.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 K/Pdt/2009
Tanggal 25 Februari 2011 — NY.ALINAH SANTY SAMAN, ,DKK vs TN.ROBBY SUGITA DJAYA SAPUTRA, DKK
49 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang mengikat, terlebih karena ParaPenggugat dalam perkara ini sendiri memperoleh haknya dari tanah hakatas Nama JUSUF DJAJADI;Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka gugatan/ dalamperkara ini kiranya patut untuk dinyatakan ne bis in idem dan karenanyatidak dapat diterima atau bahkan ditolak ;Bahwa mengenai tuduhan bahwa terhadap gugatan dan putusan perkara No. 352/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Bar. yang disebutkan sebagai "Kental dan/atau Sarat denganREKAYASA", hal tersebut kiranya merupakan penghinaan
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN WAINGAPU Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Wgp
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
1.LUTA HENGU ATA
2.YACOBUS LATA TANGKONDA, S.AP
3.Yunita Bongu Amahu, A.MA.PD
4.YOHANA KALARA HENJANG
5.YUBLINA KANDOKANG MADIK
6.JUNITA BONGU AMAHU,A.MA,PD
7.YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.P.d
Tergugat:
1.Bangi kahi
2.Kambaru Windi
3.BANGU KAHI
206 — 100
  • Hal 84 dari 88telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahan melakukan tindakpidana penghinaan atau pemalsuan.
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN KASONGAN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn
Tanggal 17 Mei 2017 — Perdata - Mirhanudin Melawan - PT. Bisma Dharma Kencana
380 — 176
  • (lima puluh juta rupiah) dikalikan 8 (delapan )hektar dari Obyek Sengketa ; Kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat seluruhnyaadalah sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karenaHalaman 11 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.ye24.Penggugat telah cukup bersabar selama + 16 (enam belas tahun)/sejak tahun 2000 menunggu penyelesaian ganti rugi lahan milikPenggugat tersebut, selain itu Penggugat juga merasa mendapatkanpelecehan/ penghinaan, merasa dipermainkan sedemikian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai tindak pidanaberupa penipuan, penghinaan, penyebaran informasi palsu(hoax), dan kejahatan terorisme;g.