,M.Si. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan SubsiderPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 11 dari 78 hal. Put. Nomor 656 K/Pid.Sus/2016sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Drs.

tersebut, memperkaya terdakwa Erik Ismunandar, ST sebesarRp. 199.285.329,39 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) danmemperkaya saksi Muhammad Suhaimi Bin Tukacil sebesar Rp.43.000.000, (empatpuluh tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa ERIK JISMUNANDAR, ST bersamasama dengan saksiMUHAMMAD SUHAIMI Bin TUKACIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 21 dari 186No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Selatan,terdapatkerugian Negara sebesar Rp.237.853.939,45, .Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuandalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3. jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang No mor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 dalamdakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H.

Nomor 1016 K/PID.SUS/201721/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY tanggal 3 Mei 2016 dalam dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun ; Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikandakwaan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa Ir. H.

Nomor 1016 K/PID.SUS/2017melawan hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Dakwaan Kesatu Subsidairmenyalahgunakan wewenang melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UUPTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

., MM binti H.NUNSANAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR;Bahwa ia Terdakwa MEGAWATI, S.IP.. MM BINTI H.NUNSANAH sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Nip.19740601.199303.2.003 dan selaku) Bendahara Pengeluaran BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kab.

TingkatPertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yangterbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikanpertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat bandingsebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yangberbentuk alternatif subsideritas, sehingga majelis hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Kesatu yaitu Primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)22,hurup b, ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2)dan ayat (3) Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 9 joPasal 18 ayat (1) hurup b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang RI No

(selanjutnya disebut Hakim Anggota I)berbeda pendapat, bahwa menurut Hakim Anggota I tersebut, terdakwatidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke KUHP dalam dakwaan kesatu Primair, dengan pertimbangan sebagaiberikut :e Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun1999

terdakwaBambang Surya Darma, S.T sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak PidanaPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 20 dari 221Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Asamasam (lanjutan) (200 M)Tahun 2012 Nomor SR193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar Rp.2.119.092.976,00 (dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh duaribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa melanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangRl Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa BAMBANG SURYA DHARMA, ST. selaku Direktur CV.Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT.

mensubkontrakkansebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam BeritaAcara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggapmenjadi satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana DakwaanPenuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusunsecara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 185 dari 221telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan

ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang

ABDUL RIFAI, M.Si, saksiERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, Saksi KAREDORAJAGUKGUK, ST dan Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos yangmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh duajuta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapanpuluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlahtersebut.woncennnne= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31

2 Ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnya :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan5.

Ganitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2),ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a,b ayat (2),ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UU RI

Safii Nasution diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa I Kemala Sari, S.Stp Binti Alm Ghazali A.

mengelolakeuangan adalah sekretaris;e Bahwa benar yang bertanggung jawab mengenai anggaran adalah KomisionerKIP dan sekretarisMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan

Menyatakan MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi Jo.

Nilai Realisasi Pekerjaan (Lampiran Ill) 1.363.672.250,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (ab) 827.953.726,00 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR,Bahwa terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSINselakuPelaksana

Nilai Realisasi Pekerjaan 1.363.672.250,00(Lampiran III) Jumlah Kerugian Keuangan Negara 827.953.726,00(ab) Menimbang,bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwamelakukan tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan dalam bentuksubsidairitas, yaitu :Primair :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Subsidiair :Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 07Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPdalam dakwaan Primairdan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut ;2) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam

MARIATUL KIFTIAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Hj.

2 ayat (1 )jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana., yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

ratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dengan totalkeseluruhan adalah sebesar Rp.6.196.774.449,87 (enam milyar seratusHalaman 228 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN BnaSembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empatpuluh Sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) dari dana APBK Aceh TenggaraTahun Anggaran 2011 yang bersumber dari DPID, APBA dan DPPID, sehinggamenurut Hakim Anggota telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., M.Si Bin ISMAIL BIDONG(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan ke satu primair.2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ke satu primair tersebut.3.

empatratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratusdua puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. setiap orang;2. dengan cara melawan hukum;3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Halaman 156 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Smr5. yang melakukan, menyuruh

Moeljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana; 2002,hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Perbuatan terdakwa JUSUP SAHERTIAN, SH sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UU.

SUYANTO Bin HARJO MULYONO sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR :a Bahwa ia terdakwa R.

No.75 K/Pid.Sus/2012Jumlah (a+b) 2.0... cece eee e eee ee ee ence ene ene eaes Rp 319.360.000,(tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 jo pasal 34 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiperbaharui dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.Pidana ;Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Ichsan Suaidi tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

ARSYAD RAUF tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tabun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;2.

Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas (primair subsidair), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangRI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.

RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.

., tanggal 04April 2017 mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti dan pidanapenjara pengganti;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwadibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo.