Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 19 Mei 2017 — 1.ARI JUNIANTO Alias DOBLEH (Terdakwa) 2.SYARIFUDIN Alias JAPRA (Terdakwa)
75 — 40
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turutserta melakukanperbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang atau
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2010 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 34/PID.B/2010/PN.PRA
Tanggal 14 April 2010 — M.RAMDAN ALS DAN
49 — 27
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada76dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 13-09-2016 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 13 September 2016 — Ir. JUSMAN NAINGGOLAN
498 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusakan Hutan.Atau Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Atau Keempat Pasal 109UndangUndang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, dan dakwaan yang kami buktikan dalam tuntutan kamiadalah Dakwaan Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut : Orang perseoranganBahwa unsur "barang siapa" menurut dokrin
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 07-05-2010 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 42 -K/PM I-02/AD/ IV /2010
Tanggal 7 Mei 2010 — PRATU MARUDUT SIBARANI
40 — 30
  • Kesengajaan menurut dokrin hukum pidana ada 3(tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitua. Kesengajaan yang bersifat suatu) tujuan untukmencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaituSipelaku benar benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakanancaman pidana.b.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 18 Oktober 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE sebagai Pembanding; M E L A W A N 1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 2. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ; 3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung,sebagai Para Terbanding
42 — 24
  • Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin yang terdapatdalam Hukum Tata Usaha Negara, bahwa sesungguhnya suatuKeputusan Tata Usaha Negara Hukum Tata Usaha Negara tidakdapat dihentikan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan: Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat;4.6.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 15-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 353/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 15 Januari 2013 — Tarulina Marpaung, S.Pd
50 — 6
  • Berdasarkan65kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahsuatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahulu danbukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan serta Terdakwa dengan sadar dantahu bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya danyang jelas perbuatan tersebut melanggar undangundang.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 112/PID.B/2011/PN.PSB
Tanggal 10 Oktober 2011 — HANDOKO BIN KAYUBE Pgl. DOKO, DKK
625 — 501
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN MANADO Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Mdo
Tanggal 24 Februari 2014 — Pidana : - HIDAYAT SUARDI MOKOAGOW,SH,ME
100 — 81
  • Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalahtentang hal itu dan harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secarasah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya mohonmembebaskan, melepaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaankedua,;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
TIA VIANDARI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
2.DPRD KABUPATEN WONOSOBO
117 — 15
  • ,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan jika : Secara dokrin, kekuatan berlaku peraturan perundangundangan dalamliteratur ilmu perundangundangan meliputi 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :a. Kekuatan hukum yaitu jika peraturan telah memperoleh persetujuansebagaimana pihak yang membuat anggaran ;b. Kekuatan mengikat, jika peraturan telah diundangkan dalam LembaranNegara/ Daerah sebagaimana mestinya ;c.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 414/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat II : PT. AKASAH SIGAR TENGAH Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat III : Suhendar Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat IV : Ir. Muhammad Sadiq Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat V : Martin Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Terbanding/Penggugat : PT. MUTUALLINK INDONESIA
87 — 53
  • Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenaltanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketigasehagai akibat Perjanjian yang dibuat oleh Direksi Perseroan,dinyatakan oleh Rachmadi Usman bahwa "Kerugian yang diderita olehpihak ketiga menjadi tanggung jawab Perseroan dan Direksi secaraPribadi selurunnya kepada Pihak Ketiga. apabila Direksi tidakmenjalankan Perseroan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan " (Rahmadi Usman, Dimensi Hukum PerusahaanPerseroan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
223 — 158
  • atau tumpang tindih antara alashak Penggugat dengan obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T1, bukti T2 girikgirikPenggugat tidak termasuk ke dalam sertipikat objek sengketa atas nama PTNusa Real Estate, akan tetapi faktanya ternyata masuk di dalamnyasebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapatterhadap keputusan objek sengketa telah terjadi kekeliruan, yaitu salah kiraketika dilakukan penyelidikan tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 77/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: VECTOR MAILOA, SH Terdakwa: BARKIL NURLETTE Alias EPAN Alias ABAR
117 — 30
  • jelasdalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkansebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenaiorang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
691 — 546
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 28-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 03/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 28 Juni 2016 — Drs. H.FAHRUR RAZI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILLY TJIPTO RIMBA HERNITA
106 — 45
  • usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Pengadilan PN Cikarang Perdata Wanprestasi
Upload : 16-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat PT. MUTUALLINK INDONESIA Tergugat PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA PT. AKASAH SIGAR TENGAH Suhendar Ir. Muhammad Sadiq Martin
115 — 57
  • Tanggung jawabDireksi dalam Penerapan Good Corporate Governance sesuai denganKeputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN, Nomor: Kep: 23/MPM.PBUMN/2000 adalah prinsipkorporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam mengelolaPerusahaan yang dilaksanakan sematamata demi untuk menjagakepentingan Perusahaan dalam rangka maksud dan tujuan Perusahaan ;Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga sebagai akibatPerjanjian
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 23 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Fadli
2.Haris Aji Wijaksono
3.Andri Arianto
4.Agus Tri Wibowo
5.Arsal
6.Agus Pambudi
7.Hutomo Widya Prabowo
8.Burhan Setya Wardhana
9.Hadiyanto
95 — 44
  • Dengan tidak adanyaketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukumpidana.
    Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatanyang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERU SURYADMIKO. R, SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als H. NANANG Bin SANEN
444 — 35
  • Yang dimaksud melawanhukum disitu umumnya dokrin ialah melawan hukum formil, melawan ataubertentangan dengan UU. Di UU yang dimaksud di situ adalah UU yangberlaku. Jadi tempus delicti yang tidak mungkin bergeser tapi tempus delictiini harus menyesuaikan UU yang ada, yang berlaku.
Restatement Eksekusi Gadai Saham
Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;
Eksekusi Gadai Saham
6511 — 7027
  • Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
  • kembali yang diberikan oleh debitor/pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual bendayang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telahdikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia (selanjutnya disebut LKHP).Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 7 42/13/2010 11:19:33 PM Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 Laporan Penelitian EksekusiGadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 17/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 13 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : Cepy Indra Gunawan, SH
Terbanding/Terdakwa : KUMAIDI, S.Ag Als KUMAIDI YUSUF Bin YUSUF
189 — 301
  • Memperkaya artinya si pelaku dengan sengajadan unsur dengan tujuan artinya sengaja sebagai maksud;Bahwa menyimak pada dokrin tentang mens rea tersebut diatas dandihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakniadanya musyawarah Desa yang diadakan di Balai Desa Petaling Jaya padatanggal 28 Pebruari 2013 yang diikuti oleh Perangkat Desa, ketua BPDserta perangkat, ketua RT dan ketua Karang Taruna serta tokohmasyarakatdan agenda FGD POLSEK Sungai Gelam yang diadakan dibalai desa Petaling
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 15-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 212/Pid.B/2017/PN Gpr
Tanggal 5 Oktober 2017 — I Neneng Suryani anak dari Jumadi,
II Jumadi bin (alm) Ponijan,
III Jumali bin (Alm) Ponijan, dan
IV Agus Santoso
586 — 403
  • Dalam dokrin ilmu pidana sebagaimana telahdiuraikan diatas bahwa unsur kesengajaan baik itu merupakaan sebagaisuatu maksud, keharusan ataupun kemungkinan selalu dititik beratkan padaakibat yang terjadi sehingga dengan demikian dapat dijabarkan bahwa awalperbuatan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan awaltersebut memiliki korelasi yang sangat erat dan bukanlah merupakanperbuatan yang berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa pembantuan sebagaimana Pasal 56 ayat (2)KUHP memiliki syaratsyarat