Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
259 — 129
  • Putusan No .94/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelisberkesimpulan bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas kemudahaanpembayaran bagi pekerja yang ingin memiliki kKendaraan bermotor baik rodadua maupun roda empat, yang dibuat oleh Penggugat sendiri, dan denganmemakai kendaraan buatannya sendiri , maka akan membangun image dankepercayaan yang positif kepada masyarakat, bahwa produk yang dibuatnyaadalah bermutu baik dan layak dipergunakan, sehingga dapat
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1504/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 16 Maret 2017 — pidana - SENO BIN SENEN
85 — 31
  • seseorang menerima atau menyalurkan obatobatan, harus adaijinnya ijin edar dan sarananya;Bahwa pengawasan terhadap mutu untuk keamanan dan khasiatnya, BPOMmelakukan pengawasan untuk produknya dan pengawasan terhadap saranameliputi produksi, menyalurkan, menyerahkan obat agar dapat mempertahankanmutu tersebut yang dilakukan BPOM untuk meminimalisasi untuk peredaranyang tanpa ijin yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk memberikan informasikepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat dan makanan yang bermutu
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 94/PDT.G/2015/PN.Jpa
Tanggal 19 Juli 2016 — -MASYUD,dkk sebagai PARA PENGGUGGAT -PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(Persero) Unit Induk Pembangunan VII, sebagai TERGUGAT
88 — 38
  • SUTT) 150 Kv Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)Halaman 27 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pat.G/2015/PN JpaTanjung JatiGardu Induk (Gl) SayungTx (Tambak LorokBawen)Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2010.Bahwa tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting danstrategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional,sehingga usaha penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkansejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersediatenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA
605 — 426
  • Selain itu ada labelisasi negatifyang menilai bahwa produk dari negeri tiongkok bermutu rendahtermasuk vaksin yang diperuntukan untuk mengatasi wabah Covid19.Selain itu, kalimat tersebut tergolong sebagai pernyataan yang dapatmenimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARAdalam hal ini akan muncul sentimen terhadap etnis Cina;Postingan pada tanggal 06 Oktober 2020, Netralitas hilang bergantimenjadi anjing kekuasaan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
53 — 13
  • Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)terdapat ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 19tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan :" Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yangseluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yangbertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan ataujasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkanprinsip pengelolaan perusahaan"Selanjutnya dalam Undang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-03-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2473/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 23 Maret 2011 — Drs. KOERNIAWAN HIDAJAT.Msi DAN ROEDY SETYONO, S.Sos
115 — 64
  • mereka harus dihukum setimpal dengan perbuatannyatersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, makaDakwaan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;deMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan para terdakwa merugikan masyarakat dan juga negara ; Karena perbuatan para terdakwa, maka masyarakat yang seharusnyamendapatkan pelatihan yang lebin bermutu
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
65 — 32
  • Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruhadalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerimaobat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara sembarangan tidakdibenarkan bagi produk yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa, ataumemulihkan atau memelihara kesehatan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
474 — 128
  • melanjutkanagar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah,sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,Halaman 18 dari 101 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMDlembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformallainnya, atau balai latihan kerja.3.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1)Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelaar yang bermutu
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
153 — 59
  • dunia di RSPAD Gatot Soebroto;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas bahwa segala tindakan medis yangdilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerangtelah tepat dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku,serta ketentuan Pasal 29 huruf b dan c UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit);Pasal 29 huruf b dan c UU Rumah Sakit, berbunyi :Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :a. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
256 — 103
  • Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkanagar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah,sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformallainnya, atau balai latihan kerja.3.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1)Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelaiaar yang bermutu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 28 Juni 2016 — Penuntut Umum:
ZEN HADIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
SAMSUL HUDA, S.Pd.
106 — 17
  • Budi Siswanto TamanPinang Indah dihadiri oleh Bapak Bambang, Bu Nuning dan Bu Ratna dariDinas sedangkan yang lain dari para kelompok penerima bansos (kuranglebih 100 orang dari tiga Kelompok).Bahwa pada saat sosialisasi tersebut materinya adalah agar membeli sapiyang bermutu, tandatanda sapi betina yang bunting, makanan sapi harussehat, yang pada intinya materi sosialisasi tersebut menekankan agarprogram bantuan sapi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telahditetapkan dari Dinas serta dalam hal penjualan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
102 — 50
  • untuk MI dan MTs/Salafiah melalui Kantor Kementrian Agamakemudian dikirim ke tingkat Propinsi Jawa barat seperti :e Penggunaan dana harus dituangkan kedalam Buku Kas UmumBuku PembantuKas Tunai/ Pajak dan Buku Bank;e Laporan harus dilengkapi dengan bukti fisik pengeluaran (SPJ) Bahwa benar dasar hukum dari Program Bos tersebut diatur dalam : UU No. 20 tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasionale Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis dalamRangka Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu
    Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis DalamRangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana BaS Bantuan Operasional Sekolah (BaS) tahunAnggaran 2011.
    Harus mengikuti pedoman BaS yang telah ditetapkan olah pemerintah danPemerintah Daerah. bahwa benar aturan yang melarang adanya penyelewengan dana BaS adalah : Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pemdidikan Gratis Dalamrangka Wjib Belajat 9 Tahun Yang Bermutu Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010, tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BaS) Tahun Anggaran2011.
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 124/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 —
43 — 23
  • Bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pembanding /dahulu Tergugat tersebut sekadar mencaricari saja seolaholeh adankekeliruan di dalam Putusan dan sangat jelas hanya dibuatbuat saja.Dalildalil keberatan tersebut sangat tidak bermutu dan sama sekali tidakberkualifikasi yuridis.Hal tersebut sengaja dimunculkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat karena memang sejatinya di dalam Putusan a quo tidakterdapat celah hukum sama sekali yang dapat dijadikan dasar dalammembuat memori banding ini dan juga
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
404 — 152
  • melanjutkanagar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah,sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,Halaman 18 dari 102 HalamanPutusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.SMDlembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformallainnya, atau balai latihan kerja.3.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1)Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wayjib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajibbelaar yang bermutu
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 21 Maret 2013 — KUSDINAR,S.Pd Bin Israfil
73 — 38
  • Buku Panduan Pelaksanaan BOS Tahun Anggaran 2009 untuk Pendidikan GratisdalamRangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu: Bab IV. Mekanisme Pelaksanaan;6. E.Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah, bahwa pembelian barang/jasadilakukan oleh Tim Sekolah dengan menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomisdalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya;7.
    Buku Panduan Pelaksanaan BOS Tahun Anggaran 2009 untuk Pendidikan Gratis dalamRangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu; Bab IV. Mekanisme Pelaksanaan;E. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah, bahwa pembelian barang/jasadilakukan oleh Tim Sekolah dengan menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomisdalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya;6.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Zaafril Razief Amir, ME
223 — 120
  • Indonesia adalah melakukan usaha dibidang asuransi umum termasukprinsip syariah untuk mendapatkan/mengejar keuntungan gunameningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsipprinsipperseroan terbatas serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroanuntuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. PTAsuransi Asei Indonesia memiliki produk yang terbagi menjadi AsuransiUmum, Asuransi Keuangan, dan Asuransi Syariah. Asuransi KeuanganHal. 27 dari 87 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995Tentang Perbenihan Tanaman;Tujuannya dilakukan sertifikasi adalah untukmengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul makaharus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminanbahwa benih yang akan disalurkan tersebutmerupakan benih bermutu sehingga meningkatkanproduktivitas;Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTOselaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernah melakukansertifikasi terhadap anakan kelapa sebelum dilakukanpenyaluran ke titik bagi
    silsilah, metodapemuliaan, hasi luji adaptasi, rancangan dan analisa percobaan,diskripsi, serta ketersediaan benih dari varietas yang bersangkutanpada saat dilepas;Majelis Hakim yang Terhormat.Untuk memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor12 Tahun 1992 sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum, maka perlu dimengerti isi dari ketentuan Pasal 8sampai Pasal 15 Undangundang Nomor 12 Tahun 1992 untuk dapatdiketahui benih kelapa apa yang hams dlisertifikasi;Perolehan benih bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/PDT.SUS/2010
VINCENT SISWANTO; HTC CORPORATION
82 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa merek hTC dan Lukisan dan hTC milikPenggugat telah terdaftar di banyak negara didunia dan telah menjadi merek yang dikenalsebagai merek dari produk PDA phone dan smartphone yang bermutu tinggi baik di duniainternational maupun di Indonesia;.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
89 — 71
  • Usaha Milik Negara (UU BUMN) dinyatakan:Pasal 1 angka 1:Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Pasal 1 angka 4:Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalahBUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagiatas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
83 — 46
  • UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara BUMNPasal 3 Undangundang BUMN menyatakan bahwa : Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:a. memberikan sumbangan bagi perkembangan prekonomiannasional ada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejarkeuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemnuhan hajat hidup orang banyak;d. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan