• SKALA TEKNIK;

• 1 (satu) lembar Data Inventaris Barang CV. SKALA TEKNIK;
• 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 110 warna Hitam tahun 2004 Nopol : N-6972-VG Noka : MH4KA110C4KPR9538 Nosin : KA110EE365633;

Dikembalikan kepada Saksi WARSITI S.T.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

  1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

  Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

  1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

  Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

  1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

• Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

  seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

  Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

• 1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukanbatas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Wilayah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yangdigunakan untuk melalukan pelacakan batas daerah tersebut jugamenggunakan alat GPS ;Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan

  Hal ini karena penggunaan Peta Kerja Topografl Tahun1926 dengan skala 1 : 100.000 yang didalilkan Penggugat sebagai dasarhukum penetapan batas wilayah adalah untuk saat ini sudah tidak tepat.Hal ini karena peta tersebut sudah berumur 82 tahun dan hanya sebatasreferensi untuk mempermudah melakukan peninjauan lapangan, olehkarenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkanbatasbatas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. MusiRawas.

  Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penetuan pengukuran bataswilayah Pemerintaha Ksbupaten Musi Rawas dan PemerintahKbupaten Musi Banyuasin.Halaman 33 dari 42 Pts. No.127/Pdt/2012/PT.Plg3.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkarikesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antaraPemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batasWilayah Pemerinth Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi).4.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalamBerita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara zPemerintah KabupatenMusi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, dalammenentukan pengukuran batasd wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin.5.

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• Bersama LK Sei Skala Kel.

  Bersama LK Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

• Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,69dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

  Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau KabupatenMusi Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet106 Tahun 1926 ;f.

  Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,95dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

  1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untukpengukuran dan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum1271314yan membenarkan Pihak Penggugat untuk

• ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

  ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

• skala pelayanan Tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;(1)Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkandengan

  penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkandengan kriteria:Halaman 36 dari 76 halaman.

  Putusan Nomor 456 K/TUN/2015116.a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayananPKN atau PKW terdekat; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (limaratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang pertahun;(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayananprimer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanansekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanantersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang transportasi

  pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satusistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;pemantapan fungsi

  Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;Halaman 38 dari 76 halaman.

• Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

  Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

• upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21 Desember2010 (P4, P5 & P 6).e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upah danpenyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari 2011dengan (P7 & P8).Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sadr.Irwan Setiana, Sdr.

  Surat pemberitahuan berisi tentang rencanamogok yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutanbersifat normatif, yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah,e Penyesuaian Upah tahun 2011,e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting).Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PT GrahaKerindo Utama (P14).

  Dalam pertemuan tersebut pihak yang mengatasnamakanPimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT Graha Kerindo Utama danDPP SPOI menyampaikan bahwa : PT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan dibawah UMK Bekasitahun 2011,e PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenai Strukturdan Skala Upahe PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting.Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

  Data perusahaan menegaskan kembali pernyataan wakilperusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha Kerindo Utama telah membayar upahkaryawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memiliki struktur dan skala upah.Dari berkas mengenai sanksi kepada karyawan, Perusahaan juga menegaskan bahwakaryawan menerima sanksi dari Perusahaan karena melanggar ketentuan dalamPeraturan Perusahaan bukan karena alasan lain sehingga tidak ada alasan

  Jason dan Bp.Natal yang menjelaskan halhal sebagai berikut (P16):e Wajib lapor UU No.7 Tahun 1981 No.00397/210 berlaku sampai dengantanggal 3092011e Upah pokok terendah Rp.1.169.000, (diluar upah harian, uang incentive danuang ruparupa dan jabatan) sesuai UMK tahun 2009 dan penyesuaian UMKtahun 2010 terendah Rp.1.168.000, sesuai kebiasaan dan Peraturan Perusahaanditinjau setiap bulan Februari.e Perusahaan memberlakukan struktur dan skala upah sesuai dengan jabatan,sedangkan usulan dari pihak pekerja

• No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

  No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

  MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

  PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

  Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).

• Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

  No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

  sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

  usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

• Shin Kawashima selaku PresidenDirektur (selaku pihak pertama) dengan Para Penggugat sebagai PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Kawashima EngineeringPlastik Indonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatanganiPerjanjian Bersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yangmana sudah dilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya;Kutipan Isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para Pihak sepakat menjalani

  I;(3) Untuk perubahan skala upah tahun 2013 dibahas tiap bulan ditahun2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat selaku PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE se FSPMI) PT KawashimaEngineering Plastik Indonesia (KEPI) menyampaikan surat pemberiatahuankepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi terkait pemberitahuan hasilkesepakatan perundingan UMSK 2013.

  Surantaselaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat pada point 4Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatan strukturskala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Il (dua), namun dalamperundingan Bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah pada tahun 2013.Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan (bukti

  P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Ill (tiga), namuntidak ada kesepakatan tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite: Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level operator sampai

  (bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap semua Pekerja dari level operator sampai Managersehingga pertemuan tidak ada kesepakatan.

• usaha tidak mencapai skala tertentu denganmelakukan pendafataran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan/STDB atau STDP tergantung Jenis Usaha perkebunan yangdilakukan.

  Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STDB danPsl. 6 (2) untuk STDP;eee ee eee eee eee eee eee Bahwa Untuk skalausaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUPBatau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

  Penjelasan pertama :Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu UUNo. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9).

  Definisi pekebunbersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yangmengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketikamelakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikanlahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan sSiapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan ataubagi hasil dapat disebut sebagai

  Penjelasan kedua :Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperolehupah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahanperkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebutsebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usahaperkebunan; Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik itu sebagai

• Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

  Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

  Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

  No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

• SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi SumateraUtara seluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratusdua puluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1: 250.000 dankeputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.201/KptsI/2006 tanggal 05Hal. 11 dari 46 hal. Put.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumater Utaraseluas 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus duapuluh) hektar berikut Lampiran peta dengan skala 1 : 250.000 danKeputusan Menteri Kehutanan RI No.

  SK.44/KptsI/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan perubahanperuntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara berikutlampiran peta dengan skala 1 : 250.000.

• 1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

  1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

  Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

  (lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

  atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

• Bahwa, kegiatan usaha penambangan. skala kecil secara inkonvensional yangPENGGUGAT lakukan sebagaimana berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPLTSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011dibawah tanggung jawab saudara LUKMAN, Badan Usaha CV.Bangka Citra Mandiryang beralamat di Jalan Samratulangi No.20 Sungailiat, dan sebagai penanggungjawab lapangan adalah saudara TONI yang beralamat di Desa DWIMAKMUR;3.

  Bahwa, adapun mengenai tempat dan keberadaan lokasi kawasan penambangan (KP)untuk melakukan kegiatan usaha penambangan skala kecil yang ditunjuk oleh PT.TMAH(Persero) Tok kepada PENGGUGAT berdasarkan SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL)Nomor : 1266.WBU/TbkK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Tertanggal 11 oktober 2011, secaralengkap dan terperinci keterangan mengenai letak dan luas serta batasnya adalah sebagaiberikut:Nomor Blok :B11.59 ~Lokasi : AJangkangNomor IUP :DU.1521Luas :2,6 Ha (Peta Terlampir)Desa/Kelurahan

  Bahwa, diatas area kawasan penambangan sebagaimana dimaksud dan terleradidalam SURAT PENUNJUKAN LOKASI (SPL) Nomor : 1266.WBU/TbK/SPL.TSK.S0332.1/2011S2.5 Terlanggal 11 oktober 2011, terdapat 13/iga belas unit anggotapenambang yang selanjutinya PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Kelompok dari parapenambang skala kecil (Tambang hhkonvensional) tersebut;5.

  karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutnamun tidak pernah hadir sehingga prosedur Mediasi sebagaimana dimaksud dalamPerma 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan proses Mediasitidak dapat dilaksanakan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaanGugatan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil Gugatan, Penggugat melaluiKuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Foto Copy Surat Pengelolaan Tambang Skala

  gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah agar Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang arisan yangdikelola Tergugat yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan suratsurat bukti bertanda P1 s/d P13;Putusan No. 24/Pdt.G/2012/PN.SGT halaman 7 dari 14Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukumsebagai berikut : Bahwa Penggugat melakukan usaha penambangan skala

• NUSP2 (Neighborhood Upgradingand Shelter Project Phase 2 atau Program Penanganan KawasanPemukiman Kumuh) Skala Lingkungan, Kota Sukabumi mendapatkanalokasi anggaran sebagai berikut:a.

  Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus Il.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel

  (SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan

  ) Program NUSP2 Skala Lingkungan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisaruadan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran

  2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota SukabumiProyek NUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor