Ditemukan 1296 data
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
AHLIZAN Bin Alm. M. SALEH.
69 — 23
Aceh Barat nomor800/394/tahun 2018 yaitu :e Membantu P2S menyusun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, (1)gambar rencana (2) rencana anggaran biaya (3) rencana kerja (4)jadwal pelaksanaan;e Mendorong P2S untuk mempercepat pelaksanaan fisik dilapangan;e Pengawasan supaya bangunan lebih bermutu; Bahwa Kepala tukang adalah Mahlil Budiman; Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan rehabilitasiruang belajar dan ruang lainnya yang bersumber dari DAK T.A 2018tersebut pada awal bulan April 2018
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surya Barokah untuk perkebunan plasmaKUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah berasal dari jenis bibit yangkandungan duranya dominan dibanding pisifera, sehingga bibit yangditanam tidak bermutu, kwalitas dan harga produksinya rendah, jenis duramasa produksinya pendek dan dapat merusak pabrik (proses produksi),seharusnya bibit kelapa sawit yang ditanam adalah jenis: Tenera (hasilperkawinan antara bibit dura dengan pisifera). Keterangan saksi tersebutbersesuaian pula dengan keterangan saksi Rahman J.
161 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 3 menyebutkan:"Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk turut serta melaksanakan danmenunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi danpembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, denganmenyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatdi pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yangmeliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api,kegiatan perawatan prasarana keretaapian, pengusahaan
433 — 302
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanandan kemudahan,serta menjamin terselenggaranya pendidikanyang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.17.Pasal 4 Undangundang No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan NasionalIndonesia berlandaskan pada prinsipprinsip:a)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilanserta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa.Pendidikan
108 — 32
Terselenggaranya JPKH yang bermutu, berkesinambungandan sesuai dengan prinsipprinsip JPKH,Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.3.2).
135 — 21
Perum Perhutani sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat ketentuandalam pasal 1 angka 4 UndangUndang No.19 tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan : Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Perum adalahBUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atassaham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejarkeuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Selanjutnya dalam UndnagUndang
216 — 125
Proses peradilan bukan hanya prosesmenerapkan pasalpasal dan bunyi undangundang, melainkan proses yang melibatkanperilakuperilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu.Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menempatkan keadilansesuai dengan tempatnya dalam sengketa ini, Pengadilan merasa perlu mengutip visiUniversitas Yarsi yang berbunyi: "Wewujudkan perguruan Tinggi Islam yang terpandang,berwbava, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam fora nasional maupunInternasional
Terbanding/Terdakwa : HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO
82 — 28
Varietas : Benih unggul bermutu Umur Benih: 6 8 Bulan Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/penyakit/ tidak rusak Kondisi Benih Bentuk : Bagal Kesegaran : Segar tidak rusak Mata Tunas : Dorman Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 20Cm, diameter diatas 2 Cm Kemasan : Bos/ikat (300 bos/ikatan) setaradengan 8 Ton (60.000 mata) 1 Bos/ikatan = 25 batang 1 Batang = 68 mata Benih berupa bagal : 6 8 mata tunas Ukuran batang normal dengan primordial akar padalingkaran cincin stek batang belum
287 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;4. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebutdi atas, Pemohon Keberatan/dahulu
Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;4. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;20.
222 — 118
No. 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional pada bagian keempat tentang Hak danKewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah tepatnya pada Pasal 10menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhakmengarahkan,membimbing,membantu,dan mengawasi penyelenggaraanpendidikan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku,sedangkan di dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi Pemerintah dan PemerintahDaerah wajid memberikan layanan dan kemudahan,serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu
- Tentang : Pemerintahan Aceh
padaayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.BAB XXXPENDIDIKANPasal 215(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistempendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhanmasyar akat setempat.(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakattermasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikandan pengendalian mutu layanan.Pasal 216(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 1995 Tentang PerbenihanTanaman;Tujuannya~ dilakukan sertifikasi adalah untukmengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul makaharus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminanbahwa benih yang akan disalurkan tersebutmerupakan benih bermutu sehingga meningkatkanproduktivitas;Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUSKOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernahmelakukan sertifikasi terhadap anakan kelapasebelum dilakukan penyaluran ke titik bagi
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
80 — 31
bukti.10.Bahwa berdasarkan normanorma hukum tersebut di atas, makaselaku subjek hukum pemangku kewenangan, /n casuTERMOHON selaku Penyidik harus taat dan karenanya harusprofesional dan proporsional dalam melaksanakan hukum acarapidana yang menganut Asas Legalitas Ketat yang Pasti, Jelas danTetap (Lex Stricta, Lex Certa, Lex Scripta), sehingga untukmenetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka TERMOHONseharusnya terlebih dahulu menemukan sekurangkurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, yaitu yang harus BERMUTU
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
92 — 41
Aceh Barat nomor800/394/tahun 2018 yaitu :e Membantu P2S menyusun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, (1)gambar rencana (2) rencana anggaran biaya (3) rencana kerja (4)jadwal pelaksanaan;e Mendorong P2S untuk mempercepat pelaksanaan fisik dilapangan;e Pengawasan supaya bangunan lebih bermutu;Bahwa Kepala tukang adalah Mahlil Budiman;Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan rehabilitasiruang belajar dan ruang lainnya yang bersumber dari DAK T.A 2018tersebut pada awal bulan April 2018
110 — 26
SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010 tentang Penyempurnaan struktur organisasiPerusahaan Tahun 2010, tanggal 19 Nopember 2010,mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berkut :1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman dan ketentuanyang berkaitan dengan administrasi keuangan UUS danCabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyekUUS dan Cabang, persecepatan proses delivery di UUSdan Cabang agar proses pelayanan ke UUS dan Cabanglebih cepat dan bermutu,2) Melaksanakan pengelolaan kegiatan:.
memulaimelaksanakan pekerjaan Pemetaandan Pendataan pendidikan terhitungmulai tanggal 30 November 2010sampai dengan 31 Desember 2010.Perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjo fersebutbertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu (1)Mengelola kebijakan, panduan, pedoman dan ketentuan yangberkaitan dengan administrasi keuangan UUS dan Cabang danPengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang,persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar prosespelayanan ke UUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu
lemburdibayarkan dengan mentransfer langsung ke rekening bank yang ditentukanoleh perusahaan atas nama masingmasing pegawai ; serta perbuatanTerdakwa Yogi Paryana Sutedjo tersebut bertentangan dengan tugaspokok dan fungsinya yaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman danketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuangan UUS dan Cabangdan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang,persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar proses pelayanan keUUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu
Rek.039001000088306 pada bank BRICabang Pancoran;Perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjo tersebut bertentangan dengantugas pokok dan fungsinya yaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan,pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuangan UUSdan Cabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS danCabang, persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar prosespelayanan ke UUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu, (2) Melaksanakanpengelolaan kegiatan: a) Mengelola kegiatan administrasi
lembur dibayarkandengan mentransfer langsung ke rekening bank yangditentukan oleh perusahaan atas nama masingmasingpegawai ; serta perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjotersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinyayaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman danketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuanganUUS dan Cabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang, persecepatan proses delivery diUUS dan Cabang agar proses pelayanan ke UUS danCabang lebih cepat dan bermutu
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
spesifikasiteknik sebagai berikut: Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens;2 Type gas Turbine adalah V 94.2;3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelahspare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapatmemenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacatkarena penggunaan barang bermutu
193 — 77
menjadi perhatian akibat dari tindakpidana korupsi adalah multiplier effect atau akibat/efek yangberkesinambungan dari tindak pidana korupsi tersebut yang menghambatpembangunan bangsa dalam skala nasional atau regional;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada angka 12disebutkan bahwa praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsiorganisasi berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang baik dalam rangkapemberian layanan yang bermutu
1.DODI SAPUTRA THAMRIN, SH.MH
2.MUHAMMAD AHSAN THAMRIN, SH.MH
3.IRISA NADEJA, SH.MH
4.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
5.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
6.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
MUSTAMIM BAKRI, S.Sos, M.Si
108 — 46
Bahwa nantinya dengan Putusan yang bijaksana dari Majelis Hakim,kiranya akan menjadi pendorong dan pembimbing dalam kepatuhanaturan terkait Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkanPendidikan Tinggi yang bermutu di Natuna khususnya dan di daerahterdepan dan terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadappermohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padatuntutan semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang
104 — 42
Pasal 56 ayat(1) jo Paragraf 1 Penjelasan Umum UndangUndang No.30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) (Bukti TIV6), pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan listrikdikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalandengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlahyang cukup merata dan bermutu ; Pembangunan
174 — 117
36 Tahun 2009 tentangkesehatan yang berbunyi Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandiselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkanoleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan mutu dan/ atau kKeamanan dan/ atau khasiat/kemanfaatan artinyapengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus sudah diterapkan sejakpembuatan termasuk pengendalian mutu, pengawasan mutu dalam peredaran/penyaluran, sehingga tersedia sediaan farmasi yang bermutu