IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi Tumpang Tindin Dengan WIUPKBahodopi Utara yang Telah Diserahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk36.Bahwa sesuai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), wilayah Blok Bahodopi Utarasejak tanggal 27 Juli 1968 hingga tanggal 23 Juni 2015 masih menjadibagian wilayah Kontrak Karya aktif PT Vale Indonesia (d/n PT INCO);37.Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Direktur PT Vale Indonesiamengajukan titik koordinat sebagai

mengajukan buktibukti tertulis, pihak Termohon II mengajukan1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:SAKSI TERMOHON II:SATYA HADI PAMUNGKAS;Bahwa saksi bekerja sebagai Subdit Pengelolaan Wilayah Mineral danBatubara memiliki tugas dan fungsi pokok melakukan evaluasi kewilayahanuntuk izin yang akan masuk ke dalam database, evaluasi kewilayahantermasuk apakah wilayahnya mengikuti regulasi terkait koordinat, apakahwilayahnya tumpang tindin

Bahwa berdasarkan keterangan Suriyan Fradesa SE menyatakanbahwa jalan depan areal objek sengketa terjadi perubahansehingga seharusnya kalau diukur dengan benar tanah milikpenggugat tidak tumpang tindin dengan kedua objek sengketa;5.

PengadilanTata Usaha Negara Surabaya;Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat salah satunya (nomor 3atau 4), tentang pencabutan Sertifikat Hak Atas Tanah maka jelasGugatan Penggugat seharusnya diajukan Sengketa Tata UsahaNegera di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan TIDAKDIAJUKAN di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Surabayaperkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara,dan Penggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan,tumpang tindin

., tanggal 22 September 2017 terhadapPEMOHON mengandung cacad yuridis, karena dalam SuratPerintah Penangkapan a $qou disebutkan perintahpenangkapan berlaku dari tanggal 22 September 2017 sd 23September 2017, sedangkan dalam Surat Perintah Penahanandisebutkan terhitung mulai tanggal 22 Seprember 2017 sd 11Oktober 2017, sehingga terdapat kontradiksi, ketidakpastian dantumpang tindin waktu (masa) penangkapan dan penahanan,yakni apakah PEMOHON dari tanggal 22 September 2017ditangkap atau ditahan?

menjadi + 261 Ha, terdapatpengurangan luas sebesar + 48,66 Ha karena masuk dalam petarencana Kemitraan KPH Unit IX Serdang Bedagai;Berdasarkan telaah peta Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru (PIPPIB) (Revisi XIII), calon areal kerja IUPHKm seluas+ 220 Ha berada pada Kawasan Hutan Lindung;Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.9) Berdasarkan telaahan peta perizinan kehutanan dan nonkehutanan Provinsi Sumatera Utara, calon areal kerja IUPHKmyang dimohonkan tidak tumpang tindin

Lubuk Naga sendiri tidak pernah menghubungiGapoktan dan dari Kepala Desa atau pemerintah setempat pun tidak adasosialisasi ke PT Lubuk Naga;Bahwa setelah ke bagian Legal saksi baru mengetahui memang benartumpang tindin dengan tanah milik PT Lubuk Naga, karena terakhirbagian legal yang mengurus dan mendapat kopi aslinya ternyata barudiketahui ternyata tumpang tindih dengan lahan kita;Bahwa perolehan hak atas tanah setelah berkoordinasi dengan KepalaDesa dan telah dicek suratsuratnya semua aslinya,

Djoelham Kota Binjai jugatelah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmas sebesarRp.49.978.500, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pengadaan barang/jasaberupa paket peralatan Assesories Penunjang Radiologi yang ternyataberdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan pengadaan barang yangtumpang tindin pembiayaannya

telahmengajukan Permohonan pendaftaran Tanah pada TERGUGAT Il,dan hal tersebut sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dan atas tanah tersebut telah dilakukanpengukuran oleh TERGUGAT Ill atas tanah yang terletak di JalanGandaria Ujung No. 26 RT 011 RW 02, Kelurahan Jagakarsa,Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan ataspermohon TERGUGAT diatas tanah tersebut telah diterbitkan NomorInduk Bidang (NIB) No. 09.02.09.02.16438, Artinya diatas tanahtersebut tidak ada tumpang tindin

Nomor: 606 PK/Pdt/2011 adalahObyek yang Sama dengan Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks,karena SHGB No.7/Bojong Menteng Tumpah tindin dengan Tanahadat Girilk C.No.215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon, adapunPihak dalam Perkara No.457/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut adalahRekson Sitorus selaku Penggugat (Terlawan Tersita);Halaman 14 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDGBahwa Kemudian Perkara No.633/Pdt.G/2015, Jo.No.234/Pdt/2017/PT.Bdg, Jo.

Jo.Nomor : 415 K/PDT/2018;3.2, Bahwa diketahui dalam Objek perkara aquo terdapat atau salingtumpang tindin dengan dasar masingmasing pihak yang sudahdijelaskan dalam masingmasing Putusan Nomor66/Pdt.G/2005/PN.Bks denganPutusan Perkara Nomor: 633/ Pdt.G/2015/ PN.BKSs. ;4.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindin yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp.420.000,.Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN. PalBahwa dalam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes DesaBinanguna dialokasikan anggaran sebesarRp.1.229.673.678,peruntukkannya terdiri atas :a.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.373.811.941,00b. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 592.006.000,c.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesar Rp420.000,00.(1.01.07)Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.

Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesarRp420.000,00.Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.

Hal ini diperkuat denganadanya Pengumuman dari Manager Area Pasar Tanabang No.189/2007.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas Objek Sengketa a quosaling tumpang tindin serta bertentangan satu dengan lainnya,sehingga tidak ada kepastian hukum dan jelas merugikan Penggugatselaku Pedagang di Pasar Tanabang Blok F.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas Objek Sengketa a quobertentangan dengan Asas Umum Pememerintahan Yang Baik, yaituasas kepastian hukum, maka sudah sepatutnya objek sengketa

alas hak sertifikat HakMilik Atas Tanah Nomor : 3529 Tahun 1985,Surat Ukur Nomor : 620/1984, Tanggal 18 Desember 1984 letak posisinyaberada dilain Desa, yaitu Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, jarak antaraKelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan Desa Marti Guna dibatasi olehKelurahan Sengkuang, jadi tidak mungkin dan mustahil serta tidak logis,tidak masuk akal tibatiba tanah milik Penggugat tersebut melompatmelewati Kelurahan Sengkuang langsung tergeletak dan terdampar di DesaMarti Guna menimpa dan tumpang tindin

Akantetapi Termohon Kasasi II tetap bersin keras menyatakanbahwa objek tanah miliknya kini berada di Kelurahan SeiSelayur, yang mana jelas meyakinkan bahwa berdasarkan faktadi lapangan objek tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi IItumpang tindin dengan objek tanah milik Pemohon Kasasi dantidak sesuai dengan letak yang tertera pada SHM Nomor1389/Desa Srimulya.

menegaskanbahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata.Selain itu sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 12/2021 tanggal 31Maret 2021 yang merupakan hasil pengukuran sebagaimana permohonanPenggugat, dan dapat dicermati bahwa terdapat pihakpihak lain yang jugatumpang tindin

Berdasarkan ketentuan dimaksud tumpang tindin hakatas tanah hanya antara sertifikat dengan sertifikat bukan dengan kwitansi,PBB, SPPFBTT, atau SPPHAT;Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. h.1, h.2, h.3.,pada pokoknya Penggugat menyatakan subjek alas hak atas tanah objekgugatan terdiri dari; 1). Fadli Alkodri, 2). Miranda Firmansyah S.E, 3). CV JujurJaya, 4). CV Trijaya Abadi, 5). Yayasan IBEK, dan 6). Yayasan Prof Dr.Laurence A. Manullang Bangka.

Sehingga apakahTumpang Tindin dengan Tergugat atau pihak lain.

mengetahui Lurah AnjunganMelancar dengan Register No.953.2/266/Pem.2012, tanggal 10Desember 2012, Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah tanggal 10Desember 2012 seluas 3.560 M2 atas nama Benny Eriyadi adalahmerupakan bagian dari alas hak (data yuridis) yang dimiliki dandijadikan dasar permohonan hak milik oleh NORMILA dan BENNYERIYADI kepada Tergugat ;e Terbitnya surat bukti /alas hak yang dimiliki Normila, Benny Eriyadi, K.Syaali M, Yohanes Amuk, Irwan Fernando, Suherman, S, dan Sabinusbertumpang tindin

menyelesaikan masalahtersebut sesuai dengan prosedur berdasarkan Permen No. 11 tahunHalaman 20 dari 47 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Gin2016 karena permohonan tersebut terdapat cacat administrasi sehinggakantor BPN mengajukan pembatalan sertifikat, kemudian keluarKeputusan dari Kakanwil dan ditindaklanjuti dengan pembatalan, setelahdiberitahukan kepada yang bersangkutan kemudian dilakukan penarikan; Bahwa dilihat dari plotingang peta ternyata benar terhadap tanahtersebut telah terjadi tumpeng tindin

Persada KaryaSejati;Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagaimana telah dipaparkan diatas maka kami selaku kuasa hukumPara Penggugat telah melihat dengan jelimet bahwasanya pembatalanobjek sengketa tersebut sangat urgent dilakukan oleh karena objeksengketa sudah tumpang tindin dengan tanah adat masyarakatKeturunan dari Kerajaan Pelalawan disamping sudah banyak jugamasyarakat perantau dari luar daerah kabupaten Pelalawan, dimanasebahagian besar sudah terbit Surat Keterangan

, berdasarkan keterangan dari semua saksisaksi yangikut sebagai Panitia pengadaan Tanah Embarkasi Haji menerangkan bahwa,mereka selaku Panitia Pengadaan Tanah embarkasi Haji tidak dilibatkan secaraaktif dan tidak melaksanakan tugastugas mereka selaku panitia, tidakmelakukan penelitian atas status tanah, hal ini sesuai dengan keterangan parasaksi dan dikuatkan oleh keterangan ahli dari BPKP, sehingga status tanah yangsebenarnya atas tanah yang akan dibangun Embarkasi Haji tersebut menjaditumpang tindin

Nomor 2421K/Pid.Sus/2017 perantara) serta jumlah yang dibayarkan Pemerintah Provinsi Riaukepada Saksi Murtadi yang tanahnya tumpang tindin dengan tanahmilik Sdr.

Citra dengan Sertipikat Nomor : 1686Kelurahan Simpang Tiga seluas 16.400 M2, dan menyatakantanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadiyang sudah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Riau dari PemohonKasasi, tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidakpernah mengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu denganmengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk dapatmembuktikan siapa pemilik sebenarnya, Akan tetapi H.

Sehingga untuk menghindaritumpang tindin pembiayaan/duplikasi, maka pelayanan kesehatantersebut dikeluarkan dalam paket manfaat JKN:Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup alasan hukumuntuk menolak Pemohon, karena gangguan kesehatan/penyakit akibatHalaman 54 dari 57 halaman.

Bahwa selama bertahuntahun tanah tersebut dikelola masingmasing pihaktidak pernah berselisih, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya tanahtersebut salah letak suratnya, sehingga tidak ada tumpang tindih lahan /Tanah;Bahwa tanahtanah tersebut juga disuratkan dengan diketahui oleh Pejabatsetempat seperti RT Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam wilayah yangsama, jika terjadi tumpang tindin seharusnya Surat Tanah dari Terbandingdan Pihak Intervensi tidak dapat diproses sejak dari RT dan Lurah,karena Surat