objek sengketa oleh Tergugat:Bahwa Para Penggugat belum pernah menyetujui danmenandatangani Berita Acara pengukuran Objek Sengketabeserta bangunan diatasnya, karena pengukuran yang nyatanyatanya ditempati, dikuasai dan digarap oleh Para Penggugatsecara turuntemurun, dilakukan secara diamdiam, secarasembunyisembunyi;Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat,yang didalamnya terdapat kepentingan Para Penggugat besertabangunan diatasnya, diketahui Para Penggugat secara pastitumpang tindin

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugatkhususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali ternadap halhal yang diakui oleh Tergugat.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat berkaitan dengan obyeksengketa, sebab terlalu prematur untuk menyimpulkan telah terjaditumpang tindin hak atas tanah sebagaimana didalilkan Penggugat,tanpa adanya hasil pengukuran ulang pengembalian batas tanah,sebagaimana dimaksud dalam PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun

SUMAIYA, luas 49.900 M2 terbit tanggal12 Juni 1985 tumpang tindin dengan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 23 /Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas namaPemerintah Kota Surabaya ; Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman10 dari 63halaman7.

di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?

Leonhardt Rehatta sudah membangun rumah di tanah pemberiandari Pemerintah Negeri Soya;Bahwa tanah CV Totobuang tidak ada pembanguan apaapa ;Bahwa pada saat rapat saniri negeri untuk pemberian tanah kepadaLeonard Rehatta saksi mengikutinya dan saksi sebagai masyarakat saatitu saksi belum diangkat sebagai Saniri Negeri Soya;Bahwa ada Permohonan dari Patria Hanoch Piters untuk kornisi terhadaptanah CV Totobuang ;Bahwa komisi tersebut pada bulan Agustus tahun 2019 dan komisitersebut tidak terdapat tumpang tindin

Karena kedua pertimbangan di atas saling bertentangan atausaling tumpah tindin antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangandemikian merupakan pertimbangan yang salah atau melanggar hukumkarenanya harus diabaikan atau dikesampingkan,Bahwa tindakan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I,Il melepaskan haknyauntuk memperoleh ganti rugi dari Tergugat Ill/Terbanding Ill merupakanperbuatan melawan hukum maka seyogyanya pula pihak yang melakukanpembebasan, dalam hal ini Tergugat Ill/Terbanding Ill

yang menjadi kesimpulan akhir dari tugas satgas B, ditemukannyadokumen dokumen sebagaimana hasil dari pengukuran dilapangan oleh satgas Ayang terindikasi tumpangtindih, hanya sebatas itu; Bahwa saksi menyatakan Hasil dari penelitian satgas B, selanjutnya di, Dilaporkankepimpinan untuk selanjutnya dilaporkan ke Provinsi; Bahwa saksi menyatakan satgas B tidak mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan terhadap sertipikat yang tumpang tindih, hanya menyampaikan bahwabidang tanah yang terindikasi tumpang tindin

Bukti ini justru membuktikan adanya sengketa antara ParaPenggugat dengan pihak tersebut karena adanya tumpang tindin kepemilikantanah yang terkena jalur pembangunan Jjaringan listrik yang dibangun ParaTergugat.

timbuldalam sengketa ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuhrupiah);Penggugat merasa tidak puas amar putusan a quo telah mengajukanupaya hukum banding (Bukti T47) juga hal yang sama Tergugat merasatidak puas amar putusan aquo telah mengajukan upaya hukum banding(Bukti T48) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;Dengan demikian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara a quo belumberkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menghormati proses hukumdan untuk menghindari terjadinya tumpang tindin

/2017/PT.PLG.31.32.Undangundang NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal15 ayat 2 huruf e dan dengan sengaja membuat Surat Perjanjian barudengan tidak memberikan penjelasan/nasehat hukum terlebin dahulukepada Penggugat dan Tergugat agar membatalkan Akta SuratPerjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan AktaSurat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebelumdibuatnya Surat Perjanjian No.19 tersebut, sehingga mengakibatkanketiga Perjanjian tersebut terjadi tumpang tindin

Menimbang, bahwa terhadap Kedudukan hukum (legal standing) dankepentingan Penggugat tersebut, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan padapokoknya bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadiobjek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanahtersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugianyang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidang tanahmilik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau

Umadato dengan Lucky Christanto / TergugatIl dilakukan secara sah dan tidak ada yang berkeberatan atas jual beli tersebut,dan mengenai telah diterbitkannya sertifikat atas nama Lucky Christanto /Tergugat Il, sebagaimana uraian pertimbangan hukum dan pertimbanganpetutum gugatan penggugat nomor enam telah dengan jelas posisi tanahTergugat II tidak tumpang tindin dengan tanah dalam sertipikat Nomor 316,dengan demikian maka terhadap petitum gugatan pengggugat nomor tiga haruspula ditolak;Menimbang, bahwa

tidak benar dan sangat irisional,karenasecara logika adalah tidak mungkin tergugat IV akan menerbitkan sertifikatHM No. 12774 / Desa Sungai Raya atas nama Tergugat I, kKemudian atasnama Tergugat II dan selanjutnya sekarang atas nama Tergugat Ill, jikadiatas tanah tersebut telah diterbitkan Gambar situasi Nomor. 1743 / 1996,tertanggal 22 Maret 1996, dalam hal ini Penggugat berusaha semaksimalmungkin untuk mengelabui Majelis Hakim dengan membuat dalil seolaholahtanah Penggugat tersebut bertumpang tindin

Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang

Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.

menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin

Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita, ParaPenggugat dengar dari pernyataan Djuli dkk yang menyatakan memilikiSHM diatas bidang tanah Para Penggugat, secara lisan namun tidakpernah Para Penggugat melihat dan tidak pernah Para Penggugatketahui, Para Penggugat baru mengetahuinyaSertipikat Hak Milik atasnama Djuli, Jaapar, Suryani, Erna Nilawati, Husien Hadi dan Helita padasaat sidang Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yangdinyatakan Djuli Dkk telah tumpang tindin dengan bidang tanah ParaPenggugat

Wirakarya Sakti tertanggal Juli 1999, TimTerpadu/Peninjauan Lapangan yang terdiri instansi terkaitmelakukan survey lapangan dan diketahui bahwa arealpencadangan HTl PEMBANDING tumpang tindin denganpencadangan kebun untuk PT. Rickim Mas Jaya seluas 5.000 Ha,PT. Rickimmas Rizkiputra seluas 1.320 Ha dan PT. Ricky KurniawanKertapersada seluas 3.000 Ha yang masingmasing izin lokasinyatelah berakhir.

Rickim MasJaya) seluas 5.000 Ha yang tumpang tindin dengan arealpencadangan HT! PEMBANDING, adalah areal yang berada padaHPH PT. Kamiaka Surya, yang disebut secara jelas dalam SuratHal 108 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMenteri Kehutanan No. 1198/MenhutlV/1997 tanggal 7 Oktober1997.

Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.Rickimas Rizky Putra) yang sebagiannya tumpang tindin dengan arealpencadangan tambahan HTI Tergugat tersebut. Dimana luas lahan RickyGroup yang ditawarkan untuk diganti rugi adalah sesuai luasan lahan yangtercantum dalam masingmasing jjin lokasi atau jjin prinsip yang dimilikiPenggugat, PT. Ricky Kurniwan Kertapersada dan PT.

Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor17/Ricky/03/2001 tertanggal 17 Maret 2001, maka penyelesaian kewajibankompensasi atas lahan tumpang tindin yang diserahkan tersebut telahdilakukan sebelum batas waktu penyelesaian yang ditentukan dalam butir dHal 265 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB15.16.Surat dimaksud yakni tanggal 27 Maret 2001.

Ricky Mas Jaya dan PT.Ricky Mas Rizki Putra yangsebagian tumpang tindin dengan pencadangan HTI PT.Wirakarya Sakti Eks HPH PT. Kamiaka Surya Blok E (Petalokasi 1);PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada seluruhnya masuk dalampencadangan HTI PT.

karenayang tumpang tindih hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan;Bahwa HGB 35 dan HGB 72 sertipikatnya diterbitkan oleh kantorHal. 92 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.pertanahan, maka yang berwenang melakukan pengembalian batasadalah kantor pertanahan karena gambar situasi dan prosespengukurannya dilakukan oleh kantor pertanahan;Bahwa jika instansi atasan yang melakukan pengembalian batas makadilakukan dikoreksi luasannya saja, tidak perlu sampai dibatalkan,karena yang tumpang tindin

Ifa Investama/Penggugat), dimana menurut Penggugat,penerbitan Sertipikat HGB obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikankepentingannya karena bidang tanah Sertipikat HGB obyek sengketa untuksebagian tumpang tindin (overlap) dengan bidang tanah Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 35/Desa Bojonegara tanggal 27 Maret 2001;Menimbang, bahwa Penggugat in casu adalah subjek hukum badan hukumperdata, dan Tergugat in casu adalah pejabat tata usaha negara dalam lingkunganeksekutif di bidang pertanahan, oleh

Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugatpada tanggal 26 Januari 2018 dari Tergugat , takala Penggugatmengajukan Permohonan penerbitanSertipikat Tanah yang dimohonkanHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.PBR.oleh Penggugat yang tidak bisa diproses dikarenakan berdasarkanhasil pengukuran, pemetaan dan plotting pada data/peta yang adapada Tergugat terindikasi tumpang tindin dan masuk sebagian sebatastanah Penggugat seluas 2.250.m2 denganSertipikat Hak Milik Nomor305