Ditemukan 1530 data
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
214 — 127
Bahwa sesuai dengan Peratuan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adzministratif, BAB VTenggang Waktu Pasal 5 ayat (2) :Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjutupaya administratif tengang waktu' pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kalimengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikankepentingannya.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
1.AGUNG HARI PURNOMO
2.MUHAMMAD SYAFRULLAH
151 — 60
CilandakJakarta Selatan palsu lalu membuat Surat Kehilangan SHGB No. 524/Kel.Cilandak ke Polres Jakarta Selatan ; Bahwa setelah surat kehilangan dari polres Jakarta selatan tersebutkeluar kemudian Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk ke BPNJakarta Selatan dengan menggunakan kedua surat palsu tersebutselanjutnya Kepala BPN Jakarta Selatan mematikan SHGB No524/Cilandak an YAYASAN FATMAWATI menerbitkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor :548/HGB/BPN31.74/2019 tengang
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
820 — 656
Objek Sengketa ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember2018 dan diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 JanuariBahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, batas waktupengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu KTUN adalah 90(sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan badanatau pejabat tata usaha negara;Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 (SEMA2/1991) angka V mengenai tenggang waktu dalam butir 1 menentukanpenghitungan tengang
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
152 — 185
Pati Tami mengirimsurat untuk Pemohon yang antara lain berbunyi .....bahwa untuk itu sayaharap saudara segera mengembalikan sisa uang saya sejumlah RP.120.000.0000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dalam tengang waktuselambatlambatnya 1 X 24 jam terhitung dari saudara menerima suratsaya kemudian Pemohon berkomunikasi dengan sdr.
I GUSTI PUTU ARDIASA, SE
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
169 — 133
Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusantersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986);b.
Terbanding/Terdakwa : MISPO GWIJANGGE
219 — 110
(inzage) di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 April 2020 sampaidengan tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 8 April 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum mengajukanperlawanan pada tanggal 14 April 2020, maka pernyataan perlawananPenuntut Umum telah diajukan dalam tengang
1.MOH MUZAMMIL
2.BUDI IRAWAN
3.DJAMALI
4.MARLUKAT
5.SANJATO
6.ACH BAISUNI
7.ACH RIFAI
Tergugat:
KEPALA DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
1284 — 1085
Maka Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat berupa surat keputusan Kepala Desa Nyalabu Daya tentangPemberhentian Perangkat Desa Nyalabu Daya Tahun 2020;lil GUGATAN MASIH DALAM TENGANG WAKTU ;1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
HIDAYANUR selaku Datuk Tumanggung Nan Hitam sebagai Mamak Kepala Kaum Suku Piliang Kelurahan Padang Karambia Kenagarian Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh
Intervensi:
1.HASMI
2.MUHAMMAD RIDHA
177 — 112
Desember 2017 yangditerima Penggugat tanggal 29 Desember 2017, berdasarkan hal ini makapengajuan gugatan masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukanUndangundang;Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyatakan, Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena objeksengketa bukan ditujukan kepada Penggugat dan bukan juga diumumkan,maka tengang
333 — 144
Bagi mereka yang tidak dituju olen Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusantersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentangHalaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.
158 — 101
Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek sengketa terbit,tanggal 16 Februari 2017 (vide Bukti P1 = T1 = T.Il.Int3), maka Penggugatadalah pihak ketiga
Terbanding/Penggugat : SUPRAPTO
Turut Terbanding/Tergugat II : NOTARIS TRIWANLI, SH., M.Kn
168 — 69
Undangundang Hukum Acara Perdata yang berlaku untukluar jawa dan Madura, telah memberikan ketentuan yang pada pokoknya bahwapermohonan banding harus diajukan didalam tenggang waktu 14 hari sesudahputusan dijatuhkan ;Menimbang bahwa in casu, atas perkara Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Trg,dijatunkan putusannya pada tanggal : 9 Agustus 2018, sedangkan Aktapernyataan permohonan Banding oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi padatanggal 20 Agustus 2018,hal ini berarti permohonan banding tersebut masih dalambatas tengang
51 — 24
maka tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negaradan mengetahui adanya keputusan tersebut ;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkansebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya padahalaman 2 oleh para Pengugat secara terang dan jelas atasobjek gugatan berdasarkan Surat tertanggal 30 Maret 2012yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dalam penghitungan tengang
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
53 — 38
bukti P1 dan T1 dihubungkandengan Bukti P16 sampai dengan P16P.Halaman 49 alinea ke 3 menyatakan Menimbang, bahwaselanjutnya diadakan Addendum Perjanjian Pendahuluan tanggal12 April 2013 Nomor 57, dengan merubah mekanisme carapembayaran kepada Tergugat, dimana Pihak Penggugat bersediauntuk menambah uang muka pembayaran pelepasan dan/ataupengoperan hak atas tanah tersebut sebesar 10% (Sepulu persen)atau sebesar Rp. 5.455.570.000, dari total transaksi atau lebihkurang dan memberikan perpanjangan/tengang
Terbanding/Terdakwa : ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI
86 — 61
patut untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 masingmasing dengan surat tertanggal 14 Maret 2017, NomorW11.U1/1386/HN.02.02/III/2017, dan Nomor W11.U1/1387/HN.02.02/III/2017,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tengang
135 — 67
Negara. 1.1Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek sengketa Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013tanggal 6 Nopember 2013 Tentang Pengesahan saudara Hadi Subronto SebagaiKepala Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 20132019; registerperkara tanggal 17 Pebruari 2014 adalah telah melampui batas tenggang waktu90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalamPasal 55 UU No. 5 tahun = 1986 tentang Tenggang Waktu.e Perhitungan tengang
CV.BUMI NIKEL BUNGKU
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN MOROWALI
Intervensi:
II. PT. VALE INDONESIA Tbk
648 — 2010
Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.2.
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
180 — 108
Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)masih dalam tenggang waktu 5 tahun, artinya masih tengang waktuyang bisa diperpanjang 2 (dua) tahun.Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahantersebut, berbunyi sebagai berikut:(1). Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulaidan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan laindalam ketentuan peratutan perundangundangan;(5).
341 — 438
Bagi mereka yang tidak dituju olen Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktusebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat iamerasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusantersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986);Bahwa faktanya dalam perkara a quo Penggugattelah mengetahui adanyaobjek gugatan tersebut pada tahun 2016 atau setidaktidaknya
Terbanding/Penggugat : Rudi Hartono
Terbanding/Turut Tergugat I : kantor Kecamatan Samarinda Utara
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Kelurahan Sempaja Utara
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
73 — 71
tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakimsehingga membuat pengertian dan atau menafsirkan sepihak danPembanding telah berupaya mengaburkan faktafakta yang ada bahkanPembanding membuat opini seolaholah Majelis Hakim membuat suaturekayasa atau tidak teliti dalam putusannya, bukti mengenai hal inisetidaktidaknya dapat dicermati didalam dalil Pembanding, bahwaperbaikan / Perubahan gugatan pada tanggal 04 November 2019tersebut sudah sesuai dengan syarat Formil dan Materil karena diajukandalam tengang
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
77 — 31
timbulnya gugatan di Pengadilan termasuk potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektum litis dankepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atas yaitu padatanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017,sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang