Ditemukan 1472 data
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK
359 — 22
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
LAURENS ZET LABA TATENGKENG Alias ZETO TATENGKENG
365 — 43
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
STEFANUS BOUK PAEBESI ALIAS FANUS
355 — 23
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
RIO ROZADA SITUMEANG, S.H.
Terdakwa:
EMPY LIMA Alias EMPY
358 — 47
Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
DAVID ULAN EKO Alias DAVID
364 — 50
Sianturi, Asas Asas HukumpidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
827 — 1090
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.PUTUSAN TERGUGAT objectum litis adalah merupakan suatuPUTUSAN dari institusi/iembaga Quasi Pradilan, sehingga olehkarenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata UsahaNegera sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UUNo. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang melanggar hukum(onrechtmatige daad) hal ini jelas membuktikan Pengadilan Negeri TanjungRedeb dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku"Peradilan Umum" tidaklah berwenang mengadili, memeriksa danmemutuskan perkara perdata ini, berkenaan dengan penilaian SuratSuratKeputusan yang di keluarkan oleh Bupati Berau (semula Tergugat, kiniPemohon Kasasi);Hakim Agung Yang Terhormat:Demikianlah secara yuridis Judex Facti salah dalam menerapkan hukumdan salah dalam melaksanakan proses pradilan
1.MAMAN RUKMAN bin AHMAD MEME
2.SITI AISAH binti ADJID
3.TETEP SURELA bin ADE AEN alias AEN
4.LILI bin ADE AEN alias AEN
5.GALIH NUGRAHA bin ADE AEN alias AEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
1.ADE HOERUDIN
1.LANVIN LUKITO
411 — 378
Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yangmenyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan, maka penghitungan tenggang waktu pengajukan gugatan PenggugatIntervensi setelah menempuh upaya administrasi tidak dapat diterapkan,dengan mempertimbangkan efisinsi dan efektifitas persidangan. serta dilain haluntuk mencegah terjadinya disparitas putusan jika Penggugat Intervensidiharuskan mengajukan gugatan secara terpisah ;Menimbang, bahwa asas pradilan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
76 — 38
Menangguhkan biaya perkara sampai putusan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan danHal. 15 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mksdiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1
101 — 63
Jadi ini juga terkait dengan teori yang berhubungan dengan teorikompetensi pradilan katakanlah seperti itu, jadi kKewenangannya menjadikewenangan yang bersifat khusus dari sebuah unit di pengadilan yangdibutuhkan dalam undangundang yang dalam konteks ini adalah menurutsaya adalah hakim praperadilan katakanlah seperti itu;Bahwa bukti permulaan dalam kasus pemalsuan dokumen kasuistissifatnya, kalau menurut saya jadi kalau pemalsuan surat katakanlah sepertiitu, itu tentu sangat kasuistis suratnya karna
111 — 73
Menangguhkan biaya perkara sampai putusan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dimaksudkan untuk mewujudkan sistemperadilan terpadu integrated judiciary system di Indonesia.Keterangan yang terakhir mengatakan bahwa pencantuman Pasal 24 Ayat (3)UUD 1945, juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masayang akan datang, misalnya kalau ada perkembangan badanbadan peradilanlain yang tidak termasuk kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada.Apabila dilihat pada UUD 1945, maka lingkungan peradilan menurut Pasal 24Ayat (2) yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan pradilan