Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-09-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. MUH ARIS GAJAH
55 — 52
55 — 52
Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalamstruktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal 1angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kedudukan menurut Soedarto dalambukunya Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1977 hal 142 menegaskanistlah Kedudukan disamping perkataan Jabatan adalah meragukan.
Register : 09-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
Amran Firozi Bin Abd. Rahman
99 — 50
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
Amran Firozi Bin Abd. Rahman
99 — 50
(Soedarto, Op.
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
56 — 13
56 — 13
Soedarto, SH. dalam bukunya Hukum Pidana yangantara lain menyatakan : *Bahwa ketentuan Pasal 3 yaitu unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindakHalaman 155 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Ykpidana korupsi. Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatanpenyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Sumargo, BE, SE Msi bin alm Suwardji
70 — 33
70 — 33
(/ihat, Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni,1977, him.142)Halaman 136 dari 170 Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2019/PN BdgMenurut R.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 20 Agustus 2015 —
169 — 73
169 — 73
Jabatan fungsional adalahjabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinyadiperlukan oleh organisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun1999);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kedudukan menurut Soedarto dalambukunya Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1977 hal. 142 menegaskan istilahKedudukan disamping perkataan Jabatan adalah meragukan.
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 10 Agustus 2015 — ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST Alias HERI SIKU
75 — 29
75 — 29
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal iniR.
Register : 12-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 19 Juli 2017 — RIADI JUNIANNUR
133 — 22
133 — 22
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 24-02-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Tanggal 8 Juni 2017 — MISNAWATI, SPdi
188 — 26
188 — 26
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakanunsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakankewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukansecara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan Terdakwa.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
100 — 47
ROHMAN
Terdakwa:
1.HM. SUYONO bin alm MASKANDI
2.DANIEL DEFRETES, SE Bin alm HENDRIK DEFRETES
3.KADILA bin alm KASARI
100 — 47
(/ihat, Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung,Alumni, 1977, hlm.142);Menurut R. Wiyono (dalam bukunya: Pembahasan Undangundangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, EdisiKedua Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 46): bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan adalah sama artinyadengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yangdiperolehnya.
Putus : 02-02-2015 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. Rusman Solin
62 — 16
62 — 16
Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalamstruktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kedudukan menurut Soedarto dalambukunya Hukum dan Hukum Pidana, Bandung; Alumni, 1977 hal. 142 menegaskanistilah Kedudukan disamping perkataan Jabatan adalah meragukan.
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
51 — 17
51 — 17
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
93 — 26
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
93 — 26
Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni,him 142).
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - PETRUS K.U. DEMU, ST.
50 — 39
50 — 39
Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelakutindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusan pasal 3dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yangtidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yangmempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;Menimbang
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
203 — 84
Adanyaunsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segalakeadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka (vide : Soedarto, S.H.,Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
Alumni, Bandung, Tahun 1977, him.142).Hal.361 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut,Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakanantara lain bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan denganperilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena
Putus : 02-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK Tanggal 2 Mei 2013 — HASDIAN BUDI TAVIANTO, SE.MH Alias BUDI Bin MUHAMMAD HASAN SULAIMAN
503 — 642
503 — 642
Pkr No. 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.Ptk.keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telahmenguntungkan secara alternatif, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebutharus dibuktikan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentinganpribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulanorang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukanbadan hukum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
2.YUSRIANA AKIB, SH., MH.
Terdakwa:
FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
104 — 30
104 — 30
Wijono ,SH. memberikanpendapat dengan mengatakan bahwa kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah : Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambiltindakan yang diperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik.Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum danHukum pidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwamengenai kedudukan dapat dipangku oleh Pegawai
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
54 — 18
54 — 18
Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukum pidana,Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukan dapatdipangku oleh Pegawan Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat jugadipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperorangan swasta:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan muka, bahwa Terdakwa Ir. H. Amirudin Noor dalam kedudukannyasebagai Direktur PT.
Register : 15-03-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 20-05-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 37/Pid.B/2018/PN Psr Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ANDRI DESIAWAN, SH
Terdakwa:
AGUS SUDARMADJI Bin SURADJI
54 — 10
ANDRI DESIAWAN, SH
Terdakwa:
AGUS SUDARMADJI Bin SURADJI
54 — 10
Satoen yang diterima Agus Sudarmadji;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus Sudarmadji tanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tambahan DP pembelian sawah atas nama Sulitiani Satoen yang diterima Reni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Agus Sudarmadji tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian bidang sawah luas 1740 m2 harga Rp 300.000.000 atas nama Sulistiani Satoen yang diterima Soedarto
Register : 28-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 2 Desember 2015 — SUDER SAMSID als SAM Bin DEWEL, DKK
43 — 11
43 — 11
Soedarto,SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikianjuga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwaunsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukupHalaman 142 dari 170 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Pikdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilakuTerdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan ataukedudukannya.
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 26 September 2016 — AGUS SETIYADI, ST Bin H. ASMAWIE (Alm)
55 — 19
55 — 19
Soedarto, SH ; Hukumdan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142).