Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 16-10-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2020/Pdt.G/2015/PA.Krs
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 18
  • Begitupun semestinyaPenggugat mengajukan keberatan kepada Agraria/BPN (Badan PertahanNasional ) atau ATR (Agraria dan Tata Ruang) saat dibalik namakanmenjadi atas nama para penerima hibah a quo;Bahwa Agraria/BPN (Badan Pertanahan Nasional ) atau ATR (Agrariadan Tata Ruang) tidak sembarangan menerbitkan sertifikah (SHM) tetapimelalui prosedur yang ketat salah satunya adalah obyek permohonansertifikat wajib diumumkan ke halayak ramai ( melalui pengumuman dipapan pengumuman BPN (Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Register : 03-09-2019 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 631/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 27 Maret 2017 — Penggugat: 1.Hj. eneng Maryam 2.Abdul Rojak 3.Maya Sunata 4.M. Romdoni 5.Umu Kulsum 6.Dede Kurnia Tergugat: 1.Hasan Basri Tukiman 2.H. Sunata
288 — 200
  • Kemudian sita tersebut dilaksanakansecara sembarangan dimana tidak dijelaskan perihal batasbatas tanahnyayang akan disita, tidak melibatkan pihak desa (karena tanah tersebut masihberupa tanah hak milik adat) dengan demikian Majelis Hakim tidakmemperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962.14.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terobukti tanahtanahyang diletakan sita jaminan dalam perkara gugatan wanprestasi Nomor 30/Pdt.G/2016/ PN.Tng. dengan penetapan Nomor 30/Pen/2016
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 31-01-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2013 — Rusdi Superi, dkk -lawan- Perseroan Terbatas (PT) Dapur Sawit, dkk
176 — 45
  • (lihat yahya harahap halaman 789790 tentang pengertian ahli).Menimbang, bahwa dari pengertian diatas jelas bahwa untuk dapat diangkat sebagaiahli tidaklah sembarangan, apalagi jika dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa,spesialisasinya harus sesuai dengan bidang yang disengketakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Rbg ayat 5 dan Pasal 229 Rv dapatdisimpulkan bahwa Hakim/Pengadilan tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapattersebut berlawanan dengan keyakinannya, namun sebaliknya
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
1.MAROLOP SINAGA
2.PINTA HASOLOAN SINAGA
Tergugat:
1.MANIUR SITUMORANG
2.KASMIN SUGIRO SITUMORANG
3.ROTULUS SITUMORANG
4.SANJALI SITUMORANG
5.DATO SITUMORANG
6.JALES SITUMORANG
7.TUPPAK SITUMORANG
8.KADIR SITUMORANG
9.ALEM SITUMORANG
10.JUNSOK SITUMORANG
11.IDA RUBINEM
90 — 120
  • Jumaing Sinaga kepada marga lain;Bahwa Saksi tidak mengetahui luas huta Sipuli;Bahwa Saksi tidak ingat kapan jalan yang membelah tanah perkaradibangun;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun jalan tersebuttetapi jalan tersebut dibangun pada zaman Indorayon;Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa yang membangun jalantersebut meminta izin;Bahwa dahulu sebelum jalan tersebut dibangun, untuk menuju ke atasdapat melalui jalan dari arah perladangan Parsibahutan, tetapi orangdapat berjalan sembarangan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 542/PID.SUS/2013/PN.SDA
Tanggal 29 Oktober 2013 — SODIKIN Alias JIDOS Alias DICKY
214 — 167
  • huruf c, dan d, KUHAPmenilai tentang perbedaan tersebut sebagai berikut:Terhadap keterangan saksi YUS WINARNO :Yang mana jawaban Saksi tidak jelas yaitu disatu pihak Saksi mengatakan tidaktahu siapa yang menaruh dan menanam barang karena saat itu Saksi belum72pulang, tetapi dilain pihak mengatakan yang menaruh dan menanam HERIsuruhan pak ALEX, pak ALEX adalah pak CA, dan saat ditanya dimana tinggalHERI dan ALEX, Saksi mengatakan tidak tahu padahal barang tersebut barangterlarang dan tidak bisa sembarangan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
PT. TUNGGAL BERKAH REALTY
Tergugat:
1.AHMAD MUJAIS
2.SYARIFUDDIN
3.KHOIRUN
4.ARIEF PRIBADI
5.SOFIAN NOOR
6.Hendra
7.HERIAWAN
8.KETUT AMALIA WINARSIH
Turut Tergugat:
PT. ADI DHARMA
83 — 15
  • plurium litis consortium, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa dalam doktrin hukum dikenal bahwasanya inisiatif Untukmengajukan tuntutan hukum dan/atau siapasiapa yang ditarik sebagaiTergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yangberkepentingan/inemo yudex sine actors, hal ini sebagaimana jugaditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggalO06 Juni 1971;Bahwa selain itu, untuk mendudukan seseorang dalam kedudukannnyasebagai Tergugat tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 10 Februari 2021 — MAROLOP SINAGA, DK LAWAN MANIUR SITUMORANG, DKK
146 — 231
  • Jumaing Sinaga kepada marga lain;Bahwa Saksi tidak mengetahui luas huta Sipuli;Bahwa Saksi tidak ingat kapan jalan yang membelah tanah perkaradibangun;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun jalan tersebuttetapi jalan tersebut dibangun pada zaman Indorayon;Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa yang membangun jalantersebut meminta izin;Bahwa dahulu sebelum jalan tersebut dibangun, untuk menuju ke atasdapat melalui jalan dari arah perladangan Parsibahutan, tetapi orangdapat berjalan sembarangan
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 12-01-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 30 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
  • Bukhari XII/136, no.6828, 27, Muslim III/1324, no. 1698, 97 ;Jadi menuduh zina sembarangan ada ancamannya di dunia danakhirat. Padahal sudah jelas, dalam buku nikah disebutkan bahwastatus Termohon adalah perawan. Sehingga dengan demikian, jikaPemohon tidak dapat membuktikan tuduhan zina terhadap Termohon,maka diri Pemohon tersebut termasuk orangorang yang fasik ;2.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 13 April 2015 — - BUDIYANTO,S.Pt
124 — 43
  • untuk menolaknya.Bahwa berdasarkan kwitansikwitansi yang ada, tidak ada dokumendokumenpendukung untuk keabsahan dari SPJ tersebut, seperti misalnya dalam kwitansipembelian BBM dan kegiatan lainnya.Bahwa keabsahan kwitansikwtansi yang dibuat adalah bersifat fiktif.Bahwa memang sebelumnya telah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat atasanggaran APBD Dompu.Bahwa yang bertanggungjawab atas pengeluaranpengeluaran yang dilakukanoleh bendahara adalah bendahara itu sendiri.Bahwa menurut ahli tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 26-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH Tergugat SUMANTO Y. SUTISNA YATONO Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Kepala Desa Kedung Pengawas Turut Tergugat INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
275 — 328
  • ternyata tidak ada pemeriksaan terhadap Tergugat danTergugat Ill, dan tidak ada pengukuran tanah tapi sertifikat hakmilik Tergugat ditahan, oleh karena itu jelas perbuatan ini telahmasuk kriteria penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan,serta penyerobotan tanah karena Penggugat pada malam haritanpa diketahui dan Tanpa Seijin oleh Tergugat dan Tergugat IIImemasuki tanah dan merusak tanaman dan mengeruk tanahHalaman 46 dari 101 Halaman, Putusan Nomor 64/Pat.G/2020/PNCkrserta membuat patok tanah secara sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 29-04-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
1.PURWANTO
2.SAFEI, Dkk
3.H. MINO
Tergugat:
1.NURLAELA
2.Haji Makbul bin ENGKONG
3.TENGKU AZHARI
4.Ny. MASNAH
5.Ny. ROHANDA
6.Kepala Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7.Kepala Kelurahan Semper barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
8.Kementrian Agraria dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga
236 — 135
  • No. 1757dengan sangat tidak karuan / sembarangan dari Girik C. No. 339, yangberada di lokasi lain. Yang dengan secara sengaja dengan melawanhukum dan bertentangan kepatutan dan larangan Pemerintah untukmenerbitkan Girik Baru, bahwa telah terbukti Girik Baru yang diakul paratergugat adalah sebagaimana diatas masingmasing Nomor : 1756 atas nama Hajah Rohanda yang kemudian telah dikonfersimenjadi Hak Milik No. 3030 / Semper Barat, luas + 3.190 m2. 1757 atas nama NURLAELA, luas + 4.500 m?
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2018 — GUNTUR MANURUNG,DK VS YULMI YETTY SARAGIH, DKK
49 — 51
  • Ill, IV 13 membuktikan bahwaMangasa Maruhum Tampubolon/Turut Terbanding telah meninggaldunia dan Maruhum mangasa adalah bermarga Tampubolon sementaraTergugat Ill dan IV/Pembanding dan II adalah Bermarga Manurungsementara lbu Tergugat III dan IV hanya menikah dengan P.L Manurungbukan Mangasa Maruhum Tampubolon/ Turut Terbanding , maka hal inimembuktikan bahwa majelis dalam Pertimbangan Judex Factie terbuktisecara sembarangan dalam memberikan Pertimbangan Hukum;2.18.Bahwa pertimbanga Judex Factie telah
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
483 — 1517
  • Pemegang hak atastanah tidak boleh menggalimenggali sembarangan karena hak atas tanahhanya memiliki hak atas permukaan bumi, jadi kalau terjadi pembiaran,maka pejabat yang berwenang yang kena dan dapat ditindak pidana atasHalaman 249 dari 290 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN CbiForm 02/SOP/06. 3/2018pembiaran tersebut.Tindakan Pidana tidak selalu harus berbuat, diam sajajuga dapat dikenakan ancaman pidana;Bahwa bidang tanah yang sedang diletakkan sita jaminan kemudiandilakukan Perjanjian Pengikatan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 112-K/PM.II-09/AD/V/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — FERRY BIMA AGUNG TRI BUANA, SERKA
139 — 67
  • jawab Terdakwa Gak tau sekarang katanya mau keInggris kemudian ketemu lagi dengan Terdakiwa pada akhir bulanJanuari 2016 Saksi pernah menasehati Terdakwa"Bim anakmu sudah2 (dua) masalah pergaulan jangan sembarangan", dan Terdakwamengatakan bahasa Terdakwa yang ditirukan Saksi "Kalau untuk mainNarkoba Terdakwa masih sayang dengan Bajunya".9.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 24-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — ADETYAWARMAN,
99 — 63
  • Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang yang dilarang dipenualbelikan, dimilikimaupun dikonsumsi sembarangan tanpa izin, di satuan sering ditekankan agar menjauhi Narkotika danTerdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika.13.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS MANURUNG
2.MULLER MANURUNG
3.ROSMAN MANURUNG
4.AKIM MANURUNG
5.ARDIN GULTOM
Tergugat:
5.BAKTIAR HASIHOLAN MANURUNG
6.VIKTOR MANURUNG
7.CHARLES MANURUNG
8.NELSON MANURUNG
9.JAKUAT MANURUNG
10.SOGAR MANURUNG
11.PARNINGOTAN MANURUNG
109 — 78
  • Manurung yang merupakan cicitdari Op Tuan Sogar Manurung;Bahwa saksi pernah melihat tanah terperkara ditanami jahe dan ubi,jagung pada tahun 2017Bahwa tanah terperkara masih saksi usahai namun Para Tergugat tidakada mengusahai tanah terperkara;Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN BIg Bahwa pada saat Mediasi dilakukan saksi tidak tahu kehadiran ParaTergugat dan Para Tergugat tidak ada mengklaim tanah tersebut adalahmiliknya; Bahwa tujuan membuat panplet tersebut agar tidak sembarangan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
192 — 68
  • .:, karena perlu Termohontegaskan bahwa sahsah saja Termohon menggunakan upaya paksaterhadap seseorang guna kepentingan penyelidikan dan/ataupenyidikan atas suatu perkara, namun demikian upaya paksatersebut tentunya tidak dapat sembarangan dilakukan dikarenakanharus berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuserta menghormati dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan hakasasi manusia.b.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
90 — 25
  • Bahwa selain itu, dalam sistem anggaran yang ada di Indonesia juga tidakmenjelaskan secara jelas tentang prosedur yang jelas tentang upayaupayapemerintah kota dalam pencarian dana dari sponsor swasta yang dapat mendukungpelaksanaan kegiatankegiatan yang dilaksanakannya, sehingga apabila upaya iniditempuh dengan sembarangan justru akan membahayakan kepentingan dari negaraitusendiri.
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
139 — 45
  • yang seharusnya disetor sampai akhir tahun tidak disetor itu adalah kerugiannegara;Bahwa uang masuk itu adalah penerimaan negara;Bahwa Penerimaan negara itu bukan hanya sekedar diambil tapi suatu pungutan yangdidasarkan dengan Undangundang , pungutan tersebut harus ditanda tangani oleh pejabatyang berwenang, lembaga dan delegasi yang berhak;Pendapatan tersebut harus diumumkan , dipaksakan bagi yang tidak membayar;Bahwa BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarif yang ditentukan tidakbisa sembarangan
    BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarif yang ditentukan tidakbisa sembarangan. Pejabat yang berwenang adalah misalnya Direksi dengan berdasarkanAnggaran Dasar. Negara sebagai pemilik BUMN, jika BUMN tidak jadi mendapat pendapatanmaka kerugian di BUMN tersebut harus dikaji secara detail.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
112 — 35
  • yang seharusnya disetor sampai akhir tahuntidak disetor itu adalah kerugian negara;Bahwa uang masuk itu adalah penerimaan negara;Bahwa Penerimaan negara itu bukan hanya sekedar diambiltapi suatu pungutan yang didasarkan dengan Undang undang, pungutan tersebut harus ditanda tangani oleh pejabatyang berwenang, lembaga dan delegasi yang berhak;Pendapatan tersebut harus diumumkan , dipaksakan bagiyang tidak membayar;Bahwa BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat,tarif yang ditentukan tidak bisa sembarangan
    BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarifyang ditentukan tidak bisa sembarangan. Pejabat yang berwenangadalah misalnya Direksi dengan berdasarkan Anggaran Dasar. Negarasebagai pemilik BUMN, jika BUMN tidak jadi mendapat pendapatanmaka kerugian di BUMNtersebut harus dikaji secara detail. PeranPemerintah di BUMNadalah mencari untung maka tidak bisa dianggapsebagai Kerugian Negara, tetapi untuk kegiatan yang tidakditujukan kearah itu dan aset jadi berkurang maka Negara rugiBUMN rugi.