Ditemukan 3977 data
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
66 — 12
Didik Yopphie Hendrarto denganSurat Ukur No.00344/Kiduldalem/2015 tanggal 11/06/2015 ke An.Achmad Orbari Dalam proses peralihan hak antara lain sebegai berikut :a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Telah memenuhi norma kepatutan;C) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;d) Tidak Sewenangwenang;Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bile) Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
175 — 20
Adanya unsur kerugian bagi korban;e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan Hogehalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. PwtRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.
DARMA WANGSA
Tergugat:
kepala kantor BPN Kabupaten Pesawaran
Intervensi:
SUTOYO
291 — 201
Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2012Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian SertaTidak SewenangWenang.Tidak Melangar
311 — 102
Rasico Industry(Dalam Pailit) telah melangar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalamPasal 114 juncto Pasal 120 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator PT.
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
FARID FIRMANSYAH ALS FARID BIN HENDI SUHENDI
46 — 6
menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidanaseperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidaritas, primair melanggar pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,subsidair melangar
MAMIK SULIGIONO,SH.MH.,
Terdakwa:
DEDI SUPRAYOGA Als DEDI DIMAS Bin ZENAL
959 — 438
tidak mau melakukan VCS dengan Terdakwa,Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebutkepada orang terdekat korban, sehingga korban menuruti kemauanTerdakwa yaitu VCS; Terdakwa juga mengancam korba akan menyebarkan rekaman VCSyang telah dibuatnya kepada orang terdekat korban apabila korban tidakmau mengikitu keinginannya untuk melakukan VCS.Perbuatan Cabul sendiri secara klasik sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 289 KUHP, oleh R Susilo dalam komentarnya adalahsegala perbuatan yang melangar
51 — 45
Naja bintiPatombongi baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkanPemerintah setempat namun tergugat berkehendak lain, tergugat tidak maumembaginya dan tidak berkeinginan untuk memberikan bagian kepadapenggugat ;Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpamenghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melangar hak penggugat, makapatut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang muliaBapak Ketua Pengadilan
ANGGIA YUSRAN, SH
Terdakwa:
1.IBNU AMAR ALS IBNU BIN MAULANA
2.MULYADI ALS BODY BIN MAKMUN Alm
3.MUHAMAD AGUS SAPUTRA ALS AGUS
106 — 15
sebagaimana termuat dalam Berita Acarasidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan KesatuPasal 187 ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua melanggarpasal 214 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atauKeempat primair pasal 214 ayat (1) KUHP subsidair Pasl 211 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP lebih subsidair Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPatau Kelima 358 ke1 KUHP atau keenam melangar
MULIA FADILAH, SH
Terdakwa:
AFDAL DIRMAN Pgl AFDAL
206 — 50
556.000.000, (lima ratus lima puluh enam jutarupiah); Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesalliperbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan alternatif, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal Kesatu Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP AtauKedua Melangar
229 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Monas PermataPersada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasargugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata),dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuatdengan melangar hukum, sehingga dengan demikain azas pacta suntservanda tidak berlaku dalam perkara ini;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VI.6.
85 — 11
yang dimohonkan oleh Penggugat ;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniDALAM REKONPENSI1.Menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan membatalakan dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau tidakberharga surat anjuran dinas tenaga kerja dan transimigrasi kabupatenKarawang Nomor 565/6966/HIS ;Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 November 2013 ;Menyatakan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiterbukti melangar
140 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikualifikasai sebagai gugatan yang mengandungcacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) adalah pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Facti MahkamahSyariyah Aceh dalam memutus perkara yang dimohon kasasi ini cukupkeliru atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebabputusan Mahkamah Agung tersebut yang dikutip oleh Judex FactiMahkamah Syariyah Aceh bukanlah perkara kewarisan, untuk itu JudexFacti Mahkamah Syariyah Aceh salah menerapkan atau melangar
113 — 41
Bahwa hal ersebut adalah perbuatan yang telah merugikan kepentingantergugat Il (pengugat rekonpensi) dan sesuai perbuatan melangar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maka tergugat Il(pengugat rekonpensi) menuntut penggugat konvensi (tergugat rekonpensi)membayar pengantian kerugian baik materil maupu immateril kepada Tergugatll (Penggugat rekonpensi) yaitu : Materil :Halaman 46 dari53 hal.
78 — 17
Agustar yang yang sejak dahulu tidak benar baik secaramateri dan prosesnya, terindikasi melangar hukum dan adat istiadat yang ada;Bahwa atas segala peristiwa hukum dan perouatan hukum yang telah dilakukan oleh ParaTERGUGAT baik berupa pembuatan dan proses lahimya surat jual beli/nhibah lale sesuaisurat keterangan tertanggal 16 januari 1995, sampai dengan dijadikannya surat a quosebagai dasar hak/alas hak oleh para TERGUGAT untuk memperoses peningkatan hakberupa permohonan sertifikat kepada TURUT
77 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndangPerlindungan Konsumen vide Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, makaPerjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 telah melangar
98 — 14
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
425 — 897
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) ;222nnnnnnn nnn een eens4.
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
202 — 130
Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
Terbanding/Penggugat : Darwis Tansa
Terbanding/Turut Tergugat II : Ade Yulianty, SH, Mkn
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. MEDAN PLAZA CENTRE
Turut Terbanding/Tergugat II : SARINA TJANDRA
310 — 175
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
79 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
(2) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidakmelakukan pengumpulan data, penelitisan dan pengolahan data fisik,serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknyasecara objektif, sehinga ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama orang lainmengandung cacat hukum dan juga Tergugat melanggar AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatandan Asas Kepastian Hukum, sehinga berdasarkan hal tersebut di atasTergugat melangar