Ditemukan 6224 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-08-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN POSO Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Pso Tanggal 2 Mei 2016 —
49 — 7
49 — 7
seadiladilnya.Menimbang bahwa atas pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan secaralisandipersidangan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula PenasihatHukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya tersebut ;Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan nomor register perkara : PDM30/R.2.13/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015sebagai berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa BUSTANIL, S.P selaku Pengawas Tenaga Tekhnis
Register : 11-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 28/G/2012/PTUN-PDG Tanggal 30 April 2013 — CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA
LAWAN
BUPATI KABUPATEN PASAMAN
99 — 55
99 — 55
teknis FIFAdan SNI 19.9001 2001 untuk bola kakinomor 5 pada dokumen penawaran CV.SRIKANDI BHAKTI PRIMA, yang telahditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja XUnit Layanan Pengadaan KabupatenPasaman sebagaimana yang dipersyaratkandalam Permendikbud Republik IndonesiaNomor : 56 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Melampirkan Sertifikat HAKI pada dokumenpenawaran yang tidak di persyaratkan dalampetunjuk Tekhnis
Putus : 28-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 135/Pid.B/2015/PN Klk Tanggal 28 Juli 2015 — RISKY DWI SETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO
133 — 120
133 — 120
DWISETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehatjasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Putus : 24-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 24 April 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
79 — 10
79 — 10
Bahwa audit tersebut dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2011 s/d.tanggal 26 Agustus 2011 oleh Tim yang terdiri dari :28Pengendali Tekhnis : Suranto, SE. Msi.Ketua Tim : Chusnan.Anggota : Makmur.Bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit AparatPengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP), dengan caramelakukan pemeriksaan dokumendokumen/buktibukti pendukung, danmelakukan klarifikasi pada pihakpihak terkait antara lain pengurus UPKPNPM Mandiri Kec.
Putus : 03-12-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 3 Desember 2012 —
60 — 5
60 — 5
DAU setelah dikurangi belanja rutin Kabupaten dandibagi secara proporsional ke tiaptiap Desa, besaran ADD adalah minimal 10% daridana perimbangan;e Bahwa maksud dan tujuan ADD adalah program pemerintah, yang berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah untuk mempercepat pembangunandesa;e Bahwa pembelian sepeda motor inventaris desa yang dibeli dari dana ADD seharusnyadiatasnamakan pemerintah desa karena sepeda motor tersebut milik pemerintah DesaTegalasri, dan apabila ada hambatan tekhnis
Register : 20-08-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 186/PID.SUS/2014/PN.SKW Tanggal 17 Nopember 2014 — SU FONG Als AFONG
102 — 10
102 — 10
FENDI Alias PICU AliasAMEN dari cara membeli namun terdakwa tidak mengetahui sdr.FENDI Alias PICU Alias AMEN membeli dari siapa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yangdibuat dan di tanda tangani oleh Manager Tekhnis ; Ketut Ayu Sarwetini, Aptdan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang dibuatdan ditandatangani oleh Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto, S.Farm Aptsebagai Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang sesuai denganLP163/N/PLPol/
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda Tanggal 23 Juni 2015 —
47 — 1
47 — 1
Perencanaan InstitutTeknologi Surabaya dan berdasarkan hasil test tersebut dari 20 biji pavingyang telah diambil secara acak oleh pihak lembaga independent tersebut secarateknis keseluruhan paving masuk dalam mutu K400.2122Za242Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan kuat tekan concrete paving yangtelah dilakukan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, dengan nomor 331TPav02/LB3/X/'13,tertanggal 4 Oktober 2013, tersebut secara pengujian mutu dapat di simpulkansecara tekhnis
Register : 28-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 12 Februari 2015 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARA POS DAN INFORMATIKA
126 — 98
126 — 98
Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 43/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DONI MARSELI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH ( KAPOLDA ACEH)
206 — 163
DONI MARSELI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH ( KAPOLDA ACEH)
206 — 163
Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memilikikewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripda dengan Jabatan Brig SAT SABHARA, di kesatuan PolresNagan Raya (vide Bukti P3=Bukti T28), dalam hal ini wilayah Polres NaganRaya tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis
Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 1 Mei 2012 — Ir. ZULKIFLI, MM bin SYAHBUDDIN ; dkk
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 197 K/Pid.Sus/201260tempat dibangun Pasar Hewan tersebut sangat rendah sehingga tidakmemungkinkan untuk dikerjakan sebagaimana gambar dan RAB karenatanahnya mempunya elevasi sangat rendah, sehingga Volume Fondasi yangdicantumkan dalam RAB hanya setinggi 60 cm sangat tidak sesuai dengankeadaan tanah dilokasi pembangunan secara tekhnis untuk melaksanakanpekerjaan pembangunan Pasar Hewan tersebut pihak rekanan memohondilakukan perubahan dengan penambahan Volume Pondasi menjadi 120 cmdan 90 cm, Maka
Register : 13-07-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 166/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 19 Nopember 2018 — PT. BORIANDY PUTRA : KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA
232 — 195
232 — 195
Dwi Jaya, kalau audit BPK semua para pihak dipanggil,intinya bahwa kami hanya melaksanakan LHABPK dan Instruksi Gubernur saja; Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada proses unmizing saja, kalau menyangkutprosedur lelang kewenangan ULP dan menyangkut tekhnis kewenangan bagianSaksi selaku PPK;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 November 2018, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
108 — 26
108 — 26
KOHAR SUPARMAN.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan adalah Meneliti, Menguji barang/jasa sesuaidengan Spesifikasi yang tertera dalam kontrak, dan saksi pertanggungjawabkan pekerjaan saksi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikanselaku Pengguna Barang/Jasa.Bahwa acuannya adalah Spesifikasi dan Gambar yang disetujui olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dandiketahui Kepala Dinas Pendidikan.Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
adalah ERWIN HERWINDO,SH sedangkan Pejabat Pembuat Komitemen adalah TINA KARINI S.SANTOSO, ST.Bahwa tidak ada petunjuk teknis maupun SOP dalam menerima hasilpekerjaan hanya mengacu kepada Spesifikasi dan Gambar yangdisetujui oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat PembuatKomitmen dan diketahui Kepala Dinas PendidikanBahwa untuk RKB SDN Bantarsari 01, RKB SDN Karangpatri 04 dan RKBSDN Karangpatri 05 Pejabat Pembuat Komitmen membuat SuratPerintah Kerja (SPK) dengan Perusahaan : CV.
Register : 28-07-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 31
54 — 31
danpersyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalauHalaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtrizin operasional izin aktifitas ittukan beda lagi, itu izin pendirian dan izinbangunan;Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuahaktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang,kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yangmenegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama makaDepartemen Agama atau Dinas Tekhnis
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
Bolusson Parungkilon Pasaribu
Termohon:
Kejaksaan Negeri Samosir
77 — 64
Bolusson Parungkilon Pasaribu
Termohon:
Kejaksaan Negeri Samosir
77 — 64
Berdasarkan UndangUndangNomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskanPejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga tekhnis daerah, dan unsurperangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompokmasyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, danhasilnya pada
Register : 24-05-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN RABA BIMA Nomor 187/PID.B/2021/PN RBI Tanggal 17 Nopember 2021 — FERI SOFIYAN, SH
195 — 100
195 — 100
membangun Jety/ Dermaga, Terdakwa berkonsultasi denganDinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan menanyakan mengenai perizinanpembangunan Jety/Dermaga tersebut, dimana DLH Kota Bima menjelaskan untukmembangun Jety/ Dermaga, terdakwa harus memiliki UKL/ UPL untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN IR. FAISAL
102 — 83
102 — 83
Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
Register : 15-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PURWOREJO Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Pwr Tanggal 17 Nopember 2015 — PUTRI TUMININGSIH >< PT Bank Danamon Indonesia Tbk cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kanwil Semarang cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Unit Baledono
97 — 21
97 — 21
Tergugat III dan Turut Tergugat ;10.Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA~ DAN TIDAKTERBANTAHKAN jika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atasObyek Sengketa sebagaimana Risalah Lelang tertanggal 384/201511.tertanggal 20 Mei 2015 adalah telah sah, sesuai dan tidak berntentangandengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklahdapat dibatalkan dengan alasan apapun (Vide Petunjuk MahkamahAgung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Register : 21-04-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MKS Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA Diwakili Oleh : YUSUF LAOH, SH
195 — 98
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA Diwakili Oleh : YUSUF LAOH, SH
195 — 98
Menyusun kebijakan tekhnis penyelenggaraan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang keuangan ;b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjangurusan pemerintahan bidang keuangan;Him 19 dari 52 him Put. No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKSC. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunganteknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidangkeuangan;d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusanpemerintahan bidang keuangan ;e.
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir. H.M. Sugeng Waluyo SB bin H. Samadi
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
JikaKPPN dalam tugasnya sesuai Kepres No. 80 Tahun 2003 besertapetunjuk tekhnis pelaksanaannya, maka perubahan = rekeningperusahaan pemenang lelang tidak bisa digunakan, dan sudah pastikeinginan pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk memboboluang Negara tidak akan terjadi. Namun kenyataannya karena pejabatKPPN tetap membayar uang termin proyek bukan kepada CV SaptaPanca Karya melalui rekening yang resmi yang dimiliki CV SaptaPanca Karya maka terjadilah kebocoran uang Negara ;Saksi H.
Register : 22-05-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 26 September 2018 — Ny.EPI YULIANA >< INDARTO TJAHJONO
92 — 73
92 — 73
Bahwa selanjutnya mengenai tekhnis pembiayaankendaraan tersebut apakah melalui TERGUGAT Ill adalah bukanurusan dari TERGUGAT I.Bahwa TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalildalilPENGGUGAT pada poin 9 sampai dengan poin 10 pada halaman 5s/d 7 Surat Gugatannya. Bahwa TIDAK BENAR ada rekayasa dalamproses pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT II.