perpajakan.V.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.46702/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP580/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2008Nomor: 00129/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT.Bumi

Pengadilan Pajak Nomor Put.46706/PP/M.I/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP584/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00133/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT.Bumi

2010 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 26596/PP/M.1/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang menyatakan : Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP392/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 30November 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Taginan Pajak Bunga Penagihan atas nama : PT.Bumi

Bahwa benar oleh karena setiap bulan gaji Terdakwa dipotonguntuk membayar utang di Bank BRI maka untuk menutupi kebutuhanrumah tangga Terdakwa seharihari, Terdakwa pernah bekerja di PT.Bumi Karsa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan menerimagaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan lalu diberikankepada Saksi1.15.

Bahwa benar oleh karena setiap bulan gaji Terdakwa dipotonguntuk membayar utang di Bank BRI maka untuk menutupi kebutuhanrumah tangga Terdakwa seharihari, Terdakwa pernah bekerja di PT.Bumi Karsa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan menerimagaji sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan lalu diberikankepada Saksi1.14.

Surya Bumi Agro Langgeng denganmenggunakan Arko/gerobak sorong, selanjutnya buah kelapa sawit tersebutdijual kepada Tarmuji dan Rian Saputra (dalam berkas perkara dan penuntutanterpisah) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Amat (DPO) dan sepakatdengan harga Rp1.000, (Seribu rupiah) perKg, setelah itu para terdakwa pergdari tempat tersebut dengan menumpangi mobil yang dibawa oleh Tarmuji,ketika diperjalanan, para terdakwa dicegat dan diamankan oleh security PT.Bumi Surya Agro Langgeng dan dibawa

PANTJA MOTOR (in casu TERGUGAT 1)berkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatat atas nama PT.BUMI ALAM SEGAR (in casu TERGUGAT III) berkedudukan diJakarta, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:a. UndangUndang Nomor 5Tahun 1960;b. Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;c.

PantjaMotor berkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta, telah sesuai denganperaturan yang berlaku yaitu :e UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;e Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanahe Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 10942/Pejuang, Gambar Situasi tanggal 25 November 1997Nomor 16566

Pantja Motorberkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta, adalah sah sabagaiTanda Bukti Hak;c. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10942/Pejuang,Gambar Situasi tanggal 25 November 1997 Nomor 16566/1997,luas 9.530 m2, pertama kali tercatat atas nama PT.

Pantja Motorberkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta pencatatannya telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo pasalHal 59 dari. 93 hal. Put. No 04/Pdt.G/2014/PN Bks60103 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.d.

untukmenikah tanpa ada paksaan; Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 tahun salingkenal dan sudah saling cinta mencintai; Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak adahubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untukmenikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinandengan orang lain; Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan status calonistrinya adalah gadis; Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan PT.Bumi

Facti tentang haltersebut bersifat Ultra Vires;.Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 36 alinea (1) dan (2) putusanNomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel yang berbunyi:Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon selaku pemegangsaham yang harus menyetorkan kepada perusahaan harus dibuktikandengan bukti penyetoran yang sah kepada perusahaan yang dimohonkanRUPSLB dalam hal ini PT.Bumi

Bumi Bintang Bersatu, yang dalam surat gugatan ini diwakilioleh saudara Budiono, selaku direktur PT.Bumi Bintang Bersatu,berkedudukan di jalan Taman Duta Mas, Blok F9 No.1 JakartaBarat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NAJAB KHAN,SH, MH & ASSOCIATES, Advokat dan pengacara pada kantorAdvokat dan Pengacara NAJAB KHAN, SH,MH & ASSOCIATES,beralamat di jalan Kedoya Raya No.27 Jl. Kedoya Selatan,Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Me!

Sebetulnya kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan nilaiuang, namun karena yang membuat tercemarnya nama baik PT.Bumi Bintang Bersatu (Penggugat) sehingga kehilangan pasar bisnisadalah Tergugat Ill, maka wajar kerugian immaterial dibebankankepada Tergugat Ill, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesarRp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah);18.

Kharisma Tawika Sentosa / Perumahan Karawang Jaya Diwakili Oleh : Dr SYAFRIAL BAKRI SH MH
Pembanding/Tergugat IV : Margiyati Kalina Harun / Yani Diwakili Oleh : Dr SYAFRIAL BAKRI SH MH
Terbanding/Penggugat : PT.Bumi Arta Sedayu
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS & PPAT Ayu Zenny Rosjidah Zen, S.H.,M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang

Nomor 2100 K/PDT/2012untuk pengerjaan Proyek Abandon Fuel Tank PG&T Minas dan PipeReplacement KB164400 meter namun kemudian karena terjadiperubahan kebijakan pada interen Perusahaan PT.Bumi Laksmana Jaya,untuk kelanjutan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Penggugat (PT.Dadjuan Duta Niaga Tepat Guna) dengan Surat Perjanjian JasaBorongan masingmasing untuk pekerjaan Decommissionning Of Fuel OilFacilities In PG & T Minas tertanggal 16 Februari 2009 dan SuratPerjanjian Jasa Borongan untuk pekerjaan

AdhiKarya (Persero) Tbk., Pekerjaan tersebut dilimpahkan kepada mitra PT.Bumi Laksamana Jaya kepada PT. Dajuan Dutaniaga Tepat Guna milikPenggugat, saksi mengetahui setelah pelaksanaan kerja dimulai oleh PT.Djuan Dutaniaga Tepat Guna tidak memiliki persyaratan sertifikasisehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV.

Cahaya Sempurna Sejati dan PT.Bumi Rejo dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut :(a) Adanya Kesepakatan Bersama dalam bentuk tertulisdan ditandatangani disertai materai (Vide bukti,dokumen perjanjian tertulis tanggal 25012013),sebagaimana berikut : Bahwa pada bulan Januari 2013 terdapat dokumenkesepakatan bersama yang ditandatangani oleh B.SARWONO yang mewakili PT. Bumi Rejo, AGUNGWIBOWO yang mewakili PT. Agung Darma Intra,BAMBANG SUGIONO yang mewakili PT.

Agung Darma Intra).Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor PT.Bumi Rejo yang dihadiri oleh Direktur Utama, BapakBudhi Sarwono.

Bumi SawitPerkasa Rayon A Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, KabupatenKampar maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT.Bumi Sawit Perkasa Rayon A Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu,Kabupaten Kampar melalui Saksi Nihar Alias Nihar Bin H.

diterangkan saksi tersebut memang benar, namun yang dikatakan sudahdibebaskan sama sekali tidak benar, Penggugat sama sekali belum pernah menerimapembayaran ganti rugi dan di persidangan Tergugat IX tidak bisa membuktikanbahwa tanah itu sudah dibebaskan (sudah diganti rugi) dan Pengadilan TingkatBanding tidak mempertimbangkan tentang pembuktian dengan saksisaksisebagaimana diatur dalam Pasal 1895, 1902, 1907, 1908, 1911, KUHPerdata,demikian pula saksisaksi lainnya menerangkan bahwa tanah yang dikuasai PT.BUMI

Terhadap objek lelang SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu atas nama PT.Bumi Flora yang pelaksanaan lelangnya dijadwalkan pada tanggal 17 April2018 dibatalkan karena Pemohon (Kurator) tidak menerbitkan PengumumanLelang Kedua di surat kabar.Bahwa pada saat areal/lahan perkebunan Pemohon akan dialihnkan kepada PT.Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) sebenarnya antara PemohondenganDireksi PT.

Bank BNI Tbk sebagai Kreditor, yang salahsatunya berisi Pernyataan Sdr RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama PT.Bumi Flora yang menyatakan bahwa HGU N. 144/Desa Seunebok Bayu seluas479,09 Hatelah dialinkan kepada PT. DKS, sebagai bagian dari yang menjadidasar PT. BNI untuk menyetujui permohonan kredit kepada Debitor Pailit (Bukti T09).Bahwa dalam Surat Pernyataan PT.

Undangundang no. 10 tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undangundang no. 8 tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 15, Pasal 18 Undangundang no. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang no. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa apabila ternyata pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut milik PT.Bumi Flora, maka Kurator akan melaporka pidana terhadap

Pasal 97 ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroannTerbatas yang mengatur tentang piercing the corporate veil yang dilakukanoleh Direksi karena tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan.Bahwa apabila ternyata pengadilan memutuskan bahwa tanah itu milik PT.BUMI FLORA, maka Kurator akan melaporkan dugaan pidana terhadap:1. Bismi Aziza (Direktur Utama dan anak dari Drs RAZALI ROHIMUN);2. Isfand;3. Boy Hermansyah;4. Arif Hartono;5.

RAZALI ROHIMUN (Pemberi Kuasa dari pihak PT.BUMI FLORA untuk menggugat Kurator dalam perkara aquo) tidak memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepadaTERMOHON, Bahkan seharusnya PT BUMI FLORA mendudukan/menarik Sdr.RAZALI ROHIMUN dalam perkara aquo atas perbuatannya membuat SuratPernyataan yang pada intinya menerangkan/membenarkan adanyapenyerahan/pengalihnan SHGU No. 144 kepada PT.

Bumi Sejahtera Ariya yang konsekuensiyuridisnya adalah harta kekayaannya terpisah dari harta kekayaan pemegangsahamnya, dengan demikian Terdakwa tidak berhak memindahkan dana PT.Bumi Sejahtera Ariya ke rekening pribadinya dan perbuatan Terdakwa yangdemikian dapat dikualifikasi sebagai tanpa hak dan melawan hukum karenadana perusahaan bersumber dari perimbangan saham sebagaimana telahdipaparkan di atas, sehingga kekayaan PT.

BAMBANG SUWONDO, SH; Fotocopy legalisir dokumen specimen tanda tangan pembukaaan NomorRekening Giro Bank Mandiri nomor : 1550033557789 atas nama PT.Bumi Sejahtera Ariya; 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No.EL. 590321 tanggal 22 Juni2017 senilai Rp.7.000.000.000 ( tujuh milyar rupiah);Oleh karena merupakan fotokopi suratsurat, maka harus dinyatakan tetapterlampir dalam berkas perkara bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin

Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;4. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepadaPenggugat, bahwa dasar / alasan yang kuat dan mendorongTergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Tergugat a quotersebut, didasarkan pada fakta fakta hukum sebagai berikut : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor522.21/139/DKPPH tanggal 21 Agustus 2013 perihal Penebangandan Pembukaan Lahan Tanpa Ijin IPK, ditujukan kepada Pimpinan PT.Bumi Mulya Makmur Lestari

Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 29MaretFotokopi sesuai Asli Surat Izin Bupati Paser, Nomor :503/02/PEMSILP/II/2009, Tentang Pemberian Izin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser,tertanggal 25 Pebruari 2009 beserta lampirannya, ;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser,Nomor : 503/04/PEMSILP/III/2010, Tentang PemberianIzin Lokasi Untuk Keperluaan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit Kepada PT.

Bumi Mulia MakmurLestari, Nomor : BMML/X/004/I/2015 Perihal : KewajibanPembayaran PSDH, DR Dan Penggantian Nilai Tegakan,69Bukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser,tertanggal 19 Januari 2015;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :522/37/Pengshn.HDK/2015 Perihal : Klarifikasi PNBP PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada DISHUT prop.KalTim, BP2HP WiI.XIIIl, BPKH Wil.

Bumi Mulia MakmurLestari, Nomor : MUARABMML/X/01/VII/06 Perihal83Bukti P101Bukti P102Bukti P103Bukti P104Bukti P105Persetujuan Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua KSUMeto Penyembolum, tanggal 06 Juli 2006;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasir,Nomor : 01 Tahun 2006, Tentang Ijin Pemanfaatan KayuPada KBNK Tahun 2006/2007 Atas Nama KSU MetoPenyembolum, Di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 18 Oktober 2006:;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perintah Pembayaran

Bumi Mulia Makmur Lestari,tertanggal 23 Nopember 2016, beserta lampiran(Sebanyak 1 examplar);Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 970/2743/DKIV/2016,Perihal : Surat Tagihan Il (kedua) Kepada Pimpinan PT.Bumi Mulia Makmur Lestari , tertanggal 7 DesemberFotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari, NomorS.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016, Perihal : PermohonanPeninjauan Kembali SK Sanksi Administrasi Nomor :970/108/KPTS/DKIV/

., kesemuanyaKaryawan pada Bagian Hukum PT.Bumi Serpong Damai Tbkberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012,selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.MELAWAN1. CONTHY Lt. SIAGIAN, beralamat di Taman Buaran Indah IV LB III Rt.010 Rw.013,Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;2.

Bumi SerpongDamai Tbk tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Aloysius M.Jasin, SH, Notaris di Tangerang, selanjutnya diberi tanda P8 ;Foto copy Akta Perjanjian Subrogasi No. 12 tanggal 02 Nopember 2010 antara PT.Bumi Serpong Damai Tbk/Penggugat dengan PT.

No. 1626 K/Pid/2014harus segera menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya dengantanpa ganti rugi.Bahwa saat saksi Henky Soesanto selaku Direktur PT.BUMI INDIRAWISESA (PT. BIW) hendak memanfaatkan tanah SHGB No.4061/Pulogebang Jakarta Timur dan tanah SHGB No. 1429/PulogebangJakarta Timur yang terletak di Jl.

Fauzi selaku Direktur Operasional PT.Bumi Pandan Sari tersebut diatas yaitu tidak mau memberikan penjelasanyang sebenarnya baik secara tertulis maupun secara lisan mengenaipengalihan asset yang dikerjasamakan kepada pihak lain, Tergugat telahberitikad tidak baik dan telah menyembunyikan kepada Penggugat kepadaSiapa asset yang dikerjasamakan tersebut dialinkan /dijual, padahalPenggugat masih memiliki hak mengelola asset yang dikerjasamakantersebut hingga tahun 2025 ;Untuk menghidari kerugian yang

ISMUHADI JAFAR(Tergugat III) ;Adalah merupakan asset milik Tergugat (PT.Bumi Pandan Sari) yangmasih terikat Kerjasama dengan Penggugat hingga 10 Agustus 2025 sesuaidengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 6 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus2010 yang dibuat Notaris lwan Ridwan,SH.6. Memerintahkan / Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dalam bukutanah yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.36 atas nama Tergugat IV (PT. YudiPrakarsa Bakti); Sertifikat Hak Guna Bangunan No.35 atas nama Tergugat IV (PT.

AHU13612.AH.01.01 Tahun 2010.Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa PT.Bumi Pandan Sari adalah BADAN HUKUM berupa PERSEROANTERBATAS sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4)Jo. Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria (UUNo. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria),HANYA Warga Negara Indonesia yang MEMPUNYAI HAK MILIK.Bahwa apabila ketentuan Pasal 7 ayat (4) Jo.

Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria, Tergugat I/PT.Bumi Pandan Sari TIDAK MUNGKIN MEMILIKI ASET berupa BENDATIDAK BERGERAK berupa bidang TANAH HAK MILIK i.c. SHM No. 282,SHM No. 287, SHM No. 288, SHM No. 293, dan SHM No 480Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKANjuga bahwa dari 5 (lima) bidang TANAH HAK MILIK i.c. SHM No. 282,SHM No. 287, SHM No. 288, SHM No. 293, dan SHM No. 480 tersebut,3 (tiga) atas nama Tergugat II (i.c.