Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Il,Ill, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terutama Penggugat tidakbisa meningkatkan surat menjadi Sertifikat Hak Milik, karena terjaditumbang tindin surat Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu suratYahya / Tergugat I, harus dibatalkan;8. Bahwa oleh karena tanah seluas + 4.906 M, adalah milik Penggugat, daritanah keseluruhan + 5.083 M?

sebagaigugatan yang tidak lengkap (exceptio plurium litis contractum), sebabPenggugat berkeras meyakini bahwa letak bidang tanah Sertipikat HakMilik Nomor 1824 sudah tepat letaknya sesuai dengan penunjukan letakoleh Penggugat, yang mana dari hasil pengukuran dilapangan kemudiandisesuaikan dengan datadata teknis dan datadata yuridis yang ada diKantor Pertanahan Kota Banjarbaru ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor1824 a quo tumpang tindih dengan kepemilikan hak atas tanah oranglain, yaitu. tumpang tindin

Surat Perjanjian GarapTanah Tahun 1965;Bahwa Para Penggugat mengajukan Hak Milik kepada Tergugat padaTanggal 22 Oktober 2008, akan tetapi ditolak oleh Tergugat melalui surattertanggal 26 Mei 2009 dengan alasan bahwa di atas Tanah tersebuttumpang tindin dengan Hak Milik Nomor: 6413 alas nama LIM TEKMENG yang telah dipecah menjadi 16 (enam belas) bidang Sertipikat HakMilik;Bahwa Penggugat memperoleh Tanah tersebut berasal dan warisanalmarhum orang tua Para Penggugat yang bernama WHUSIN binMUHAMMAD

882Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 265/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober2011, atas nama DAVID MANU, memiliki letak tanah ataulokasi .........lokasi yang berbeda dengan objek sengketa, yaitu tanah tempatditerbitkannya objek sengketa terletak di Desa MKuanheun,Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, sedangkan tanahbersertifikat No. 882 Tahun 2011 atas nama David Manu terletak diDesa Manusak, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,sehingga tidak benar kalau SHM Para Tergugat II Intervensi adatumpang tindin

Smr yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarindapada tanggal 6 Oktober 2016 dan berdasarkan hasil pengecekan di Kepaniteraanperdata ternyata dalam aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurterhadapperkara tersebut telah diajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober2016(akan tetapi berkas perkaranya baru dikirim ke Pengadilan TinggiKalimantan Timur tanggal 27 Maret 2018 dan oleh karenanya belum diputusditingkat banding)oleh karena itu untuk menghindari adanya putusan yangtumpang tindin

Pengadilan.Dalam konteks ini Penggugat/Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah harusdiwakili oleh Pengurus yayasan.Bahwa oleh karena Penggugat dalam hal Gugatan ini tidak diwakili PengurusYayasan maka Gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT KABURBahwa Gugatan Penggugat Tergolong kepada Gugatan Kabur obscuurelible(vide gugatan poin 6 dan 7) dikarenakan Gugatan tersebut tidakdigambarkan berapa luas tanah yang tumpang tindih, dibagian mana yangtumpang tindin

(tiga ratus lima puluh satuHalaman 14 dari 168 hal Putusan No. 032G/2017/PTUN.Smg.meter persegi), atas nama pemegang hak YAYAN NURYANAHtumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 10/DesaKasepuhan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Batang pada tanggal 15 September 1988, GambarSituasi Nomor : 4073/1988 tanggal 13 September 1988, Luas +44.778 m2 (lebih kurang empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuhpuluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hakDepartemen Perhubungan Republik

dimaksud pada ayat (1)berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 ini telahmenetapkan kompetensi masingmasing lingkungan peradilan, sehinggapenerapan kewenangan mengadili oleh setiap lingkungan peradilan harussesuai dengan batas kewenangannya, agar terwujud kesatuan hukum dalamsistem peradilan Indonesia yang multi yurisdiksi, dan tidak terjadi salingtumpang tindin

No. 989 K/Pdt/2010 Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur : Kardi; Sebelah Selatan: Sukardi ; Sebelah Barat : Jalan ;dan tanah sebagaimana termuat dalam SHM No. 21, seluas + 8.460 M2,terletak di Desa Meteseh, Kecamatan Semarang Selatan, KotamadyaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan ; Sebelah Timur: Inawan ; Sebelah Selatan: Kalen ; Sebelah Barat : Wiryo;(keduanya tumpang tindin dengan SHGB No. 1334 (sebagian) atas namaTergugat ) ;Bahwa sertifikat

Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat IlIntervensi terhadap objek sengketa 4, berupa:Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor5499/SD600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihalPermasalahan Kasus Tumpang Tindin Pemilikan danPenguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil55 S.1, Persil 56 S.II dan Persil 57 S.IIl tercatat atas namaNaidin Djean, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 360,364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, KabupatenBogor, tidak dapat diterima;2.

asli sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.246/ tembalang seluas 135 m2 tercatat atas nama VictorBakkara dan Anik Utami Ningsih dan menuntut agarPara Tergugat mengembalikan sertifikat asli sertifikatHak Guna Bangunan (SHGB) No. 246/ tembalangseluas 135 m2 tercatat atas nama Victor Bakkara danAnik Utami Ningsih;Him. 10 Putusan No.89/PDT/2017/PT SMGSehingga Penggugat telah memohonkan sita jaminanatas tanah dan bangunan yang di atasnya telahdibebani oleh Hak Tanggungan, bukan kah hal tersebuttumpang tindin

Persidangan, dan pada jam itu juga Jaksa PenuntutUmum mengajukan tuntutannya tanpa mempertimbangkan buktibukti yangtelah dimajukan, disini telihat jelas Jaksa Penuntut Umum mempunyaikepentingan terhadap perkara ini dan kemudian Hakim memutus perkara inidengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956hal itu jelas salah dan keliru karena mempergunakan wewenangnya sebagaiHakim untuk kepentingan pihak tertentu padahal peraturan Mahkamah Agungtersebut gunanya untuk menjaga tumpang tindin

anaknya saksi HARDI MULIAWANmendatangi kantor BPN banyuasin untuk menanyakan dan melakukanpengecekan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama ABDULLAHHARUN AI lalu pihak BPN Banyuasin melakukan cek sesuai data yang diberikanoleh saksi HARDI MULIAWAN tidak lama kemudian pegawai BPN Banyuasinmengembalikan permohonan pembuatan sertifikat atas nama ABDULLAH HARUNAl dan menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut tidak dapatdiproses (ditolak) dengan alasan tanah tersebut tumpang tindin

Maknatumpang tindih yang dimaksud dalam surat Tergugat V adalah permohonanPenggugat atas SHM 165/Duri dan SHM 166/Duri sisa tumpang tindih denganSHM 6304 /Duri atas nama Kadiman Mansoer autentik, milik Saudara KadimanMansoer dan tidak terdapat SHM lain atau tumpang tindin sebagaimana yangdituduhkan oleh Penggugat.Bahwa istilah tumpang tindih yang digunakan Penggugat di dalam gugatansebenarnya untuk memutarbalikan fakta saja.

Justru apabila Tergugat Vmengabulkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan SHM 166/Duri danSHM 165/Duri sisa yang belum tentu benar keabsahan atas haknya tersebutmaka terjadi tumpang tindih yang sebenarnya dengan SHM 6304/Duri atasnama Tergugat I.Bahwa Tergugat V apabila mengetahui adanya tumpang tindin SHM 6304/Duridengan SHM lain maka Tergugat V dari dahulu tidak mungkin mengabulkanpermohonan ganti nama dari Saudara Kadiman Mansoer kepada Tergugat maupun dari pemilik Kadiman Mansoer kepada Kadiman

tidak terobukti membuattumpang tindih SHM, tetapi justru Penggugatlah yang mengajukanpermohonan SHM 166/Duri dan SHM 165/Duri sisa yang akan membuattumpang tindih dengan SHM 6304/Duri.Bahwa berdasarkan pendapat ahli mengenai PMH diatas dan ketentuan pasal13865 KUHPerdata maka apa yang dimaksud Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi Penggugatsudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada fakta yang kuatbahwa Tergugat membuat tumpang tindin

bagaimana bisa PENGGUGAT dan TERGUGAT Vmengambil dan menyatakan suatu hasil akhir untuk dilaksanakan yangtidak disepakati secara bersamasama pada saat TERGUGAT danTERGUGAT Il tidak hadir yang menyebabkan pengambilan suara secarasepihak yang seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;45.46.47.48.48Bahwa hasil mediasi yang dilakukan PARA PIHAK tidak tertuang dalamsuatu berita acara, kalaupun ada, sesuai dengan dalil GugatanPENGGUGAT dalam Posita butir 20 yang hanya membahas tentangtumpang tindin

Bahwa berdasarkan data yang adapada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Buku Tanah Hak Milik No. 136, 137,195, 196, 197 dan 198/Intaran belum pernah dimatikan yang sampai saat inimasih berlaku (iiidup), sehingga terjadi tumpang tindin hak sebagian antara 6enam.Hak Miik tersebut dengan Hak Guna Bangunan No. 86/Sanur Kaja, yangdahulu Hak Guna Bangunan No.4/Intaran tercatat atas nama PT. Wynncor Bali(Tergugat IV). Point 3.

Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan Gelar Perkara di BPNRI tanggal 2 Desember 2010 dengan kesimpulan ke 6 (enam) bidangtanah hak milik tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan No.4/Intaran atas nama PT. Wynncor Bali, sebagaimana Berita Acara HasilGelar Perkara No. 203/BAHGP/DV/)UI/2010.d.

WynncorBali (Tergugat IV);Hal 66 dari 76 halaman Putusan No.32/Pdt.G/2015/PN.DpsMenimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan ParaTergugat, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan dalam perkara aquoadalah apakah benar telah terjadi tumpang tindin antara tanah obyek sengketamilik Penggugat dengan tanah milik Tergugat IV dan apakah perolehankepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV didapat secara cacat hukum;Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg berbunyi barang siapa mendalilkanmempunyai

(empat ribu lima ratus delapan puluhdua meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal 20Juni 2019; sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukanpendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yangdiimohonkan oleh Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah NIB 01161 Kel. Keramasan Kec.

Kertapati Kota Palembang dansebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimanaditerangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MuaraEnim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/30016.03/ 1/2020;Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas,Penggugat memaklumi bilamana bagian tanah yang masuk dalam DaerahAliran Sungai (DAS) tidak dapat dimohonkan haknya oleh Penggugatkepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; namun bagiantanah yang terindikasi tumpang tindin

Harus pula ditelitiapakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik tersebuttumpang tindin sebagian ataukah keseluruhan dengan PengembalianBatas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard).;Dalam Pokok Perkara:1.

Mediasi tanggal 23 April 2014 :1) Pihak Tergugat dan Penggugat serta ahli waris TukirahWarso Dihomo dan Busrin menyampaikan tanggapannyaatas tumpang tindin SHM yang diterbitkan olehHalaman 20 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGTergugat Il.2) Tergugat Il akan melakukan penelitian administrasiterhadap dokumen kepemilikan Para Pihak.Mediasi tanggal 21 Juli 2014 :1) Hanya dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat Il,sedangkan Penggugat dan ahli waris Tukirah WarsoDihomo dan Busrin tidak ikut hadir tanpa adanyakonfirmasi

Busrin yang telah tumpang tindin dengan SHM No.540/Jatingaleh an.

PengadilanNegeri Semarang dalam putusannya pada butir telah menghukumPembanding II (dahulu Tergugat Il) untuk menarik kembali Sertipikat HakMilik (SHM) No.540/Jatingaleh tercatat atas nama Pembanding (dahuluTergugat I) selaku pemegang haknya serta mencoretnya dari bukupendaftaran tanah.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang demikianmencerminkan asas ketidak adilan dalam bermasyarakat dan bernegara.Sebagaimana telah terungkap dalam Persidangan pada tingkat pertama,sengketa tumpang tindin

Badan Pertanahan Nasional No.27 Tahun 2007tentang Panitia Pemeriksa Tanah, dalam hal ini Tergugat II ( Badan PertanahanNasional ) tidak melakukan tugas dengan baik dan benar, sehingga terjadinyaHalaman 93 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGtumpang tindih batas dalam menentukan Surat Ukur atau Gambar Situasi ( GS )dalam menerbitkan Sertifikat.Menimbang, bahwa ketidak cermatan dan ketidak telitian Tergugat IImengenai pengkajian dan penelitian status tanah maupun peninjauan fisik tanahyang menjadi tumpang tindin

kemudian apakah benar Penggugat telahmendapatkan pengalokasian tanah/lahan dari Tergugat II dan apabilamemang benar Penggugat telah mendapatkan alokasi tanah/lahan,pertanyaan berikutnya apakah benar tanah/lahan yang dialokasikankepada Penggugat tersebut overlapping atau tumpang tindih denganlahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat sebelumnya olehTergugat Il, apabila benar bahwa Penggugat mendapatkan alokasitanah/lahan dari Tergugat II dan lahan yang dialokasikan tersebutoverlapping/tumpang tindin

Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT. Federal Investindo;b. Surat No. 090/KND/DDFK/L/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, PerihalPeringatan Kedua untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindihn dengan areal lahanmilik PT.

MetalindoUsaha Bersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areallahan milik PT. Federal Investindo;d. Surat No. 170/KND/DDFK/L/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016,Perihal Permohonan untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT.

Syaratsyarat tersebut adalah :(a) Halhal yang dituntut adalah sama, yaitu tanah bersertifikat HGB No.386/Grogol Selatan yang letaknya tumpang tindin dengan tanahbersertifikat HGB No. 279/Grogol Selatan;(6) Atas dasar alasan yang sama, yaitu pengakuan bahwa tanah yangdisengketakan merupakan tanah bersertifikat HGB NO. 279/GrogolSelatan;(c) Oleh dan terhadap pihakpihak (subjek hukum) yang sama, yaitu :a. Putusan Mahkamah Agung No. 185 PK/Perdt/1981 tanggal 14Januari 1984 jo.

SK III/DJA/1984 tanggal 8 Juni 1984, Pelawan tidak lagi berhakatas tanah tersebut (dahulu merupakan bidang tanah dengan SHGB No.279/Grogol Selatan beserta sertifikatsertifikat pemisahannya yangletaknya tumpang tindin dengan tanah bersertifikat HGB No. 386/GrogolSelatan).Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK III/DJAM 984 tersebutMenyatakan bahwa:a. Mencabut SK 2481DJA/1983 yang menjadi dasar terbitnya SHGB No.295/Grogoi Selatan sebagai hasil pemisahan SHGB No. 279/GrogolSelatan;b.

Bahwa pada nyatanya Tergugat telah mengetahui adanya keputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.383/Menhutll/ 2006 tanggal 5 Juli 2006tentang penunjukan areal penggunaan lain seluas 33.800 ha yangterletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan;5.

TPS) tumpangtindin. dengan lahan JIUPHHKHT PT.SylvadutaCorporation (vide bukti P4):6) Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan olehKepala Dinas Kehutanan kepada Direktur UtamaPT. Tunas Prima Sejahtera dalam surat tanggal 22Oktober 2009 Nomor 522.22/5706/DKII/2009 (videbukti P5).

TPS) yangdiperpanjang dengan Keputusan Tergugat Nomor56/DPN.K/IL56/VIII2007, tanggal 8 Agustus 2007 dan diperpanjang lagidengan Keputusan Tergugat Nomor 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal 27Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat;Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 15 PK/TUN/20153.