Bahwa dalam perjalanan akan rencana Penggugat untuk bermusyawarahdengan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut, tibatiba Penggugatmendengar berita bahwa Tergugat akan melakukan pelebaran muarasungai Ampal dan saat itu Tergugatl diwakili oleh Tergugatll / CamatBalikpapan Selatan telah melakukan negosiasi dengan masyarakatkhususnya yang berada di pinggir sungai sebanyak kurang lebih 25 KepalaKeluarga yang sebagian memiliki surat tanah berupa segel dengan statustumpang tindin dengan SHM No. 02

Syaratsyarat tersebut adalah :(a) Halhal yang dituntut adalah sama, yaitu tanah bersertifikat HGB No.386/Grogol Selatan yang letaknya tumpang tindin dengan tanahbersertifikat HGB No. 279/Grogol Selatan;(6) Atas dasar alasan yang sama, yaitu pengakuan bahwa tanah yangdisengketakan merupakan tanah bersertifikat HGB NO. 279/GrogolSelatan;(c) Oleh dan terhadap pihakpihak (subjek hukum) yang sama, yaitu :a. Putusan Mahkamah Agung No. 185 PK/Perdt/1981 tanggal 14Januari 1984 jo.

SK III/DJA/1984 tanggal 8 Juni 1984, Pelawan tidak lagi berhakatas tanah tersebut (dahulu merupakan bidang tanah dengan SHGB No.279/Grogol Selatan beserta sertifikatsertifikat pemisahannya yangletaknya tumpang tindin dengan tanah bersertifikat HGB No. 386/GrogolSelatan).Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK III/DJAM 984 tersebutMenyatakan bahwa:a. Mencabut SK 2481DJA/1983 yang menjadi dasar terbitnya SHGB No.295/Grogoi Selatan sebagai hasil pemisahan SHGB No. 279/GrogolSelatan;b.

kemudian apakah benar Penggugat telahmendapatkan pengalokasian tanah/lahan dari Tergugat II dan apabilamemang benar Penggugat telah mendapatkan alokasi tanah/lahan,pertanyaan berikutnya apakah benar tanah/lahan yang dialokasikankepada Penggugat tersebut overlapping atau tumpang tindih denganlahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat sebelumnya olehTergugat Il, apabila benar bahwa Penggugat mendapatkan alokasitanah/lahan dari Tergugat II dan lahan yang dialokasikan tersebutoverlapping/tumpang tindin

Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT. Federal Investindo;b. Surat No. 090/KND/DDFK/L/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, PerihalPeringatan Kedua untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindihn dengan areal lahanmilik PT.

MetalindoUsaha Bersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areallahan milik PT. Federal Investindo;d. Surat No. 170/KND/DDFK/L/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016,Perihal Permohonan untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT.

Mediasi tanggal 23 April 2014 :1) Pihak Tergugat dan Penggugat serta ahli waris TukirahWarso Dihomo dan Busrin menyampaikan tanggapannyaatas tumpang tindin SHM yang diterbitkan olehHalaman 20 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGTergugat Il.2) Tergugat Il akan melakukan penelitian administrasiterhadap dokumen kepemilikan Para Pihak.Mediasi tanggal 21 Juli 2014 :1) Hanya dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat Il,sedangkan Penggugat dan ahli waris Tukirah WarsoDihomo dan Busrin tidak ikut hadir tanpa adanyakonfirmasi

Busrin yang telah tumpang tindin dengan SHM No.540/Jatingaleh an.

PengadilanNegeri Semarang dalam putusannya pada butir telah menghukumPembanding II (dahulu Tergugat Il) untuk menarik kembali Sertipikat HakMilik (SHM) No.540/Jatingaleh tercatat atas nama Pembanding (dahuluTergugat I) selaku pemegang haknya serta mencoretnya dari bukupendaftaran tanah.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang demikianmencerminkan asas ketidak adilan dalam bermasyarakat dan bernegara.Sebagaimana telah terungkap dalam Persidangan pada tingkat pertama,sengketa tumpang tindin

Badan Pertanahan Nasional No.27 Tahun 2007tentang Panitia Pemeriksa Tanah, dalam hal ini Tergugat II ( Badan PertanahanNasional ) tidak melakukan tugas dengan baik dan benar, sehingga terjadinyaHalaman 93 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGtumpang tindih batas dalam menentukan Surat Ukur atau Gambar Situasi ( GS )dalam menerbitkan Sertifikat.Menimbang, bahwa ketidak cermatan dan ketidak telitian Tergugat IImengenai pengkajian dan penelitian status tanah maupun peninjauan fisik tanahyang menjadi tumpang tindin

secara lengkap namun tidak dijawab dalam waktu yang ditentukan,Halaman 25 dari 30 him, Putusan No. 5/P/PF/2017/PTUNJKTpadahal hal tersebut menjadi kewajiban badan atau pejabat pemerintahan makapermohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karenanya MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan apa saja yang dapatdimohonkan kepada Badan /atau Pejabat Pemerintahan yang dapat digunakanuntuk permohonan guna memperoleh putusan penerimaan permohonan, agartidak terjadi tumpang tindin

Nopri tersebut.setelah terdakwa mendapatkan lokasi peletakan shabu tersebutterdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya untukmengambil paket shabu tersebut dimana pertama terdakwa pergi kepasar gamping dan mengambil paket shabu yang disimpan di ujungakhir buk din kiri jalan yang di tindin oleh teh gelas, setelahmendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju tempatpeletakan paket shabu kedua yaitu di daerah yang berada tak jauh darimusholla Al Ikhlas di daerah gamping dimana

(empat ribu lima ratus delapan puluhdua meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal 20Juni 2019; sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukanpendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yangdiimohonkan oleh Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah NIB 01161 Kel. Keramasan Kec.

Kertapati Kota Palembang dansebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimanaditerangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MuaraEnim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/30016.03/ 1/2020;Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas,Penggugat memaklumi bilamana bagian tanah yang masuk dalam DaerahAliran Sungai (DAS) tidak dapat dimohonkan haknya oleh Penggugatkepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; namun bagiantanah yang terindikasi tumpang tindin

Harus pula ditelitiapakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik tersebuttumpang tindin sebagian ataukah keseluruhan dengan PengembalianBatas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard).;Dalam Pokok Perkara:1.

Bahwa Para Penggugat telah berkalikali menegur, melarang danmemperingatkan Tergugat agar tidak mengerjakan dan menghancur kebunkalapa sawit milik Para Penggugat serta meminta mencabut kembalitanaman kelapa sawit yang ditanam secara tumpang tindin dengan tanamankelapa sawit Para Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidakmengindahkan peringatan dan teguran dari Para Penggugat tersebut,sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan pengrusakan danmenghancurkan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat

Nomor 2910 K/Pdt/20162.10.11.tumpang tindin dengan kelapa sawit milik Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkanPara Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial yangharus dibayar ganti ruginya, yakni :a.

Penjual dan Asniatik(Termohon Kasasi I/ Pembanding I/semula Penggugat ) selaku Pembelidari sudut pandang hukum adat semata tanpa melihat dari sudut hukumpositif yang telah mengatur secara khusus dan juga tanah a quo sangatluas yaitu + 150 Ha dan status tanah juga bukan tanah adat;14.Bahwa apabila semua jual beli tanahn dilakukan dengan carasebagaimana yang diuraikan Judex Facti maka akan ada jual beli tanahyang akan dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab danakan terjadinya tumpang tindin

Tahun 2007 tentang PenataanRuang (T.181) telah mengatur:Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: Penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) disebutkan: Yang dimaksudKomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah Propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin

Penataanruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataanruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain,bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.

untuk menjamin kesesuaian muatanperaturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundangundangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang;Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu samalain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin

Akta Nikah semuanya harus atas nama Siran binDiyorejo;6 nomor Sertipikat yang tumpang tindin yang digunakanbingkai kejahatan Siran bin Karsi dalam rangka menguasaisebidang tanah hak Abduhan A.Ma al.

penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No.51Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa di atas tanah milik ParaPenggugat, maka proses penerbitan hak atas obyek sengketa tersebutharus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena Tergugat dalammemproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukanpenelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberianhaknyasehingga tidak terjadi tumpang tindin

Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi)Nomor 1720K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 atas dasar dan alasanhukum Pasal 28 (1) huruf (c) juncto Pasal 67 huruf b,d dan Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 juncto Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah AgungRI yakni terdapatnya suratsurat bukti baru (novum) yang bersifat menentukandiputusnya perkara tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya suatu kekeliruannyata putusan Hakim dan terjadinya tumpang tindin

Hal ini menunjukkan bahwapara pihak yaitu ABDUL MUIS Gelar RAJO LELO, (Mamak Kepala Warisdalam Kaumnya), dengan anggota kaumnya dan Tergugat 1 sertaTergugat 2 beretikat baik melaksanakan ketentuan hukum, denganmelaksanakan Akta Jual Beli saja, untuk menghindarkan pergesekan atautumpang tindin pengusaan Objek tersebut dengan Orang lain;b.

Bahwa dalam gugatan a quo terdahulu yang dimohon penetapannyaeksikusi tersebut tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehingga keputusan pengadilanNegeri Depok Menjadi lain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684 M?

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554 (dahulu No.1003 atas namaPANUT), yang penerbitannya bersamaan dengan tanah milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah

Karena dengan Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554. Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs.

Tidak ada tumpang tindin antara kedua SHM milikTergugat dengan SHM yang dianggap milik Penggugat sendiri, karenaHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGantara kedua kepemilikan SHM tersebut merupakan objek yangberbeda dan lokasi yang berbeda pula.13.Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada poin 14 dalamgugatannya, Tergugat menyampaikan sebagai berikut, bunyi Pasal 62ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN NO. 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan

dalam Akta Jual Beli tertanggal22 Maret 2011 dengan Nomor : 248/BAKI/2011 dan Nomor249/BAKI/2011 keduanya dibuat dihadapan YULISTIKA SETYADEWI,Sarjana Hukum, Selaku PPAT Kabupaten Sukoharjo dan sudahdalam tahap pemeriksaan secara komprehensif sebelumnya oleh TurutHalaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGTergugat, sehingga terbitlah kedua SHM milik Tergugat tersebut secarasah dan tidak melanggar hukum.Bahwa Penggugat telah salah besar dan keliru mendalilkan telah terjaditumpang tindin

DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindin dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat.2.3.3.

Jadi apabila saat ini KP tersebut tumpang tindin dengan IUPPenggugat, maka secara hukum izin pertambangan yangdiakui berlaku adalah IUP Penggugat dan akibat hukumnyaadalah KP yang diberikan kepada PT.

Surat Perintah Kerja tanggal 30 Juni 2009 menunjuksdr.Edy Wachyudi adalah pihak yang berhak untuk menggarap, mengelola danmenjaga tanah tersebut dan pihak lain (bukti P.25.26);Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Penggugat mengajukanpermohonan pemblokiran sebagian Sertipikat HGB No.4945/Kelurahan Sekejatiseluas 860 M2 atas nama PT.Sanggar Hurip, yang berakhir pada tanggal 7Januari 2017 dan tidak diperpanjang lagi, yang overlep/tumpang tindin denganSLIM No.234/Kelurahan Jatisari seluas 860 M2 atas nama

Bandung berkenan meletakkan sita jaminan diatasHak Milik Sertipikat No.243/Kelurahan Jatisari, luas 860 M2, dengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah PJKA; Sebelah Timur : Selokan; Sebelah Selatan : Sanggar Hurip; Sebelah Barat : Jalan;atas nama Kahar Muliawan (Penggugat) yang overlep/tumpang tindin denganSertipikat Hak Guna Bangunan No.4945/Kelurahan Sekejati, luas 860 M2 atasnama PT.Sanggar Hurip (Tergugat 1);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Bandung

Wahyono Sumardi seluas6.760 M2 yang nyata terletak dalam wilayah kerja/administrasipemerintahan Desa / Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampanbertumpang tindin dengan bidang tanah Penggugat yang terletakdalam wilayah Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat, sehinggatanah Penggugat habis karena tumpang tindih, padahal letak wilayahadministrasi pemerintahnya berbeda, dengan kata lain ruang lingkupkewenangan administrasi/ wilayah kerja pemerintahan Desa /Kelurahan Simpang Baru tidak sama dan berbeda

untuk mengembalikanbidang tanah milik para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sertatanpa dibebani hak atau syarat apapun juga;e Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat diatas,sudah tepat menurut hukum Tergugat dan Il (Secara Bersama tanggungrenteng) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsebagai akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Il yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian secaralangsung kepada para Penggugat;e Bahwa tumpang tindin

Nomor 805/200.3.14.71/VII/2012 Tertanggal 06Juli 2012 serta Peta Pengumpulan Data Fisik yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa luas bidang tanahHalaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT6.thePBRPenggugat 8.435 M2, setelah dilakukan perhitungan penggambaran danPlotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor PertanahanKotaPekanbaru dijelaskan sebagai berikut:> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin

dengan Sertifikat Hak MilikNomor 768 terdaftar atas nama Herry Purnomo seluas 1.246 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 769 terdaftar atas nama Wahyono Sumardi seluas 6.760 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor Penggugat 7226(dahulu Nomor 3755) terkena pembuatan parit seluas 429 M2 olehPemerintah.

Berdasarkan pendalaman/pengkajian substansi buktibukti tersebutkemudian diketahui bahwa Izin Usaha Perkebunan dan beberapa SertifikatHGB dan HGU yang dimiliki PT Ricky Kurniawan Kertapersada ternyatamemiliki letak/lokasi yang tumpang tindin dengan areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHT1)Penggugat, sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana butir 1 di atas barulahdiketahui merugikan kepentingan Penggugat ;Mencermati

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2014277/Menhutll/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penunjukan ArealPenggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan Produksi dan selanjutnyamenerbitkan SK Menhut Nomor 346Menhutll2004 tanggal 10 September2004 tentang IUPHHKHTI Penggugat, yang bertumpang tindin denganBeschikking Tergugat dan Tergugat II, Namun dilihat dari total hak atastanah yang dipunyai Tergugat Intervensi berupa: 1. HGU 42/ Mekarsari 682,2 ha2. HGB 1/Mekarsari 8,3537 ha3. HGB 2/Mekarsari 3,0243 ha4.

membingungkan bagipihak Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Intervensi 1 dalam menanggapigugatan tersebut, karena sulit dipahami pada bagian manakah lahan yangtumpang tindih tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukumbagi pihak Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Intervensi 1 untukmembantah atau mengakui dimana keberadaan batasbatas areal lahanyang diklaim oleh Penggugat tersebut;Oleh karena tidak diuraikannya batasbatas titik koordinat yang diklaim olehPenggugat sebagai lahan yang tumpang tindin