(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untuk Perjalanan dinasatas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakartaoleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS KeKementrian Dalam negeri diJakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13Mei 2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMATREALSON.SH,MM bertanda Tangan

(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinasHal 48 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg218) a.219) a.atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakartaoleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal16 Mei 2011.. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bscuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS kekementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei

PesisirSelatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000, ( Enam Juta Delapan RatusRibu Rupiah ) untuk Biaya Perjalanan Dinas atas nama ABDUL MUISselama 4 ( Empat ) Hari ke Jakarta yang diterima oleh ABDUL MUISpada tangal 16 Mei 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah JalanNomor : 825 / DPRDPS / 2011 ,Tanggal 16 Mei 2011 Atas namaABDUL MUIS Tujuan ke Jakarta dalam rangka konsultasi tentangRanperda PPNS ke Kementrian Dalam Negeri.Bahwa Saksi tidak menerima biaya perjalanan dinas dan tidakmelaksanakan perjalanan

Negeri RepublikIndonesia.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ) untuk Perjalanan dinasatas nama H.MARDISON S.Sos Selama 4 ( Empat ) hari ke jakartaoleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 atas nama H.MARDISON S.Sos,untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS

bendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinasHal 787 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg218) a.219) a.atas nama ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 ( Empat ) hari ke Jakartaoleh atas nama ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal16 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 atas nama ABDUL MUIS.Bscuntuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS

terhadap importir sesuaidengan Pasal 13 UndangUndang Kepabeanan Nomor 17 tahun 195;Bahwa Pegawai Bea Cukai wajib memungut biaya masuk terhadap Importirkarena sebagai pemasukan kepada negara;Bahwa Jika pegawai Bea Cukai tidak melakukan pengutan biaya masuk makaakan dikenakan hukuman Disiplin, Pelanggaran dan sangsi pidana;Bahwa Tindak pidana kepabeanan diatur dalam peraturan pemerintah nomor55 tahun 1996 tentang tindak pidana dibidang Pabeanan dan Cukai diaturdalam Pasal 1 penyidikan dilakukan oleh PPNS

dan dalam keadaan tertentudilakukan oleh Polisi;Bahwa PPNS yang berwenang memeriksa terdakwa jika melakukan tindakpidana kepabeanan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Polisi;Bahwa Saksi ikut dalam merumuskan UndangUndang Nomor 17 tahun 2006tentang Kepabeanan ;Bahwa Saksi pernah menjadi Kanwil Bea Cukai Kalbar pada tahun 1989 s/d1991 dan terakhir saksi menjadi Kepala Kanwil Bea Cukai Tanjung PriokJakarta;Bahwa Menurut saksi Penuntut Umum keliru mengenai penjelasan dari Pasal5 ayat 3 UndangUndang

Jabatan Kepala SatuanPolisi Pamong Praja Kota Surabayamemerintahkan kepada :Nama : Iskandar Zakaria, S.E.jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS Kota SurabayaUntuk:1.

perdaganganseharusnya mengacu dari ketentuan Pasal 103 ayat (5) UndangUndang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi Pelaksanaan penyidikanHalam 19 dari 163 Putusan nomor 340Pid.Sus/2015/PN.Japtindak pidana dibidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit kKnususyang dapat dibentuk di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.Maksudnya pasal 103 ayat (5) tersebut diatas adalah pelaksanaan penyidikandilakukan terlebih dahulu oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS

Pekerjaan Saksi membantu mengadministrasikan PemeriksaanBukti Permulaan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan danPenyidikan ; BahwamemangbenaradaLaporanKejadianNomor:LK001/WPUJ.28/BD.0700/2016 tanggal 07 November 2016 dibuatoleh Saksi; Bahwa Laporan Kejadian tersebut dibuat oleh Saksi karena berdasarkanLaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas PT.

pernyataan pendaftaran efektif ada fakta materielbaru, profesi penunjang tidak harus menyesuaikan opininyadengan fakta baru karena profesi penunjang hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sampai pernyataan pendaftaran efektif.Bahwa jika terdapat fakta materiel baru maka emitenberkewajiban menyampaikan fakta tersebut kepada Bapepamkarena prinsip keterbukaan kepada publik.Halaman 208.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.Bahwa pelanggaran yang sifatnya pidana yang berwenangmelakukan penyidikan adalah PPNS

Rumusan demikian dilakukan karena untukpenyidikan lingkungan hidup diperlukan adanyakeahlian khusus, untuk itu seorang PPNS betulbetulmemiliki standar kompetensi yang sehingga dia tetapakan melakukan dan diberi kewenangan begitubesar untuk melakukan penyidikan di bidanglingkungan hidup.. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1)UU PPLH, bahwa penegakan hukum terhadappelaku tindak pidana lingkungan hidup, dilakukanpenegakan hukum terpadu dibawah koordinasiMenteri Lingkungan Hidup.

Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua)orang Ahli sebagai berikut:1.Ahli EMIR HERTENIZA, dibawah sumpah memberikan pendapatsebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan saksi pernahdiperiksa dihadapan Penyidik Ditjen Pajak, dan keterangan ahlididalam BAP benar semuanya;Bahwa tugas ahli di Ditjen Pajak bertugas sebagai Kepala SeksiPenagihan Pajak dengan Surat Paksa di Direktirat PeraturanPerpajakan ;Bahwa ahli mempunyai tugas lain ada, sebagai ahli perpajakandalam hal diminta oleh Penyidik PPNS

HNW yangbernama SELAMET EFFENDI yang melakukan pembelian padi gabahdari petani diluar petani penangkar dan kemudian melakukan packingbenih di sebuah gudang di daerah Padang Pariaman sehingga kemudianseingat saksi pertengahan Juli (hari Sabtu sebelum Puasa) saksibekerjasama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukanpengecekan ke lokasi dan kami lakukan penyitaan terhadap barang buktiberupa padi gabah yang telah dipacking dengan label BPSB yangdisinyalir telah dipalsukan.Bahwa dari data

DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI. oleh penyidikdijadikan dua berkas masing yaitu Berkas Perkara dari Penyidik PPNS DIREKTORATJENDERAL PAJAK :e Nomor LAP 01.DIK/PJ.05/2016 tanggal 15 April 2016 dane Nomor LAP 02.DIK/PJ.05/2016 tanhggal 25 April 2016Bahwa dalam tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum Surat Dakwaannya digabungkanyaitu penggabungan perkara atas nama Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI, SE aliasDWI sebagai Direktur PT.

Nursaih dan ahli warisnya ada disampaikan ke Depkumhamkalbar karena terdakwa sedang pendidikan PPNS di mega mendung ;Bahwa Terdakwa mengetahui Hj.

PAULUS IWAN SUTADI, MM :Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10Pebruari 2014.Bahwa pada periode tahun 2006, saksi sebagai Pengawas BenihTanaman di Madiun, selanjutnya sejak bulan Nopember 2012 saksisebagai Pengawas Benih Tanaman dan PPNS di Madiun;Hal. 77 dari 224 halaman, Putusan No : 47/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PSTBahwa saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Bantuan LangsungBenih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012, namun sekira bulan Maret2012, saksi pernah diberi tugas

.$1 Administrasi Negara, STISIP, tamat tahun 2003.S2 Magister llmu Pemerintahan, UNJANI, tamat tahun 2005.S3 Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UP),tamat tahun 2012.Pendidikan non formal saya :UCDiklat Pengadaan Barang/JJasa Pemerintah, tahun 2006 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat;Diklat PPNS, tahun 2008 di Pusdik Reskrim Megamendung;Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2009 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat.

PAULUS IWAN SUTADI :e Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10Pebruari 2014.e Bahwa pada periode tahun 2006, saksi sebagai Pengawas BenihTanaman di Madiun, selanjutnya sejak bulan Nopember 2012 saksisebagai Pengawas Benih Tanaman dan PPNS di Madiun;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Bantuan LangsungBenih Unggul (BLBU) paket 1 tahun 2012, namun sekira bulan Maret2012, saksi pernah diberi tugas dari UPTPSBTPH Propinsi Jawa Timurdi Surabaya untuk mendampingi pengecekan

pusat dan/atau daerahyang sesual dengan sifat pekerjaannyamenyelenggarakan dan/atau melaksanakan usahapelindungan hutan yang oleh kuasa UndangUndangdiberikan wewenang kepolisian khusus di bidangkehutanan dan konservasi sumber daya alam hayatidan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuankomando.Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orangyang karena jabatannya memiliki kewenangan dengansuatu tugas dan tanggung jawab tertentu.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PPNS

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 593 Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melaluipendidikan khusus Keimigrasian dan memilikikeahlian teknis Keimigrasian serta memilikiwewenang untuk melaksanakan tugas dantanggung jawab berdasarkan UndangUndang ini.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yangselanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasianadalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang olehundangundang untuk melakukan penyidikantindak pidana Keimigrasian.Orang Asing adalah orang yang bukan warganegara

Biro Hukum, berikut 1 (satu) lembar asilampiran Berita Acara Serah Terima Barang ;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 583/077.922 tentangPengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam rangka Kegiatan TemuWicara Debat hukum Dengan generasi Muda Kebutuhan Biro HukumSetdaprov DKI Jakarta tanggal 19 September 2007 untuk CV.YANCO MITRA COMUNIKA ;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 738/A/077.222 tentangPenunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis kantor (ATK) KegiatanPenyegaran Dan Pemantapan PPNS

YANCO MITRA COMUNIKA ;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 738/A/077.222tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Tulis kantor(ATK) Kegiatan Penyegaran Dan Pemantapan PPNS KebutuhanBiro Hukum Setdaprov DKI Jakarta tanggal 1 November 2007untuk CV. RAJIMMY BERSAUDARA ;1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor : 548/A/075.72tentang Pengadaan Konsumsi Dalam Rangka KampanyeKesadaran Hukum Pelajar Kebutuhan Biro Hukum SetdaprovDKI Jakarta tanggal 1 November 2007 untuk CV.

Sus0U$1 Administrasi Negara, STISIP, tamat tahun 2003.S2 Magister llmu Pemerintahan, UNJANI, tamat tahun 2005.(1 3 Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),tamat tahun 2012.Pendidikan non formal saya :UDiklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2006 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat;Diklat PPNS, tahun 2008 di Pusdik Reskrim Megamendung;Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2009 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat.

.$1 Administrasi Negara, STISIP, tamat tahun 2003.( $2 Magister llmu Pemerintahan, UNJANI, tamat tahun 2005.(1 3 Doktor Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (UP),Ctamat tahun 2012.Pendidikan non formal saya :(1 Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2006 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat;( Diklat PPNS, tahun 2008 di Pusdik Reskrim Megamendung;(1 Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun 2009 di Badan DiklatProvinsi Jawa Barat.

Menteri NegaraKabinet Indonesia Maju Periode 20192024;688.1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/MenKP/XI/2019 tentang KajianTerhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;689.1 (Satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (Satu) Kartu Tanda Penyidikatas nama ANDHIKA ANJARESTA,S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber DayaHalaman 88 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstLingkungan Dtjen PRLKKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 danLencana PPNS

Menteri NegaraKabinet Indonesia Maju Periode 20192024;688.1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/MenKP/XI/2019 tentang KajianTerhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;Halaman 835 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst689.1 (Satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (Satu) Kartu Tanda Penyidikatas nama ANDHIKA ANJARESTA,S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber DayaLingkungan Dtjen PRLKKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 danLencana PPNS

Tahun2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri NegaraKabinet Indonesia Maju Periode 20192024;688.1 (satu) bundel print out Instruksi Nomor B.717/MenKP/XI/2019 tentang KajianTerhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilegalisir;689.1 (Satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang berisi 1 (Satu) Kartu Tanda Penyidikatas nama ANDHIKA ANJARESTA,S.St.Pi, MEPMA, Jabatan Analis Sumber DayaLingkungan Dtjen PRLKKP RI, Sinyalemen Register 11.03.10.795.19615 danLencana PPNS

bundel Proposal Penawaran Dokumentasi Pemilukada Walikotaadan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi surat KPU Kota Tangerang Nomor :224/KPUKota Tng.015.434621/V/2013 tanggal 1 Mei 2013perihal Undangan Presentasi (pembuatan Iklan LayananMasyarakat) ;1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Produksi Iklan LayananMasyarakat Sosialisasi Pemilukada Walikota dan Wakil WalikotaTangerang Tahun 2013 ;2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) a.n.UNILANGIT SEMESTA untuk pembayaran PPns