terdakwa atas perbuatannya tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu) masalah, maka dalam menentukanHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor:109/Pid.B/2019/PN.KLtpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan. tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan

Bahwa selama masa persidangan, Turut Tergugat Il merasa prosesnya telahberlangsung baik, namun dicederai dengan adanya pembangunan pondasipagar dan pembenahan di rumah yang menjadi objek sengketa, kali ini sayameminta kebijaksanaan yang mulia majelis Hakim untuk menanggapi hal ini;2. Bahwa dalam proses mediasi ahli waris diwajibkan dibebankan membayarlebih banyak kepada ahli waris pengganti, padahal posisi kami sama sebagaipewaris dari orang tua kami.

menekankan supaya anggota Pos Ramil0813/12 Kedewan tidak ikutikutan melanggar aturan seperti menerima uang mel (uang jalan).Sejak bergabung dengan Satgas Pam Obvit setiap tahunnya Koramil 0813/12 Kadewan mendapatdana harbang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dana bantuan dariPuslitbang untuk koordinasi Muspika setiap bulannya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus riburupiah).Saksi pernah menyampaikan kepada anggota supaya jika ada uang lebih yang halal agardisisihkan untuk pembenahan

;Tindakan yang dilakukan Tergugat Ill dalam hal menertiokan asset TNI AD tersebutmerupakan tindakansudah tepat dan benar serta telah berdasar hukum, olehkarena obyek sengketa merupakan asset TNI AD yang sejak berlakunyaPermenkeu RI No. 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangPenataan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara diLingkungan TNI sehinggaselurun jajaran satuan TNI AD melakukan penertiban dan pembenahan dalampemanfaatan asset agar sesusai dengan peraturan yang berlaku.

perusahaanapa serta tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sertamemperbaiki kesalahan jika ada (bukti P6);Bahwa UndangUndang 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) menyebutkan"Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh danpemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja";Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja, penghematan, pembenahan

MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desaatau Lurah Desa Trimulyo tidak melakukan upaya evaluasi antara lain tidakmelakukan pembenahan tata kelola disiplin anggaran yang dapatdipertanggungjawabkan dan Terdakwa H.

MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desaatau Lurah Desa Trimulyo menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya dengan tidak melakukan upaya evaluasi antaralain tidak melakukan pembenahan tata kelola disiplin anggaran yang dapatdipertanggungjawabkan dan Terdakwa H.

MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desaatau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tidakmelakukan upaya evaluasi antara lain tidak melakukan pembenahan tatakelola disiplin anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan TerdakwaH.

MUJONO BinHARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyotidak melakukan pembenahan antara lain yang berkaitan dengan landasanhukum pungutan desa yang berkaitan dengan program Larasita di DesaTrimulyo dengan tidak membuat Rancangan Peraturan Desanya yang telahmendapatkan persetujuan bersama dengan BPD yang kemudian dikirim keBupati Bantul untuk dievaluasi serta mendapatkan persetujuan yangkemudian jika disetujui Bupati Bantul kemudian dapat dijadikan sebagailandasan hukum pungutan

Yk.diterima melalui pungutan program Larasita di Desa Timulyo tahun 2011 agardimasukan sebagai pendapatan desa yang pengelolaannya sesuai denganmekanisme APBDes, namun setelah adanya rekomendasi dari temuanInspektorat tersebut ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa atau Lurah DesaTrimulyo tidak melakukan pembenahan antara lain yang berkaitan denganlandasan hukum pungutan desa yang berkaitan dengan program Larasita diDesa Trimulyo dengan tidak membuat Rancangan Peraturan Desanya yangtelah mendapatkan

Pinsi Konsumer saksi Saiful Andi dengan menyebutkanberdasarkan pengamatan observasi dilapangan pekerjaanpembangunan dan renovasi rumah baru sampai tahap pembersihandan pembenahan lokasi, kemudian kondisi pekerjaan dalam kondisibaik dan menunggu IMB yang terbit dalam jangka waktu kurang 3bulan, sementara plan untuk renovasi rumah telah dilakukan olehpihak konsultan, berdasarkan hal diatas dipertimbangkan permohonanuntuk pembukaan blokir dana tahap Il sebesar Rp. 300.000.000, yangakan dipergunakan

Pinsi Konsumer saksi Saiful Andi dengan menyebutkanberdasarkan pengamatan observasi' dilapangan pekerjaanpembangunan dan renovasi rumah baru sampai tahap pembersihandan pembenahan lokasi, kKemudian kondisi pekerjaan dalam kondisibaik dan menunggu IMB yang terbit dalam jangka waktu kurang 3bulan, sementara plan untuk renovasi rumah telah dilakukan olehpihak konsultan,oerdasarkan hal diatas = dipertimbangkanpermohonan untuk pembukaan blokir dana tahap Il sebesar Rp.300.000.000, yang akan dipergunakan

Berdasarkan observasi dan pengamatan langsung dilapangan, makapekerjaan pembangunan dan renovasi rumah baru sampai pada tahappembersihan dan pembenahan lokasi.. Kondisi pekerjaan dalam kondisi baik dan menunggu izin mendirikanbangunan (IMB) yang terbit dalam jangka waktu + 3 bulan, sementaraplan untuk renovasi rumah telah dilakukan oleh pihak konsultan yangtelah ditunjuk oleh debitur untuk melaksanakan pekerjaan pembangunandan renovasi rumah tersebut..

Sedangkan Pencairan kedua Terdakwa Faly KartiniSimanjuntak sebesar Rp.300.000.000. kemudian permohonan tersebutdirekomendasi pada tanggal 25 maret 2009 oleh Pjs.Pinsi KonsumerSaiful Andi dengan menyebutkan berdasarkan pengamatan observasidilapangan pekerjaan pembangunan dan renovasi rumah baru sampaiHal 82 dari 173 Putusan Nomor18/Pid.Sus/TPK/2014/PNTpgtahap pembersihan dan pembenahan lokasi, kKemudian kondisi ekerjaandalam kondisi baik dan menunggu IMB yang terbit dalam jangka waktulebih kurang

pada KI tambahanrefinancing kedua adalah Rp. 23.000.000.000,00, (dua puluh tigamilyar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masihlemah, sehingga risiko kredit bagi PT BNI (Persero) Tbk menjadiberlebihan.Bahwa pada tanggal 12 September 2008 terdakwa selaku PemimpinPT BNI (Persero) Tok SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan

pada KI tambahanrefinancing kedua adalah Rp. 23.000.000.000,00, (dua puluh tigamilyar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masihlemah, sehingga risiko kredit bagi PT BNI (Persero) Tok menjadiberlebihan.Bahwa pada tanggal 12 September 2008 terdakwa selaku PemimpinPT BNI (Persero) Tok SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan

., M.Tr (Han)memerintahkan untuk istirahat, esok paginya Saksimengambil apel pers berikut materiil yang dibawa Satgassesuai TOP DSPP Batalyon 643/Wns, serta pembagianbarak dan pembenahan pos, termasuk penggudangansenjata laras panjang dan munisi tajam pers yang di KotisEntikong, dan kegiatan selanjutnya selama 1 (satu)Minggu adalah pembenahan Pos Kotis Entikong.Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi mendapat perintahlisan dari Dansatgas untuk menempati Pos baru di PosKout Jagoi babang untuk kekosongan

Klienmenyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian danpihak keluarga akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan klien di luarrumah terutama dengan teman sebaya yang berprilaku kurang baik serta berharap kejadianyang dialami oleh klien merupakan pelajaran yang berharga untuk melakukan pembenahan /memperbaiki diri.Pemahaman dan pengamalan tentang nilainilai agama dari orang tua sangat penting bagiklien, dijadikan bekal dalam pergaulan untuk mencegah

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, tidak dikenal adanya PERWAKILAN dalam pemilihanPengurus Komite Sekolah, sehingga hak suara setiap orang tua siswa seakandibungkam dan dirampas, dan apabila ternyata para PERWAKILAN dari masing masing kelas ditunjuk atau dipilin atas selera seseorang maka hal itu telah jelasmelanggar aturan yang ada.Bahw a dikarenakan tidak juga dilakukan pembenahan

melawan hukum, serta menyatakan penyitaan atastanah SHM No.08117, luas 1430 M2, tidak dapat dilaksanakan, dan putusanPengadilan tidak perlu. dilaksanakan terlebin dahulu walaupun adaperlawanan (verzet), banding, kasasi dan peninjauan kembali;Menimbang, bahwa dari uraian dalil tersebut di atas, maka yang menjadipersengketaan antara kedua belah pihak, apakah benar Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugianterkait pengurusan pensertifikatan tanah dan pembenahan

terdakwalah yang bersalah melakukannya, (vide. pasal 183KUHAP), artinya Hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan semata (convection intime) dalammenentukan kesalahan seseorang, dengan kata lain sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalahsistem pembuktian negatif (negatief wettelijk stelsel);222eceeceeceeceec encesMenimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum, yaitu pasal 480 ke1 KUHP, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang yangsifatnya pembenahan

Austindo bergerak dibidang Pembenahan anakperusahaan PT. KPC, jasa Pengecatan, pengadaan dump truck danlainlain ;Bahwa PT. Austindo hanya Sub kontraktornya KPC ;Bahwa selama dirumahkan para Penggugat mendapatkan gaji pokokselama 6 bulan penuh dibayarkan ;Bahwa Yusuf minta dirumahkan tanggal 10 maret 2010 sedangkan,Suryadi, Haeruddin dan M.

CUCUSUSILAWATY dan Saudari GITA ROSITAWATY;Bahwa sejak diputuskan diberhentikan dari Kepengurusan maupunKeanggotaan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Harapan melaluimekanisme Rapat Badan Pendiri a quo, maka Para Penggugat telahtidak mempunyai kKewenangan apapun dalam pengambilan keputusanYayasan Pendidikan Harapan, termasuk keputusan YayasanPendidikan Harapan untuk melakukan pembenahan = yayasansehubungan yayasan belum pernah melakukan penyesuaian terhadapperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga

DCD Group) karena sejak pengambilalinanPerusahaan, justru baru melakukan revitalisasi/perbaikan, normalisasi produksidan pembenahan strukturisasi organisasi, tibatiba ternyata justru para Tergugattelah melakukan penekananpenekanan dengan melakukan aksi mogok kerja,demonstrasi (pengerahan massa dan orasi), intimidasi, provokasi yang diikutidengan mematikan kincir dan tidak memberi makan udang sehingga timbulkeresahan dan kekacauan di dalam Perusahaan yang mengakibatkanterhambatnya/terganggunya proses

setengahnyasajaParaPenggugat menerimanya dantetap melakukanpekerjaansepertinyabiasanya.14.Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2017 Tergugat membuat surat No.371/M/HROHR/ VIII/2017 perihal Gaji Bulan Juli 2017 yang isi nya akansegeramembayarkan keterlambatan upah pekerja, namunfaktanyadibayarkanoleh Tergugat akan tetapi pembayaran upah tersebut tidak full seluruhnya Tergugat hanya membayarkan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah15.Bahwatepatnya pada 02 Oktober 2017 TergugatmembuatsuratNo.402/IM/HROHR/X/2017 perihal Pembenahan

;Bahwa pada tahun 2019, saat Penggugat melakukan pembenahan pagarpembatas objek sengketa, Penggugat dilaporkan secara pidana oleh Tergugatkepada Polsek Buer atas penguasaan Penggugat terhadap Objek sengketa;Bahwa atas dasar laporan pidana Tergugat di Polsek Buer, Penggugat sempatdiamankan oleh Polsek Buer di Mako Polres Sumbawa, kesempatan inidimanfaatkan oleh Tergugat kemudian untuk menguasai tanah objeksengketa;Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukumyang dilakukan Tergugat

Tetapidari hasilmusyawarah yang telah dilakukan, keluarga tidak dapat memberikan keputusan apa apadan menyerahkan seluruhnya kepada pengadilan Agama.Demikian pembenahan DUPLIK Termohon, atas perhatian Majelis HakimPemeriksa Perkara ini Termohon mengucapkan banyak terimakasih, dan mohon kepadaMajelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya danmengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Pemohonmengajukan jawaban sebagai berikut

Foto copy dan foto Formulir asli P20 dari Jaksa Penuntut Umum TentangTagihan untuk Pembenahan berkas kepada Penyidik, telah diberi materaicukup, diberi tanda P4 ;5. Foto copy Formulir P20 dari Jaksa Penuntut Umum Tentang Pemberitahuanbahwa waktu Penyidikan Tambahan yang ke2 perkara atas nama H.AHMAD DARMO yang melanggar Pasal 372 sub 378 KUHPidana sudahhabis, asli tidak ada namun telah diberi materai cukup, diberi tanda P5;6.