Ditemukan 836 data
115 — 41
Menyatakan surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) antara Tergugatterhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang No.13 Tahun 2003 joPasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang No.13 Tahun 20038. jo Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor KEP.100/MEN/V1/2004.3. Menghukum Tergugat untuk merubah status perjanjian kerja terhadap paraPenggugat saudara : 1. Ade Ratno, 2. Tarmuzi, 3. Ayu Menawan Sari, 4.
235 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Nomor 01/KB/GMTerm/X1/2003, NomorP/PK/001/X1/20038, dan NomorP/KS/001/X1/2003 antara TurutTermohon , Pemohon KeberatanIl, dan Pemohon Keberatan III.. Perjanjian Nomor 12/PERUJKA/VII1/2004 111/IDC/OB/SP/BOTSKP/VIII1/2004 antara TurutTermohon ! dan Turut TermohonV.. Perjanjian Nomor 01A/IDCTFIS/GM/1X/2004, NomorSP/JR/004/2004, dan NomorP/KS/105/1X/2004 #antara TurutTermohon V, Pemohon' KeberatanHal. 72 dari 228 hal. Put.
63 — 45
Bukti Buku Nikah dengan No. 646/41/IX/2003, pada Tanggal 16September 20038, telah dilangsungkan pernikahan antara Titahing WidhiY. Nuari (Saksi Korban) dan Awangga Wisnuwardhana (Terdakwa) diMalang;Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2014/PN.Kpn9. Surat Tulisan Tangan dari Akhtar Ilham Wisnuwardhana, putra pertamadari Awangga W. (Terdakwa) dengan Titahing Widhi Y. N.
IMELDA IDATAMA SIALLAGAN
Tergugat:
PT. FAST RETAILING INDONESIA
88 — 16
Pst.berdasarkan atas mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasisesuai pasal 6 Undangundang No 13 tahun 20038. Memerintahkan Tergugat untuk membayar bonus kepada Penggugatsebesar Rp. 28.000.000, ( dua puluh delapan juta rupiah ) dan tetapmembayar bonus selanjutnya (@Rp. 28.000.000,)selama prosesPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatanhukum tetap;9.
118 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau sampai adanya pemberitahuan dari Bank OCBC NISPTertanda, Human capital Business Partners Division yang diketahuioleh Kuasa Hukum David & Rekan (kuasa Penggugat dalamperkara a quo)Bahwa, permohonan Penggugat tersebut juga bertentangan dengandengan pasal 155 ayat (2) ) UU RI Nomor 13 Tahun 2003, TentangKetenagakerjaan, jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 tertanggal, 19 September 2011, sebagaimana telah ditulispada bagian 2.5 di atas: Pasal 155 ayat (2) ) UU RI Nomor 13 Tahun 20038
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 5 UndangUndang Nomor 18 Tahun 20038, Organisasi Advokat adalah juga LembagaPenegak Hukum, dalam hal ini PERADI yang juga sebagai organ negarasesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUUIV/2006tanggal 30 November 2006.Pasal 28 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:1.
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
20038 ;Atas dasar pengajuan proposal oleh 6 (enam)Investor tersebut, kemudian Bupati Kulon Progo (H.Toyo Santoso Dipo) secara lisan memerintahkankepada Tim Penilai dengan leading sektor KabagPembangunan yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa. Drs Darto yang anggotanya antara lain TerdakwaI.
63 — 22
penjelasan tersebutdibawah ini :Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 adek kandung Djanji Sitorus yangbernama Godang Sitorus telah datang ke rumah Tergugat I denganmarahmarah sambil menunjuknunjuk Tergugat l Dengsi Pangaribuanmeminta supaya bersedia dibawa ke kantor Notaris untuk mendiskusikanmasalah tanah yang terdapat di jalan Pardamean yang menurut GodangSitorus kantor Notaris adalah tempat untuk membahas permasalahan,sedangkan Tergugat l yang sudah tua dan berumur 60 tahun pada saatitu (pada tahun 20038
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak diDesa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dengan alas hakberupa:1)Sertifikat Hk Mlik Nomor : 63 / Desa Tongging tertanggal 30 Desember2000 dengan berdasarkan Akta Jual Beli No : 783/AJB/VII/04/2001tanggal 5 Juli 2001 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH.Notaris / PPAT telah beralin kepada Tergugat XXXiIll d.k / Penggugat d.r(Tadjuddin) dan peralinan hak tersebut telah didaftarkan di KantorPertanahan Kabupaten Karo (Turut Tergugat IV d.r) tanggal 19 Mei 2003Nomor : 416 / 20038
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumihar, MM ;3.2.56.3.2.57.3.2.58.Dee Os3.2.60.3.2.61.3.2.62.3.2.63.1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor S3796/A/2004 tanggal13 Agustus 2004 perihal Pemindahbukuan Dana Bagi HasilProvisi Daya Hutan (PSDH) T.A. 2003 ;1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 483/KM.344/SKOPr/2003 tanggal 4 Agustus 2003 ;1 (satu) rangkap fotocopy SPM dan lampirannya untuk Triwulan tahun 20038 ;1 (satu) rangkap fotocopy SPM dan lampirannya untuk TriwulanIl tahun 2003 ;1 (satu) rangkap fotocopy
Pemohon Peninjauan Kembai (PK)meminta data Penerimaan Dana Bagi Hasil PSDH kepada BagianKeuangan bukanlah suatu tindak pidana ;Data Penerimaan Dana Bagi Hasil PSDH yang berhasil dicatatoleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dari berkas BEND IXadalah sebagai berikut :PENERIMAAN TAHUN 20038 :TAHAP Rp2.802.965.219,29 :TAHAP II Rp1.945.418.884,19 ;TAHAP III & IV Rp3.099.204.414,00 :Jumlah Rp7.847.588.515,48 :PENERIMAAN TAHUN 2004 :TAHAP Rpp222 ;TAHAP II & Ill Rp3.490.182.560,62 :TAHAP IV Rp3.458.834.196,16
1.Sahuri
2.Agus Yani
3.Achmad Sakiyo
4.Muhamad Darsono
5.Abadi
6.Satim
7.Muslichun
8.Ahmad Mansur Fatoni
9.Ismail
10.Aris Tiyono
11.Azar Mahmud
12.Supriadi
13.Parno
14.Darwis Abadi
15.Sumarno
16.Darani
17.Muji Syukur
18.Adi Wahyono
19.Muliadi Manda
20.Sohadi
21.Emyunis
22.Supardi
23.Iswinarta
24.Muhamad Zakaria
25.Weni Fitri
26.Penget Pramono
27.Hasbi M. Yusuf
28.Taufiq Basar
29.Asan
30.Ramli
31.Agustiar
32.Marsono
33.Suhari
34.Ijai
Tergugat:
Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah
182 — 126
(Bukti P29);:Izin Operasional TK Islam Amaliyah berkedudukan diRTO1 /RWO6 Kampung Sukadamai bertanggal 11Desember 20038.............
61 — 50
Nurdin bin Panne, saksi Hesruddin bin Degang, saksi Sudirman bin H.Mamma, saksi Hesruddin bin Degang, saksi Baharuddin Bin Jabe dan saksi Hj.Kasse Binti Pabbalu sebagaimana tertuang dibawah ini.Bukti surat TR.1 yaitu Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 646.4 / 264 /TRK IMB / X / 20038, tanggal 04 Oktober 2003, atas nama H.
81 — 40
LETMI PRATAMA padaBank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;Bahwa perbuatan Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY membuatatau mengajukan dokumen yang tidak benar untuk memperoleh pembayaran100% terhadap pekerjaan yang diketahuinya belum selesai dikerjakanbertentangan dengan:1) Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 20038, yang menyatakan :Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikatbulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban
Terbanding/Tergugat I : PT PILAR PUTRA SEJATI,
Terbanding/Tergugat II : PT ACE JAYA PROTEKSI
81 — 52
UTAMA PANGAN 01.997.960.8 010000 1/19/20038 36,600,000SENTOSA 035.000 0900000038 9CV. ANUGERAH02.625.161.1 010000 1/19/20039 CIPTA 7,497,000503.000 0900000039 9KREASIPT. LUMINDO 02.381.066.6 010000 1/19/20040 21,861,979WISESA 048.000 0900000040 9PT. NUTRILAB 02.289.876.1 010000 1/20/20041 10,108,310PRATAMA 013.000 0900000041 9PT. DALINY GUNA 01.330.187.4 010000 1/20/20042 17,512,200USAHA 013.000 0900000042 9CV.
485 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan Nongsa Kota Batam ;Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelolaTempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai,Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejaktahun 2003 ;Benar bahwa sampah / limbah yang berada di lokasi KampungTrai Nongsa berasal dari Kapal Pesiar Leisure World ;Keterangan saksi RADWAN, yang menyatakan bahwa :Benar bahwa ANDI ABDULLAH alias TE LAI yang mengelolaTempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Trai,Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa Kota Batam sejaktahun 20038
Terbanding/Terdakwa : HARYANTO SIMARMATA
137 — 113
UTAMA PANGAN 01.997.960.8 010000 1/19/20038 36,600,000SENTOSA 035.000 0900000038 9CV. ANUGERAH02.625.161.1 010000 1/19/20039 CIPTA 7,497,000503.000 0900000039 9KREASIPT. LUMINDO 02.381.066.6 010000 1/19/20040 21,861,979WISESA 048.000 0900000040 9PT. NUTRILAB 02.289.876.1 010000 1/20/20041 10,108,310PRATAMA 013.000 0900000041 9PT. DALINY GUNA 01.330.187.4 010000 1/20/20042 17,512,200USAHA 013.000 0900000042 9CV.
133 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mataram atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atauturut serta melakukan, perbuatan secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahunAnggaran 20038
Terbanding/Terdakwa : HARYANTO SIMARMATA
271 — 230
UTAMA PANGAN 01.997.960.8 010000 1/19/20038 36,600,000SENTOSA 035.000 0900000038 9CV. ANUGERAH02.625.161.1 010000 1/19/20039 CIPTA 7,497,000503.000 0900000039 9KREASIPT. LUMINDO 02.381.066.6 010000 1/19/20040 21,861,979WISESA 048.000 0900000040 9PT. NUTRILAB 02.289.876.1 010000 1/20/20041 10,108,310PRATAMA 013.000 0900000041 9PT. DALINY GUNA 01.330.187.4 010000 1/20/20042 17,512,200USAHA 013.000 0900000042 9CV.
92 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.88 PK/Pid.Sus/201610.11.12.13.14.15.16.17.Nornor 025/CSU/ADD/II//2010 tanggal 8 Pebruari 2010 ;2 (dua) lembar asli Kuitansi Bantuan Kesejahteraan PegawaiDepartemen Sosial dari YCHU tahun 2001 ;11 (sebelas) lembar asli Kuitansi Bantuan Kesejahteraan PegawaiDepartemen Sosial dari YCHU tahun 2002 ;5 (lima) lembar asli Kuitansi Bantuan Kesejahteraan PegawaiDepartemen Sosial dari YCHU tahun 20038 ;2(dua) lembar asli Kuitansi Bantuan Kesejahteraan DepartemenSosial dari YCHU tahun 2004 ;1 (satu) lembar
116 — 33
Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimanaTerdakwa dalam menyusun dan menyiapkan HPS tersebut tidakberdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan' karenatelah mengambil data harga barang alat berat dari 6 (enam)brosur/pricelist tersebut tanpa pengecekan terlebih dahulukebenarannya dan menambahkan persyaratan Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) bagi penyedia barang/jasa dalampelaksanaan pengadaan adalah bertentangan dengan ketentuanPasal 11 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 20038