Partap Singh dengan jangkawakiu berlaku ijin selama 1 (satu) tahun ( Sesuai denganFhoto copy Surat Keputusan Tergugat Nomor503/06/IV/IUPDESDM/2011 tertanggal 12 April 2011,tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Sadr.Partap Singh (sesuai dengan asili ) ;Fhoto copy Surat Kepala Desa Mekargalin Nomor :0028/153/VII/Pem 2011 tertanggal 18 juli 2011 perihalPermohonan Bantuan Pengerjaan Pembenahan /Penataan Kali

membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan hukumankepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan halyang memberatkan dan hal yang meringankan pada diriterdakwa; Hal hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi; Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selamapersidangan; Pekerjaan pembenahan

2002 ;Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikantanggapan positif dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada BupatiSidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012, perihalTindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) tentangmasa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa : Terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan Para Perangkat Desaoleh Kepala Desa terhadap masa bakti Perangkat Desa diharapkan untukmelakukan pembenahan

Djadwiko Loke, STh untukmelaksanakan tugas pelayanan sebagai Pelaksana tugas (PLT) KetuaMajelis Badan Pengurus Harian Jemaat (MBPHJ) Jemaat KGMPI(Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia) Jemaat "ELOHIMMelonguane Kabupaten Kepulauan Talaud; (Bukti P15);20.Bahwa, selanjutnya untuk pembenahan Perangkat organisasi danpelayanan KGMPI (Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia)Jemaat "ELOHIM Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud,MAJELIS BADAN PENGURUS HARIAN SINODE KGMPI(Kerukunan Halaman 9 dari

Pembenahan ruangan SBI 2 Ruang 10.000.0006. Pemeliharaan Lab IPA 1 Ruang 2.000.0007. Pemeliharaan Lab Bahasa 2 Ruang 3.000.0008. Pemeliharaan Pustaka 1 Ruang 3.000.0009. Pengadaan 5 unit komputer untuk 5 Unit 700.000 35.000.000ruang multimedia10. Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003.

Pembenahan ruangan SBI. Pemeliharaan Lab IPA. Pemeliharaan Lab Bahasa. Pemeliharaan PustakaOo ON DWDM BP WN. Pengadaan 5 unit komputer untukruang multimedia10.

Pembenahan ruangan SBI 2 Ruang 10.000.0006. Pemeliharaan Lab IPA 1 Ruang 2.000.0007. Pemeliharaan Lab Bahasa 2 Ruang 3.000.0008. Pemeliharaan Pustaka 1 Ruang 3.000.0009. Pengadaan 5 unit komputer untuk 5 Unit 700.000 35.000.000ruang multimedia10. Pengadaan Kamera handicam 1 Buah 7.000.0009 Program Pengembangan Menajemen SBI 25.000.0001. Pencapaian Menajemen ISQ 5.000.0002. Pengelolaan Menajemen berbasis ICT 6.000.0003. Operasi MBS Insentif 2 Sem 52.000.0004.

Dalamoperasionalnya, Temasek Holding berperan sebagai perusahaanswasta namun seluruh sahamnya dimiliki oleh PemerintahSingapura;Untuk dapat mengoptimalkan peran BUMN dan mampumempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomidunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlumenumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lainmelalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya.Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkanprinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (good

seluruh sekolah sekolah pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol yangdisesuaikan dengan program Pemerintah KabupatenBuol berdasarkan Asas Asas Umum =Pemerintahanyang Baik ( Algemeine Beginselen Van BehoorlijkBestuur ) ;Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan a quo bukanhanya Penggugat I dan Penggugat II di mutasi, akantetapi hampir secara keseluruhan Kepala Sekolah danGuru) dilakukan mutasi, sehingga terbukti bahwaTergugat tidak menggunakan tindakan sewenang wenangan dalam hal melakukan pembenahan

Atok Yudianto selaku PemimpinPT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAKReview tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisikedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masihperlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalurpanen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidakada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenairencana penggunaan fasilitas KIR Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tigamiliar

BARITO RIAU JAYAsebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) sesuai rekeningpinjaman Nomor 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu dengan perinciansebagai berikut : Tanggal Uraian Jumlah (Rupiah)24 September 2008 Pencairan tahap , untuk 15.000.000.000,00normalisasi kebun 24 Desember 2008 Pencairan tahap il,untuk pembenahan 1.000.000.000,00kebun19 Februari 2009 Pencairan tahap Ill untuk pembiayaan 5.000.000.000,00kebun Sei Jake4 Juni 2009 Pencairan tahap IVuntuk pemulihan kondisi 1.000.000.000,00kebun7

jabatan atau kedudukan yang melekat padadirinya tersebut, yakni tidak melakukan supervisi mengenai telah dilakukanatau tidak tugas dan tanggung jawab Dedi Syaputra, S.Sos, M.Si dan ABC.Manurung dalam memproses permohonan kredit, namun tetap memberikanpersetujuan kredit dengan memberikan disposisi pada tanggal 12 September2008 di dalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil,antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik,tetapi masih perlu normalisasi dan pembenahan

Kasim, demikian letaknya saksi dengar di Dusun Mbotoan, Desa Pager,Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sedangkan batasbatas dan luasnya saksitidak tahu dan tidak mendengarnya;bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sengketa sekarang ini adalah AbdurRohman, sedangkan sebabnya ia menggarap saksi tidak mengetahuinya;bahwa sewaktu Kepala Desa Pager dijabat oleh Tirto Subagio, waktu itu saksi selakuKetua LKMD. mengetahui tidak pernah ada pembenahan atau perubahan Buku LetterC Desa meskipun ada

Dan untuk kepentingan pembebasan dan pembenahan disekitarlokasi tanah telah dikeluarkan biaya yang sangat besar;Sehingga pertimbangan Judex Facti yang disetujui oleh HakimAgung/Ketua Majelis perkara a quo, Dr. H. Anmad Kamil, S.H., M.Hum .dalam dissenting opinionnya, yang menyatakan:Halaman 29 dari 37 Hal. Put.

Rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan initidak hanya diimplementasikan oleh Penggugat di Indonesia, namunterjadi secara global oleh setiap perusahaan yang termasuk dalam grupperusahaan Penggugat di seluruh dunia;Bahwa rencana restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan tersebutmengharuskan Penggugat untuk melakukan berbagai perubahan,pembenahan, dan efisiensi dalam berbagai aspek dan/atau bagian dariPenggugat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan strukturorganisasi kepegawaian

3175036405860003, yakni : Cipinang Pulo Rt.004Rw.014, Cipinang Besar Utara, Jatinegara , Jakarta Timur, untuk dan olehkarenanya dalam Hukum Seyogianya Gugatan Penggugat di Sampaikan /diajukan di dan atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur , bukan diPengadilan Negeri Tangerang, sebab adapun alamat yang disebut olehPenggugat adalah alamat Rumah, Perumahan Nuansa Asri Cipadu, Blok B.4,No.21, JurangmanguTimur, Pondok Aren, Tangerang Banten, yang barudiambil dengan kredit oleh Penggugat, sehingga masih dalam pembenahan

Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumenkepemilikan dan penguasaan aset perusahaan;2. Melakukan pengamanan terhadap aset yang dimiliki dandikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upayaupaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan asetperusahaan kepada pihak lain melalui caracara yang tidaksah;3.

Dengan perbaikansistem JKN, subyek penerima kepastian dan perlindungan hukumsesungguhnya adalah masyarakat selaku penerima manfaat JKN; Pembenahan Sistem Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah 7.

Lima fokus utama pembenahan sistem jaminan kesehatan pada tahun2020:a. Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaraniuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.

Justrupengaturan kembali ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung,karena besaran iuran BPJS dalam Peraturan Presiden Nomor 64Tahun 2020 telah mencerminkan pembenahan sistem dalamrangka meningkatkan kualitas pelayanan program jaminankesehatan, sehingga sesuai dengan asas kemanusiaan, manfaat,dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat menindak persoalanpemindahan dan pembenahan ruangan dan fasilitas lainnya tersebut Fakultasjustru tidak mendapat respon yang kurang baik dari Pembantu Rektor II(Penggugat).

Selain itu,TERGUGAT memerlukan waktu untuk mempersiapkan prosesperpindahan TERGUGAT ke lokasi gedung/ruangan kantor baru denganmelakukan pembersihan dan pembenahan tata ruang yang sebelumnyatelah disewakan oleh pemilik gedung (Pihak Wisma Bumiputera) kepadaHalaman 12 dari 48 hal putusan Nomor 212/Pdt/2017/PT.DKI10.Pihak Ketiga lainnya yang dibuktikan dengan Dokumen PersetujuanPenawaran PT.

KHUSNA SALIM, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik danketerangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar;Bahwa keterangan saksi di Penyidik tersebut adalah tentang pendakian diGunung Ceremai;Bahwa saksi mulai bertugas sebagai Penjaga Pintu masuk 1 pendakianLinggarjati sejak tahun 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Petugas Penjaga pintu masuk1 pendakian Linggarjati yaitu ResCUE (Tim Penyelamat), pembenahan

dari diri terdakwa, melainkanterpengaruh atas ajakan dari Frit Ronabiha, maka putusan Majelis Hakimnantinya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi diri terdakwa ;Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspekpembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan,mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah padapembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan terhadap diri TerdakwaHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN Kfmmampu memberikan pembenahan

TirtaDhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawan bencanaPaket Pelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC) (videBUKTI TI, VIII, IX 49) ;m) Maret 2018, PT. Yodya Karya (Persero) mengirimkan surat nomor:143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DneaAddonnics Pratama Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan.(videBUKTI T I, VIII, IX 48);Maret 2018, PT. Yodya Karya (Persero) mengirimkan surat nomor:144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan/perbaikan titikHal 52 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.rawan bencana Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.

TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMAPerihal Pembenahan/perbaikan titik rawan bencana PaketPelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC);Bahwa, berdasarkan Laporan Bulanan ke 34 Tanggal 23072018Prestasi Pisik masih tetap 75.87% artinya TERGUGATREKOVENSI tidak punyaitikad baik untuk menyelesaikanpekerjaan Perkara a quo. Hasil dari Tahap 4 Show Cause Meeting2 (SCM2) peride 04 Juli 2018 25 Juli 2018 dalam Progres Test Hal 72 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Tirta Dnea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawanbencana Paket Pelebaran Jalan Bits. Kab. Konawe Utara Pohara(MYC) (BUKTI T III 28) ;l) Maret 2018, TERGUGAT III mengirimkan surat nomor: 143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DneaAddonnics Pratama Perihal Percepatan PelaksanaanPekerjaan.(BUKTI T III 27);m) Maret 2018, TERGUGAT III mengirimkan surat nomor: 144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

TirtaDhea Addonnics Pratama Perihal Pembenahan titik rawan bencanaPaket Pelebaran Jalan Bts. Kab. Konawe Utara Pohara (MYC);. PENGGUGAT REKONVENSI Ill mengirimkan surat nomor: 143/SESPR/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 kepada GSI : PT. Tirta DheaAddonnics Pratama Perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan (videBUKTI T Ill 29);Hal 165 dari 230 hal. Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel.. PENGGUGAT REKONVENSI Ill mengirimkan surat nomor: 144/SESPR/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 kepada GSI : PT.

Dari hasilpekerjaan pembenahan administrasi yang dilakukan Saksi6 denganmencocokkan data yang ada di Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan datayang ada di BSM Cabang Manado serta data dari kesatuan peminjam,Saksi6 menemukan sejumlah dana yang tidak sesuai penyalurannya, yaitu :1) Proses perkreditan berawal dari SP3 (Surat Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan) yang memuat struktur pembiayaan, syaratsyaratpenandatanganan perjanjian kredit, syarat pencairan dan syaratsyaratkredit lainnya.