Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA Sibuhuan Perdata Agama
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Sbh
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 18
  • Bahwa dari awal posita permohonan Pemohon ada 3 (tiga) hal yangsama sekali tidak pernah Pemohon singgung atau menguraikannya dalampositanya, yaitu:3.1. Tentang adanya Program Hamil yang dilakukan Termohonsaja, sementara Pemohon tidak pernah mau diajak untuk melakukancekup dalam rangka Program Hamil (Promil) tersebut.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
173 — 105
  • MIR dinyatakantelah sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlakuadalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yangdiatur dalam undangundang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnyaMajelis Hakim TK. keliru memahami titik singgung antara kewenanganPengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN15.16.17.sehingga cukup alasan putusanya Majelis TK. . dalam kasus a quo telahmenabrak dan melanggar kewenangan absolut.Bahwa
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
143 — 59
  • Disisi yang lain, sebagaimana telahpenggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objeksenketa a quo Penggugat dabn 6 orang lainnya sebelumnya telahdihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuandari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo makatercipta kepastian hukum bahwa penggugat memang tidak berhak untukmendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur denganmerekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tesCPNS
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-11-2011 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 787 / Pdt.G/ 2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 19 Nopember 2014 — J U W O N O; Lawan; 1. LIE BUN TJIONG; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT;
163 — 50
  • sebagaimana didalilkan Tergugat;Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan TUN dengan Peradilan Umummemang berbeda, namun dalam perkara aquo terdapat titik singgung yang dapatdijadikan bukti petunjuk kuat bahwa seluruh dalil sangkalan Tergugat sudah tidakkuat secara hukum, karena telah dilemahkan baik oleh Putusan PTUN maupunatau didukung oleh seluruh bukti lainnya dari Penggugat.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 05-09-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 5 September 2012 — PENGGUGAT : H. Syafril Amiruddin VS TERGUGAT I : 1. Jonatus Simangunsong; TERGUGAT II : 2. Mariani.
101 — 5
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
103 — 80
  • Furniture yang berlokasi di Gampong Cot Malem, KecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan dari bukti T9 Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan titik singgung antara CV Karya Bersama dengan CV.M.A.Furnituredengan tanah sengketa sehingga bukti T9 belum dapat membuktikan bahwa TergugatII adalah pihak yang berhak atas tanah Kapling No.62 dan 63 yang akan diberi gantirugi pembangunan jalan tol;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugatyang mohon agar tanah kapling No
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 09-05-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2017 —
114 — 34
  • Sehingga titik singgung antara kepentingan warga danpemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakuknya sebuah KTUN. Sebagai Negara hukum, setiap KTUN yang diHalaman 5Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata;KETERKAITAN sebuah KTUN dengan Penggugat , Warga masyarakatdalam UUAP telah mengalami pergeseran yang sangat positif.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 28/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
RENTINUS TAKOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
Drs. Alfonsus ST. Foni
189 — 79
  • Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020); Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana yangdimaksud objek sengketa (vide bukti P1 = bukti T1, bukti T II Intv1), dengan cara menggarap sendiri pada tahun 1978 (vide lampiranBukti T2);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketaa quo atas nama Tergugat II Intervensi namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
73 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
134 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. ARIFIN WIJAYA
138 — 44
  • Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FAKHRIYANTI, S.H
Terdakwa:
Abdullah Als Aso Als Noval Bin Sattuang Dg. Ngawing
21 — 2
  • Sehubungandengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnyva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan penguasaannarkotika jenis sabusabu pada diri pelaku
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — IR.H.T. SAIFUL BAHRI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
46 — 4
  • melanggar hukum (videposita point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimanatelah Tergugat HI kemukakan diatas, Tergugat II sama sekali tidak berperanatau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehinggatidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat II telah melakukanperbuatan melanggar hukum; Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat IJ dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 4 Nopember 2014 — H.TB NURDIN AB MELAWAN 1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Aceh Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH. 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. GUBERNUR ACEH. 3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
106 — 19
  • Karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukumPenggugat dengan Tergugat Il kaitannya dengan petitumtersebut ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalahyang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat : - IR.H.SUGIAN NOOR, Tergugat : - ARDIANSYAH - Turut Tergugat : - Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat
155 — 95
  • menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung
    HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 30-04-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 23/PDT.G/2014/PN Dum
Tanggal 30 April 2015 — SURYATI HADI DH. SIOK HUN, NIK : 1472026110380001, Tempat/tgl. lahir : Pekanbaru, 21 Oktober 1938, umur 76 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No. 364 RT. 003 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai (RIAU), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H., Advokat pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & Partners, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai Propinsi Riau, Indonesia dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat ; Lawan 1. SUDIRMAN, umur 59 tahun, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Cempedak No. 09 RT.008 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. Hj. NURHEMA Binti BAKTIAR DT. TANDIKO, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 144 (Toko Sembilan) Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (Propinsi Riau), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
67 — 12
  • salah satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkaitdengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatanPenggugatsemula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimanayang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 30-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 142-K/PM.II-08/AU/VIII/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
83 — 1
  • tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Ketiga Mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.Bahwa walaupun unsur ketiga Yang menimbulkan luka berat tidaktebukti secara sah dan meyakinkan bukan berati Terdakwa dibebaskandari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihatperbuatan Terdakwa dan temantemannya sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatanyang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itumeliputi atau bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
227 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
133 — 65
  • relevan lagi untukdipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak makakepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkatpertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amarputusan in itis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
697 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah AgungPemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 343 dinyatakanbahwa pada umumnya suatu putusan dikategorikan tidak saksama(onvoldoende gemotiveerd) sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dalam hal ini putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT RjJuncto dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke5 menyatakanbahwa