Ditemukan 939 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tiguan tiruan titian tujuan tapian tipsan tipyan tipan tipun tipaan tapuan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 12-09-2012 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 196/Pid.B/2012/PN Gst
Tanggal 12 September 2012 — NIATI GULO alias INA HESTI
154 — 41
  • perjanjianyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korbanmerupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri43delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yangkepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal denganadagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebutbukan karena tipuan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT MANADO Nomor 2/PDT/2020/PT MND
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Hj. SURIATI DAREA
Terbanding/Tergugat I : DJENNY LAMURANGIANG
Terbanding/Tergugat II : HERRY KOWEL
Terbanding/Tergugat III : HANS ALEXANDER ABUTHAN
Terbanding/Tergugat IV : NONI TAKASANA
Terbanding/Tergugat V : JOHNY TAKASANA
Terbanding/Tergugat VI : TIKA TAKASANA
Terbanding/Tergugat VII : ALCI TAKASANA
Terbanding/Tergugat VIII : BOYKE TAKASANA
Terbanding/Tergugat IX : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO
Terbanding/Turut Tergugat : ISKANDAR A DAREA
Turut Terbanding/Penggugat II : SURIANI DAREA
Turut Terbanding/Penggugat III : HERNIATI DAREA
Turut Terbanding/Penggugat IV : MOHAMMAD ALI DAREA
Turut Terbanding/Penggugat V : SUNARYO DAREA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SAMDIANA RASYID
Turut Terbanding/Penggugat VII : BAHAR BIN RASYID
Turut Terbanding/Penggugat
87 — 77
  • tertanggal Manado, 1 Juli 2015 tersebutpada butir 5.3 di atas, pada pernyataan angka 5, ALBERT PIOTAKASANA (alm) juga tegas menyatakan pada pokoknya bahwa hartapeninggalan atau boedel waris CARLINA MANAMURI merupakan HAKBERSAMA YANG BELUM DIBAGI WARIS oleh para ahli waris sahHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT MND(sic.) keturunan/ahli waris: ARIFA TAKASANA, AMOS TAKASANA,ERCI TAKASANA, SARCI TAKASANA dan EDWARD TAKASANA.Beberapa waktu setelahnya, tanpa paksaan, ancaman ataupun tipuan
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 07-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 313/Pid.B/2019/PN Tlg
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
CONDRO MAHARANTO, S.H
Terdakwa:
ABD. RAHMAN MUSTAFA Bin Alm. H. MUSTAFA
74 — 26
  • perikatan hukum dengan sipembujuk yang membawa akibat timbulnyakewajiban bagi si pembujuk atau orang lain untuk menyerahkan/membayarsejumlah uang tertentu dalam tenggang waktu tertentu kepada orang yangdibujuk;Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN TlgMenimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu keadaan yang dibuatagar terlihat seolaholah sahih dan valid, sehingga orang dapat mempercayaikeadaan tersebut itu sebagai suatu kKeadaan yang benar adanya ;Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipuan
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 03-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN KANDANGAN Nomor 105/Pid.B/2015/PN Kgn
Tanggal 23 Nopember 2015 — IDO Als. ABAH GIUT Bin MISO;
115 — 19
  • Harno Als Mapikir menyuruh semuanya berhentisejenak untuk menunjukkan kepada para korban bahwa di atas dari tempat berhentitersebut ada jalan setapak menuju ke rumah tempat penyimpanan kayu gaharu,dimana hal tersebut adalah tipuan agar korban mau naik ke atas ke tempat yang sepidan terlindung oleh hutan.Bahwa setelah tiba di Desa Loksado Kab.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 28/Pdt.G2011/PN.Klt
Tanggal 12 Juli 2011 — AGUNG NUGROHO VS SUWONDO, ST., DKK
78 — 17
  • Bahwa penyerahan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.918 atas nama Penggugat dan pembuatan Akta Jual Beli No.05/01/KLU/1/2011atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II adalah berdasarkan olehalasan hukum yang sah dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersamasama tanpaada unsur tipuan ataupun paksaan dari pihak manapun juga. Dimana perbuatantersebut dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk pembayaran sebagianhutangnya terhadap Tergugat I.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 69/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 24 September 2020 — Pembanding/Penggugat : AHMAD JOHAN Diwakili Oleh : EDWARD L. TAMBUNAN, SH.MH, HARDINO, SH, DODI MICHAEL H DAMANIK, SH
Terbanding/Tergugat I : KOK KHIOK HIAN Alias SUHENDI WONGSO
Terbanding/Tergugat II : SUTIYEM
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Tergugat IV : KOK KHIOK HIAN Alias EDDY WONGSO
Terbanding/Tergugat V : SRI ROHANI WAHYUDI. SH
Terbanding/Tergugat VI : Camat Kecamatan Sungai Raya
187 — 59
  • Bahwa terhadap bukti surat yangdidalilkan Pembanding yang ditandatangani oleh Terbanding II, TerbandingIl sendiri menyatakan TIDAK PERNAH merasa menandatangani bukti surataquo, dan oleh karena itu PATUT DIDUGA bukti surat yang dihadirkanPembanding adalah bukti PALSU atau setidaknya dibuat dibawah Tipuan Ancaman ataupun Paksaan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-11-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 60/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
NJO MAN UTAMA SURYA JAYA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
381 — 222
  • Yangdimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;30.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-03-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — H. DJALALUDDIN JUNUS, SE Bin JUNUS
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satu sebab yang halai dan Pasal 1321;Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kesilapanatau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan dan dasar hukumya sertaPasal 50 KUHP.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
MOCH. ANDRY NAHARI
Tergugat:
KEPALA DESA MLILIR
Tergugat II Intervensi:
GUNCORO
262 — 169
  • memilih soalsoal tertentudalam seleksi pengisian perangkat desa serta pelanggaranpelanggaranterhadap AUPB telah cukup menunjukkan kesalahan substansi dalampenerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sebagaimana penjelasankesalahan substansi yakni kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yangHalaman 19 Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN.SBYdikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapatkonflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis,maupun dibuat dengan tipuan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
Ir. Agung Hari Purnomo
Termohon:
1.Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
2.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
131 — 86
  • Akal cerdik atau tipu muslihat : suatu tipuan yang demikian liciknya,sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipumuslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
158 — 124
  • haltatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dantatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangandan/atau standar operasional prosedur;Huruf bHalaman 63 dari 68 halamanPutusan Nomor: 12/G/2019/PTUN.BNAYang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam haltidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalamKeputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis,dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, Maupun dibuat dengan tipuan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2950 — 2000
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Persoalan paksaan,suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secaratidak sah pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana. Tetapiapabila salah kira dualing menurut Utrecht van der valk. Sebenarnyapenyelesaian yang disediakan oleh administrasi itu sendiri sehingga silakanadministrasi menyelesaikannya berdasarkan ketentuanketentuanperundangundangan yang berlaku.
    Setelah itu apabila memangdiketahui jumlahnya secara nyata dan pasti, maka dilanjutkan denganpemeriksa performance untuk menyimpulkan, apakah kekurangan tersebutakibat maal administrasi, maka kembali ke Pasal 20 UU AP, ataumerupakan mens rea terpenuhinya niat jahat seseorang, suap, tipuan,maupun juga ancaman, maka dilakukan dengan penyelesaian pidana.e Dalam praktik sekarang yang terjadi dari pemeriksaan finansial langsung kepernyataan kesimpulan melawan perbuatan melawan hukum pidana,adanya kesewenangwenangan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-11-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 61/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
NJO MAN UTAMA SURYA JAYA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
705 — 445
  • Yangdimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidaksesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;30.Bahwa karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum31.32.tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Akta Jual BeliNomor 74/2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 473 atas nama Penggugat,maka Keputusan Tergugat dan
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
GERGORIUS KELAN
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT di Kupang, Cq. Bupati Sikka
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Sikka
3.Densius N. Sola da Lopez sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Sikka
208 — 69
  • causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda(objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pastidan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P1 dan buktisurat PT1, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antaraPenggugat dengan Para Tergugat Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidakdisangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalampenandatangannya, tipuan
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-10-2016 — Upload : 05-02-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 08/PDT.G/2016/PN.LBJ
Tanggal 5 Oktober 2016 — MUSTAFA alias MUSTAFA BIN MAHMUD alias MUSTAFA AMBO SAKKA Melawan TIMUNG,Dk
124 — 68
  • tergugat dengan maksuduntuk menguntungkan dirinya dengan melawan Hukum.e Melakukan tipu muslihat yang diatur sedemikian Rupasehingga orang = yang berpikiran normal dapatmempercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu.e Rangkaian kebohongan susunan kalimat bohong yangbersusun demikian rupa sehingga kebohongankebohonganyang satu dengan yang lain, keseluruhanya merupakan beritatentang sesuatu seakanakan benar.BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM YANG MULIA.Berdasarkan hal hal jawabkan dan bantahan atas tipuan
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0931/Pdt.G/2014/PA.Bkl
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pemohon dan Termohon
27 — 14
  • saksi korban, sehingga tindakanterdakwa tersebut tidak ada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidakada unsur memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1057langfe1033dbchaf13langnp1057insrsid 12921269 hichaf0dbchaf13lochf0 tabBahwa ketika terdakwa dan korban bersetubuh terdakwa tidak mempergunakan hadiah ataujanji janji akan memberi uang atau barang apapun atau mempergunakan pengaruh ataudengan tipuan
    yang mana terdakwa tidak pernahmelakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan ataupun pemaksaan baik perkaratanmaupun perbuatan trhadap saksi korban, sehingga tindakan terdakwa tersebut tidak ada unsur melakukankekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada unsur memaksa anak untuk melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ketika terdakwa dan korban bersetubuhterdakwa tidak mempergunakan hadiah atau janji janji akan memberi uang atau barang apapun ataumempergunakan pengaruh atau dengan tipuan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 18-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Fandi Irawan
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh
226 — 98
  • Bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b UU AP, Keputusan dan/atautindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi.Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengankesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainyamateri yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yangdibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat denganpaksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;Halaman 13 dari 102 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/2021/PTUN.BNA6
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
342 — 295
  • kesalahan adminitrasi di dalam undangundang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adamenyangkut persoalan persoalan pertama mengenai syarat danprosedur kalau misalnya saya mempersoalkan syarat dan prosedurmaka itu) adalah persoalan administrasi demikian juga soalwewenang atau tidak wewenang saya mengambil sesuatumengambil keputusan sesuatu atau kemudian mengenai soal formatadministrasi maka itu adalah soalsoal administrasi sebenarnya soalpidana terkait dengan uttrecht dikemukakan ada soal tipuan
    Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
450 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tipuan yang bersifat muslihat (kuntsgrepen), yaitu kerugian Negara yangterjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yangdirekayasa atau seolaholah telah sesuai dengan ketentuan yang ada,atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perludigunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut ;Dalam hal tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan padapokok maksud pembuat (zelfstandingheid der zaak), kedudukan seseorangdan hak seseorang (dwaling in een subjectief
    Bahwa jelasdalam perkara a quo sama sekali tidak ditemukan adanya paksaan (dwang)atau. suapan (omkoperij) ataupun tipuan yang bersifat muslihat(kuntsgrepen), sebagaimana disebutkan di atas yang dapat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memorikasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4, huruf B, B.1. butir 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum
Register : 28-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pbg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
2.FADLI SURAHMAN, SH.
Terdakwa:
1.BEJO SANTOSO Als BEJO Bin WONGSO DIMEJO
2.SURYATI Alias SUR Binti MARSONO
214 — 33
  • Soesilo, dengan tipumuslihat suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yangberpikiran normal dapat tertipu;Menimbang, bahwa menyerahkan/memberikan barang menurut R.Soesilo adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepadaTerdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orangyang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sejak 18 Maret 2014 hingga 28 November 2014, Para Terdakwadatang