Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten proferin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 468/PDT/2017/PT.DKI.
Tanggal 16 Oktober 2017 — PT.AGILENT RISK SPECIALTIES CS >< PT.ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA
159 — 72
  • Bahwa keberatan terhadap sita jaminan, bahwa berdasarkan bukti T.Il1Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut ijin usaha Tergugat Il dansekarang ini dalam status Likuidasi, bahwa yang disita jaminan tersebutHal 24 dari 31 Hal Pts No. 468/Pdt /2017.PT.DKIbukanlah bersifat preferen kepada Penggugat namun secara konkuren danproporsional akan dibayarkan kepada seluruh kreditur dan pihak ketigayang memiliki piutang dalam bentuk klaim kepada Tergugat Il.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 21-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 471/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 21 Desember 2016 — SANDY BAGUS RAHARJA dkk melawan CV. BERDIKARI
65 — 44
  • .: 466/2013, SHT No: 1919/2013, sehingga penjaminanhutang Tergugat Ill, M dengan sertifikat tersebut kepada TurutTergugat yang dilakukan telah melalui tahapan dan prosedursesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah sahmenurut hukum, maka Turut Tergugat berkedudukan sebagaikreditur preferen;6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita no. (20) Turut Tergugatmenyatakan benar jaminan kredit berupa Sertifikat HM No.: 736, an.Bambang S. Nur Ichsan (Tergugat Ill) dan Sertifikat HM No.: 737Ny.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Upload : 18-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 47/Pdt/2019/PT SMG
Slamet Sutanto lawan PT. BPR Binalanggeng Mulia dkk
63 — 32
  • Bahwa menurut Tergugat IV dalil penggugat yang demikian menunjukankesesatan berfikir penggugat dalam memahami suatu undangundangHalaman 22, Put No 47 /Pdt/2019/PT.SMG13.14.15:16.dengan mengambil secara sepotongsepotong sekedar untuk memberikankeuntungan agar dapat mengulur ulur waktu pemenuhan kewajibannyaterhadap Tergugat ;Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada pemegangan HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen)
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2011 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 752/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 September 2012 — R O C H M A D; MOCH. NUR FACHRUDIN AGUS DIMYATI NOTARIS / PPAT ZAINAL ABIDIN, SH NINA RETNOWATI PT. BANK DANAMON INDONESIA. TBK, Kantor Cabang Pembantu MAYESTIK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
154 — 22
  • ,selaku PPAT, tidak dibuat dinadapan Pejabat yang bersangkutan ; Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengantanah, dikatakan : nn noe nnn nnn nnn nen nnn nen ne nnn nnc ncePemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen/diutamakan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan in casu Sertipikat HakMilik No. 02977/Meruya Selatan bila debitor cidera janji, sehinggapermohonan Sita Jaminan atas Hak Milik No. 02977/
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 498/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : AYUNINGTYAS
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor KPKNL KP LN Kota Semarang
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Ungaran
30 — 23
  • Dalam ketentuanpasal tersebut mengatur bahwa Kreditur pemegang Hak Tanggunganadalah Kreditur Preferen atas harta kekayaan yang telah sah diikat olehsuatu hak jaminan kebendaan (droit de preference). Berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan tersebut, maka sita jaminantidak dapat diterapkan atau dilaksanakan terhadap barang jaminan yangtelah diikat Hak Tanggungan, terlebin barang jaminan dimaksud telahdieksekusi lelang.Halaman 26 Putusan Nomor 498/Pdt/2019/PT SMG10.11.12.9.3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 05-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 90/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 5 April 2018 — SUTRISNO lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta; Cq. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cabang Karangayar dkk
40 — 21
  • sebagaimanadiatur dalam pasal 224 HIR, 258 Rbg;Bahwa menurut Tergugat Il dalil Penggugat yang demikian menunjukkankesesatan berfikir Penggugat dalam memahami suatu UndangUndangdengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotong sekedar untukmemberikan keuntungan kepada Penggugat agar dapat mengulurulurpemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat ;Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 15/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 14 Maret 2018 — ARUNA MYSENO, dr dkk lawan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Pusat Jakarta, Cq.P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Surakarta Sudirman dkk
80 — 41
  • Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila debitur wanprestasi/ciderajanji.8.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 341/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Eko Rahayu Setya Budhi Diwakili Oleh : TRI SULISTIYONO, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT BNI di jakarta Cq PT BNI Cabang Magelang
Terbanding/Tergugat II : PT BNI Pusat di Jakarta Cq. PT BNI Cabang Wonosobo
Terbanding/Tergugat III : KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
55 — 27
  • Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dan PENGGUGAT IIDALAM REKONPENSI berhak menjalankan hak preferen/separatisnyasebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi haktanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh TERGUGAT DALAMREKONPENSI untuk menyelesaikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dan PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI;9.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 31-10-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 13
  • menyatakan bahwa terhadap keterlambatanpendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadikan SertipikatHak Tanggungan (SHT) menjadi batal demi hukum ataupun dapat dibatalkanataumenjadi tidak sah atau menjadi cacat hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum.Bahwa maksud dari UndangUndang Hak Tanggungan membatasi waktupendaftaran Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) menjadi Sertipikat HakTanggungan (SHT) selambatlambatnya 7 hari kerja adalan dimaksudkan untukmenentukan siapa kreditur yang dianggap preferen
    lebih dahulu Kredituryang mendaftarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) menjadiSertipikat Hak Tanggungan (SHT) lebih dahulu dari kreditur yang lain, makakreditur tersebut memperoleh Hak Preferen lebih dahulu dari kreditur yangmendaftarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) belakangan;Bahwa jelas sekali disini pembuat UndangUndang Hak Tanggungan membatasipendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan menjadi Sertipikat Hak Tanggunganselambatlambatnya 7 hari kerja bukanbertujuan untuk pembatasan
    AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertipikat Hak Tanggungan(SHT), namun hanya bermaksud menentukan siapakredituryangmemperoleh Hak Preferen lebih dahulu daripada kreditur yang lain;HIm 71 dari 135 hlm Putusan No. 454/Pdt.G/2017/PN.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-12-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 91/ PDT/ 2015/ PT BTN
PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG m e l a w a n : TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ; H. SURYADI alias SUNARYADI Bin SARIP TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING ; PIMPINAN BANK BJB CABANG RANGKASBITUNG
89 — 58
  • dari Turut Tergugat sebagai kreditor pemegang haktanggungan ;b) Bahwa hal tersebut didukung berdasarkan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei1985, yang kaedah hukumnya menyatakan: "bahwa barangbarang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara)tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat IndonesiaCabang Gresik sehingga tidak dapat dikenakan sita jaminan ;c) Bahwa sesuai dengan prinsip hukum jaminan bahwa hak preferendari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 30-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 0803/Pdt.G/2018/PA.Gs
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 3
  • bahwa terhadap harta yang dijaminkan (obyek sengketaposita angka 12.2 sampai dengan 12.16) sebagaimana jawaban Tergugattelah pula dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian kepemilikanterhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna, karena dengandijadikannya harta tersebut sebagai jaminan, maka hak kebendaan terhadapharta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank,dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuanhukum, memegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Mad
Tanggal 20 Maret 2017 — - Ichsanto Eko Putro - Bank Banten Ex Bank Pundi KCP Madiun
97 — 44
  • Mardiana Maruwi SH,PPAT di Ponorogo yang memberikan hak istimewa kepadaTERGUGAT berupa hak preferen untuk mendapatkan pelunasanhutang bersumber dari lelang objek jaminan kredit tersebut.Tentang permohonan sita jaminan terhadap asset yang sudahdijadikan jaminan hutang kapada Bank tidak dapat dikenakanConservatoir Beslag sebagaimana Yurisprudensi MA dalam putusanNomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985.Vil.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 2000
1278 — 399
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
  • berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.Ayat (3)Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwabarang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak.Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadian Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapatmengetahuinya secara resmi.Ayat (4) dan Ayat. (5)Cukup JelasAyat (6)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 22 Maret 2018 — RIKI RAHMANSYAH MELAWAN PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta
59 — 43
  • (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanatercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No. 01616/2014 tanggal 01042014;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnyaSertifikat Hak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdi atas maka TERGUGAT mempunyai hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1788 K/PDT/2005
Tanggal 13 Juni 2008 — MARIE TAYLOR ; JACOEB SOEPYAN ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (BPULN) cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL III JAKARTA, dkk.
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa belum dipenuhinya ketentuan UndangUndang Hak Tanggungandalam kaitannya dengan obyek sengketa tidak mengakibatkan obyeksengketa tersebut batal menjadi jaminan hutang, namun hanya menjadikanperubahan status Kreditur dari preferen menjadi konkuren ;5.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 15-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat -PT Bank BRIsyariah Tbk tergugat -Safei
315 — 109
  • dijaminkan kepada bank, walaupun ada suratkuasa untuk menjual tanpa seizin dan setahu pemilik tanah karena barangjaminan hanya dapat dijual melalui lelang, maka Hakim berpendapat olehkarena jaminan tersebut tidak diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1, Pasal 14 danPasal 15 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,maka tidak melekat hak eksekutorial bagi kreditur/pemegang jaminanterhadap benda jaminan tersebut, dan juga tidak melekat hak preferen
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN GARUT Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Grt
Tanggal 26 Januari 2016 — - RD. EVA FERAWATI RAHMAN LAWAN - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (BTPN). DKK
81 — 5
  • Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.265/2013tanggal 12 Juli 2013.Bahwa akta tersebut di atas, adalah merupakan akta otentik yang tidakdapat disanggah lagi kebenarannya, dan memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna.Bahwa dengan telah diletakkan atas objek jaminan/objek a quo, makaTergugat I memperoleh hak preferen jika di kemudian hari Penggugatterbukti wanprestasi.Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 4, Penggugat telah mengakuimengenai ketidaksanggupan melakukan angsuran kredit yaitu terhitungmulai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 389/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : TEGUH DJATMIKO
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Negara,Tbk.,cab Kebumen
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat III : Bekti Eko Pramono,Pemilik Toko LARIS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Ygyakarta
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
239 — 148
  • Sertipikat Hak Tanggungan No. 211/2012 tanggal 1722012, sehingga Tergugat memiliki hak preferen untuk memperolehpelunasan jika Penggugat dikemudian hari terbukti wanprestasi.4.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 157/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 28 Februari 2019 — Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Cabang Katamso melawan Christina Ari Retnaningsih, dkk
123 — 39
  • tersebut maka barang jaminan berupasebidang tanah SHM Nomor : 6488/Desa Sendangdaditelah dibebanidengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 10/2014 tertanggal11 Pebruari 2014 yang dibuat dinadapan PPAT Macarius AriyantoWidi Purnomo, S.H. dan telah terbit Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Pertama Nomor : 01094/2014 tanggal 10 Maret 2014 atasnama KSP Intidana yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga karenanya Tergugat IVmemiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 174/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : SUPARMI MITRO WINARNO Diwakili Oleh : Triyono,SH
Pembanding/Penggugat II : SUPRIH DWI RUSMIYATI Diwakili Oleh : Triyono,SH
Terbanding/Tergugat I : GIYATUN
Terbanding/Tergugat II : DIREKSI PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq.BANK DANAMON SIMPAN PINJAM DSP CABANG PASAR SRAGEN.
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGE
70 — 48
  • 2016) sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud tidakada satupun tindakan Terlawan IIl yang dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa Terlawan Ill menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPelawan yang pada pokoknya tidak diperkenankan melakukan lelangtanpa melalui putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri;Bahwa perlu Pelawan pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen