Ditemukan 894 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 17-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 200/PDT.G/2014/PN DPK
Tanggal 1 Oktober 2015 — NY. RATNA PARAPAT Melawan 1. BETTY SUPARTINI,SH 2. SREVANUS SUNARYO dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya SRI WAHYUNINGSIN, DORA KUSUMA ASTUTI, CHRISTIANTO CHANDRA KUSAUMA., Dkk
181 — 557
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku "Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika tahun 2005, halaman320, bahwa:Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sitajaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminkan pada waktuyang bersamaan;Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak,demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan; Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut, hanyasebatas sita penyesuaian (vergelijkende beslag).Pendapat M.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
377 — 261
  • Pengadilan yang berwenangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan TataUsaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point d actionatau no interest no action yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-01-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — YAYASAN ALIRENA VS OEI EMI NIRMALA, DK
87 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman521 s/d 522 yang menyatakan sebagai berikut:2. Penerapan Beban Pembuktian Masalah YuridisPenerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktianmerupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalahyuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasipada MA.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
151 — 111
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana (hal. 108109)dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalahsemua bentukbentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal56;Pasal 55(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — PRAGSONO
132 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adami Chzawi, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi adiIndonesia, Penerbit Bayumedia, Malang,2005, hal. 205)e.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
104 — 74
  • WISHNU ADI DHARMA, S.H.Dalam pertemuan keluarga tersebut, pihakpihak yang hadir danmempunyai keterkaitan dengan OBYEK SENGKETA, telahbersepakat dan bermufakat yang dituangkan dalam Berita Acaratanggal 28 Desember 2014 yang pada pokoknya yaitu ANDI SINUNG(GIAM TJIEN LIONG) dan ELSIANA telah memberikan pengakuandan pernyataan secara tegas bahwa OBYEK SENGKETA adalahmerupakan hasil pembelian dari ANGGOTA KONGSI yangdidalamnya terdapat hak bagian Almh.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
430 — 252
  • LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
185 — 120
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, EdisiHalaman 34 dari 164 Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT SMR20.21.Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 6869menyatakan bahwa:Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifikmenyebut apa yang diminta penggugat.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst
Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
356 — 197
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.DENI SITOHANG bin alm NANGKA SITOHANG
2.KASIYONO bin alm SARINO
3.MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR
4.RAHIMAN bin WAHID
196 — 103
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
TRI YUDHA WARDHANA FAMMI
Terdakwa:
1.BAHMID NAWIR, S.Sos alias MIT alias BAPAK IKA
2.MUKMAL Alias MAL
107 — 8
  • ADAMI CHAZAWI, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Di Indonesia,mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangantidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang.Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyekhukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yangdimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orangini tidak berlaku untuk Semua orang, tetapi hanya berlaku bagi
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 161/Pid.B/2016/PN Gst
Tanggal 31 Januari 2017 — - ANALI ZALUKHU ALIAS ANA - DESIMA LAHAGU ALIAS DESMAN LAHAGU ALIAS DEDI - BUDI RAHMAT GULO ALIAS RAMA
236 — 89
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 42
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alatbukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkandengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawandengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
220 — 173
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi Hal. 121Hal. 202 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
173 — 791 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, S.H.dalam persidangan;Hal. 205 dari 272 hal. Put. Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidaksesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yangadil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Agustus 2014 — Pidana Korupsi - HERI ISMUWARDANA
254 — 83
  • Satochid Kartanegara, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang ataulebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta ituterhadap delict.Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalamundangundang mengenai suatu tindak pidana atau delict.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 22-12-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
163 — 396
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw.Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafikahalaman 153, bahwa gugatan perdata yang diajukan harus jelas mengenaikewenangan (kompetesi) mengadilinya, surat gugatan harus ditandatangani/cap jempol oleh Penggugat atau kuasanya, mencantumkan secara jelasidentitas dan alamat para pihak dalam perkara perdata tersebut dan dasar(dalil) gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rochmat Soemitro, S.H.dalam bukunya Peradilan Administrasi dalam HukumPajak di Indonesia, Cetakan keV, Eresco, Bandung,1991, halaman 135 dan 136 (Bukti PK21), menyatakan:Halaman 156 dari 233 halaman.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
201 — 74
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PenerbitSinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan:"Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:Him.76 dari 239 Him.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
CARLO
Tergugat:
1.LUSIA AHUSTA HENGKENANG
2.YUSUF, dalam kedudukan sebagai Ahli Waris TJEN TEDDY MASSADA CHANDRA
3.TJIOE FONG JIN
109 — 81
  • Setiawan, S.H.dalam bukunya, PokokPokok Hukum Perikatan, Diterbitkan olehBinacipta, Edisi Kelima, Bandung, 1994, halaman 75, unsurunsursuatu. perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalahsebagai berikut:a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atauyang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, atauyang bertentangan dengan kepatutan ataukesusilaan umumdan dianggap sebagai kepentingan orang lain;b.