Ditemukan 1094 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samak semak siman simar simah sifak simas
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk
Tanggal 16 April 2019 — - SUTANTO Bin SURIPNO
217 — 196
  • Pembuktian kualifikasi tersebut esensinyaadalah untuk melihat berkas asli ini sama dengan yang diupload tidak.Makanya di minta untuk di bawa aslinya dan 1 set copyannya terus dibuatdaftar simak apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NURUL KHAIR, SE
40 — 27
  • Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persedian dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020.
  • Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021.
  • Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN Tgl
Tanggal 30 April 2015 — - Agus Slamet Bin Slamet Rahardjo - Komar Raenudin Bin Nur Cholid
164 — 48
  • Lebih gamblangnya marilah kita simak bunyiketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa: Setiaporang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, .... Yang kemudian dituangkandalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiakhususnya Pasal 29 ayat (1).
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 177/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 20 Oktober 2016 — - Penggugat 1.I Wayan Klesed 2.Dewa Putu Tinggal 3.I Wayan Koti dan I Wayan Misi - Tergugat 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara kementrian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
145 — 228
  • Manukaya seluas 10.900m2 dan Sertipikat Hak PakaiNomor 2/Manukaya seluas 181.750m2 keduanya tercatat atas namaSekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya,Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
141 — 40
  • Tergugat Illmemasang di depan bangunan ruko milik Penggugat sebagai PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa yang dilakukan oleh Tergugat III dan olehTergugat IV dan semuanya itu jelas merugikan hakhak Penggugat.Bahwa Tergugat Ill selaku Pengelola Barang bertanggung jawab untukmenghimpun daftar barang yang telah didaftarkan sebagai BMN yangstatus penggunaannya berada pada Pengguna Barang.Bahwa dapat Tergugat Ill sampaikan bahwa objek gugatan merupakanBarang Milik Negara (BMN) yang digunakan tercatat dalam simak
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 25 Januari 2017 — Darmawati., S. Kep binti Makmur MELAWAN Qaimuddin bin Hanafie
88 — 54
  • Penjelasan lebih lanjutdapat Anda simak dalam Kedudukan Istri yang Bekerja dariKacamata Hukum. ;Bahwa terkait dengan hak asuh anak jika Penggugat (ibunya)bekerja, Tergugat mengacu pada tulisan yang ditulis oleh YudiHardeos, S.HI., M.SI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) berjudulMenimbang Ulang Tipikal Hak Asuh dan Kriteria Moral PemegangHadanah/ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MahkamahAgung RI.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 81/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 13 Maret 2017 — TIOMAN NABABAN, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. Titipapan No.31/43 Medan, Kel. Sikambuing D Kec. Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya POSMAN NABABAN, SH., BORNOK MARIA IRENE PBRN, SH. MH., dan LAMTIUR IMELDA P. NABABAN, SH. MH., Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat POSMAN NABABAN, SH., & REKAN (PERADI) berkantor di JLN. Jenggala No.64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT ; Lawan: 1. MUSNANI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ Wiraswasta, dahulu beralamat Jln.Matahari 4 No.239 Medan, Kel.Helvetia, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya berada di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. USMAN, Umur 43 tahun, Pekerjaan TNI Angkatan Darat, dahulu beralamat Jln.Matahari 4 No.239, Kel.Helvetia, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya berada di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. drg.AMINUDDIN, Umur 52 tahun, Pekerjaan Dokter Gigi, Alamat Jln.S.Parman No.22 F Medan, Kel.Petisah Hulu, Kec.Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT III ; 4. SYLVIA YUSLINDA HASMAN,SH,MKn., Pekerjaan Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dahulu berkantor/berkedudukan di Jln. Medan Deli Tua KM.8,7, Kab.Deli Serdang sekarang berkantor/berkedudukan di Jln.Besar-Deli Tua, Km.9,8 Desa Deli Tua, Kec.Deli Tua, Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT IV ; 5. ADI PINEM, SH., Pekerjaan Notaris di Medan, berkantor/berkedudukan di Jln. Kol.Sugiono No.18 B Medan selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT V ;
160 — 37
  • Penggugat sebesarRp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dengan tanpa terlebih dahulumenguraikan secara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif olehhukum acara perdata yang berlaku; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterirna, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat", (simak
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
95 — 22
  • UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetangagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Bahwa jika simak dan cermati dalil tersebut diatas, maka dasar hukum yangmenjadi dasar hukum dari gugatan Penggugat dalam perkara in casu adalahUndangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mana menurutPara Penggugat Undangundang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaadalah merupakan perubahan dari UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketangagakerjaan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013
Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex facti sengaja tidak mempertimbangkan sama sekalibukti T1 sampai dengan T15 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, demikian juga keterangan saksisaksi yangbersifat netral ;Bahwa setelah kami simak dengan cara seksama putusan danpertimbangan Majelis Hakim ini, benarbenar tidakmempertimbangkan sama sekali bukti T1 sampai dengan T15yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, demikian jugaketerangan saksisaksi yang bersifat netral seperti keterangansaksi Ali Sukari bin Rakida, saksi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 164-K/PM.III-19/AL/VIII/2020
Tanggal 25 September 2020 — Oditur:
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
1.Aksan Raya
2.Dwiko Agung Laksono
3.Ade Irawan
4.Agripa Critovel Jance Kindangen
80 — 39
  • yang tersimpan dalam flashdisk yangkemudian telah dicopy oleh Petugas Pom Lantamal XIV dansudah dikembalikan lagi kepada Saksi, yang menurut Saksiisi rekaman CCTV ruang IGD RS Maleo tidak berbeda jauhdengan apa yang telah Saksi sampaikan di persidangan.Hal 38 dari 92 hal, Putusan Nomor 164K/PM.III19/AL/VIII/2020Atas keterangan Saksi2 tersebut, para Terdakwa tidakmenyangkal dan membenarkan seluruhnya.Saksi3:Nama lengkap : Akhmad Baihagi KaruniawanPangkat/NRP : Serda Tku/124004Jabatan : Operator Simak
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
88 — 39
  • PP Nomor : 38 Tahun 1998, hal ini dapat di simak dandicermati terhadap :a.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2336 — 1524
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Apabila kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1)KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, pertama yang melakukan; keduamenyuruh lakukan, dan ketiga turut melakukan perbuatan. Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
93 — 45
  • Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selakuPengelola BMN pada LPPKS adalah mengadministrasikan filefile (SPMdan SP2D) dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN, melakukan rekonsiliasidengan operator SAKPA, mencatat barang hasil pengadaan ke dalamaplikasi SIMAK BMN.
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-01-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 2/Pid.B/2012/PN.R.ND/Hukum/140612/Pembunuhan
Tanggal 14 Juni 2012 — - KRISTOFEL SAH
59 — 34
  • menghubungkan keterangan saksisaksiyang diajukan dalam persidangan ini , dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum atrapertum dan barangbarang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkansuatu petunjuk yang jelas bahwa terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatan pembunuhanterhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis sewaktumempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa apabila kita simak
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 07-06-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021
Tanggal 6 Agustus 2021 — Oditur:
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA MILTON SIALEKY
100 — 50
  • Putusan Nomor 37K/PM.III18/AD/VI/2021Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider733/Masariku, Waiheru KotaAmbon.Pada pokoknya Saksi6 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi6 kenal Terdakwa sejak tahun 2017di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubunganantara atasan dan bawahan, tidak ada hubungankeluarga.Bahwa tugas Saksi6 sebagai Bapal Siwat adalahbertanggungjawab terhadap SIMAK BMN sertamenjaga gudang munisi bersama Ta Gudangyaitu Praka
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1. MUHAMMAD ZEN (Terdakwa) 2. RIZALDI, SKM,MM (Terdakwa)
89 — 16
  • TpgBahwa sarana yang digunakan pad diadakan lelang adalah Elektronik agartidak ada kecurigaan, sedangkan yang membuat sertifikas konsultanperencana perencanaan;Bahwa meskipun proyek pembangunan Gedung KPP belum selesai setahusaksi pengerjaan berjalan terus karena tidak ada larangan dari pihak yangberwenang baik pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan hingga bangunanselesai dan diresmikan pemakaiannya pada bulan Maret tahun 2014 dansetahu saksi bangunan tersebut telah dimasukkan dalam sistem SIMAK
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 06-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1160/Pid.B/2018/PN Plg
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ALVIAND D, SH
Terdakwa:
SURESH KUMAR Bin KRISHAN LAL
306 — 937
  • dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjarayang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pemidanaan bagi terdakwa bukan merupakanpembalasan hukuman, akan tetapi merupakan pembinaan, pengayomansehingga terdakwa diharapkan mejadi lebih baik;Menimbang, sebagai kesimpulan bahwa perkara aquo berdampaksangat luas sekali menyangkut tanah dan haruspula memperhatikan denganhati hati ketentuan pokok agraria th 1960 dan peraturan konversi tanah sertaketentuan SIMAK
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 57/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Maret 2015 — 1. DJAELANI, Cs melawan 1. ROSYID ACHMAD, bin SARMADA Cs
51 — 31
  • XCIX (99)sebutkan pada angka 5 jawaban ini yakni bahwa ternyata lokasi tanahmilik Para Tergugat adalah lain dengan lokasi tanah milik ParaPenggugat.Bahwa saat ini tanah objek sengketa yang peruntukannya untuk BalaiKesehatan dimaksud telah dikuasai oleh Kementerian Perindustrian sejaktanggal 28 Desember 1968 dan dibukukan ke dalam aplikasi SIMAK BMNKementerian Perindustrian yang databasenya juga tercatat dalam aplikasiSIMAK BMN pada Kementerian Keuangan dengan kode barang2.01.01.01.999.1 berupa tanah
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-01-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1 /Pid.B/2012/PN.RND/HUKUM/14062012/PEMBUNUHAN
Tanggal 14 Juni 2012 — - SOLEMAN SAH, DK
81 — 33
  • menghubungkan keterangan saksisaksiyang diajukan dalam persidangan ini , dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum atrapertum dan barangbarang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkansuatu petunjuk yang jelas bahwa para terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatanpembunuhan terhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelissewaktu mempertimbangkan unsurunsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikandiatas.Menimbang, bahwa apabila kita simak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengantanpa terlebin dahulu menguraikan secara rinci, dan konkrit, sertaindividual tentang kerugian Penggugat adalah merupakan gugatan yangnyatanyata melanggar syarat fundamental yang ditentukan secaraimperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia padapokoknya menegaskan bahwa "gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima, karena tidak dirinci kKerugian yang dituntutPenggugat", (simak: Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor