Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta menyerahkan kunci SDB nya kepadaterdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai SuratTANDA TERIMA Nomor : B 5964/KWXIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) TbkDivisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB)adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunciberpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah

BRI (Persero) TbkDivisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB)adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunciberpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjaminkeamanannya.

BRI (Persero) Tbk DivisiLayanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yangterbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda danditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah AnakKunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA.

buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya,dimana saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB kepada terdakwaROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDATERIMA Nomor : B 5964/KWXIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudiankunci disimpan sebagai dokumen kredit.Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) TbkDivisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB)adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu

BRI (Persero) TbkDivisi Layanan tahun 2011, yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotakyang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengamanganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya, MasterKey adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh Penyewa, sehingga penyimpanan kunciSDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh Terdakwa RotuaAnastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.

pelapor PAUL MARKUS SALIM, yang notabene bahwa hal tersebutsebenarnya adalah nyatanyata merupakan masalah wanprestasi/kontra prestasiyang diatur secara jelas dan tegas dalam hukum perdata;Sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan hukum/beda pendapat danmengakibatkan saksi pelapor menghentikan termin pembayaran, sehingga dengandemikian dan secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkanumbi singkong yang bermutu

Bahwa Penggugat sudah mengeluarkan semua tenaga, pikiran danmenghabiskan banyak waktu demi meningkatkan pertumbuhan omsetpenjualan dan penambahan citra bergengsi dan bermutu tinggi MerekParfums Christian Dior, melalui iklan, promosi secara besarbesaran;3. Bahwa reputasi dan nama baik Penggugat sebagai Pengusaha menjadirusak/tercemar oleh karena Pemutusan Perjanjian Distribusi Eksklusifsecara sepihak oleh Tergugat, tanoa alasanalasan yang jelas dan dapatdipertanggung jawabkan;.

Permenkes Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisionalpada Pasal 2 menyatakan obat tradisional yang diedarkan di WilayahIndonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POMRI, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi Sesuai dengantatalaksana yang ditetapkanBahwa persyaratan terhadap suatu produk kosmetika dan obat tradisionalyang aman, berkhasiat dan bermutu yang digunakan oleh masyarakatadalah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun

Nomor 36tahun 2009 tentang kesehatan (Sediaan Farmasi dan alat kesehatanharus aman, berkhasiat/oermanfaat, bermutu dan terjangkau). Makapelaku usaha yang memperdagangkan obat yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUHalaman 37 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Jkt.

Untuk pemakaian senyawa raksa atau mercury dapatmenimbulkan akibat antara lain iritasi atau alergi, kerusakan permanenpada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin.Dalam jangka pendek dengan dosis tinggi dapat menyebabkan muntahmuntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenikyang menyebabkan kanker pada manusia, sehingga sediaan farmasiberupa kosmetika tersebut tidak aman, tidak berkhasiat/tidak bermanfaatdan tidak bermutu, bertentangan dengan ketentuan pasal

terdapat Surat Kepala Suku DinasPendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat kepadaPenggugat, Nomor 1930/087, Perihal : Panggilan Dinas ke Il (dua),yang dihadiri Penggugat;Tanggal 14 Desember 2015, terdapat Surat Pernyataan dari Sdr.Ahmad Samiun (Kepala Sekolah SDN Karang Anyar 06 Petang) yangmenyebutkan benar adanya pelanggaran disiplin berupa pungutanPenggugat yaitu uang sebesar Rp. 1.000, /siswa/sekolah sejak bulanJanuari 2015 serta penyalahgunaan wewenang dengan menawarkancat tembok kurang bermutu

Kalimantan dan Jawa Barat padaPT.EMJEBE PHARMA di Pasuruan;Menimbang, bahwa berdasarkan tidak dipenuhinya standarisasipenempatan barang bukti berupa : Sembilan ratus empat belas (914) dus obatjenis infus RL setiap dus berisi 20 (dua puluh) botol dengan jumlah keseluruhan18.280(delapan belas ribu dua ratus delapan puluh) botol adalah bertentangandengan tujuan sediaan farmasi Pasal 5 Ayat (2) UU No 36 tahun 2009 tentangKesehatan: Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanankesehatan yang aman, bermutu

Berdasarkan PP tersebut, makasegala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai LPND BULOG beralihkepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG.Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2003, maksud didirikannyaPerum BULOG adalah :a) Untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu danmemadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;b) Dalam hal tertentu melaksanakan tugastugas tertentu yang diberikanpemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaancadangan pangan Pemerintah dan

.: 19/2003 tentang Badan UsahaMilik Negara berbunyi: Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebutPerum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidakterbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligusmengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan., dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No.: 19/2003, TERGUGATIl adalah Wakil Pemerintah sebagai pemilik modal dalam TERGUGAT IIdengan wewenang

Dibidang kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyatakan:Pasal 5(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh aksesatas sumber daya di bidang kesehatan.(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanankesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawabmenentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagidirinya.Bahwa selanjutnya Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan:(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan

Menyatakan TergugatI dan Tergugatlll adalah shipping company yang tidakqualified / tidak bermutu dan beritikad tidak baik;3. Menyatakan bahwa Tergugat! dan Tergugatlll telah melakukan perbuataningkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kapalkapal milikTergugatlll;5. Menghukum Tergugat!

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) yang intinya yaitu Satuan Pendidikan dasarpenyelenggara program wajib belajar menjaga keberlangsunganpe/aksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standarnasion a/ pendidikan dan apabi/a me/anggar maka dikenakan sanksiadministrasi berupa tequran, penghentian pemberian bantuan hinggapenutupan satuan pendidikan yang bersangkutan. Bahwa dari hasilketerangan saksi H.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) yang intinya yaitu Satuan Pendidikan dasarpenye/enggara pragram wajib be/ajar menjaga keber/angsunganpelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standarnasional pendidikan dan apabi/a me/anggar maka dikenakan sanksiadministrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hinggapenutupan satuan pendidikan yang bersangkutan. Bahwa dari hasilketerangan saksi H.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) yang intinya yaitu Satuan Pendidikan dasarpenyelenggara program wajib belajar menjaga keberlangsunganpelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standarnasional pendidikan dan apabi/a melanggar maka dikenakan sanksiadministrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hinggapenutupan satuan pendidikan yang bersangkutan. Bahwa dari hasilketerangan saksi H.

Menurut hemat TERLAWAN I, sita barudapat dilakukan bila eksekusi HT yang dilakukan dengan cara Eksekusi HakTanggungan berdasarkan Titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (2) UUHT;Oleh karenanya TERLAWAN meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan dalil PELAWAN padaSub Il angka 13 dan 14;Bahwa TERLAWAN menilai dalil yang disampaikan PELAWAN pada Sub IIangka 15 adalah dalil yang kurang bermutu karena Surat Edaran Nomor:SE23/PN/2000 tidak ada urgensinya

perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan di Rumah Sakit SantaElisabeth Medan sebagai tempat Tergugat I bekerja, sehingga terdapat hubungan kerja antaraTergugat I dengan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tersebut ;Menimbang, bahwa rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau penyediajasa medis mempunyai kewajibankewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, antara lain berkewajibanmemberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu

kesehatan menurut pasal 1angka 5 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undangundang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu

Kemudian,tindak lanjut dari pelaksanaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalamberbagai peraturan perundangundangan, terakhir diantaranya adalahdengan lahirnya UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), dimana pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yangbermutu, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan: Pemerintah dan PemerintahDaerah wajid memberikan layanan dan kemudahan serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

berada di bawah pimpinan Para KepalaHalaman 117 dari 137 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis118Sekolah, dan dilihat dari ketentuan Pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat (1)menyebutkan Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2)menyebutkan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya, kemudian dalam UndangUndang SistemPendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan Setiap warga negaramempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

turutmembantu mempercepat terwujudnya kecerdasan bangsa sebagaimanaamanat yang diemban dalam konstitusi Undang Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 yang mengatur tentang hakfundamental setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan danpengajaran yang kita kenal kesetaraan pendidikan Paket A, Paket B dan PaketC.Menimbang bahwa UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional padapasal 5 ayat (1) menyebutkan Setiap warga negara mempunyai hak yangsama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

, Pasal 11 ayat (1)menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajidb memberikanlayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikanyang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan Pasal 11ayat (2) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamintersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia tujun sampai dengan lima belas tahun, dengandemikian, tanggungjawab atasterselengaranya pendidikan adalah adapada Negara, yaitu

Pernyataan yang anda buat tidak bermutu sekali sakitkok di bikin masalah, sakitnya anak Termohon sudah lama kok diungkitungkit kembali harusnya pas waktu anak Termohon sakit sakitan duluanda gugat Termohon, pas waktu anaknya tidak pernah sakitsakitan maudi minta, jangan bikin suatu alasan yang tidak bermutu.Tanya saya kepada TUHAN YANG MAHA ESA kenapa bikin sakit anakTermohon, lucu ya anda ini bikin alasan sakit itu bikinan Tuhan bukan darimanusia setiap orang yang pikin sehat walafiat pernyataan

dibuat dihadapanNotaris Netty Maria Machdar (Bukti T3), yang telah disahkan olehKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui KeputusanNomor: AHU96890.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008(Anggaran Dasar Termohon PKPU), dijelaskan sebagai berikut:Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar: Maksud dan tujuan Perseroan iniadalah melakukan usaha dibidang asuransi jiwa, termasuk asuransiJiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu