Ditemukan 1873 data
44 — 25
Bahwa bagaimana mungkin hak atas tanah milik Penggugat yangdiperolehdari Soeparti Ramin bertumpang tindin dengan milik ParaTergugat dan baru diketahuinya tahun 2011 saat akan membayar SKPhasil bumi dan bangunan, yang ternyata telah dibayar oleh Tergugat, darimana Penggugattahu hal tersebut;Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan No. 190/Pdt/2018/PT SMG8.
76 — 19
dan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang telah membuat Berita AcaraHasil Rekontruksi Batas Sertifikat tersebut dapat dikatakan tidak valid atau tidakbenar tanpa didukung oleh buktibukti yang sebelumnya dari kantor pertanahanterhadap Hak Milik/SHM Nomor : 00839 tanggal 17 Nopember 2003 dengan luastanah 11.622 ,tentunya data hasil rekontruksi tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa bagaimana mungkin satu hamparan tanah yang terbagimenjadi 3 sertifikat bisa tumpang tindin
67 — 27
Hal ini penting agar putusan Pengadilan terhadap tanahsengketa sekarang nantinya tidak terjadi tumpang tindin dengan putusanterhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketadisebelah barat, sebelah timur maupun sebelah utara; Teristimewa tanahyang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa disebelahTimur adalah tanah milik bapak Abdulahi yang perolehannya jugaberdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat/Tua AdatNggorang bapak Mahmud Hasan samasama dengan Tergugat
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
189 — 117
Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IIIntervensi dan Sertipikat Hak Milik atas nama La Ode Musdin (vide bukti P2=bukti T9), yang mana selama persidangan berlangsung Para Pihak tidak pernahmembantah tentang adanya tumpang tindih sertipikat tersebut; 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.Il.Int1 danbukti T1) dengan sisa luas 373 m?
67 — 9
Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.
169 — 91
Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.
87 — 50
Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah;Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah milikPenggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telahmengadukan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Repulik IndonesiaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan selanjutnya Kantor PertanahanKota Palangka Raya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian KasusPertanahan dengan Nomor : 23/600.13/V1/2014 yang mempunyai kesimpulanterjadinya tumpang tindin penguasaan
69 — 12
ayat (1) (2) dan (3) UURI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan bahwabarang/asset yang merupakan milik yayasan tidak dapat dijual belikan,dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihakyayasan.Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Sela No. 1013/Pid.B/2016/PN PbrBahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diketemukan adanyasuatu ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, yaitu tentanganggaran dasar yayasan YLPI riau tahun 2007 yang mana di dalamnya terjaditumpang tindin
Terbanding/Tergugat V : Narim
Terbanding/Tergugat III : Nasir
Terbanding/Tergugat I : Bambang Widjaja
Terbanding/Tergugat VI : Naim
Terbanding/Tergugat IV : Edi Jahrudin
Terbanding/Tergugat II : Ny. Atih Alias Fany Farida
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris dan PPAT Frans Fadillah Jachja, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPPAT Dzatil Hikmah, S.H., M.Kn
144 — 42
Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin kepemilikan dalam satu bidangtanah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telahterjadi sengketa kepemilikan, oleh karena itu sangat beralasan untukmenyatakan tanah objek sengketa berada dalam status quo, tidak adakegiatan apapun didalamnya baik yang dilakukan oleh Tergugat , TergugatIll S/d VI maupun Penggugat;Halaman 4 dari 40 hal putusan No :417/PDT/2018/PT BDG10.Bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut secara sah telah dijual olehTergugat
24 — 3
berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin
185 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan
EMILIA SOFA
Tergugat:
RIDWAN MUSLIM
Turut Tergugat:
DIA YULI NIRMALANI
70 — 23
senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat
143 — 53
Dengan demikian dalil Penggugatterjadi tumpang tindin HGB No.100/Desa Sei Selincah dengan HPL No.88/Sungai Selincah tidak terbukti, karena HPL No. 88/Sungai Selincahdibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yangsudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.Tidak Benar dan Tidak Terbukti Tergugat Telah Melakukan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa, dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang intinya menyatakanttantara lain; ....oada awal bulan November
ISTIKOMAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
174 — 102
Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah tumpang tindin/letak yang sama dengan tanah milik Penggugat yangbersertifikat sebagaimana dalilHalaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pengugat? ;2. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturanperundangundangan yang berlaku dan Azasazas UmumPemerintahan yang baik secara prosedur maupun substansi?
96 — 33
Nurdin.ABahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik dilapangan maupun fakta suratserta keterangan saksisaksi dapat disimpulkan bahwa tanah milik Tergugatbertumpang tindin dengan tanah Penggugat dan terdapat batas alam yangtidak berubah dari dahulu sampai sekarang yaitu lebak lebung putak,dimana fakta surat dan fakta dilapangan tanah yang dimiliki Tergugat tidakterdapat kesesuaian, pada surat tanah lebung putak berada di batassebelah timur dan fakta dilapangan lebung putak berada pada batassebelah selatan
Muhammad Yasin Siregar
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
TANSRI CHANDRA
155 — 84
Alam, bukannya Tergugat II Intervensi; Bahwa disamping itu semestinya pada waktu sebelum Penggugatakan mengganti rugi tanah kepada Tengku Raja Gamal TelunjukAlam patut secara hukum Penggugat harus terlebih dahulumelakukan cek bersih ke Kantor Pertanahan Kota Medan untukmemastikan status hukum tanah yang akan dibelinya tersebut dariTengku Raja Gamal Telunjuk Alam; Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat dengan jelas persoalanyang lebih menonjol dalam perkara aquo sebenarnya adalahpersoalan tumpang tindin
105 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 297 K/TUN/201323.24.nyatanyata telah tumpang tindin dengan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasikepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izinlokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan olehlembaga yang berwenang untuk itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karenaObjek Gugatan dalam perkara
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 16
Disamping itu juga Penggugat tidak ada memilik tanah yangbertumpang tindin dengan tanah Tergugat, karena sejak Tergugat menguasaitanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas Pembangunan Kantor Lurah Paal Merah tersebut danbaru sekitar tahun 2019 baru ada pihak yang mengakungaku memiliki tanahtersebut. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;.
106 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumantri yang berhakatas harta objek sengketa sebagai harta peninggalannya;Petitum tersebut diatas tumpang tindin dengan petitum lainnya,sehingga apa yang dikehendaki Penggugat menjadi kabur.
Bahwa gugatan Penggugat adalah tumpang tindin yang mana dalam perihalgugatan adalah gugatanperbuatan melawan hukum namun dalam isi positadan petitum menguraikan tentang waris sehingga gugatan juga harusdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;4.