Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
82 — 44
  • UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara BUMNPasal 3 Undangundang BUMN menyatakan bahwa : Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:a. memberikan sumbangan bagi perkembangan prekonomiannasional ada umumnya dan penerimaan negara padakhususnya;b. mengejarkeuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemnuhan hajat hidup orang banyak;d. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-08-2007 — Putus : 12-05-2008 — Upload : 10-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 270/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Mei 2008 — PT. PRASETYA INDRABRATA >< PERUM PERHUTANI,Cs
135 — 21
  • Perum Perhutani sebagaiBadan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat ketentuandalam pasal 1 angka 4 UndangUndang No.19 tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan : Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Perum adalahBUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atassaham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaanbarang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejarkeuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Selanjutnya dalam UndnagUndang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Princess JANF ; REKTOR UNIVERSITAS YARSI, dkk
216 — 125
  • Proses peradilan bukan hanya prosesmenerapkan pasalpasal dan bunyi undangundang, melainkan proses yang melibatkanperilakuperilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu.Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menempatkan keadilansesuai dengan tempatnya dalam sengketa ini, Pengadilan merasa perlu mengutip visiUniversitas Yarsi yang berbunyi: "Wewujudkan perguruan Tinggi Islam yang terpandang,berwbava, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam fora nasional maupunInternasional
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
89 — 71
  • Usaha Milik Negara (UU BUMN) dinyatakan:Pasal 1 angka 1:Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secaralangsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Pasal 1 angka 4:Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalahBUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagiatas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
AHLIZAN Bin Alm. M. SALEH.
69 — 23
  • Aceh Barat nomor800/394/tahun 2018 yaitu :e Membantu P2S menyusun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, (1)gambar rencana (2) rencana anggaran biaya (3) rencana kerja (4)jadwal pelaksanaan;e Mendorong P2S untuk mempercepat pelaksanaan fisik dilapangan;e Pengawasan supaya bangunan lebih bermutu; Bahwa Kepala tukang adalah Mahlil Budiman; Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan rehabilitasiruang belajar dan ruang lainnya yang bersumber dari DAK T.A 2018tersebut pada awal bulan April 2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — Zainal Effendi, SE
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surya Barokah untuk perkebunan plasmaKUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah berasal dari jenis bibit yangkandungan duranya dominan dibanding pisifera, sehingga bibit yangditanam tidak bermutu, kwalitas dan harga produksinya rendah, jenis duramasa produksinya pendek dan dapat merusak pabrik (proses produksi),seharusnya bibit kelapa sawit yang ditanam adalah jenis: Tenera (hasilperkawinan antara bibit dura dengan pisifera). Keterangan saksi tersebutbersesuaian pula dengan keterangan saksi Rahman J.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 32
  • Terselenggaranya JPKH yang bermutu, berkesinambungandan sesuai dengan prinsipprinsip JPKH,Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.3.2).
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SLAMET WIDODO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO
81 — 28
  • Varietas : Benih unggul bermutu Umur Benih: 6 8 Bulan Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/penyakit/ tidak rusak Kondisi Benih Bentuk : Bagal Kesegaran : Segar tidak rusak Mata Tunas : Dorman Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 20Cm, diameter diatas 2 Cm Kemasan : Bos/ikat (300 bos/ikatan) setaradengan 8 Ton (60.000 mata) 1 Bos/ikatan = 25 batang 1 Batang = 68 mata Benih berupa bagal : 6 8 mata tunas Ukuran batang normal dengan primordial akar padalingkaran cincin stek batang belum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
287 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;4. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tersebutdi atas, Pemohon Keberatan/dahulu
    Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedianbarang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagipemenuhan hajat hidup orang banyak;4. Menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;20.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
110 — 26
  • SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010 tentang Penyempurnaan struktur organisasiPerusahaan Tahun 2010, tanggal 19 Nopember 2010,mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berkut :1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman dan ketentuanyang berkaitan dengan administrasi keuangan UUS danCabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyekUUS dan Cabang, persecepatan proses delivery di UUSdan Cabang agar proses pelayanan ke UUS dan Cabanglebih cepat dan bermutu,2) Melaksanakan pengelolaan kegiatan:.
    memulaimelaksanakan pekerjaan Pemetaandan Pendataan pendidikan terhitungmulai tanggal 30 November 2010sampai dengan 31 Desember 2010.Perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjo fersebutbertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu (1)Mengelola kebijakan, panduan, pedoman dan ketentuan yangberkaitan dengan administrasi keuangan UUS dan Cabang danPengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang,persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar prosespelayanan ke UUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu
    lemburdibayarkan dengan mentransfer langsung ke rekening bank yang ditentukanoleh perusahaan atas nama masingmasing pegawai ; serta perbuatanTerdakwa Yogi Paryana Sutedjo tersebut bertentangan dengan tugaspokok dan fungsinya yaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman danketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuangan UUS dan Cabangdan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang,persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar proses pelayanan keUUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu
    Rek.039001000088306 pada bank BRICabang Pancoran;Perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjo tersebut bertentangan dengantugas pokok dan fungsinya yaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan,pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuangan UUSdan Cabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS danCabang, persecepatan proses delivery di UUS dan Cabang agar prosespelayanan ke UUS dan Cabang lebih cepat dan bermutu, (2) Melaksanakanpengelolaan kegiatan: a) Mengelola kegiatan administrasi
    lembur dibayarkandengan mentransfer langsung ke rekening bank yangditentukan oleh perusahaan atas nama masingmasingpegawai ; serta perbuatan Terdakwa Yogi Paryana Sutedjotersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinyayaitu (1) Mengelola kebijakan, panduan, pedoman danketentuan yang berkaitan dengan administrasi keuanganUUS dan Cabang dan Pengendalian pengelolaan proyekproyek UUS dan Cabang, persecepatan proses delivery diUUS dan Cabang agar proses pelayanan ke UUS danCabang lebih cepat dan bermutu
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Pendidikan
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk
Tanggal 13 Desember 2016 — Drs.Muhammad Taufik, MM dan MS. Darmadi S.PD, MM
222 — 118
  • No. 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional pada bagian keempat tentang Hak danKewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah tepatnya pada Pasal 10menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhakmengarahkan,membimbing,membantu,dan mengawasi penyelenggaraanpendidikan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku,sedangkan di dalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi Pemerintah dan PemerintahDaerah wajid memberikan layanan dan kemudahan,serta menjaminterselenggaranya pendidikan yang bermutu
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tahun 2006
218 — 117
  • Tentang : Pemerintahan Aceh
  • padaayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.BAB XXXPENDIDIKANPasal 215(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistempendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhanmasyar akat setempat.(2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakattermasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikandan pengendalian mutu layanan.Pasal 216(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — RUSLAN ABDUL GANI, SP
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 1995 Tentang PerbenihanTanaman;Tujuannya~ dilakukan sertifikasi adalah untukmengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul makaharus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminanbahwa benih yang akan disalurkan tersebutmerupakan benih bermutu sehingga meningkatkanproduktivitas;Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUSKOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernahmelakukan sertifikasi terhadap anakan kelapasebelum dilakukan penyaluran ke titik bagi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
80 — 31
  • bukti.10.Bahwa berdasarkan normanorma hukum tersebut di atas, makaselaku subjek hukum pemangku kewenangan, /n casuTERMOHON selaku Penyidik harus taat dan karenanya harusprofesional dan proporsional dalam melaksanakan hukum acarapidana yang menganut Asas Legalitas Ketat yang Pasti, Jelas danTetap (Lex Stricta, Lex Certa, Lex Scripta), sehingga untukmenetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka TERMOHONseharusnya terlebih dahulu menemukan sekurangkurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, yaitu yang harus BERMUTU
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
92 — 41
  • Aceh Barat nomor800/394/tahun 2018 yaitu :e Membantu P2S menyusun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, (1)gambar rencana (2) rencana anggaran biaya (3) rencana kerja (4)jadwal pelaksanaan;e Mendorong P2S untuk mempercepat pelaksanaan fisik dilapangan;e Pengawasan supaya bangunan lebih bermutu;Bahwa Kepala tukang adalah Mahlil Budiman;Bahwa Saksi melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan rehabilitasiruang belajar dan ruang lainnya yang bersumber dari DAK T.A 2018tersebut pada awal bulan April 2018
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 06-02-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Ran
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
1.DODI SAPUTRA THAMRIN, SH.MH
2.MUHAMMAD AHSAN THAMRIN, SH.MH
3.IRISA NADEJA, SH.MH
4.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
5.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
6.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
MUSTAMIM BAKRI, S.Sos, M.Si
108 — 46
  • Bahwa nantinya dengan Putusan yang bijaksana dari Majelis Hakim,kiranya akan menjadi pendorong dan pembimbing dalam kepatuhanaturan terkait Pendidikan Tinggi dalam rangka mewujudkanPendidikan Tinggi yang bermutu di Natuna khususnya dan di daerahterdepan dan terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadappermohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padatuntutan semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Februari 2015 — Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • spesifikasiteknik sebagai berikut: Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens;2 Type gas Turbine adalah V 94.2;3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelahspare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapatmemenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacatkarena penggunaan barang bermutu
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-04-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 11 April 2018 — Nama : Drg. DWI HESTI HENDARTI, M.Kes; Tempat Lahir : Brebes; Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun/9 Februari 1961; Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Kelapa Puan XXIII Blok Ak.3 No.05, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tigaraksa; Agama : Islam; Pekerjaan : Direktur RSUD Provinsi Banten; Pendidikan : S.2 Manajemen Rumah Sakit;
193 — 77
  • menjadi perhatian akibat dari tindakpidana korupsi adalah multiplier effect atau akibat/efek yangberkesinambungan dari tindak pidana korupsi tersebut yang menghambatpembangunan bangsa dalam skala nasional atau regional;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada angka 12disebutkan bahwa praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsiorganisasi berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang baik dalam rangkapemberian layanan yang bermutu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Maret 2011 — DAVID DIKI, 2. MARYUSUF, 3. SAIP, 4. MASNAN, 5. MISRA, 6. SYAHRONI, 7. KANJAN, 8. SAMSURI, 9. REBING, 10. RAKMAN, 11. SAIPULLAH, 12. SAPRUDIN.MS, 13. JANAMAN, 14. NASTILAH dan 15. NURMAENAH, M e l a w a n PT. PLN PUSAT (Persero), PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN REGION JAKARTA BANTEN PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA-BALI, PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA (PT.BBS), PT. LEKTRIKA KARYATAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DITJEN LPE
104 — 42
  • Pasal 56 ayat(1) jo Paragraf 1 Penjelasan Umum UndangUndang No.30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) (Bukti TIV6), pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalammewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan listrikdikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalandengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlahyang cukup merata dan bermutu ; Pembangunan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
174 — 117
  • 36 Tahun 2009 tentangkesehatan yang berbunyi Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandiselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkanoleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan mutu dan/ atau kKeamanan dan/ atau khasiat/kemanfaatan artinyapengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus sudah diterapkan sejakpembuatan termasuk pengendalian mutu, pengawasan mutu dalam peredaran/penyaluran, sehingga tersedia sediaan farmasi yang bermutu