Ditemukan 1514 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-12-2015 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 15 Desember 2015 — PT. AMPUH SEJAHTERA melawan 1. Ketua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak, dkk
8553
  • Siklus pemeriksaan keuangan negara dapatdilakukan sejak tahap perencanaan sampai denganpertanggungjawaban pengelolaannya.19.Bahwa Tergugat membantah dalil Nomor 20 dan Nomor 23Penggugat yang pada intinya BPK tidak memberikan kesempatankonfirmasi. Sesuai dalil Jawaban Tergugat Nomor 7 dan Nomor 8,bahwa itikad baik BPK melalui Pemkab Sukoharjo untuk melibatkanPenggugat dalam pemeriksaan tidak ditanggapi dengan baik.Kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat.
Register : 24-02-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/PDT.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2016 — PT. RIAU AGRO MANDIRI >< PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
9932
  • Jaminan Impor sebesar Rp. 20 milyar sebagaimanaAkta No. 108 tanggal 17 Juni 2010 Perjanjian Perpanjangan Sementara atas KMKI/PJl sebagaimanaPerjanjian No. 51 tanggal 27 Oktober 2010Catatan :Fasilitas Kredit Penangguhan Jaminan Impor (PJl) adalahfasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada importir(PENGGUGAT) dalam rangka pembelian barang di mana Bankmemberikan penangguhan pembayaran pembelian oleh importirsejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuaiperjanjian (biasanya menurut siklus
Register : 22-07-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1640/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
12283
  • berselingkuh danmemiliki Wanita Idaman Lain (WIL), kelakuan Tergugat Rekonvensiselalu cuek, berubah sifat, dan selalu pulang pagi (tidak menginapdirumah);25) Tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak mengurus TergugatRekonvensi pada saat sakit, dari biopsi, Kemoterapi pertama dan kedua,Penggugat Rekonvensi masihn sempat mengurus penuh, kemoterapiketiga Sampai keenam memang sudah tidak lagi karena diambil alih olehselingkuhan Tergugat Rekovensi;26) Bahwa Tergugat Rekovensi sudah ditemani WIL menyelesaikansisa siklus
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
750190
  • Money Loundry adalah suatu siklus, lingkaran adanya prosesplacement, layering dan integration yang mana setelah prosesintegration maka uang/keuntungan/manfaat akan kembali kebeneficial owner/ pemilik uang kotor tersebut;Bahwa apabila dalam suatu siklus Money Loundry tersebut salah satutidak ada/terpenuhi, maka tidak termasuk dalam Money Loundry;Bahwa menurut teori, Money Loundry ada 2 (dua) pola yaiturasionare persone (institusi/profesi) dan rasionare materie(prosesnya);Bahwa Money Changer harus
    Karena konsep money laundering adalahproses siklus dimana misalkan A placement sebesar 1 (satu) Milyar kepadaB kemudian B melakukan layering hingga pada saat integration oleh Bsebagian dikembalikan kepada A (biasanya dipotong fee misalkan menjadi800 juta), ini merupakan analogi praktik money laundering. padafaktanya tidak ada proses siklus dan murni merupakan transaksilepas karena uang hasil dari tindak pidana narkotika yangditransfer oleh A.n Deden Wahyudi, A.n Fachrul Razi danMochamad Iqbal yang
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN RANAI Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
HUYNH CHI
9247
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Register : 05-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.AFRINALDI, SH
2.REZI DHARMAWAN, S.H.
3.Imam MS Sidabutar, S.H., M.H.
Terdakwa:
Luu Van Binh
15073
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
12981008
  • Bila dibakar, api akan menjalar ke dalam tanah gambutdan menyebabkan api sulit dipadamkan serta memerlukan air sangatbanyak untuk memadamkannya;Bahwa Gambut merupakan simpanan karbon di bumi (Carbon Sink) danmemiliki siklus hara yang efisien, menyimpan dan menjaga air daerahsekitarnya, pencegah banjir serta memiliki biodiversity (keragamanhayati) yang tinggi dan spesifik di lahan gambut.
    Adapun porositas tanah yangmengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakanadalah pada sampel APL T1 (67,68 %), APL T2 (68,23 %) dan APL T3(13,1 %)(PP Nomor 4 Tahun 2001);Bahwa hilangnya fungsi tata air, dimana siklus ekosistem musnah,hilangnya fungsi tanah dimana bisa timbul erosi, hilangnya fungsipenguraian oleh hewanhewan yang menghasilkan unsur hara, denganadanya kebakaran maka nilai tersebut hilang, sehingga adanyaketidakseimbangan ekosistem, kematian mikroorganisme, adanyakebakaran
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
10840
  • Bahwa Berdasarkan PTO PNPMMPS3KI yang dikeluarkan oleh DirjenPMD Kementerian Dalam Negeri pada Bab 2 (Ketentuan Umum)berbunyi bahwa pada dasarnya siklus pelaksanaan PNPM MandiriPerdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KIberlangsung secara bersamaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan(reguler).
    Keuangan Nomor148/PMK.07/2014, Tanggal 15 Juli 2014 tentang Pedoman PendanaanUrusan bersama Daerah untuk penanggulangan kemiskinan yaitu ; pasal13 ayat (2) berbunyi ; DUB yang telah ditransfer kerekening masyarakat,kelompok masyarakat dan atau lembaga partisifatif masyarakat harusdimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan rencana danpetunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.Bahwa, benar berdasarkan Bab. 2 (Ketentuan Umum) PTO PNPMMK3KI dijelaskan Pada dasarnya siklus
    Keuangan Nomor148/PMK.07/2014, Tanggal 15 Juli 2014 tentang Pedoman Pendanaan Urusanbersama Daerah untuk penanggulangan kemiskinan yaitu ; pasal 13 ayat (2)berbunyi ; DUB yang telah ditransfer kerekening masyarakat, kelompokmasyarakat dan atau lembaga partisifatif masyarakat harus dimanfaatkan padatahun anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis yangditerbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.Menimbang, bahwa, berdasarkan Bab. 2 (Ketentuan Umum) PTO PNPMMK3KI dijelaskan Pada dasarnya siklus
    /PN.BGL148/PMK.07/2014, Tanggal 15 Juli 2014 tentang Pedoman Pendanaan Urusanbersama Daerah untuk penanggulangan kemiskinan yaitu ; pasal 13 ayat (2)berbunyi ; DUB yang telah ditransfer kerekening masyarakat, kelompokmasyarakat dan atau lembaga partisifatif masyarakat harus dimanfaatkan padatahun anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis yangditerbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.Menimbang, bahwa, berdasarkan Bab. 2 (Ketentuan Umum) PTO PNPMMK3KI dijelaskan Pada dasarnya siklus
Register : 24-11-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 14 Maret 2017 — KONSTANTINUS KEBABU alias KONS
9047
  • 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus
    beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat PerintahMembayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06122011;5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112,tanggal 15122011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat PerintahMembayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG,, tanggal 14122011;6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW2) operasional UPK;7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara DesaPenetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus
    07122011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar,nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06122011;1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112,tanggal 15122011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar,nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14122011;1 (satu) rangkap Kwitansi (KW2) operasional UPK;1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa PenetapanUsulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus
    PerintahMembayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06122011;5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112,tanggal 15122011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat PerintahMembayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14122011;16910.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.1 (satu) rangkap Kwitansi (KW2) operasional UPK;1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara DesaPenetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus
Putus : 17-09-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 68/Pid.B/2009/PN.Sal
Tanggal 17 September 2009 — KADARISMAN, SPd. bin KAMUSI
6518
  • buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku1 (satu ) buah buku10Terampil bahasa Indonesia 4Bilogo jilid 1Biologi jilid Qesee eee eeeBiobgi jilid 3Kamus biologiGeografi. jilid 1Geograli, jilid 2ueouesee seeGeogtafi ji Jee cewee eesEkonomi jilid 11+~ ~~ 222Ekonomi. jilid 2~Ekonomi. jilid 3~~Sejarah jilid 1Sejarah jilid 2Sejarah jilid 3Akuntansi 1 : keuanganAkuntansi 2 : Siklus
    keuangan 12183. 1 (satu) buah buku Manajement penjualan184. 1 (satu )buah buku Membuka Usaha Kecil185. 1 (satu )buah buku Pemasaran barang dan jasa186. 1 (satu )buah buku Pengantar Asuransi 187. 1(satu)buah buku Pengantar Asuransi 2188. 1 (satu )buah buku Pengantar Asuransi 3189. 1(satu )buah buku Permodalan dan Perkreditan Koperasi190. 1(satu )buah buku Sekretaris Profesional191. 1(satu )buah buku Surat menyurat dalam perkantoran192. 1(satu)buah buku Tata Usaha dan Kearsipan193. 1 (satu) buah buku Siklus
Register : 04-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 455/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 10 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat II : RAMBAT
Terbanding/Penggugat III : AMBJAH
Terbanding/Penggugat IV : WACHID AMINUDIN
Terbanding/Penggugat V : YUTA
Terbanding/Penggugat VI : SUKARIM, S.Pd, M.Pd
Terbanding/Penggugat VII : SUMIYAH
Terbanding/Penggugat VIII : SUKARTI
Terbanding/Penggugat IX : ANSORI
Terbanding/Penggugat X : SULASMI
Terbanding/Penggugat XI : ACHMADI
Terbanding/Penggugat XII : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XIII : KADIM SURYANTO
Terbanding/Penggugat XIV : HARYANTO
Terbanding/Penggugat XV : TURIJAH
Terbanding/Penggugat XVI : MINTARSIH
Terbanding/Penggugat XVII : AGUS SULISYANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : PAINO
Terbanding/Penggugat XIX : SRI LESTARI Ahli Waris dari Suparman
Terbanding/Penggugat XX : MISYADIN
Terbanding/Penggugat XXI : SUTARYONO
Terbanding/Penggugat XXII : PONIMIN
Terbanding/Penggugat XXIII : NIYEM
Terbanding/Penggugat XXIV : WARYONO
Terbanding/Penggugat XXV : MARMIN
Terbanding/Penggugat XXVI : JEMIRAH
Terbanding/Penggugat XXVII : NGABDUL WAHID
Terbanding/Penggugat XXVIII : PONIRIN
Terbanding/Penggugat XXIX : PAINAH
Terbanding/Penggugat XXX : RISMIYATI JULIANTI
Terbanding/Penggugat XXXI : JUMIYATUN
Terbanding/Penggugat XXXII : MUHTAROM
Terbanding/Penggugat XXXIII : HIRMAN
Terbanding/Penggugat XXXIV : GIMAN
Terbanding/Penggugat XXXV : SARIJAH
Terbanding/Penggugat XXXVI : TARMIYAH
Terbanding/Penggugat XXXVII : ROHANI
Terbanding/Penggugat XXXVIII : MISRUN
Terbanding/Penggugat XXXIX : SARWAN
Terbanding/Penggugat XL : KHOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLI : NGATIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUMIN
Terbanding/Penggugat XLIII : SUGIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIV : NGADIMUN
Terbanding/Penggugat XLV : SUYATNO, SPd.I
Terbanding/Penggugat XLVI : SUYONO
Terbanding/Penggugat XLVII : MUHSINUN
Terbanding/Penggugat XLVIII : KOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLIX : RIWUT DIONO
Terbanding/Penggugat L : TRI BUDI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LI : AMIN WAHYUDIN
Terbanding/Penggugat LII : MUNTIAH
Terbanding/Penggugat LIII : SUMINI
Terbanding/Penggugat LIV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat LV : SUMARNO
Terbanding/Penggugat LVI : MUHHAMAD IHSAN
Terbanding/Penggugat LVII : YUDI ARYANTO
Terbanding/Penggugat LVIII : SARIYONO
Terbanding/Penggugat LIX : SITI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LX : PURNOTO
Terbanding/Penggugat LXI : MUNTAMAH
Terbanding/Penggugat LXII : NGATINAH
Terbanding/Penggugat LXIII : RAMSIYAH
Terbanding/Penggugat LXIV : ERMANTO
Terbanding/Penggugat LXV : SUKIRYANTO
Terbanding/Penggugat LXVI : TRI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LXVII : RUJIAH
Terbanding/Penggugat LXVIII : ANDI ASZANI
Terbanding/Penggugat LXIX : KARTINI
Terbanding/Penggugat LXX : SUPARNO
Terbanding/Penggugat LXXI : PUJI ASTUTIK
Terbanding/Penggugat LXXII : RUBIANTO
Terbanding/Penggugat LXXIII : PAINTEN
Terbanding/Penggugat LXXIV : DEWI SRIYATI Als Wali Dari SILVI ISLAMINARTI
Terbanding/Penggugat LXXV : SUTINAH
Terbanding/Penggugat LXXVI : ASIYAH
Terbanding/Penggugat LXXVII : NGADIMAN
Terbanding/Penggugat LXXVIII : Sukarim, S.Pd,. M.MPd
Terbanding/Penggugat LXXIX : Muhammad Ihsan
Terbanding/Penggugat LXXX : Wuryati
Terbanding/Penggugat LXXXI : Dewi Sriyati (Wali dari Silvi Islaminarti)
Terbanding/Penggugat LXXXII : Sutinah (Wali dari Inayaturrobaniyah)
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat IV : : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
280202
  • Tanaman Semusim : tanaman Padi diperhitungkan pendapatannyaselama lamanya 2 tahun siklus tanam, yang sesuai Juknis SPI 306,4.2.8.2 point 7 yang menyatakan bahwa tanah dengan tanamansemusim yang di budidayakan secara individu tetapi HBU atas tanahdalam keadaan kosong (tanpa lahan pertanian) tetap sebagai lahanpertanian atau penggunaan sesuai dengan peruntukan pada tanggalpenilaian, maka tanah dapat dinilai terpisah sebagai tanah kosongdengan HBU sesuai dengan penggunanya ditambah dengan nilai kinidari
    Tanaman Semusim : tanaman Padi diperhitungkan pendapatannyaselama lamanya 2 tahun siklus tanam, yang sesuai Juknis SPI 306,4.2.8.2 point 7 yang menyatakan bahwa tanah dengan tanamansemusim yang di budidayakan secara individu tetapi HBU atas tanahdalam keadaan kosong (tanpa lahan pertanian) tetap sebagai lahanpertanian atau penggunaan sesuai dengan peruntukan pada tanggalpenilaian, maka tanah dapat dinilai terpisah sebagai tanahn kosongdengan HBU sesuai dengan penggunanya ditambah dengan nilai kinidari
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
7793
  • Pada kenyataannya dalam melaksanakankegiatan Budidaya Udang, berdasarkan perhitungan Hasil Penjualan Panen yangdikelola oleh Penggugat dari setiap siklus panen udang pada Lot Tambak milikPetambak Plasma termasuk Para Tergugat diperoleh hasil yang berfluktuasi, sehinggahasil keuntungan yang diperoleh tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya:hutang awal dengan PT PPA, angsuran pinjaman/kredit pada Bank berikut bunga Bank,membayar Hutang Bulanan Plasma (HBP), paket natura, listrik, benur, pakan
    Berdasarkan pengaturan tersebut, SHU adalahhasii penjualan panen dikurangi seluruh unsurunsur biaya dan hutang sebelumnya berupa:Biaya Operasional dalam I (satu) Periode Rugi/Laba;Biaya Bunga Kredit Modal Kerja;Biaya Bunga Kredit Investasi;Biaya Bank (Bunga) Siklus sebelumnya (jika ada);Angsuran Kredit Investasi;Modal Kerja Siklus Sebelumnya (jika ada);Hutang PPA, PI & PIL.109SHU akan dibayarkan kepada Petambak Plasma 16 (enam belas) hari setelah tanggalPanen terakhir dalam 1 (satu) lot tambak.C
    Untuk itujika terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dikatakanmelakukan wanprestasi;263Dalam pelaksanaan isi perjanjian berupa pemenuhan kewajiban dan hak para pihak, Para Tergugatsering dinyatakan tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PKS;Pada kenyataannya dalam melaksanakan kegiatan budidaya udang, berdasarkan perhitungan hasilpenjualan panen yang dikelola Penggugat dari setiap siklus panen udang pada lot tambak milikpetambak
Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — RACHMAD AULIANSYAH
11330
  • TMP) tidak ada bukti secara tertulis,karena verifikasi terhadap end user secara mendetail merupakan tugasSKC Tasikmalaya ;Bahwa Kredit clean up adalah kredit yang dibayar sekaligus pada saatkredit jatuh tempo sesuai siklus usahanya, contoh ayam pedaging, sapiHalaman 84 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgpotong ;Bahwa Untuk Ayam petelur bentuk kreditnya adalah aplofen sedangkanuntuk ayam pedaging yang di usulkan oleh sdr Soesetyo Priharjantoadalah bentuk kredit Clean up ;Bahwa memperlihatkan
    Informasi yangdidapat fasilitas KKPE diberikan kepada 25 kelompok tani,produksi sapi perah per masingmasing kelompok sebanyak+18.000 liter per bulan, siklus sapi perah secara keseluruhanmencapai 34 sebelum jadi afkir.> kunjungan dilaksanakan ke kelompok tani yang berada di desaanjangsana dan informasi suplay rumput pakan konsentrat didapatdari PT.TMP dengan lokasi gudang yang tidak jauh dari lokasikandang, para petani akan dibantu oleh TA dan memantaupemberian obatobatan atau vaksin.> Setelah proses
    Saksi belum mengetahuiketentuan yang mengatur tentang switching tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dandasar hukumnya apabila usulan struktur fasilitas kredit pada MAPK KKPEayam pedaging berbentuk clean up system dengan jangka waktu 2 bulankepada end user/petani, namun setelah dilakukan switching ke KURbentuk kredit menjadi aflopend dengan jangka waktu 36 bulan termasukgrace periode 3 bulan sehingga tidak sesuai dengan siklus bisnis ayampedaging, karena saksi tidak
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
6410
  • Situbondo tanggal 7Pebruari 2007 sbb:1dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatanUEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakanuntuk pendanaan kegiatan SPP.tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada individu.kelompok yang didanai meliputi kelompok : kelompok simpanpinjam dan kelompok usaha bersama.setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.adanya perjanjian pinjaman antara UPK dengan kelompok dankelompok dengan anggotajadwal angsuran disesuaikan dengan siklus
    7Pebruari 2007 yaitu1. dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP,sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.2. tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada individu.3. kelompok yang didanai meliputi kelompok : kelompok simpan pinjam dankelompok usaha bersama.4. setiap usulan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu.5. adanya perjanjian pinjaman antara UPK dengan kelompok dan kelompok dengananggota.6.. jadwal angsuran disesuaikan dengan siklus
Register : 18-12-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
Terbanding/Terdakwa : Ahmad Kuncoro SE MBa
9458
  • menjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaperseroan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yangberlaku;(4) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untukkepentingan dan usaha perseroan;(7) Perbuatanperbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuantertulis dari Komisaris untuk :(e) Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlakuuntuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
14130
  • Telanaipura Kota Jambi adalah Benih Lobster (BL) danatau Benih Bening Lobster (BBL) dan berdasarkan pasal 1 angka 4,disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairankemudiam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Jmbtentang Perikanan, disebutkan Yang dimaksud dengan jenis ikanadalah :a. Pisces (ikan bersirip)b.
Register : 18-12-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Human Mintaraga
481142
  • Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).Hal . 9 Putusan No.49/PidSusTPK/2020/PT.DKI.Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak terpenuhi,namun Terdakwa bersama MUSA HARUN TAUFIK tetap memprosesdan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat PT.
    Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak terpenuhi,namun Terdakwa bersama MUSA HARUN TAUFIK tetap memprosesdan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat PT.
Register : 10-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Musa Harun Taufik, SE., MBA
Terbanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
450148
  • Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil Bl Checking terjamin (atas nama perusahaan,pengurus dan pemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12.
    Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil Bl Checking terjamin (atas nama perusahaan,pengurus dan pemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan). Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidakterpenuhi, namun Terdakwa bersama HUMAN MINTARAGA tetapmemproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat PT.ASEI.
Register : 30-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9 /Pdt.Sus.PHI / 2016 / PHI Dps
Tanggal 18 Agustus 2016 — SUGENG ANDRIANA, SH, dkk. melawan PT. DEGA PRODUCT DEVELOPMENT
7063
  • semua biaya yang telah dikeluarkan olehPENGGUGAT dalam proses rekruitmen sampai TERGUGAT dinyatakan diterima sebagaipekerja/ buruh, yang jumlahnya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);Bahwa akibat adanya tindakan TERGUGAT yang memutus / menghentikan secara sepihakdan tanpa dasar hukum yang sah Perjanjian Kerja a quo, jelas dan nyata selainmenimbulkan kerugian MATERIIL, juga menimbulkan kerugian IMMATERIIL pada diriPENGGUGAT seperti terganggunya waktu, pikiran dan tenaga PENGGUGAT,terganggunya siklus
Register : 09-12-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 62/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 25 Maret 2015 — DEDDI WIJAYA, SH vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
11359
  • Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa: (i) siklus pergantian jabatanpublik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali; (ii) memberikankesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yangbaik; dan (iii) menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidakmengulangi lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik; 3.15 Menimbang bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR,DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal