Ditemukan 1530 data
78 — 135
September 1983, seluas 2.735 M2, atas nama Pemerintah DaerahKhusus lbukota Jakarta, yang terletak di Kampung Rawajati RT.004/04,Kelurahan Rawajati, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT mengetahuisecara pasti pada tanggal 17 Desember 2015, ketika PENGGUGATmemperoleh Copy SHP No. 4/Rawajati dari Kantor Kelurahan Rawajati JakartaSelatan, sehingga PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan KepengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih dalam tengang
Terbanding/Tergugat : PUTRI RINLIA
44 — 18
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat intervensi dalam suratgugatannya halaman 7 angka 15 tentang status Jacsen telah PenggugatAsal uraikan dalam surat gugatan perkara a quo, sebagaimana dali gugatanasal angka 3 yang mana secara jelas tengang kedudukan hukum Jacsendalam perkawinana antara Penggugat Asal dengan Karin (almarhum);6.
Anik Rahmawati
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
PT. SUNINDO PROPERTY JAYA
224 — 286
dilakukan tidak tercapaisepakat dan disarankan untuk menempuh jalur hukum, maka saat itulah secara defacto Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas dugaan adanya indikasitumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah objek sengketa dengandemikian, tanggal 04 September 2017 secara yuridis adalah tanggal mulaidihitungnya secara de fakto untuk penghitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan sengketa a QUO0;nn anne nnn nnn nn nn nnn ence ccc eensMenimbang, bahwa oleh karena Penghitungan tengang
AGUSTINUS MOSAKA, DKK
Tergugat:
DIREKTUR UTAMA PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI
101 — 43
supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
117 — 33
Putusan Nomor 40/G/2016/PTUNS RGdemikian perolehan tanah yang dimaksud telah dilakukan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;15.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 540/Gembor atas nama Tergugatll Intervensi telah melewati tengang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuaidengan ketentuan Tata Usaha Negara (TUN) yang mana memberikankesempatan bagi pihak pihak yang merasa dirugikan atas adanyapenerbitan Serifikat tersebut untuk dapat mengajukan keberatan, dan jugapenerbitan SHM tersebut telah
86 — 50
danpuncaknya pada tanggal 14 Juni 2016 para Penggugat di berhentikan sehinggapara Penggugat menuntut hakhaknya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjatersebut oleh karenanya gugatan para Penggugat antara dalil posita denganpetitum gugatan saling berhubungan dan telah sesuai dengan hukum yang ada;Menimbang, bahwa akibat tidak adanya titik temu atau penyelesaianterhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan di tingkatmediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2 tahun2004 tengang
230 — 98
CASIRIN ternyata yang52memanggil saksi adalah HUSNI MUBAROK ( Teman saya satu Kampus di IAINBandung ) ;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organikdan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik dan katanya dia sedang dipercayabeliau untuk
ADNAN HARIS ( Kades Tegalsari Barat) supaya saksikenal dan mudah untuk koordinasi untuk membantu mendampingi saksi dalam prosesmendapatkan bantuan;Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu saling bercerita tengang keluarga dankegiatan seharihari sampai pada cerita tentang usaha saksi di bidang Pupuk Organik53dan saksi cerita sedang kerjasama dengan temanteman di Bandung kemudian daricerita tersebut terdakwa nyambung cerita tentang keberhasilannya dengan Sadr.AHMAD MUKOWAM terkait dengan bidang Politik
143 — 76
Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
100 — 45
No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
198 — 51
sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmaksud uraian eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut, apakah gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
MAIMUN FIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH
231 — 160
Adapun alasan hukum mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :OBJEK SENGKETA.Bahwa Objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP11.19/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah Binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi danZulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 M2 yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;TENGANG
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
268 — 261
Jamaludin Kepala Desa SumbarangKecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat;Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada CamatJatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern TerhadapLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan PerbuatanAsusila Yang dilakukan Sdr.
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
52 — 41
tanggal 30 Maret2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat,pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, masingmasing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Banda Aceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 29 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang
85 — 54
;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuanpada Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang PeradilanTata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersengketadapat didampingi oleh kuasa dan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan suratkuasa khusus maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Kuasa ParaPenggugat II Intervensi dalam mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ParaPenggugat II Intervensi hanya sah terhadap sejumlah nama yang
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
259 — 198
adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar disiplin,artinya objek sengketa cacat secara substansil sehinggaharus dibatalkan ;B.Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baika.Asas KecermatanBahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketatanpa memperhatikan peraturan perundangundangan dalam halin) UU No. 5 tahun 2014 tengang
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1 986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
31 — 12
olehmasingmasing Penggugat dengan Tergugat tersebut, jelas terlihatbahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah dengan sengajaMENGHILANGKAN pointponit penting dalam Surat Perjanjian tersebut,sehingga terkesan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasiatau Cidera janji, pada hal sebenarnya Cidera Janji atau Wanprestasiitu TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DILAKUKAN OLEH PIHAKTERGUGAT.Hal ini dapat dlihat dari ketentuan Poin 9 Surat Perjanjian tanggal 14Mei 2016 yang berbunyi sebagai beikut :Bahwa jika dalam tengang
89 — 43
Namun dari pada itu jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia dapat melihat melinat ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang isinya:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003tentangKetenagakerjaan, dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
99 — 77
Bahwa benar antara niat untuk menghabisi para nelayansetelah mengetahui ada korban meninggal dunia akibattembakan Terdakwa ke kapal nelayan denganpelaksanaan niat tersebut, memiliki tengang waktu yangcukup lama antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, waktumana Terdakwa memiliki pilihan untuk mengurungkan niatjahatnya tersebut, namun tidak dilakukan dan tetap padaniatnya untuk menghabisi para nelayan dengan caramengumpulkan seluruh nelayan, kKemudian mengikat parakorban dan ditembak dari jarak cukup dekat