Ditemukan 1675 data
RUDI SALIM
Tergugat:
1.Hj. NURUL HIDAYAH binti H. AKHMAD DAMANHURI
2.ELLY WAHYUN binti H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN ALM
3.ETTY ARIFAH Binti H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN ALM
4.EDHA Binti H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN ALM
5.AKHMAD YUSUF Bin H. KURNAIN
106 — 50
Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan MentaosKecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan (alamat yangditulis oleh Penggugat Konvensi pun tidak jelas, tidak lengkap,dan kabur) yang diduga oleh Penggugat Konvensi adalah milikdari AAHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.).1.2.2 Memakai nama palsu.
HERY SUROTO, SH
Terdakwa:
Zulhendri Pgl. Andi Bin Syafri.
29 — 8
374/Pid.Sus/2018/PN Pdg1.1.1(satu) buah bungkusan plastik berlabel BPOM Padang yang berisiNarkotika Golongan lI(satu) jenis shabu/methanfetamin (No.urut 61Lamp UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) seberat (bruto)0,6738 gram =merupakan sisa hasil pemeriksaan/pengujianLaboratorium BPOM Padang yang berasal dari 2(dua) paket kecildiduga Narkotika jenis shabu seberat (bersin) 0,41 gram (Sesuaidengan Lamp BA Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam No.01.05.831.02.18.1032 tanggal 15 Pebruari 2018).1.2.2
53 — 27
Bukti P37 : UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilu, (foto kopi dari foto kopi ) ; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi suratsurat yang telah dimateraikandengan cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T 1 sampai dengan T 8, sebagai berikut :1.2.2.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3 Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi PemilihanUmum dan Calon Anggota Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor
175 — 19
UMI (almarhumah), tidak mempunyai anak;1.2.2. SULIMAN ( Tergugat .);1.3.SABRO Alias Pak ABDULLAH (almarhum) ; mempunyai 2 (dua)Orang anak yaitu :1.3.1. SARAMO alias Pak ROSIDA (Penggugat VIIL);1.3.2. SANITO (almarhum) tidak mempunyai anak;1.4. AMINAH Alias Bok. MURJAl (almarhumah) ; mempunyai 2 (dua)Orang anak yaitu:1.4.1. MURJAI! alias Pak SUHAMO (Penggugat Ix.);1.4.2. DIPA Alias Bok. AKIB (almarhumah) ; mempunyai 3 (tiga) oranganak yaitu:1.4.2.1.
862 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 273 K/Pdt.SusPKPU/2013.penyelesaian tagihan mereka dan jaminan yang ada;1.2 Sepanjang kewajiban BLT berdasarkan Rencana ini masih belumdipenuhi seluruhnya, BLT berjanji bahwa:1.2.1 tidak akan membuat atau mengizinkan untuk membuatjaminan atas aset atau seluruh aset milik Grup BLT daripada yang telah tercantum dalam Rencana Perfayaianint;1.2.2 tidak akan menjual, mengalinkan atau melepaskan Sat atauseluruh aset milik Grup BLT kecuaydijaminkan, setiap gadai sahamsahrpelepasanpelepasan
36 — 27
Hal. 35.Nikoous, Sotor Sihombing, Dr Jamanat Samor dan Dr Jhohannes Suhardin,jelas hanya membuktikan adanya surat Rektor nomor1515a/UKS/G.35/11/10 tanggal 19 Nopember 20109 dan surat dikeluarkanKementerian Pendidikan Nasional Kordinasi Perguruan Swasta Wilayah Aceh Sumatera Utara Nomor : 002/L.1.2.2/TT/2011.
Achmad Yogie, S.E.,
Termohon:
PT Pismatex Textile Industry
408 — 142
Bahwa apabila hal tersebut di atasdihubungkan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU jo.Butir 1.2.2.
169 — 99
ratus tujuhpuluh satu ribu empat puluh lima Rupiah); dan= ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000, (sSeribuRupiah).1.2 Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan GugatanWanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.1.2.1 Bahwa sudah sewajarnya dalam Petitum sebuahGugatan Wanprestasi merincikan jumlah kerugian akibat dariwanprestasi yang dilakukan Tergugat dan dalam Positameminta Tergugat untuk membayar kerugian yang dialamiPenggugat sebesar jumlah perhitungan yang telah dirincikandalam Petitum.1.2.2
Terbanding/Penggugat : H. LA NABA KASIM
138 — 45
Dalam KonvensiA.1.2.2.Dalam Ekseps'i :Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaar);3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;B.1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;ll.
66 — 19
1.2.2.
65 — 31
Inaq Ayuba Binti Amaq Miarsa (+);1.2.2. Inaq Ages alias Papugq Rumawang Binti Amaq Miarsa (+);1.2.3. Andek alias Amag Aman bin Amaq Miarsa (+);1.2.4. Inaq llis alias Papuk Ong binti Amag Miarsa (TT.18);1.2.1. Inaq Ayuba Binti Amaq Miarsa meninggal duniatahun + 1978 begitu juga dengan suaminya bernamaAmaq Ayuba meninggal dunia pada tahun + 2014 dantelah dikarunial 4 (empat) orang anak (ahli waris) yangmasingmasing bernama :1.2.1.1. Amag Ayumin Bin Amag Ayuba (+);1.2.1.2.
455 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:Teguran lisan;Teguran tertulis;Pemberhentian sementara;Pemberhentian dengan hormat; atauooo Pemberhentian dengan tidak hormat;1.2.2.
Terbanding/Penggugat : Hasan
Terbanding/Turut Tergugat : P.T. Ridhobuana Rizky Mandiri
111 — 55
Bahwa oleh karena Terlawan (semulaPenggugat) baru menyetor Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), makaTerlawan (semula Penggugat) masihkekurangan setoran sebesar Rp.2.100.000.000, (dua milyar seratus jutarupiah) sebagaimana kesepakatan MoA yangditandatangani oleh Pelawan (SemulaTergugat), Terlawan (Semula Penggugat) danEko Nugroho;1.2.2.
400 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu BBC tertanggal 11 Desember 2007 danAkta Garansi tertanggal 11 Desember 2007 telah menentukan bahwasegala perselisihan yang timbul dari atau yang terkait dengan BBCtertanggal 11 Desember dan Akta Garansi tertanggal 11 Desember2007 diselesaikan menurut dan tunduk pada hukum negara Inggrismaka hukum negara Indonesia tidak berlaku bagi penyelesaian perkaraa quo, dan juga pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadiliperkara a2 quo;1.2.2.
67 — 28
Maksud dan Tujuan, padaButir 1.2.2. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa inibertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukansecara efisien, efektif, terobuka dan bersaing, transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta mengikuti prinsipprinsip Good Corporate Governance, sehingga dapat diperolehhasil Pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya;Bab Ketentuan Umum, Sub Bab 1.4. Prinsip Dasar, bahwaPengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :* Butir 1.4.1.
36 — 17
I. 2.1, P. 1.2.2;Bukti : P. II.1, P. II.2;Bukti : P. I. 2.3;Bukti : P. III.1 dan;Bukti : P. IV.1;Merupakan dasar surat tanah No. 33/1975 (LUKMAN SAAD) 10 Ha,No. 40/1975 (ANDRE TH SAAD) 10 Ha, dan No. 19/1975 (A. KADIRSAAD) 7,4 Ha, Turut Tergugat I dan II dimana surat tersebut turun suratdari HANAFI SAAD dimana telah dinyatakan oleh :Surat pernyataan Direktur PT.
53 — 22
(sudah kita jual)1.2.2 Tanah sawah 950 m? (sudah kita gadai)1.3. Bangunan rumah (5.3 dalam gugatan)1.4. Tanah sawah 700 m? (5.4 dalam gugatan)1.5. Bangunan rumah / kos di atas tanah seluas + 100 m2 (yang tidakdimasukkan sebagai harta bersama oleh Penggugat). Berlokasi disanggeng, Kelurahan Sekarteja Kec. Selong. Jadi penggugat berjanjipada diri sendiri bahwa harta bersama yang didapat hanya 1,1 dan 1,5;2.
99 — 33
Putusan No. 01/G/2017/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.2.2. MUKHLISIN, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu;3. ROSEFFENDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Bengkulu; 4. PUTRA HELMIAN, S.H., jabatan Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;5. NICKY JANUARSYAH, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu; 6.
143 — 81
Maka menurut pendapat MajelisHakim PERLAWANAN/VERZET Oleh PELAWAN secara HukumHalaman 38 dari 49 halaman putusan Nomor 142/PDT/2018/PT KPGadalah KABUR (OBSCUUR LIBEL) Atau dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Veerklaard);1.2.2.
37 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan perundangundangan yang terkait dengan pokoksengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembaliantara lain sebagai berikut:2. 1.2.2.Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PengadilanPajak), antara lain menyebutkan:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat