Ditemukan 1719 data
48 — 37
tersebut, Kuasa HukumTergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangantanggal 15 September 2014, sebagai berikut:14Dalam Eksepsi1.Tentang Surat KuasaBahwa para penggugat dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Baligetidak memenuhi Syarat Surat Kuasa sebagaimana dalam SEMA No 2 Tahun 1959tanggal 19 Januari 1959 bahwa berdasarkan SEMA tersebut di gariskan Syarat SuratKuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR / 147Rbg yaitu :e Menyebutkan konpetensi
70 — 13
perkara KEWARISAN.e Apabila terjadi sengketa milik atau sengketa lain dalam perkaraaquo yangsubjek hukumnya adalah antara orang orang yang beragama Islam maka objeksengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama samaperkarayang di sengketakan ( pasal50 ayat (2) undang undang nomor 3 tahun 2006 ).Menimbang bahwa berdasar atas alasan dan halhal tersebut diatas makaeksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat yang berkaitan dengan dua halyaitu pertama tentang kewenangan mengadili atau konpetensi
187 — 74
SepanjangMengenai Konpetensi Absolut;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara Absolut tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.05/PadtG/2016/PNTTN;3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yangtimbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 1.201.000 (Satu Juta DuaRatus Satu Ribu Rupiah);Halaman 18 dari 102 halaman putusan Nomor 30/Pat.G/2019/MS.
Bpdlawan Syarifuddin Bin Sulaiman,dkk yang amarnya DenganMengadili Sendiri:Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak berwenangmengadili perkara ini;MENGADILI Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Il, Ill dan IV sepanjangmengenai konpetensi Absolut; Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara absolut tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.05/Pdt.G/2016/PNTTN; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.201.000,(satu juta duaratus satu
305 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah mendudukitanah sengketa agar ditarik selaku pihak dalam perkara a quo,sehingga dengan memutuskan dan mempertimbangkan pihakpihak tersebut sebagai pihak yang harus ditarik dalam perkaraaquo, maka jelas dan nyata putusan judex facti tersebut telahmelampaui kewenangannya dalam memutus perkara aquo dantelah melanggar ketentuan dalam Pasal 178 HIR;Bahwa kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara tanpa dimintanamun berdasarkan jabatannya (ex officio) hanya berlaku untuk suatuhal yang bersifat konpetensi
Terbanding/Tergugat IV : Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR R. I.)
Terbanding/Tergugat II : Walikota Depok
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Terbanding/Tergugat III : Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Depok - Antasari
Terbanding/Tergugat I : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR - R. I.)
62 — 19
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yangseadiladilnya (ex aequo et bono) ;Membaca, Eksepsi mengenai konpetensi Absolut dan jawaban TergugatIV tertanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut :. EKSEPSIHalaman 20 dari 45 Putusan Nomor 303/Pdt/2017/PT. BDGEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI DEPOKTIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO)A.
234 — 122
Adanya selisih 3 hari antara tanggal jatun tempo dengantindakan auto debet yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;Menimbang bahwa menurut Tergugat Rekonvensi substansi gugatanrekonvensi tersebut bukan termasuk konpetensi Pengadilan Agama untukmengadilinya;Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebutmerupakan permasalahan yang muncul akibat dari sengketa ekonomi syariahyang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut tetapmenjadi kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa dengan
19 — 5
No. 1650/Pdt.G/2014/PA.Bla 45 Hal.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun2009 dan Konpetensi Absolut Pengadilan Agama Blora sesuai dengan pasal88 Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim bahwa rumah aquo sepanjangbiaya rehab merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi/TermohonKonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang harus dibagidiantara keduanya, sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
93 — 21
menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yangtercantum didalam berita acara persidangan perkara ini untuk singkatnya dianggap telahdipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I.1) selain eksepsi yang telah diputusdalam putusan sela tentang kompetensi absolut juga telah mengajukan eksepsi yangbukan mengenai konpetensi
1.SULAEMAN LABATJO, S.Sos,M.Si
2.ABDUL KADIR, S.Sos
3.TRISNO FUJI HARTONO, S.Pi, M.Si
4.AHDAR RIFAI, SE
5.SLAMET LASAWEDI, S.Pi.,M.Si
6.ABD. SAMAD KATJONG,SH.MH
7.YAUMIHI PALAMPANGA, S.Ag.,M.Si
8.FAUSIAH PANUKI, S.P.,M.P
Tergugat:
BUPATI TOJO UNA UNA
121 — 116
Perangkat Daerah, maka Pejabat yangmemegang jabatan administrator segera diberhentikan darijabatannya; Bahwa dalam penjelasan surat tersebut, khususnya padahalaman 4, justru lebih mempertegas bunyi Pasal 124Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yakni denganjalan mengukuhkan dan melantik kembali terhadap pejabatyang sudah menduduki Jabatan sebelumnya, terkecualliterhadap jabatan administrator yang mengalami perubahankarena di pecah, maka pejabat yang sudah ada sebelumnyayang memiliki kwalifikasi dan konpetensi
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat II : I NENGAH SUARYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat III : ABD. RAKIL NABA, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat V : ADLY YUSUF SAEPI, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat VI : ANSHARI RAMADHAN, S.H.,M.H.
192 — 95
Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hakatau konpetensi untuk memerintahkan Tergugat untuk segeramengosongkan Obyek sengketa dalam gugatan A Quo;6. Menyatakan perkara ini tidak dapat diputuskan dalam putusanserta merta (Uitvoerbaar bij voorraad);7. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diputus dalamputusan sela;8.
18 — 22
dan menderamatisir suatu kKeadaan karena justruPemohonlah yang banyak membuat kesalahan, sehingga kesalahantidak mungkin disandarkan pada Termohon;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohontersebut tidak secara tegas juga menyatakan perkara a quo kabur ataumenyatakan eksepsi relative atau eksepsi absolut pengadilan Agama,sehingga, tidak jelas alasan status perkara, kecuali menyangkut alasanperceraian, dengan demikian perkara permohonan Pemohon adalahsudah tepat yaitu termasuk dalam konpetensi
19 — 1
dikatakan tidak jelas ataukabur, sebab terkait dengan obyek tersebut akan Penggugat Rekonpensibuktikan dalam acara pembuktian nanti, sebelum adanya pembuktian lantasdikatakan kabur ini merupakan pendapat yang sangat dangkal dan tidakobyektif, sebab kalau berbicara hokum harus koprehensif / secaramenyeluruh termask sampai dengan pembuktian ;halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 2814/Pat.G/2018/PA.Mr.2) Bahwwa terkait gugatan Penggugat Rekonpensi dikatakan obscuur libelatau tidak jelas (kabur) mengenai konpetensi
1.ACHMAD AFSONY
2.LILIK SUYAPTI
Tergugat:
1.YULIUS REINCHARD LAMBEY disebut juga YULIUS REINY LAMBEY.
2.HERLIN SABTUTIASIH
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan BPN atau ATR Kota Mojokerto
99 — 22
Tergugat tersebut tidak dapat dapat dibenarkan danharus ditolak;Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, yangpada pokoknya : Gugatan Penggugat Error In Persona dan obscuur libel , karenamendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sebagai TurutPutusan No 51/Pdt.G/2018/PN.Mjk Halaman ke25Tergugat, yang tanpa menyatakan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum, akan tetapi menuntut Turut Tergugat untukmelakukan suatu prestasi; Gugatan Penggugat masuk dalam konpetensi
166 — 58
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Sela Pengadilan NegeriGedong Tataan Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Gadt. tanggal 4 Februari 2021,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: MenolakEksepsi Turut tergugat Il mengenai konpetensi Absolut; Menyatakan Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadiliperkara ini; Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Menimbang, bahwa memperhatikan
162 — 46
Pemohon bertindak sebagai ahli waris sehingga kapasitaspemohon sebagai pemohon dalan Perkara Aquo tidak jelas apakah sebagaipenerima hibah atau sebagai ahli waris oleh karenanya PermohonanPraperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, makasudah sepatutnya menurut hukum Hakim yang mulia yang memeriksa danmengadili perkara Aquo untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapatmenerima;e Bahwa dalildalil Pemohon dalam permohonanya telah memasuki materi pokokperkara yang merupakan konpetensi
Pembanding/Penggugat II : FADILI Diwakili Oleh : YUNASRIL YUZAR, SH Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Perkreditan Rakyat Bpr Mitra Harmoni indramayu Cab Cirebon
Terbanding/Tergugat IV : Bpn Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Hj Damayanti
50 — 18
Bahwa perlu Tergugat II tegaskan pula, berpedoman pada UU HakTanggungan Nomor 4 tahun 1996 serta PMK Nomor 27/PMK.06/2016tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang, rencana lelang yang akandilaksanakan adalah lelang eksekusi hak tanggungan dan bukanmerupakan lelang melalui konpetensi Pengadilan Negeri/LelangEksekusi Pengadilan.
297 — 87
Agustus2016 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui kuasanyamasingmasing menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPersidangan sebagaimana bagian yang ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;DALAM KONPETENSI
89 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan TUN berdasarkan pada pertimbangansebagaimana disebutkan di atas agak aneh dan janggal, karena pertimbangantersebut tidak menyentuh obyek sengketa ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidaksalah menerapkan hukum, karena objectum in litis menerapkan konpetensi
28 — 11
Penggugat tetap mempertahankan dalildalil gugatandan telah dilakukan perubahan gugatannya yang pada pokoknya dalam gugatan :DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertama telah mengajukan Eksepsi,bantahan upaya untuk mementahakan gugatan Penggugat, Namun dalam eksepsiTergugat bukan berkaitan dengan kewengan atau konpetensi Relatif atau KompetensiObsolut. Tetapi Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya telah memasuki pokokperkara.
Terbanding/Penggugat I : ENDANG AMING
Terbanding/Penggugat II : EUTIK
Terbanding/Penggugat III : DIDIN
Terbanding/Penggugat IV : ATEP
Terbanding/Penggugat V : ELAN JAELANI
Terbanding/Penggugat VI : KOMARUDIN
Terbanding/Penggugat VII : ASIKIN
Terbanding/Penggugat VIII : NUNUNG SALAMAH
Terbanding/Penggugat IX : YUYUN YUNINGSIH
Terbanding/Penggugat X : MOH RIDWAN
Terbanding/Penggugat XI : MOCH KURNIA HIDAYAT
Terbanding/Penggugat XII : ERLYANA LUKMANSYAHCH
Terbanding/Penggugat XIII : YOGA ANUGRAH
Terbanding/Penggugat XIV : YOGI LUQI LUKMAN
55 — 36
sengketa yang konon adalah milik para Penggugat, makakewenangan mengadili atas sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (dhi.SHM No. 2069 dan SHM 2070) adalah jelasjelas merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya.Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah beralasan hukum, tepat danberdasar bilamana Pengadilan Negeri Bandung KI IA Khusus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkarasekarang ini.Tentang Eksepsi MateriilBahwa, selain melanggar konpetensi